EDY SYAFWANNUR, SE,MP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahDesa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi SYOFYANNUR, S.Sos, MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :KPTS.07/ BPMPD/IV 2013;Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 Saksi ANDERSEN, SE, ditunjuksebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan oleh saksi H.

Indragiri Hilir pada KegiatanPemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab.Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 19 Juni 2013.

Indragiri Hilir pada KegiatanPemberian Stimulasi Pembangunan Desa di Kantor BPMPD Kab.Inhil Tahun Anggaran 2013, tanggal 13 Desember 2013.

Mengabulkkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;DeMewajibkan Tergugat untuk melakukan Penundaan terhadap PelaksanaanKeputusan Bupati Ogan Ilr Nomor : 649/Kep/Bpmpd/2016 TentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa KumbangIlr Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilr Tanggal 11 November 2016, sampaiPerkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; Il.

DALAM POKOK PERKARA; ====== 31.24.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Ilr Nomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa DanPengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan IlirTanggal 11 November 2016; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan IlrNomor : 649/KEP/BPMPD/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desadan Pengangkatan Kepala Desa Kumbang Ilir Kecamatan

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang anti KKN, terhadap SuratKEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 649/KEP/BPMPD/2016TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DANPENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATANKANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016 ;Kemudian, asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam AUPB yang palingsering digunakan.

Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalamUU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN dan UU Nomor 30 tahun 2014tentang Admmistrasi Pemerintahan, terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATIOGAN ILIR NOMOR : ~~ 649/KEP/BPMPD/2016 =TENTANGPEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DANPENGANGKATAN KEPALA DESA KUMBANG ILIR KECAMATANKANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 11 Nopember 2016. ;7.

Demikian pula terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI OGANILIR NOMOR : 649/KEP/BPMPD/2016 TENTANG PEMBERHENTIANPENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESAKUMBANG ILIR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR tanggal11 Nopember 2016.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023,khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati LombokBarat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 TentangPutusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR Halaman 16Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan.3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Bupati LombokBarat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 TentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan.4.

I ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHANEGARA;9.Bahwa Tergugat tidak sependapat jika produk hukum berupaKeputusan No. 15 / 01 / BPMPD / 2017, tertanggal 9 Januari 2017tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa masa jabatan2017 2023, khusus lampiran nomor urut 2 atas nama Musdan,yang dikeluarkan oleh Tergugat dimintakan pembatalan(dinyatakan tidak sah) ke hadapan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram.Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR Halaman 2010.

Menyatakan sah surat keputusan Bupati Lombok Barat, Nomor15/01/BPMPD/2017, tanggal 9 januari 2017, tentang pengesahanpengangkatan Kepala Desa masa jabatan 2017 s/d 2023, khususlampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan3.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor:15/01/BPMPD/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 20172023,khusus lampirandengan nomor urut 2 atas nama Musdan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok BaratNomor: 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 20172023, khusus lampirandengan nomor urut 2 atas nama Musdan;4.

Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;2. menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang ditetapkan olehtergugat dengan Nomor; 188.45/511/BPMPD, tertanggal 02 Agustus2016 tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan,Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo UnaUna , tahun 2016;3.

Husni Asri , Tertanggal 11 Juli 2016;n) Surat BPD No. 09/BPDVII//2016 tertanggal 27 Juli 2016Tentang Teguran atas Pencairan Keuangan yang di klaimSebagai dana silava 0) Surat Kecamatan Ratolindo No. 138/138/RL/2016tertanggal 25 Juli 2016 tentang Teguran untuk KepalaDesa Labuan j nnn nnn nn nn nnnp) Surat BPMPD No. 140/230.a/BPMPD/2016 tertanggal 26Juli 2016 tentang Surat Teguran buat Kepala Desa Labuanq) Surat kecamatan Ratolindo No. 138/141/RL/2016tertanggal 28 Juli 2016 Tentang Teguran Untuk KepalaDesa

Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUnaNomor : 188.45/511/BPMPD. Tentang PemberhentianSementara Kepala Desa Labuan Kecamatan RatolindoKabupaten Tojo UnaUna Tahun 2016 adalah Sudah sesuaidengan prosedur dari ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku ;3. Mewajibkan Kepada Penggugat in cassu Kepala Desa LabuanKecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo UnaUna untuk menaatiPULUSAN UDI3~ ~~ mn ri rer4.

Bukti P1 : Surat Keputusan Bupati Tojo Unauna Nomor188.45/386/BPMPD tanggal 23 desember 2013tentang pemberhentian dan pengangkatan KepalaDesa Labuan Kecamatan Ampana Kota periodeHalaman 2320132019 ( sesuai dengan fotokopi);2. Bukti P2 : Surat Keputusan Bupati Tojo Unauna Nomor188.45/511/BPMPD tanggal O02 agustus 2016tentang pemberhentian sementara Kepala DesaLabuan Kecamatan Ampana Kota periode. ( sesuaidengan fotokopi); 3. Bukti P3 : Surat tanda terima laporan polisi No.

Bupati Tojo UnaUna, 2.Halaman 3010.11.12.Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Kepala BPMPD Kab. Tojo UnaUna , 3.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten yang dalam hal iniadalah BPMPD Kab. Cianjur, kemudian pihak BPMPD Kab. Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairanBantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten( BPMPD), kemudian BPMPD Kab. Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap II Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADDtingkat Kabupaten yang dalam hal ini adalah BPMPD Kab. Cianjur,kemudian pihak BPMPD Kab. Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADDtingkat Kabupaten ( BPMPD ), kemudian BPMPD Kab. Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya diDPKAD Kab. Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk prosespencairan Bantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a.

Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ke TA 2014 Ds.Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut :a. 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kab.

ARI BINTI RUSLAN sebagaibendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM MP (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering ir Nomor : 61/KEP/BPMPD/2008 tanggal 31Juli 2008, diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Nomor : 85/KEP/BPMPD/2009 tanggal30 September 2009 dan Nomor : 54/Kep/BPMPD/2010 tanggal 15 Januari 2010, pada harihari di bulan Februari 2009 sampai dengan harihari di bulan Mei 2010 atau

ARI BINTI RUSLAN sebagaibendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM MP (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan) Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering ir Nomor : 61/KEP/BPMPD/2008 tanggal 31Juli 2008, diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Nomor : 85/KEP/BPMPD/2009 tanggal30 September 2009 dan Nomor : 54/Kep/BPMPD/2010 tanggal 15 Januari 2010, pada harihari di bulan Februari 2009 sampai dengan harihari di bulan Mei 2010

ARI BINTI RUSLAN sebagaibendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM MP (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan) Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 61/KEP/BPMPD/2008 tanggal 31Juli 2008, diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Nomor : 85/KEP/BPMPD/2009 tanggal30 September 2009 dan Nomor : 54/Kep/BPMPD/2010 tanggal 15 Januari 2010, pada harihari di bulan Februari 2009 sampai dengan harihari di bulan Mei 2010

Ari Binti Ruslan sebagaiBendahara Unit Pengelola Keuangan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 61/Kep/BPMPD/2008 tanggal 31Halaman 25 dari 30 halaman Put. 22/TIPIKOR/2012/PT.PlgJuli 2008, diperpanjang lagi dengan SK Nomor : 85/Kep/BPMPD/2009 tanggal 30 September2009 dan Nomor : 54/Kep/BPMPD/2010 tanggal 15 Januari 2010, sejak bulan Februari 2009sampai dengan

Bahwa Tahun 2014 yang menjadi pembekal Desa Maringgit adalahterdakwa; Bahwa BPMPD Kab.

HST;Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.55 dari 123+ Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 17 Tahun 2011 tentangTata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban BantuanKeuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;** Juknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dariBPMPD No. 412/054/BPMPD/2012 tanggal 21 Pebruari 2012Juknis BPMPD No. 412 / 72 PEMDES/ BPMPD tanggal 18Pebruari 2013 dan Petunjuk Teknis No. 412/72/BPMPD/ 2014tanggal 20 Pebruari 2014 Bahwa dalam permendagri No. 37 Tahun 2007

Bahwa Tahun 2009 s/d 2014 yang menjadi pembekal Desa Maringgitadalah terdakwa; Bahwa BPMPD Kab.

HST;+ Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 17 Tahun 2011 tentangTata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganDesa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;** Juknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dariBPMPD No. 412/054/BPMPD/2012 tanggal 21 Pebruari 2012Juknis BPMPD No. 412 / 72 PEMDES/ BPMPD tanggal 18Pebruari 2013 dan Petunjuk Teknis No. 412/72/BPMPD/ 2014tanggal 20 Pebruari 2014 Bahwa dalam permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa

KabupatenHulu Sungai Tengah yaitu No. 412/ 054/BPMPD/ 2012 tanggal 21Februari 2012, No. 412/ 72 PEMDES / BPMPD/ 2013 tanggal 18Pebruari 2013 dan No. 412/ 72/ BPMPD/ 2014 tanggal 20Februari 2014, pada point Ill yaitu perencanaan yangmenyebutkan bahwa :a.

Fotocopy dilegalisir Surat Bupati Ogan Ilir Nomor : 410/376/BPMPD/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Kepala Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kemenpera RI perihal Usulan BSPS tahun 2013 ; 5. Fotocopy dilegalisir SK Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tahun 2013 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Lokasi BSPS tahun 2013 ; -6.

Fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPMPD Kab. Ogan Ilir Nomor : 410/520/II/BPMPD/2013 tanggal 17 Juli 2013 kepada Menteri Perumahan Rakyat RI perihal Usulan Tim Teknis Kabupaten ; 31. Fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 201 tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang pembentukan tim pengawas dan monitoring pelaksanaan BSPS provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 maka susunan Tim Teknis Kabupaten Ogan Ilir ; 32.

Fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPMPD Kab. Ogan Ilir Nomor : 410/503/BPMPD/2013 tanggal 2013 kepada Kepala Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kemenpera RI perihal Usulan Nama TPM Sipil BSPS Kabupaten Ogan Ilir TA 2013 ;33. Fotocopy dilegalisir Laporan TPM perihal progres fisik 30 % BSPS Desa Palu bagi MBR tahap I tahun 2013 ; 34. Fotocopy dilegalisir Laporan TPM an. FERRI JULIDIN perihal progres fisik 100 % BSPS Desa Palu bagi 19 MBR tahap II ; 35.

Fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPMPD Kab. Ogan Ilir Nomor : 410/77/XII/BPMPD/2013 tanggal 16 - 12 - 2013 kepada Pimpinan BRI Unit SP. Timbangan perihal Rekomendasi Pencairan Dana BSPS Tahun 2013 Tahap II Desa Palu;50. Fotocopy dilegalisir surat Kepala Desa Palu an. BUKHORI Nomor : / Ds.PL/2013 tanggal Desember 2013 kepada Kepala BPMPD Kab. Ogan Ilir perihal Permohonan Pencairan Dana BSPS Tahap II;51.

Asli salinan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 111/KEP/BPMPD/2011 tanggal 12 Februari 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Kepala Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir (Pemberhentian BUKHORI selaku Kepala Desa Palu Kec. Pemulutan Kab.

Ogan llir Nomor :412/659/BPMPD/2013 tanggal 09 Desember 2013 kepadaKepala Desa Palu / Ketua PB / TPM perihal percepatanpelaksanaan kegiatan BSPS dan laporan pelaksanaannyab. Diterbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llr Nomor :410/492/BPMPD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada TPMBSPS APBN 2013perihal panggilan menghadap dan membawaberkas penyaluran BSPS tahun 2013c. Diterbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :410/77/BPMPD/2015 tanggal 09 Februari 2015 kepada Sdr. H.

Diterbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :410/78/BPMPD/2015 tanggal 10 Februari 2015 kepada KepalaDesa Palu perihal teguran pelaksanaan BSPS tahun 2013Halaman 29 dari 140Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Plge. Diterbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :410/90/BPMPD/2015 tanggal 18 Februari 2015 kepada KepalaDesa Palu perihal laporan penyimpangan dana bantuan rumahf. Diterbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llr Nomor410/91/BPMPD/2015 tanggal 18 Februari 2015 kepada Sadr.

DariToko TAQWA TANI;Bahwa BPMPD Kab. Ogan llr tidak ada menerima laporan progres fisik100 % dari TPM ke BPMPD Kab. Ogan llir dan/atau berita acara serahterima barang tahap Il dari toko TAQWA TANI kepada 95 MBR DesaPalu. Sebagai tindak lanjut dari BPMPD Kab. Ogan llir, adalah :a. Menerbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :412/659/BPMPD/2013 tanggal 09 Desember 2013 kepadaKepala Desa Palu / Ketua PB / TPM perihal percepatanpelaksanaan kegiatan BSPS dan laporan pelaksanaannyab.

Menerbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :410/492/BPMPD/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada TPMBSPS APBN 2013perihal panggilan menghadap dan membawaberkas penyaluran BSPS tahun 2013c. Menerbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :410/77/BPMPD/2015 tanggal 09 Februari 2015 kepada Sadr. H.A. KARIM (pemilik Toko TAQWA TANI) perihal teguranpelaksanaan BSPS tahun 2013Halaman 36 dari 140Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Plgd. Menerbitkan surat Kepala BPMPD Kab.

Ogan llir Nomor :410/78/BPMPD/2015 tanggal 10 Februari 2015 kepada KepalaDesa PAlu perihal teguran pelaksanaan BSPS tahun 2013e. Menerbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :410/90/BPMPD/2015 tanggal 18 Februari 2015 kepada KepalaDesa Palu perihal laporan penyimpangan dana bantuan rumahf. Menerbitkan surat Kepala BPMPD Kab. Ogan llir Nomor :410/91/BPMPD/2015 tanggal 18 Februari 2015 kepada Sadr. H.A.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ---------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ----------------------------------------4.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangundangantersebut di atas, Tergugat Selaku Bupati Kampar sangat berwenangmengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor141/BPMPD/487/2016 perihnal Pengesahan Pengangkatan SaudaraRazali.

SR sebagaiKepala Desa Subarak, dan baru pada tanggal 21 Nopember 2016diterbitkan Surat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihalPengesahan Pengangkatan Saudara Razali.

SR., sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat point 7;28.Bahwa atas permohonan tersebut di atas, Tergugat mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihal PengesahanPengangkatan Saudara Razali.

Kamparc.q Kepala BPMPD Kab.

Bukti T.Il Intv1 : Keputusan Bupati Kampar Nomor141/BPMPD/487/2016 Tentang PengesahanPengangkatan Saudara Sazali, SR sebagaiKepala Desa Subarak Kecamatan GunungHalaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUNPbr.2.Sahilan Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakBergelombang Tahun 2015 dengan masa baktitahun 20162022 di Kabupaten Kampar (sesuaiGGriGalil Gall)j~~ === =n nnnBukti T.ll Intv2 : Surat Keterangan Nomor : 140/BPMPD/22tanggal 13 Desember 2016 (Sesuai dengan asli)Menimbang, bahwa selain

Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Buleleng sebagai Terbanding III Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa), sebagai Turut Terbanding I Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Buleleng di Kantor Desa Sangsit sebagai Turut Terbanding II

Surat tertanggal 21 februari 2016; surat dilaporkan oleh Sekretaris BPMPD Kabupaten Buleleng,diketahui oleh Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng yang dilaporkankepada Bupati Buleleng.

Bahwa dari perjuangan penggugat sebagaimana dalil gugatan pada angka8 diatas pada akhirnya pada tanggal 23 februari 2017 DPRD melalui KetuaKomisi (Bpk Mangku Mertayasa) memanggil Bpk, Camat Sukasada,Kepala BPMPD Kab.

masa jabatan Kelian Banjar DinasSambangan;Pada tanggal 26 Juli 2016, BPMPD Kabupaten Bulelengmenjawab dengan surat nomor : 140/803/Bid.5/BPMPD yangpada intinya menyatakan bahwa penetapan kembali ataupemberhentian Nyoman Sudarma sebagai Perangkat Desamerupakan kewenangan sepenuhnya dari Perbekel,Halaman. 25 dari 58 Putusan Nomor 44/ Padt/2018/PT DPSberdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dariPerbekel;2.4.5.

masa jabatan Kelian Banjar DinasSambangan;Pada tanggal 26 Juli 2016, BPMPD Kabupaten Bulelengmenjawab dengan surat nomor : 140/803/Bid.5/BPMPD yangpada intinya menyatakan bahwa penetapan kembali ataupemberhentian Nyoman Sudarma sebagai Perangkat Desamerupakan kewenangan' sepenuhnya dari Perbekel,berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dariPerbekel;2.4.5.

Pada tanggal 26 Juli 2016, BPMPD Kabupaten Buleleng menjawab dengansurat nomor : 140/803/Bid.5/BPMPD yang pada intinya menyatakan bahwapenetapan kembali atau pemberhentian Nyoman Sudarma sebagaiPerangkat Desa merupakan kewenangan sepenuhnya dari Perbekel,berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dari Perbekel;2.4.6.

MARZUKI YAHYA Kepada Kepala PT.Bank Jambi Cabang Bangko Nomor 143/ 619/ BPMPD/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Pencairan dana untuk pengembangan TKD;- Photo copy rekening koran Tabungan Desa Mentawak di Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 0402109651 AN. Desa Mentawak (Terlampir dalam berkas);8.12.

Photo Copy Surat dari Camat Nalo Tantan sdr H.SYAHRIAL, S.Pdkepada Bupati Merangin Cq Kepala BPMPD Kab. Merangin tgl 21 Juni2010 perihal Pencairan Dana untuk pengembangan TKD ;e. Photo Copy Surat perintah tugas Kepala BPMPD Nomor : 094/ 561/tahun 2010 tgl 21 Juli 2010 ttg peninjauaan Calon LokasiPengembangan Tanah Kas Desa di Desa Rantau Kloyangf. Photo Copy Nota Dinas Kepala BPMPD Kab.Merangin Nomor 141/571/ BPMPD/ 2010 tanggal 26 Juli 2010 Kepada Bupati MeranginMelalui Sekda Meranging.

Merangin karena selurun Aset Desa di Koordinatori oleh BPMPD Bidang Pemerintahan Desa Subbidang Kekayaan Desa sehingga yangmencatat atau menatausahaan TKD Mentawak tersebut perangkat DesaHalaman 37 dari 86 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.JmbMentawak atau Kasubbid Kekayaan Desa BPMPD Kab. Merangin disimpandi BPMPD Bidang Pemerintahan Desa Subbidang Kekayaan Desa; Bahwa TKD Mentawak yang terletak di Desa Rantau Kloyang Kab. MuaroBungo tidak ada tercatat di BPKAD Kab.

Merangin saksi pernah menerima surat laporan adanyaindikasi penyelewengan dari Kepala BPMPD Kab, Merangin Marzuki Yahyadengan Nomor Surat 141/297/BPMPD/2014 tanggal 26 Mei 2014; Bahwa lsi surat laporan tersebut adalah bahwa Kepala Desa Mentawakterindikasi melakukan penyelewengan dan untuk mengetahuikebenarannya saksi selaku camat Nalo Tantan diminta melakukanpengecekan di Desa yang bersangkutan dan hasilnya dilaporkan kepadaBupati cq Kepala BPMPD Kab.

Photo Copy Surat perintah tugas Kepala BPMPD Nomor : 094/ 561/tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Peninjauaan Calon LokasiPengembangan Tanah Kas Desa di Desa Rantau Keloyang;Photo Copy Nota Dinas Kepala BPMPD Kab.Merangin Nomor 141/571/ BPMPD/ 2010 tanggal 26 Juli 2010 Kepada Bupati Meranginmelalui Sekda Merangin;.

Kekayaan dan Pendapatan Desa di BPMPD Kab Meranginmembeli tanah alm.

Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21. Copy 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kecamatan Karang Jaya atas nama Zakaria :g. Angsuran ke 1 tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);h.

masyarakat penerima dan dapatdipertanggungjawabkan, dibuat laporan tertulis diserahkan kepadaKabupaten via BPMPD jawab dari UPK adalah siap dikerjakan,diserahkan kepada BPMPD.

Lubuklinggau Barat Il Kota Lubuklinggau, PNS, S.2(Magister Manajemen Pendidikan), pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi sebagai sekretaris di Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPD) Kabupaten Musi RawasUtara yang mempunyai Tugas pokok sebagai berikut: Mengadministrasi Kepegawaian di kantor BPMPD.> Melaksanakan tugas yang di bebankan oleh kepala BPMPD.> Mengiventarisir aset di BPMPD.> Mengkoordinasi dinas yang terkait yang ada hubungannya programpemerintah

Zazili selaku Kepala BidangPemerintahan Desa pada BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utara.

KUDUS (Kabid BPMPD) danstaf BPMPD (Sdri.

menghasilkan keputusan yang pada intinya agarKepala Desa Walahar menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Walaharkepada Ketua Karang Taruna tepilin sesuai hasil Temu Karya tanggal 29Maret 2015, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Tergugat belum juga menerbitkan surat keputusankepada Penggugat sesuai dengan hasil keputusan dari rapat yang dihadiridan ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat antara lain KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, Kepala BPMPD

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Dinas SosialPemerintah Kabupaten Karawang oleh Tergugat, maka pada tanggal 4 Mei2015 Karang Taruna terpilin hasil Temu Karya mengadakan Hearing ke2yang bertempat DPRD Kabupaten Karawang bersama Komisi D DPRD,Kepala BPMPD, Asda 1, dan Dinas Sosial Pemerintah KabupatenKarawang dengan menghasilkan keputusan sebagai9)=1 a1.

Komisi D DPRD Kabupaten Karawang, Asda I, BPMPD, Dinas Sosial,memberikan pandangan bahwa berita acara pada rapat pertama sebagaikesepakatan, agar permasalahan Karang Taruna Desa Walahar agar dikajidan ditindaklanjuti;2.

Pada Hearing ke2 bersama Komisi D DPRD Kabupaten Karawang, Asda l,BPMPD, Dinas Sosial, dibacakan rekomendasi :Nomor: 460/1229/Dinsos tertanggal 13 April 2015 menyatakan telahmemberikan rekomendasi agar point 1, 2 dan 3 untuk dapat dipedomanimenjadi dasar keputusan Dinas;Hasil berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum, KepalaBPMPD, Dinas Sosial, Plt Karang Taruna Desa Walahar, dan Pimpinan DPRDKabupaten Karawang (Wakil dan Wakil Il) yang isinya pada Point 1 sampaidengan 5 sebagai dasar

Atas dasar point 1, 2 dan 3 di atas, Komisi D DPRD Kabupaten Karawang,Asda I, BPMPD, Dinas Sosial, berpendapat agar kedudukan PengurusKarang Taruna Desa Walahar hasil Temu Karya berdasarkan kajiantersebut di atas, maka saudara Mista sebagai Ketua Karang Taruna terpilihDesa Walahar agar segera diterbitkan SK Pengukuhan oleh Kepala Desaserta Kepala Desa mencabut SK Kepala Desa Walahar No: 144/001/DS/11/2015 tentang penunjukan Ketua Karang Taruna Desa Walahar atas namaHasan5.

/2011 sebanyak 5 lembar;2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.55/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 lembar;3) 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;4) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.06/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;5) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.08/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak

2 (dua) lembar;6) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 (lima) lembar:7) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.13/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 4 (empat) lembar;8) 1 (satu) dokumen Dipa Tahun Anggaran 2011 PNPM MandiriPedesaan dan Integrasi:9) 4 (empat) lembar Surat Penetapan PNPM Mandiri Pedesaan danIntegrasi Tahun Anggaran 2011;10) 2 (dua) rangkap SK Penetapan Pengelola Kegiatan (UPk);11) 3 (tiga) dokumen

/201 1;177) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.56/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 Lembar;Masingmasing dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita;5.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.25/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 5 lembar;2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.55/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 lembar;Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018)1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD 2011 sebanyak 4 (empat) lembar

;1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.06/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.08/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 2 (dua) lembar;1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 (lima) lembar:1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.13/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 4 (empat) lembar;Dikembalikan kepada Amandus Ohoiwutun

Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21. Copy 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kecamatan Karang Jaya atas nama Zakaria :a. Angsuran ke 1 tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);b.

Dalam rapat itumenanyakan mengenai dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan), CAMATlangsung menyampaikan bahwa dana tersebut harus sampai kepadamasyarakat penerima dan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat laporantertulis diserahkan kepada Kabupaten via BPMPD jawab dari UPK adalahsiap dikerjakan, diserahkan kepada BPMPD.

Kabupaten Musi Rawas Utara, Syarbani sebagaiSekretaris BPMPD Kabupaten Musi Rawas utara, seluruh Kades, Kasi PMDKecamatan Karang Jaya, Zazili selaku Kasi PMD di BPMPD Kabupaten MusiRawas Utara, Zakaria selaku BKAD, pengurus UPK yakni Repi Risanti,Iskandar, Rodia Wati, di dalam rapat tersebut semua Kepala Desa ditanyakanapakah ada menerima dana Simpan Pinjam Perempuan dan seluruh KadesKecamatan karang Jaya menyatakan bahwa tidak ada menerima dana SPPsehingga BPMPD meminta Kepala Desa untuk menanyakan

Kabupaten Musi Rawas Utara, Syarbanisebagai Sekretaris BPMPD Kabupaten Musi Rawas utara, seluruh kades, KasiPMD Kecamatan Karang Jaya, Zazili selaku Kasi PMD di BPMPD KabupatenMusi Rawas Utara, Zakaria selaku BKAD,pengurus UPK yakni Repi Risanti,Iskandar, Rodia Wati, di dalam rapat tersebut semua Kepala Desa ditanyakanapakah ada menerima dana Simpan Pinjam Perempuan dan seluruh KadesKecamatan karang Jaya menyatakan bahwa tidak ada menerima dana SPPsehingga BPMPD meminta kepala desa untuk menanyakan

) Kabupaten Musi Rawas Utarasejak April 2015; Bahwa Tugas pokok saksi adalah sebagai berikut := Mengadministrasi Kepegawaian di kantor BPMPD.= Melaksanakan tugas yang di bebankan oleh kepala BPMPD.= Mengiventarisir aset di BPMPD.= Mengkoordinasi dinas yang terkait yang ada hubungannyaprogram pemerintah daerah.= Melakukan pengawasan terhadap kegiatan PNPM Mandiri diKabupaten Musi Rawas.e Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan KarangJaya tersebut saksi selaku Sekretaris BPMPD Kabupaten MusiRawas

membuat SK penetapan alokasi dana desa,bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk penyelenggaraanpemerintahan desa selanjutnya BPMPD mengajukan permohonan pencairandana desa kepada Dinas PPKA dengan dilengkapi Lembar Kerja (LK) Desa,APB Desa, SPJ pencairan sebelumnya, fotocopy buku rekening desa dimanakelengkapan tersebut sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh BPMPD; Bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran melakukan pengecekan terhadapbesaran dana yang disalurkan selanjutnya membuat

Halaman 27 dari 94 Setelah dilakukan verifikasi, usulan tersebut dikirimkan ke BPMPD;x,BPMPD memproses usulan tersebut; Setelah BPMPD menyetujui berkas usulan tersebut selanjutnya diteruskankepada Dinas PPKA untuk pencairan ADD; Alokasi Dana Desa kemudian masuk ke dalam rekening desa.

Dasar penunjukan tim yang melakukan verifikasitersebut adalah surat dari BPMPD dan Perda tentang Keuangan Desa yangintinya pihak Kecamatan memfasilitasi usulan ADD.

melaluiKecamatan; Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan usulan tersebut meliputitentang kelengkapan dokumen; Setelah dilakukan verifikasi usulan tersebut dikirimkan ke BPMPD;vy BPMPD memproses berkas usulan tersebut; Setelah BPMPD menyetujui berkas usulan tersebut selanjunya diteruskankepada Dinas PPKA untuk pencairan penghasilan tambahan; Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desamasuk ke dalam rekening desa.

Halaman 50 dari 94 Bahwa yang melakukan Verifikasi adalah Tim Verifikasi dari Kecamatanmemeriksa SPJ yang diajukan oleh desa, setelah di Verifikasi kemudianbaru diteruskan ke BPMPD untuk dilihat kelengkapannya secara administratifdan setelah lengkap diteruskan ke DPPKA. Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala BPMPD adalah pak Bupatidengan surat Keputusan nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa.

AGUSTAMLM.Si.Halaman 54 dari 134hal, Tipikor No. 01/Pid.SusTPK/2016/PT.TK55 SALINAN PUTUSANb) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timurkepada Pihak DP2KAD Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) tahun anggaran2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs.

HERMAWAN, SP.c) 1 (satu) lembar Surat dari Camat Sekampung Kepada Bupati LampungTimur Cq Kepala BPMPD Kab.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.Z) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timurkepada Pihak DP2KAD, Tanggal 29 Nopember 2012, yang di tandatanganioleh Drs. TARMIZI.aa) 1 (satu) lembar Nota Dinas Plt kepala DP2KAD Kab.

HERMAWAN, SP.k) 1 (satu) lembar Surat dari Camat Sekampung Kepada Bupati LampungTimur Cq Kepala BPMPD Kab.

Maluku Nomor 414.2/SPT29.13/PNPMMDR/BPMPD/2012 tanggal 01 Oktober 2012, dengan masa tugas mulai tanggal 01Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;Bahwa Terdakwa Ill Yosias Parinussa alias Yos diangkat selaku FasilitatorTeknik (FT) kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2011 untukKecamatan Aru Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Pejabat PembuatKomitmen Satuan Kerja Kantor BPMPD Provinsi Maluku Nomor 414.2/SPT29.08/PNPMMDR/BPMPD/2011 tanggal 30 September 2011, dengan masatugas mulai

BPMPD/2011, sebanyak 2 (dua)lembar ;Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK /2017/PT AMB6). 1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD/2012, sebanyak 5 (lima)lembar ;7). 1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.13/PNPMMDR/BPMPD/2012, sebanyak 4 (empat )lembar ;8). 1 (satu) Dokumen DIPA TA. 2011 PNPM Mandiri Pedesaan danIntegrasi ;9). 4 (empat) lembar Surat Penetapan PNPM Mandiri Pedesaan danIntegrasi TA. 2011 ;10

/ 2011, sebanyak 5 Lembar ;2) 1 (satu) buah surat perjanjian kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.55/PNPMMDR/BPMPD / 2012, sebanyak 5 Lembar ;3) 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR / BPMPD 2011, sebanyak 4 (empat) lembar ;4) 1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.06/PNPMMDR/BPMPD/2011, sebanyak 3.

(tiga)lembar ;5) 1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.08/PNPMMDR/BPMPD/2011, sebanyak 2 (dua)lembar ;6) 1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD/2012, sebanyak 5 (lima)lembar ;7) 1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.13/PNPMMDR/BPMPD/2012, sebanyak 4 (empat )lembar ;Dikembalikan kepada Amandus Ohoiwutu ;8) 1 (satu) Dokumen Dipa TA. 2011 PNPM Mandiri Pedesaan danIntegrasi ;9) 4 (empat) lembar

/ 2011, sebanyak 5 Lembar ;1 (satu) buah surat perjanjian kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.55/PNPMMDR/BPMPD / 2012, sebanyak 5 Lembar ;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR / BPMPD 2011, sebanyak 4 (empat) lembar ;1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.06/PNPMMDR/BPMPD/2011, sebanyak 3 (tiga)lembar ;1 (satu) buah Foto Copy Surat Perintah Tugas dengan Nomor414.2/SPT29.08/PNPMMDR/BPMPD/2011,

Berdasarkan Nota dinas BPMPD Kabupaten Lampung Timur,Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur mengajukan usulanPenyaluran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT Kecamatan SekampungTahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 untuksetiap Triwulan kepada Bupati Lampung Timur melalui Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD)Kabupaten Lampung Timur.4.

HERMAN SYAHRI, S.Sos.b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timurkepada Pihak DP2KAD, Tanggal 09 Juli 2012, yang di tandatanganioleh Drs. AGUS SUTIYONO.c) 1 (Satu) lembar Nota Dinas Plt kepala DP2KAD Kab.

Halaman 147 dari 167Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PT TJK.148b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs.

Sukabumi Nomor:414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 perihalPermohonan Penjelasan.Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor: tidak ada tanggal 1Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kec. Cikidang,yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kab.

Sukabumi.Surat Bupati Sukabumi Nomor: 414.2/ 1252/ BPMPD/ 2009tanggal 1 Juni 2009 perihal Usulan Revisi Lokasi dan AlokasiBLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat danCerdas T.A. 2009.Rekapitulasi Alokasi Dana PNPM Mandiri Pedesaan DanPNPM Generasi SehatCerdas Kab.

Sukabumi 2009.Keputusan Bupati Sukabumi No. 141.1/ Kep 223 BPMPD/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Penunjukan SatuaKerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat DanCerdas Kab.

Sukabumi 2010.Petikan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BdgPage 4 of 128) Keputusan Bupati Sukabumi No. 141.1/ Kep 943 BPMPD/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan SatuaKerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan Dan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat DanCerdas Kab.

Sukabumi 2012.9) Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa Nomor: 790/ 585/ BPMPD/ 2012tanggal 28 Juni 2012 perihal Teguran yang ditujukankepada Camat Cikidang.10) Surat Nomor : 414.2/ 608/ BPMPD/ 2009 tahun 21Desember 2009 perihal Klarifikasi Berita yang ditujukankepada UPK Lokasi PNPM MP dan PNPM GSC Kab.