Ditemukan 1184 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — SURYA DHARMA SINAGA
16081 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN(Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) SektorPembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal LTEGT 22.102) 3 lembar asli remaining material list after fifth shipment LTE GT 21dan 22 Project.103) 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.Hal. 89 dari 177 hal. Put. No. 1303 K/PID.SUS/2015104) Berita acara evaluasi kedatangan barang pengiriman pertamapekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 surat perjanjian Nomor : 044. Pj /61 / KITSBU / 2012 Nomor : 032.
    fotokopi faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN(Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) SektorPembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihalpenjadwalan LTE GT 22;101) 1 (satu) lembar fotokopi faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN(Persero) P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) SektorPembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal LTEGT 22;102) 3 lembar asli remaining material list after
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
413107
  • Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tng(c)During the meeting the parties must use their best endeavors toresolve the dispute.31.3 Commencing legal proceedingsIf after the conclusion of the meeting under Clause 31.2 the parties havenot resolved the dispute, either party will be entitled to commence legalproceedings at the relevant Courts as per clause 32 below. Neitherparty may commence legal proceedings against the other without firstcomplying with clauses 31.1 and 31.2."
    (c)During the meeting the parties must use their best endeavors toresolve the dispute.31.3 Commencing legal proceedingsIf after the conclusion of the meeting under Clause 31.2 the parties havenot resolved the dispute, either party will be entitled to commence legalproceedings at the relevant Courts as per clause 32 below. Neitherparty may commence legal proceedings against the other without firstcomplying with clauses 31.1 and 31.2."
Register : 14-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 48/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN
Tanggal 5 Februari 2015 — MOHAMMAD BAHALWAN
152114
  • 150/SBLW 2013tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero)P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan BelawanNomor facs (0751) 7055067 perihal penjadwalan LTE GT 22.1 (satu) lIembar foto copy faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero)124100)101)102)103)104)105)106)112)P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan BelawanNomor facs (0751) 7055067 perihal LTE GT 22.3 lembar asli remaining material list after
    foto copy faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero)P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan BelawanNomor facs (0751) 7055067 perihal penjadwalan LTE GT 22.1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero)P3B Sumatera dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan BelawanNomor facs (0751) 7055067 perihal LTE GT 22.3 lembar asli remaining material list after
    faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013 tanggal05 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumateradari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751)7055067 perihal penjadwalan LTE GT 22.99.1 (satu) lembar foto copy faxsimile Nomor 367.fax/150/SBLW 2013 tanggal04 September 2013 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) P3B Sumatera193dari PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751)7055067 perihal LTE GT 22.100.3 lembar asli remaining material list after
Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2014 K/Pdt/2011
Tanggal 26 Juli 2012 — PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI VS PT.PANCARAN HALUAN SAMUDERA
149110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • All otherfumigations shall be for the Charters account after the vessel gas been oncharter for a contyinous perod of six month or moreThe Charters shall provide and pay for necessary dunnage and also any extrafitting requisite for a special trade or unusual cargo, but the Owners shallballowthem the use of any dunnage already aboard the vessel.
Register : 10-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Drh
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
HAMJAH BESAN Alias ANJAS
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
6019
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...alaw which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,andrenders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titik sentraladalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action ofthegoverment.
Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — TOEPFER INTERNATIONAL- ASIA PTE LTD VS PT BUDI SEMESTA SATRIA DAN PT SUCOFINDO (PERSERO)
14894 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Grade Nomor 2 OrBetter Yellow Soybeans) had been completely discharged from road trucksand still stored in the warehouse in bulk condition, we found partly were insplit/broken, wrinkled, purple color, foreign matter and other beans with theaverage condition (details attached);In such condition (split/oroken, wrinkled, purple color, foreign matter andother beans) we have an opinion that the condition had happened due toduring stored after harvest at origin country.
Putus : 23-11-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — ENDAH RUMBIYANTI, S.T
231157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 27 K/Pid.Sus/2015Stockpile Of SBF : 8D72 And 8D58 Work Req No :IMS/127/ESW/08/09;31.1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D74),Construct Access Road And Restore The Area After HaulingProcess.
Register : 14-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel
Tanggal 19 April 2016 — MARRY PARDEDE als. MARRY LUMBAN TOBING. Tempat/ tanggal lahir : Balige, 7 Agustus 1949, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bango III No.14, RT.008, RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya : M. Amin Nasution, SH.MH. dkk, para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No.8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/MAN/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
12376
  • dicapai dari pengawasan horizontal darilembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuaan umumdibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakanhukum yang didasarkan pada kerangka due process of law Due process oflaw pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of /aw, akan tetapimerupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry,and renders judgement only after
Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. PLN (PERSERO), vs. PT. DHARMA LAUTAN UTAMA, dkk
7451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, itshall nor apply to any break or injury caused by persons who actedmerely with the legitimate object of saving their lives or their ships,after having taken all necessary precautions to avoid such break orinjury;Intinya, setiap negara wajib mengadopsi peraturan internasional,yang mengatur perbuatan pemutusan atau kerusakan kabel bawahlaut, yang dilakukan dengan sengaja/karena kelalaian oleh kapalNegara/orang yang tunduk pada yurisdiksinya, merupakan suatupelanggaran yang dapat dihukum;Peraturan
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CATERPILLAR INDONESIA
5363914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kebijakan terkait penjualan dilakukan oleh pihak relatedparty dalam hal ini Caterpillar SARL Singapore baik fungsi "pricenegotiation, receive order from customer, sales administration, dan salesperson", terlebih untuk fungsi penjualan dan distribusi ke luar negeri.Sedangkan untuk fungsi distribusi untuk pasar lokal dilakukan oleh PTTrakindo Utama selaku agen tunggal Penggugat;10) OthersBahwa related party memiliki fungsi dominan dan menanggung atas risikoterkait aktitas: human resouces development, after
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1429/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AS goon after the end of each calendar year as the necessaryinformation becomes available, Plant Operaterc shallFeconcile the estimate of each Sales Contract" s Percentageused during Such yeac with such Sales COnEract"s Percentagedetermined in accordance with Section LL.0@2 of theAgreement.De qe the cash calls for a given mesth in the aggregate exceedActual expenditures fer said month, the cash call nextSucceeding tha issuance of the debit Rote feferred ta inSection 7 below shall be reduced by the
Register : 21-07-2020 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
PT. SPIE OIL and GAS SERVICES INDONESIA
Tergugat:
SAMIR ABBES,
306263
  • The parties agree after discussion andnegotiation that in order to provide both parties with a fairand accessible forum operating in the English or Frenchlanguage for resolving disputes that may arise out of theemployment relationship, any disputes arising under thisContract of Employment that cannot be resolved amicablyHalaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Jkt.
Register : 30-06-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 471/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 31 Januari 2017 —
2313
  • Mekar Sari SimpanganJimbaran Bali including Furnitures etc as a part of the propertiesand divide equally 50 50 after all expenses (ie. Taxes, fee agentif there is any);Terijemahan Bahasa Indonesia yaitu: Kami kedua belah pihak setuju untuk menjual seluruh propertyyang beralamat di jalan bukit Damai 101, Br. Mekar SariSimpangan Jimbaran Bali termasuk Furnitures dll sebagai bagiandari properti dan membagi sama 5050 setelah dipotong semuabiaya (yaitu Pajak, agen biaya jika ada.) ";2.
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
593231538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Thelegal representatives need to approve of this form of emancipation.A17 years old girl asked for emancipation, after she left her parent in order tolive with her boyfriend.
    After annulment the contract is considered null, with retroactive effect to the time it was concluded (art. 3:53 DCC).However, if the minor has performed a unilateral act which is not directed toa specific person (e.g. making a last will or receiving an inheritance) the act isconsidered null and void from the beginning, without the minor or its legal representatives having to activate the nullity.As long as the ground for annulment is not invoked by the protected party, thecontract is perfectly valid
    According to art. 3:52 par.1 DCC, the prescription period for actions to annul a juridical act is three years,that is to say: three years after the ground for incapacity ended or three yearsafter the legal representative learned about the annullable act.
Register : 18-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD SYAKIR
16287
  • Early Dec, sending TEL CB sample toPertamina Jakarta (being tested); 2. 19 Dec, sending TEL B sample toPertamina Plaju (we try to delay the test after TEL B tender); 3. 22 Dec,sending a letter to the Deputy Director of Pertamina..; They look very activeand caused Pertamina in big problem...,Bahwa terdakwa membenaran isi bukti BB164x berupa email Terdakwakepada Miltos Papachristos tanggal 9 November 2004 index000681000204 : ..and seems Willy still not having full control of them...!
    Turnertanggal 18 Agustus 2004 index 0007130004069 : Perfamina hasbudgetted their production base on unleaded scenario for the year 2005,starting from January 2005...Willy and now is working to get closer to theFinance Ministry to give them the input and impact to be considered,> Bahwa BB164u adalah benar email Terdakwa kepada Davis Turnertanggal 26 Oktober 2004 index 000674000148 : This is to inform you thatthe big meeting between Migas, EPA, Finance Dept and Pertamina todiscuss about the use of TEL after
    This is difficult stuff...because all of the stake holders are nottalking the same language and especially from the environment they do notcare about the economic impact...all they want is no lead in the gasoline.Today information from pak Willy after talking wth Ery Migas, Ery stilloptimist that TEL should be used (although the qty might be reduced)..Withthis comment already increase Willy's confidence level,> Bahwa terdakwa membenarkan BB164z berisi email terdakwa kepadaDavid Turner tanggal 15
    He is very important person in theoctane issue,Bahwa terdakwa membenarkan BB164t berisi email terdakwa kepadaDavid Turner tanggal 19 Oktober 2004 index 000630000065 : After thatmeeting, if there all stake holders agree to extend the use of TEL slipped tonext year, then Pertamina (Suroso & Willy) wil arrange the trip to UK fornegotiation (or form our side is more to get the PO/confirm tonnage),Bahwa terdakwa membenarkan BB164r berisi email David Turner kepadaTerdakwa tanggal 20 September 2004 index
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT PETROBAS >< PT. COSMIC INDONESIA.Cs
286130
  • Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Agustus2011 terdapat ketentuan dalam Pasal 3 huruf (c) yang berbunyi sebagaiberikut:Cosmic shall pay a commission fee to Petrobas of 1 % x Basic Price x Volume fromthe Basic Price according to amount of transaction as set out in the ContractConcerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No SMTMP1150012"dated 12 August 2011 between Petrobas and PT INALUM.Petrobas will issue invoice of commission fee to Cosmic and will be immediatelypayable to Petrobas after
    Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Agustus2011 terdapat ketentuan dalam Pasal 3 huruf (c) yang berbunyi sebagaiberikut:Cosmic shall pay a commission fee to Petrobas of 1 % x Basic Price xVolume from the Basic Price according to amount of transaction as set outin the Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil NoSMTMP1150012" dated 12 August 2011 between Petrobas and PTINALUM.Petrobas wil issue invoice of commission fee to Cosmic and wil beimmediately payable to Petrobas after
Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Each cash ca = = =a a1 Aa aE Forth ir Teasonable detail thi Li z aFol lowing:ti current cash status (a1) fonds Fecelved, pursgant toaElorPp Cash calis made in the curcese ealendar yeara Ad any interese $acned thereon. less Fearto=date cogts debited and Paid); ,2 5C2) all funds nee Yee recelwed pursuant to Price cashcalls: 3) Projected cash expenditures from the Last date offhe previous deblting period theough the end of thePatio covered Sy such cash call; andC4) net cash tequirtemant,Cc. 43 850m after
Register : 10-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Drh
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
JENA RUMLES
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
7521
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...alaw which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry,andrenders judgement only after trial... Pada dasarnya yang menjadi titik sentraladalah perlindungan hakhak asasi individu terhadap arbitrary action ofthegoverment.
Register : 16-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kgn
Tanggal 7 Juni 2017 — Anak
9946
  • hak asasi anak merupakan bagian darihak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukuminternasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalamUniversal Declaration of Human Right (UDHR) dan International on Civil andPolitical Rights (ICPR).nt Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak Hak Anak : ...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needsspecial safeguards and care, including appropriate legal protection, before aswell as after
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
15980
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamatamengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalampenyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a lawwhich hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and rendersjudgement only after trial...Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhakasasi individu terhadap arbitrary action of the goverment.