Timur mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp44.145.454, (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and CoastalResources Management Project / MCRMP) Nomor : LAPR172/PW.17/5/2009 tanggal19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke2 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO sebagai DirekturUtama CV.

NASRULLAH SETTO bin SETTO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 56 ke2 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itumembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;2 Menyatakan Terdakwa Ir.

Put. 13/11.D.SUS.KOR/2013/PT.MKS.Euntuk melakukan pembelian pupuk di luar dari dokumen lelang dan kontrakkerja yang sudah ada sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Negara yaknisebesar Rp. 52.925.000 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI"sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 'UU No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam surat Dakwaan ke Satu;2.

Kebumen menderita kerugian sebesar Rp.829.140.000, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kebumen menderita kerugian sebesar Rp. 829.140.000, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 56 ke 2 KUHP ;Lebih Subsidair :Bahwa ia terdakwa HARSONO Bsc Bin DARMO MULYONO baik bertindaksendirisendiri atau bersamasama dengan

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;subsidair :Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 56 ke 2 KUHP ;Lebih Subsidair : 74Melanggar

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 dimana unsurunsur deliknya terdiri dari : Setiap orang ; pees pa nn Secara melawan hukum ;~ Melakukan perbuatan memperkaya dari sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi ; Dapat merugikan keuagngan negara atau perekonomianNegara j Sebagai orang yang melakukan , menyuruh lakukan atau turutserta mealkukan perbuatan jAd.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke 2 KUHP, dimana unsurunsur deliknyaterdiri dari : Barang Siapa ; Secara melawan Hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ; Yang dapat merugikan kevangan Negara atau perekonomianNegarra; Sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untukmelakukan

TRISNO RAHARDJO, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.Menyatakan membebaskan terdakwa Ir. TRISNO RAHARDJO dari dakwaanprimair melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .Menyatakan Terdakwa Ir.

Judex Facti lebih mendasarkan pada tidak diajukannya upayahukum banding oleh Terdakwa, hingga karenanya berpendapat bahwaTerdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diaturdalam Pasal 2 ayat (1 ) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP,dengan pertimbangan karena Terdakwa tidak mengajukan upaya hukumbanding.2.

PPIsebesar Rp. 942.769.868, (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuhratusenampuluh sembilan ribu delapan ratus enampuluh delapan rupiah) atausetidaktidaknya disekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil auditPerhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor :SR1875/PW08/5/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang ditandatangani olehPIPING EFFRIANTO, dkkBahwa Perbuatan Terdakwa DIDI ARYADI sebagaimanan diatur dan diancam pidanasebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU

bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harusdibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itudapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara Subsidaritas, yakni;Primair :Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair :Melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Tindak PidanaKorupsi .Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi .Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebih dahulu, yakni Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20Tahun 2001. dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan subsidair.Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa telah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

PADAPENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor: 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dpsdalam perkara Terdakwa tersebut diatas;Telah membaca dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa di persidangan tingkat pertama dengan dakwaan yang pada pokoknyasebagai berikut :Primair :eTelah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dirumuskan dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahunhim 3 dari 14 him Put.No.06/Pid.Sus/201 5/PT.DPS2.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 376.917.208, (tiga ratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan rupiah)atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa INDRAJAYA YOTJE sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak

Menyatakaan Terdakwa, INDRAJAYA YOTJE, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Halaman 15 dari 23: halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL2.

hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsipelaksanaan proyek pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan PutriHijau dan Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara TahunAnggaran 2006, yang ditanda tangani oleh Tim Penghitungan KerugianKeuangan Negara Walben Damanik selaku Pembantu PenanggungJawab, Indriyo Husodo selaku Pengendali Teknis, Diana M selaku KetuaTim dan Lina Maryani selaku Anggota Tim ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Nusyirwan Ramli selaku Direktur CV Bonafiabersamasama dengan saksi Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md (diperiksa dalamberkas perkara terpisah) selaku Pemimpin Kegiatan

Ramli Razak dariDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menyatakan Terdakwa Nusyirwan Ramli bin A.

Lapis Penetrasi : Rp. 113.184.702.57,Jumlah Total : Rp. 250.307.944,80.Nilai Pekerjaan Perkerasan Netnya adalah : Rp. 250.307.944,80, (Rp.963.000 + Rp. 16.341.930,99,) = Rp. 233.003.013,81, (Dua ratus tiga puluhtiga juta tiga ribu tiga belas rupiah delapan puluh satu sen),Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah denganUndangUndang Nomor

No. 340 K/PIDSUS/2009Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubahdengan Undan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidanakorupsi jo pasal 56 ayat (1),(2) KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa SYAMSIAH selaku Direktris CV Bina Karyaberdasarkan akta

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan semua urusan di atas mohon agar Ketua PengadilanTinggi Tindka Pidana Korupsi Jawa Timur berkenan memutuskan:1.

Menyatakan Terdakwa TARIJANTO terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam surat dakwaan Primair.5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999,sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primairserta permohonan Penuntut Umum untuk mnjatuhkan pidana sebagaimanadalam tuntutannya beralasan hukum untuk dikesampingkan.Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan TindakHal 16 dari 53 halaman Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT SBYPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa NURHADI Bin KAYIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair ;2.

Menyatakan Terdakwa NURHADI bin KAYIN bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana;3.

2 ayat (1) Jo.

NIXON B.KROONS,Sp.B sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharuidengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadirubah dan diperbaruhi dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaai Primair, karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri dalamkedudukannya sebagai Pejabat/Direktur RSUD Tobelo, dimana seharusnyaMajelis Hakim mempertimbangkan PasalPasal yang berkaitan dengankedudukan/Jabatan

Tipikor/20 13/PN.Tte, tanggal 19 Juni 2013 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang DilakukanSecara Bersamasama, dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun = 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 19 Juni2013;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, makalamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat akan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdirubah dan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasalHalaman 55 dari 49 halamanPutusan Nomor: 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT.193 dan pasal 241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa ENNY KUSUMAWATI BintSOEKOESWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenyuruh melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 60 dari 94 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT SMGTindak Pidana Korupsi, jo.

Menyatakan Terdakwa ENNY KUSUMAWATI bintiSOEKOESWOKO tidak terbukti bersalah serta tidak terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsiyaitu telah melakukan, menyuruh melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1)Jo.

OlehKarena itu fakta ini ditambahkan sebagai fakta yang meringankan di tingkatbanding dengan tentunya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo.

2 ayat (1) jo.

Fisik Rekening Air Per 31 Desember2001sebesar : Rp. 260.082.620,Hasilnya terdapat selisin kurang Fisik Rekening Air sebesarRp. 66.012.708.00,Pada hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2001 hasil temuan BPKPterdapat selisih kurang fisik sebesar : Rp. 66.012.708.00,Sedangkan saldo menurut buku rekening air sebesar : Rp.326.095.328.00,.Sedangkan saldo menurut Fisik rekenng air sebesar : Rp.260.082.620.00,Jadi Selisin: Rp. 66.012.708.00,Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; 12SUBSIDAIR : 2220222 220 22 nn nn nn enn eeSaaS Bahwa terdakwa . SUBAEDAH BINTI BACO selaku Ketua Kasir PadaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto dan terdakwaIl.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 20017273tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalSo aval (1) Ke1 RUIAP eee ceeesn etcetera annemSubsidair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Nomor : 18 K/Pid.Sus/2014141Menyatakan Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI melanggar Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIRPenuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMADJAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga

: 62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, tanggal 18 September 2013 yangmerubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Smg, tanggal 20 Juni 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan22,ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

NASIR tersebut di atas, diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI BinSEMIdalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi(PT.

Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding;Menimbang, ...Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Makassar Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Febrauri2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 Jo.

Menyatakan terdakwa AGUS DIDIPU telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (8)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHal. 1 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

(c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual waktuyang telah ditetapkan dalam Kontrak.nocnenennnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Undang Undang Repuplik Indonesia Nomor 20 TahunHal. 14 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Repuplik Indonesia

Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara sebesar Rp.49.000.000, (empat puluh sembilan jutarupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa DARMAN Bin LA HUSE tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR

Menyatakan Terdakwa DARMAN BIN LA HUSE Bin LA HUSE bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dalam dakwaan Primaitr.2.

BRI (Persero) cabang Majenang unitCimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebasar Rp. 361.880.000, (Tigaratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; 10Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1)jo.

;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPrimair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 17 Juli 2013terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut telahterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Anggota MajelisHakim

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalHal. 41 dari 50 hal. Put.