sebagainya, maka atas dasar ketentuan tersebut DewanPengupahan yang bersifat Tripartit yang keanggotaannya terdiri dari UnsurPemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Perguruan Tinggi dan Pakar sebelum memberikan rekomendasi besarannilai upah minimum sektor pada wilayah provinsi (UMSP) dan/ataukabupaten/kota (UMSK) kepada Gubernur, Dewan Pengupahan melakukan penelitian, mengumpulkan informasi dan data seperti homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, devisa

Transmigrasi R.Nomor : KEP.54582/MEN/B/IMTA/2014 TentangPemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, NamaTenaga Asing : Noppasin Jamepatong (fotokopisesuai dengan asili);Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.Nomor : KEP.54583/MEN/B/IMTA/2014 TentangPemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, NamaTenaga Asing : Suthin Sichomchuen (fotokopisesual dengan asli);Pembayaran Devisa

impor yang masuk dari 6 kapal laporannya telah dimasukandalam buku bambu.Bahwa buku bambu tersebut disimpan di gudang Lautan Jaya Kumala.73Bahwa yang dimaksud dengan buku bambu adalah buku yang digunakansebagai alat pengontrol keluar masuknya barang / buku situasi gudang.Bahwa apabila gudang penuh yang berwenang menolak adalah PejabatHanggar.Bahwa jenis pelaporan yang dibuat saksi yaitu jumlah BC 23 impordalam 1 bulan penuh BC 23 rekapitulasi dalam bulan jumlah BC 23antar kawasan berikat jumlah Devisa

Importir membayar pungutan bea masuk dan PDRI serta cukaike bank devisa persepsi;e. Data PIB yang telah ditransfer melalui jaringan PDE tersebutkemudian diproses oleh sistem aplikasi impor komputer KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tg. Priok dimana jika pengisian PIBtersebut lengkap maka PIB tersebut akan diberikan nomorpendaftaran oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tanjung Priok;f.

Bank Negara Indonesia lalu ditetapkansebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untukbertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksiluar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955,status Bank Negara Indonesia diubah menjadi Bank Komersial milikPemerintah (Bank Umum) berdasarkan Undangundang Darurat Nomor 2Tahun 1955 tentang BNI tanggal 4 Februari 1955.

disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secaramandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusatmaupun daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang217berlaku yang bertujuaan memberikan manfaat, kemakmuran dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengankerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaannegara atau daerah, atau tidak didapatnya dana devisa

dokumenPemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan modul program khusus yaitumodul PIB dalam komputernya berdasarkan dokumen pelengkappabean seperti Packing List, Invoice, dan Bill of Lading serta menghitungsendiri bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yangharus dibayar;Bahwa PIB tersebut diajukan ke Bea dan Cukai dengan cara mentransfermelalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) antar komputer keKantor Pelayanan, kemudian Importir membayar pungutan bea masukdan PDRI serta cukai ke bank devisa

Misalnya bankmelanggar ketentuan Giro Wajib Minimum, Posisi Devisa Neto ataupunterlambat menyampaikan laporan kepada otoritas perbankan ;Bahwa penafsiran Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangandan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin) yang demikian justrukeliru, karena bisa saja setiap pelanggaran SOP walaupun tidak bersifatketentuan internal dan tidak signifikan tetap dianggap pelanggaran pidana,sehingga pegawai bank mudah sekali dikriminalisasi.

Dari hasil ekspor iniPenggugat memperoleh banyak devisa/keuntungan yang digunakan untukpengembangan usaha dan pula membantu stabilisasi Keamanan di daerahSulawesi Selatan dan Tenggara bersama Angkatan Darat. Salah satu bentukpartisipasi tersebut dibuktikan dari kesediaan Penggugat untuk mengubahBeneficiaryLetter of Credit No. 31428 yang diterima pada 23 Juli 1959 untukdapat juga dipergunakan oleh Peperda (Penguasa Perang Daerah) qq. MenteriMuda Industri Dasar; (Bukti P. 10, Terlampir)..

, MSiorganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secaraspesifik telah ditetapbkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidakmengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untukmenunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PermendagriNo. 14 tahun 2016).Bahwa Hibah Daerah adalah Penerimaan Daerah yang berasal daripemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembagainternasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan,baik dalam bentuk devisa

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yangditetapkan oleh berwenang;.

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;aa.Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;bb.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkanoleh berwenang;cc.

Pst.menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa"Berdasarkan peraturan diatas, jelas dan nyata TURUT TERGUGAT tidakpernah mewajibkan dana Nasabah dimasukan ke rekening TURUTTERGUGAT, apalagi menikmati dana PARA PENGGUGAT sebagaimanadidalilkan oleh PARA PENGGUGAT karena dana tersebut masuk kerekening terpisah TERGUGAT I.Perlu TURUT TERGUGAT tegaskan bahwa TURUT TERGUGAT adalahmerupakan salah satu unit Eselon di bawah Kementerian Perdagangan.Halhal yang terkait dengan pendapatan

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yangditetapkan oleh berwenang;.

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;aa.Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;bb.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkanoleh berwenang;cc.

Oktober 2011;adapaun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Menerima dokumen Impor berupa PIB atau PIBK daribagian Pabean;e Membuat SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai danPajak) dalam Rangka Impor barang, yang isinya yaitu :jumlah bea masuk, PPN dan PPH yang wajib dibayarsesuai angka yang tertera pada PIB;e Kemudian jumlah bea masuk, PPN dan PPH dalam satuMinggu dihitung totalnya, selanjutnya disetorkan ke BankBRI Devisa Persepsi di Sanggau;, bukti penyetoran yangditerima adalah SSPCP yang sudah

di Validasi oleh BankBRI Devisa Persepsi;e Bukti SSPCP yang sudah di validasi Bank DevisaPersepsi, dikumpulkan dengan PIB, kemudian diserahkanke bagian Operasional Komputer Distribusi Dokumen /OKDD sekarang menjadi DTDD);Bahwastruktur pegawai pada kantor Pengawasan danpelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong tahun 2008 s/d2011, yaitu :e Kepala Kantor :HENDRIANUS LANGEN PROJO(2008 s/dAwal 2011) dan diganti oleh Pak KUNTOPRASTI dan tahun 2011 itu juga diganti oleh IZAKFAUZI sampai sekarang;e Kasi

hanya sebatas kenal sewaktu sosialisasi Peraturantentang Kepabeanan di kantor Wilayah Bea dan Cukai KalimantanBarat, yang pada saat itu HERRY LIWOTO dan AMRIL AGAMsebagai peserta Sosialisasi;Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama AGUS ADISUSANTO, YUDHA WANTORO, AMANDUS ARIS, JANSEN,KRISHADI dan JUNAIDI ZAILANI;Bahwa saksi sebagai kasi Perbendaharaan menerima dokumenImpor berupa PIB atau PIBK dari bagian pabean untukselanjutnya dibuatkan SSPCP, untuk saksi lakukan pembayaranke Bank BRI Devisa

IV ;Selanjutnya selain mengajukan suratsurat bukti pemohon juga menghadirkansatu orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksil: DEVISA Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung dari pemohon ; Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua pemohon yaitu YUSMAN dengan NURLIS Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat AkteKelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang ; Bahwa setahu

IV ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksil: DEVISA Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung daripemohon ; Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua pemohon yaitu YUSMAN denganNURLIS ; Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat AkteKelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang ; Bahwa

IV serta 2 (dua) orang saksi yaitusaksi DEVISA dan DEKI LISMAN ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangansaksi apabila dihubungkan dengan bukti surat P. I s/d P.

Bank Jateng No : 0157/HT.01.01/2014 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Non Devisa yang dilegalisir terdiri dari :

Pertumbuhan industry dan penerimaan devisa dengan tetapmenjaga kelestarian sumber daya perikanan juga menunjang pendapatanasli daerah (PAD). Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPK Pengadaan barang/jasatersebut, terdakwa bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA)adalah Ir.H.AADIE YUSPA,MP selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKab.

IV ;Selanjutnya selain mengajukan suratsurat bukti pemohon juga menghadirkansatu orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksil: DEVISA Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung dari pemohon ; Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua pemohon yaitu YUSMAN dengan NURLIS Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat AkteKelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang ; Bahwa setahu

IV ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksil: DEVISA Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung daripemohon ; Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua pemohon yaitu YUSMAN denganNURLIS ; Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat AkteKelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang ; Bahwa

IV serta 2 (dua) orang saksi yaitusaksi DEVISA dan DEKI LISMAN ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangansaksi apabila dihubungkan dengan bukti surat P. I s/d P.

,M.S.i, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa proses/prosedur yang dilakukan agar suatu aset pemerintahdaerah dapat dijadikan devisa/pendapatan daerah adalah dengan diatursuatu peraturan daerah atau dengan peraturan bupati setelah mendapatjin primsip dari DPRD, yang prosesnya antara lain dengan mengajukanHalaman 118Putusan Pengadilan TIPIKORNo. 104/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnkonsep rancangan Perda atau peraturan Bupati oleh Instansi yangbersangkutan yang kemudian dilanjutkan

eksaminasi oleh bagian hukumditeruskan ke Bupati dan diajukan ke DPRD untuk mendapat persetujuanDPRD bagi peraturan daerah sedangkan untuk peraturan Bupati hanyamendapat ijin primsip mendahului Perda oleh Pimpinan DPRD.Bahwa yang menentukan tarif biaya untuk pemasukan devisa keuangandaerah adalah Bupati dan DPRD setelah ditetapkan dalam rapat paripurnaDPRD.Bahwa rancangan peraturan daerah diperoleh dari instansi pengelola,misalnya terminal atau parkir yang mengelola Dinas perhubungan, tetapiberdasarkan

J.A.5/31/13 tanggal11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik IndonesiaNo. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, BankDKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadiPerseroan Terbatas ; Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.

J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dantelah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan NegeriJakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalamTambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKIresmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubahbentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi PerseroanTerbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.