Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah HajiIsmail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan BaitulHikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterimaoleh Nadzir Achmad M.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quotidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu) PP Nomor42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum pasal 1 ayat(5) yang berbunyi ....Mauguf alain adalah pihak yangditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan hartabenda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....Juga tidak sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) yangberbunyi sebagai berikutAyat (1) ....Wakif

wakif (hanya yangsemula Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah menjadi MAN 5Jombang) dan telah mendapat persetujuan dari BadanWakaf Indonesia sesual Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tanggal 8 Maret 2011.

BuktiTT=persetujuan dari ahli waris wakif (H.Ismail) atas perubahan peruntukan tanah wakafdari Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombangkepada MAN 5 Jombang (foto kopi dari foto4 : Surat keterangan / pernyataanpenyerahan tanah wakaf dari wakif (H.

;Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah PlandiJombang sekarang bisa menjadi MAN 5 karena Nazhir tidakbisa mencapai amanat wakif, maka dari tahun 1987 sampaidengan tahun 2005 ada dari Kepala Walima membicarakantanah wakif, karena kami selaku pengurus tidak mampumaka saksi berdasarkan forum tanggal 5 Agustus 2005dipanggil oleh Departemen Agama, dan ahi warisbermusyawarah' setuju bahwa wakaf tersebut diserahkankepada MAN 5 saat itu ;Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 142/G/2011/PTUN JKT.Bahwa

., pada persidangan terbuka untuk umum PengadilanAgama Pasuruan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama,telah datang menghadap :PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggalKota Pasuruan, sebagai wakif (Pihak Pertama), selanjunyadisebut Penggugat ;MelawanTERGUGAT (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan),tempat tinggal Kota Pasuruan, sebagai Pembuat Akta IkrarWakaf (Pihak Kedua), selanjutnya disebut Tergugat ;Bahwa Penggugat

mengadakan perdamaian dihadapan mediator pada hari Selasatanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437Hijriyah. dengan kesepakatan sebagai berikut :Pasal Bahwa yang dimaksud kesepekatan dalam hal ini adalah kesepakatan untukmengakhiri sengketa dalam gugatan wakaf perkara Nomor 1652/Pdt.G/2015/PA.Pas.yang terdaftar di Pengadilan Agama Pasuruan, antara PENGGUGAT melawan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo yang dalam hal ini TERGUGAT;Pasal 2Bahwa Pihak Pertama wakif

pada tanggal 10 Januari 2007 Masehi bertepatandengan tanggal 10 Muharrom 1428 Hijriyah dengan disaksikan oleh beberapa orangyang telah dewasa dan cakap menyatakan wakaf berupa tanah milik wakif, SertipikatNo.2775 yang terletak di Kota Pasuruan dengan ukuran 10 m x 5 m =50 m?

sebagaimana dalam Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 29 Januari 2007 Masehibertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1428 Hijriyah ;Pasal 5Bahwa Pihak Kedua mengaku pencatatan luas tanah wakaf sebagaimana tercatatdalam Akta Ikrar Wakaf No.W2/002/01/2009, tersebut tidak sesuai yang dimaksud olehPihak pertama (wakif), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 tersebut di atas;Pasal 6Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling menyadari atas adanya kehilafanpencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf dimaksud, dan oleh

Wakif, adalah orang / pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya ;b. Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah hartabenda yang memiliki manfaat jangka panjang sertamempunyai nilai ekonomi menurut syariah ;c. Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf ;d. Shighat, yakni Tkrar Wakaf , adalah pernyataankehendak wakif yang diucapkan secara lisan atautulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta bendamiliknya ;e.

Jadi, K.H.Ardjo Usmanbukan Wakif dari obyek sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ( bukti P.Int la / bukti P3.) yang berupa Surat Pernyataan ( kesaksian ) P. SARIdan JAIS dihadapan Kepala Lingkungan Pacar Kembang,Surabaya pada tanggal 15 April 1950, dan ( buktiHal. 12 dari 25 hal.Put.

MUZAYIN dan SAIFUR RAHMAN( bukti P12 ), yang kemudian~ ditindak lanjuti olehTurut Tergugat / Turut Terbanding II yang bertindak atasnama Wakif almarhum K.H. Ardjo Usman dengan Ikrar WakafBISMILLAHIRRAHMANIRAHIM tertanggal 17 Maret 2009, danditujukan kepada NADZIR yang diwakili oleh H.MOCHAMADTOHA, SH ( Tergugat I / Pembanding )( bukti' T5 )adalah tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.

Olehkarena sejak Ikrar wakaf terhadap obyek wakaf ( hartawakaf ) a quo dinyatakan oleh Wakif ( almarhum K.H.ArdjoUsman ) maka obyek wakaf a quo telah terpisah dari hartapeninggalan almarhum K.H.Ardjo Usman untuk selamanya dantidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan seluruh ahliHal. 15 dari 25 hal.Put.

Oleh karena ituberdasarkan bukti bukti tersebut maka Pengadilan TinggiAgama menemukan fakta bahwa tanah wakaf yang berasaldari Wakif K.H. Ardjo Usman a quo diwakafkan / ditujukankepada Sekolah / Madrasah Nahdlatul Ulama = PacarKembang ;B. Tentang Nadzir tanah wakaf a quo :Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (4)Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafdinyatakan, Nadzir adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.

Bahwa Penggugat adalah perkumpulan yang berdiri sejak tanggal 12Desember 2010 menggunakan bangunan wakaf yang diberikan secaralisan oleh wakif Anmad Bacroh (almarhum)yang bemama LembagaPendidikan Islam As Salim. Kemudiantepatnya pada hari Selasa,Him. 2 dari 14 him.Pent.No1727/Pdt.G/2019/PA.Bjn2.tanggal 20 Desember 2011 Penggugat datang menghadap keReza P. Kalia, S.H. Notaris yang berkedudukan di KabupatenBojonegoro untuk dibuatkan Akta Pendirian yang memiliki Ssusunan pengurussebagai berikut:i.

Bahwa dikarenakan Wakif (Ahmad Bacroh) sudah meninggal dunia(almarhum) untuk meneruskan (wasiat) proses pewakafan tersebutdilanjutkan Penggugat II selaku ahli waris dari Wakif.4. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum (wakaf) yang dilakukanPenggugat II sebagai ahli waris dari Wakif (almarhum) yang mendapatwasiat untuk mewakafkan sebidang tanah pekarangan kepadaPenggugat . Maka, Penggugat II pada hari Selasa tanggal 09 April2013 M (28 J.

Wakif : Dr. Pulan Imbhara (Penggugat II)ii. Nadzira. Ketua : Tergugat , S.Pd. (Tergugat II)b. Sekretaris : Titin Muryatic. Bendahara : Hj. Siti Muryatiiii. Saksi : Moch. Ikhwan, Puji Harnoiv. Peruntukan Wakaf :Lembaga Pendidikan Islam As SalimHim. 4 dari 14 him.Pent.No1727/Pdt.G/2019/PA.Bjn5.

Bahwa Penggugat II sebagai ahli waris dari Wakif (almarnum AhmadBacroh) mewakafkansebidang tanah pekarangan kepada Penggugat dengan Luas Tanah 341 mdengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1638, yangterletakdi Desa Padangan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegorodengan batasbatas sebagai berikut:& Sebelah Timur > H.

Nama Wakif: Paulan Imbhara, Dr CS. (4 orang)SURAT UKURTgl. : 01042013No. :518/ Padangan/2013Luas 341mNAMA NAZHIRNama : Lembaga Pendidikan Islam As SalimKetua : TergugatSekretaris : Titin MuryatiBendahara: Hajjah Siti UnsiatunBahwa oleh Penggugat objek wakaf tersebiut saat ini dipergunakan untuk:Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA(TPQ);Roudlotul Athfal Bachroh Zaid (RA/TK);Madrasah Diniyah AS SALIM (Madin);.

wakaf dilaksanakan oleh wakif kepadaNadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

HUSEIN bin AWAD Selaku wakif kepada Nadczir(Penggugat) adalah sah menurut hukum;4.

Bahwa berdasarkan rangkaian proses pewakafan objek harta bendamilik wakif (H. HUSEIN bin AWAD) berupa bidang tanah beserta bangunandiatasnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara formilmaupun materil sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penggugat selaku Nadzir telahmelaksanakan amanah dari wakif (Tergugat III) untuk memanfaatkandengan sebenarbenarnya objek tanah wakaf tersebut sesualperuntukannya yaitu untuk kepentingan umat Islam, tempat beribadah,sarana pengembangan ilmu agama islam melalui dakwah dan kajiankajiankeislaman secara rutin, pengembangan pondok Tahfiz TK Islam sertakegiatan kegiatan keagamaan lainnya ;6.

Kdi tanggal 13 Februari 2019 yang dalampertimbangan hukumnya pada halaman 5 putusan a quo dinyatakansebagai berikut :bahwa tidak dimasukkannya wakif sebagai pihak dalam perkara a quomenjadikan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yangmengakibatkan gugatan cacat formil dan oleh karenanya gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) .

tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 5 Desember 2018 Nomor1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), akan tetapi sampaidikirimkannya berkas perkara a quo Para Terbanding tidak memeriksaberkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawitanggal 23 Januari 2019 Nomor 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa Tergugat atas nama Hasan Alwini selaku Wakif

Pelaksaan ketentuan ini diperjelas oleh Pasal 4 dan 5Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 antara lain menyebutkanbahwa Nazhir perseorangan yang ditunjuk oleh Wakif berhenti dariHim. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgkedudukannya apabila : meninggal dunia, berhalangantetap,mengunaurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgorganisasi dianggap tidak mewakili Nazhir yang lain, hal ini dapatdifahami bahwa Para Nazhir sebagai suatu kelompok melakukantindakan dengan sendirinya diwakili olen seorang Ketua, hal ini jugasebagaimana Ketua Nazhir menerima tanah wakaf dari Wakif secaraformal tidak ada kuasa dari Nazhir lainnya kepada Nazhir Ketua untukmenerima tanah wakaf, selain itu kKeberadaan Wakif dalam hal ini ikutmengajukan permohonan pergantian nazhir ;Bahwa keberadaan tanah wakaf meskipun

telah terpisah dari orangyang mewakafkannya yaitu Wakif, akan tetapi menurut peraturan yangberlaku Wakif tetap diikutsertakan dalam mengawasi pengelolaantanah wakaf, hal itu tersirat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwadalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti, maka Nazhir yangada memberitahukan kepada Wakif atau ahli warisnya, dan Pasal 6ayat (4) menyatakan bahwa Wakif atau ahli warisnya berhakmengusulkan pergantian Nazhir ;Menimbang

tanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 03 sepanjang mengenai Tanah Pekarangandengan sertifikat HM No 1193 Desa Kwarasan seluas 285 M2 Surat UkurNo : 15721/1993 tanggal 20121993 yang terletak di Desa Kwarasan KecJuwiring, Klaten adalah benar Milik dan atas nama MUHAMMADIYAH;Bahwa dalil Penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh Wakif

yang Asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA SUNARYO, umur ; 45 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan :Dagang, tanggal 1 9 1993 selaku WAKIF dengan NADZIRyang diwakili oleh : H.

ABU YAZID, umur : 54 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan Sekretaris Desa Jabatan dalam Nadzir : Ketua dengan 2 orangsaksi yang jujur dan Cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatanmengikat;Bahwa Kemudian dibuat Akta IKRAR WAKAF Nomor : W 2 /K11/108Tahun 1993 pada hari Rabu tanggal 1431414H atau 191993.M oleh dan dihadapan ABDUL BASHOR, BA Kepala KUA KecamatanJuwiring selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dengan WAKIF :NY KARTINAH ALI PURWA SUNARYO, Umur : 45 Tahun, Agama :Islam, Pekerjaan: Dagang

Klaten adalah benar milik dan atas namaMUHAMMADIYAH;5Bahwa dalil penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh wakif yang asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA selaku WAKIF dengan NADZIR yangdiwakilioleh : H. ABU YAZID umur: 54 Th.

Jabatan dalam Nadzir : ketua dengan 2 orang saksiyang jujur dan cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatan mengikat;Bahwa kemudian dibuat akta IKRAR WAKAF nomor : W2/K11/108 tahun1993 pada hari Rabu tanggal 1431414 H atau 191993 M oleh dandihadapkan ABDUL BASHOR, BA kepala KUA kecamatan Juwiring selakupejabat pembuat akta ikrar wakaf dan dengan Wakif NY KARTINAH ALIPURWA SUNARYO, umur : 45 Th. Agama: Islam, Pekerjaan : Dagang,Dengan NADZIR : H.

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;c.

12 tertanggal 15November 1968 dan Akta Perubahannya dengan Akta Notaris Deetje FaridaDjanas, S.H., No. 157 tanggal 14 Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17Februari 1990 serta perubahan Akta ke4 dengan Akta Notaris Haryati, S.H., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

SyafriMusa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan AnakMentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwaperampasan dilakukan oleh anakanak wakif (ahli waris Syafri Musa);Hal4 dari 9 hal. Put.No.153 K/AG/2009bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap,karena para Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) darialmarhum H. Syafri Musa sebagai pihak Tergugat, karena almarhum H.

ACANG (Wakif)juga mengajukan usulan pembaharuan pengurus nazhir yang baru;b. Agar tidak menimbulkan dualisme pembentukan pembaharuanpengurus nazhir yang baru, kami menangguhkan kedua usulantersebut;c.

) kartukeluarga a/n Endu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif), akta kelahiran a/nEndu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif) yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T13);Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/30Pem/2006, a/nHj.sane surat keterangan kematian nomor 474.3/29Kem/2006, a/nH.Acang, foto H.Hasan alias H.Acang yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T14);Fotokopi

No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.kepengurusan nazhir jika tidak menjalankan tugas dan pokoknya denganbaik sebagai nazhir kemudian disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)sebagaimana ketentuan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa saksi mengetahui proses pembentukan nazhir yaitu: KUA memanggilahli waris Wakif untuk membuat nazhir baru, kemudian KUA mengusulkanke BWI untuk disahkan dan ditetapkan kepengurusan nazhir tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari Wakif boleh menjadi nazhirsedangkan

;Bahwa mengenai kenazhiran diatur dalam pasal 6 ayat 4 UU Nomor 41tahun 2004;Bahwa seorang wakif dapat mengusulkan nazhir secara lisan ataupuntertulis;Bahwa seorang wakif dapat secara langsung mengganti nazhir yang lalaidengan nazhir baru;Bahwa keanggotaan nazhir terdiri dari 6 orang, yaitu: ketua, sekretaris,bendahara dan 3 orang anggota dan batas minimal adalah 3 orang;Bahwa seorang nazhir harus amanah, ketika ada keuntungan dari tanahwakaf tersebut, nazhir harus memberikan 90% untuk pengembangan

Hasan sebagai Wakif, sementara ParaPenggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Wakif. (2). Sesama nazhirtidak memiliki dasar hukum untuk saling menggugat.

No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 19 hal. 23012.13.14.15.kakek Penggugat, orang tua Penggugat maupun Penggugatsendiri sebagai salah satu ahli waris;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatatkan dalam buku register khusus wakaf diKantor Kementerian Agama Cilegon (Tegugat III) denganNomor W3/288/6/1992, wakif Muhtadi:Bahwa Penggugat telah menanyakan perihal Akta Ikrar W3/288 /6/1992, wakif Muhtadi baik kepada Tergugat ,maupun Tergugat Il untuk memastikan apakah terhadapAkta

Bahwa dalildalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugatdalam angka 10 halaman 5 tidak benar, sesuai yang ditegaskan padaPasal 18 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut UndangUndang Wakaf) berbunyisebagai berikut:*Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisanatau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasanyang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanyadengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.Berdasarkan

dan / atau tulisan yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW) Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2(dua) orang saksi ;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas

Marjuk Bin Misja;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatat dalam buku regiater knusus wakaf di KantorKementerian Agama Cilegon (Tergugat III) dengan NomorW3/288/6/1992, wakif Muhtadi tercatat seluas 4.000 m7?

yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW)*.Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuatoleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataukuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikanatas harta benda wakaf kepada

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi. Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;- Surat Keterangan Ahli waris ;- Putusan Nomor 273/1986 ;- Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;- Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN MUCHLIS bin UMAR ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Chadijah bin Umar meninggal duniadilanjutkan kontrak oleh Fauzi Bantam kepada Basir Latuconsina ;Bahwa dalam Islam pemberi wakaf disebut sebagai wakif dan penerima wakaf disebutsebagai Natzir ;Bahwa Nadzir bisa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang tergantung yang diinginkanWakif ;Bahwa bila Nadzir meninggal dunia, wakaf bisa diturunkan kepada anak Nadzir untukmengelola wakaf tersebut, bukan sebagai hak milik dan hal ini diatur dalam UndangUndang mengenai Wakaf ;Bahwa setahu saksi Surat Wakaf tersebut

Chadijah bin Umar disebut (Wakif) kepadaalmarhum Hi. Ahmad Bantam disebut (Nazir) selaku penghulu Kotamadya Ambonsekaligus Imam Besar Mesjid Raya AlFalah ;Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama almarhumah Hj.

Chadijah BinUmar yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa Ridwan Muklis bin Umaralias Ridwan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Mesjid AlFalah Waihaongsebagaimana keinginan Wakif maupun Wasiat dari Nadzir sebelum meninggal dunia ;Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, ( dua riburupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secaratertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :IsMenyatakan dan

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi.Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;e Surat Keterangan Ahli waris ;e Putusan Nomor 273/1986 ;e Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;e Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWANMUCHLIS bin UMAR ;5.

Solehmasih hidup, karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1993,yang berarti pada saat akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dibuat, orang tuapara Penggugat selaku wakif mengetahui tentang pembuatan akta tersebut,dan orang tua Penggugat selaku Wakif tidak pernah menolak ataumembatalkan Wakaf sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaftersebut, dengan alasan yang diwakafkan adalah hasilnya bukan tanahnya,maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwakedudukan para Penggugat untuk

mengajukan gugatan dalam perkara inisudah lewat waktu ( kadaluarsa ) karena wakaf tersebut sudah selesai danhartaharta tersebut belum berpindah menjadi harta warisan tetapi adalahharta milik Wakif (H.

Mamad ) dengan demikian kedudukan para Penggugatuntuk membatalkan wakaf tersebut error inpersona dan gugatan parapenggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugatharus dinyakan tidak dapat diterima.Menimbang bahwa para Penggugat menyatakan dalam positagugatannya bahwa harta yang diwakafkan oleh Wakif adalah hasil dari objekwakaf berupa hasil dari 3 ( tiga ) sawah, dan para Penggugat dalampetitumnya juga memohon agar ditetapkan sebabai ahli waris dari alm H.Mamad, maka Pengadilan

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H. Syafri Musa(almarhum), yang telah berikrar dinadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakafuntuk mewakafkan tanahnya seluas + 4.505 meter persegi berikut bangunan diHal 2 dari 9 hal.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi:b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi:c.

., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulan pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H.

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

bangunan);Bahwa kapasitas para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, karenapara Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ketua dan Wakil KetuaYayasan Lembaga Pembangunan Mentawai/Nazir dan Bendahara Nazir:Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapasitaspara Tergugat dalam perkara ini apakah selaku ahli waris almarhum H.Syafri Musa ataukah selaku Pengurus Yayasan PembangunanPendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lainmenyebutkan bahwa perampasan dilakukan oleh anakanak wakif

Bahwa Tergugat sebagai Wakif dan Tergugat II sebagai Nadzir Telahdatang menghadap Penggugat untuk mengajukan Permohonan Akta IkrarWakaf (W.2) dan Pengesahan Nadzir (W.5) pada tanggal 12 Desember2017;2. Bahwa permohonan Akta Ikrar Wakaf yang dimaksud pada point (1)adalah atas sebidang tanah yang terletak di Kp. Serang Rt. 003 Rw. 003Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, tercatat dlambuku C No. 240 Persil 50 dengan luas 20.000 M2 untuk keperluanTempat Pemakaman Umum (TPU);3.

Tergugat sebagai Wakif meng Ikrarkan Wakafnyadihadapan Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat Il dan 2 (dua) orangsaksi yang masingmasing bernama Sanusi sebagai Saksi 1 danSuwanda sebagai Saksi 2;6. Bahwasetelah dibacakannya Ikrar Wakaf, maka Penggugat membuatAkta Ikrar Wakaf (W.2) Nomor KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 danPengesahan Nadzir (W.5) Nomor KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017;1. Bahwa belakangan diketahui Tergugat sebagai Wakif adalah bukanPemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kp.

Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undangundang No. 41 tahun 2004tentang Wakaf dijelaskan Wakif adalah Pemilik Sah Harta Benda Wakaf.Sedangkan Tergugat bukanlah pemilik Sah Harta Benda yang diWakafkan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala DesaTamanrahayu;3.

Bahwa Wakif dan Nadzir tidak saling mengenal dan tidak pernahbertemu serta Wakif tidak pernah menguasakan kepada siapapununtuk mewakafkan tanahnya;9.2.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas + XX M2 yangmerupakan tanah milik lou XXXXXXXXXXX (Wakif) telah mewakafkantanah tersebut untuk kepentingan sarana dan kegiatan pendidikan(bangunan Sekolah Dasar Negeri XXX Kecamatan XXX) sesuai denganketentuan pasal 8 huruf d UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, Wakif perseorangan dalam hal ini XXXXXXXXXXX dapatmelakukan atas tanah miliknya sendiri seluas + XX M2 untuk digunakansarana dan kegiatan pendidikan (bangunan Sekolah Dasar Negeri XXXKecamatan

Wakif;Hal. 10 dari 39 hal. Putusan No. 2167//Pdt.G/2017/PA. Smdg.Nadzir ;Harta benda wakaf ;Ikrar wakaf ;Peruntukan harata wakaf ;7 o9 29 5Jangka waktu wakaf ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, ikrar wakaf Nomor 229/W/2/XTahun 2002 telah memenuhi unsur wakaf sesuai dengan ketentuanyang berlaku :1. Selaku Wakif adalah lbu XXXXXXXXXXX;2. Selaku Nadir adalah lou Yeyet XXXXXXXXXXX ;3.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 686/K/AG/2012,bahwa harta yang telah diwakafkan berarti tidak ada ikatan hukum lagidengan Wakif , oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik harta wakafmerupakan perbuatan yang keliru, sudah selayaknya perbuatan ParaPenggugat dapat dinyatakan error in persona, gugatan haruslah ditolak ;6.

louXXXXX dan Nadzir Kepala SDN XXX bernama lbu XXXXXXXXXXX.dengan Kepala KUA Kecamatan XXXi sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf/PPAIW bernama XXXXX, dokumen tersebut syah dandilengkapi oleh persyaratan administrasi yang diperlukan dalampembuatan Akta lkrar Wakaf ;Bahwa sepengetahuan PPAIW/Kecamatan XXX antara wakif dan nadzirsaling mengenal ;Bahwa penandatanganan/cap jempol wakif dilakukan di rumah wakifkarena untuk menghormati orang tua yang sedang sakit dan berniat baikakan mewakafkan tanahnya

gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.

Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.

Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana

Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.

Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.

Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat (4)menyebutkan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya, dan nazhir ini bisa perorangan, organisasi maupunbadan hukum (vide Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).5.

Bahwa setelah proses tentang wakaf itu telah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka sah dan sempurna pemberianwakaf itu oleh wakif, sehingga nazhir dapat menjalankan tugas danfungsinya sebagai pihak yang menerima wakaf, serta konsekuensihukum adalah wakaf yang diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan (videPasal 3 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).7.

Bahwa Tergugat bukan sebagai nazhir yang berhakmenerima penyerahan wakaf dari wakif, maka gugatan ParaPenggugat dengan dalildalil gugatan tentang sengketa wakaf adalahtelah keliru dan salah alamat jika Pengadilan Agama Palangka Rayamemeriksa dan memutus sengketa a quo.10.

Sehinggapetitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, maka mengandung catat formilsehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0382/Pdt.G/2017/PA.PIk.Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat yang hanyamenjadikan Tergugat sebagai pihak karena mengusai SHM Nomor 3355(wakaf) atas nama H.KR (wakif Pesantren Al Muhajirin). Akan tetapi tidakmenjadikan H.

Abdul hadi Karimi bekas Nazhir perorangan sebagai pihak dalamgugatan a.quo. sebagaimana unsur wakaf yang ditentukan undangundangnomor 41 tahun 2004 Pasal 6 huruf (a sampai f) menjelaskan unsur wakafadalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta bendawakaf dan jangka waktu wakaf, Tergugat tidak termasuk dari unsur wakafsebagaimana Pasal 6 Undangundang nomor 41 tahun 2004.

Abidin bin Mahmud, Saat ini Wakif masih hidup dan Nazhirtersebut sudah meninggal dunia dan Pemohon selaku Pengurus Madrasah adalahanak dari M.

Adanya pihak yang mewakafkan(Wakif), (2). Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola hartawakaf tersebut (3). Adanya Harta Benda yang akan di wakafkan (4) Ikrar wakafuntuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orangbanyak (5).

Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Bayan;Penetapan Nomor 496/Padt.P/2021/PA.Ktl Halaman. 8 dari 13 HalMenimbang berdasarkan kesaksian saksisaksi yang dihadirkan olehPemohon di bawah sumpahnya, saksi Kedua yang bernama Erma Suryani bintiNur Haimi menyatakan bahwa saksi adalah Guru di Madrasah tersebut dan jugamenantu dari Wakif H Nurdin, bahwa saksi tersebut juga telah mengabdi sebagaiguru di madrasah tersbut selama 10 Tahun, saksi tidak mengetahui langsungproses pewakafan pada tahun 2000 tersebut

akan tetapi saksi mengetahuilangsung dari wakif H Nurdin bahwa wakif telan mewakafkan tanahnya untukkepentingan Madrasah Dintyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Bayan;Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan dari saksisaksi bahwaselama ini tidak seorangpun yang keberatan dengan wakaf tersebut sehingga dimasyakat diketahui secara luas sehingga kesaksian kedua saksi tersebutdikatagorikan sebagai syahadah istifadiah (testimonium de auditu) akan tetapikarena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama

Abidin bin Mahmud, Saat ini Wakif masih hidup dan Nazhir tersebutsudah meninggal dunia dan Pemohon selaku Pengurus Madrasahadalah anak dari M.

tanah darat atas nama Ki Misja denganalas hak berupa Letter C/Girik/Kohir/keketir/persil Nomor: 15 a C 278seluas 3.410 M 2 yang terletak di Link Kedung bulus, RT. 002, Rw. 00,kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.MENIMBANGBahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkaratentang obyek perkara, oleh karena pokok permasalahan dalam perkaraa quo adalah adanya penerbitan Akta Ikrar Wakaf dengan mengabaikanketentuan sebagaimana UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dengan tidakmelibatkan wakif

(dahulu Penggugat) , halini menjadi kekeliruan yang mendasar sebagaimana dibawah ini:Bahwa ternyata Terbanding (dahulu Tergugat I) sebagai PejabatPembuat Ikrar Wakaf tetap menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, meskipun tanpaadanya lIkrar dan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17, 18, 19yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.(1 ) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif

kepada Nadzir dihadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (2) Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atautulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW .Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004 Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksnaan ikrar wakaf karena alasan yangdibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UU No

41 Tahun 2004Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakafkepada PPAIW Bahwa oleh karena pemenuhan terhadap Pasal 17, 18, 19 tidakdapat terpenuhi maka dapat dikatakan Akta Ikrar Wakaf yang seolaholah dinyatakan dihadapan Terbanding (Dahulu Tergugat I) batal demihukum .Bahwa semestinya sebelum menerbitkan dan/atau memprosestimbulnya Akta Ikrar Wakaf, terlebin dahulu Pemohon Banding (dahuluPenggugat) dipanggil untuk dilakukan

Apakah tidak perlu dibuktikan terlebin dahulu Akta IkrarWakaf yang menjadi Obyek Gugatan dari Pembanding (dahulu Penggugat)baru membuat pertimbangan tentang Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, olehkarena dasar gugatan yang diajukan adalah Akta Ikrar Wakaf bukan AktaPengganti Ikrar Wakaf.Bahwa dengan alasan bukti T1.6 yang diajukan Terbanding (dahuluTergugat I) dan Bukti T2.14 yang diajukan Terbanding II (dahulu Tergugat II)yang menyatakan bahwa Ki Misja Bin Kasar adalah Wakif, kemudiandengan keterangan

Dimana uang sewa garap yang diterima Nadzir dari paraPenggarap digunakan untuk melaksanakan amanat wakif yakni pemberianuang hadiah kepada para anggota keluarga wakif peserta yang telahmenyelesaikan khataman Al Quran, pemberian uang bantuan pemeliharaanMasjid Agung Empang dan Makam Pulo Empang (Tempat pemakamanketurunan wakif, makam Xxxxxxxxx XxXxXxxxx (Dalem Sholawat), dankegiatan sosial keagamaan lainnya.Para Penggarap berjumlah 7 (tujuh) orang yang bertempattinggal di wilayahsekitar tanah Wakaf

Dimana uang sewa garap yang diterima Nadzir dari paraPenggarap digunakan untuk melaksanakan amanat wakif yakni pemberianuang hadiah kepada para anggota keluarga wakif peserta yang telahmenyelesaikan chataman Al Quran, pemberian uang bantuanpemeliharaan Masjid Agung Empang dan Makam Pulo Empang (Tempatpemakaman keturunan wakif, makam Xxxxxxxxx XxXxxxxx (DalemSholawat), dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.10.

wakif Xxxxxxx XxXxxXXXXXxXxxxyang Membaca khataman AlQuran setiap tahun dan pahalanyaditujukan bagi Ayah dan Ibundanya, yaitu Alm.

Keenam .XXXXXXXXXX 1962 Wakif; XXXXXXXXXXXXXXXX 1962 Keturunan7. Ketujuh .x 1972 WakifXXXXXXXXXXXXXXXX 1972 Keturunan8. Kedelapan .x(Gan Opah) 1977 Wakif Keturunan9. Kesembilan XXXXXXXXxX(Gan 1977 Dodong) 1980 Wakif1980 Keturunan10. Kesepuluh XXXXXXXXXXXXXKXX1990 Wakif11. Kesebelas XXXXXXXXXXXXXXXX 1990 Kerabat19931993 Keturunan12. Keduabelas XXXXXXXXXXXXXXXX2001 Wakif; 2001 Keturunan13. Ketigabelas XXXXXXXXXXXXXXXX2010 Wakif Hal 151 dari 201 halaman perkara nomor 1031/Pdt/2015/PA.Bgr 14.

BapakXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DIN XXXXXXXXXXXXX (Wakif Masjid Agung EmpangKota Bogor berikut Alunalunnya) dan Alm.