Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
102 — 23
  • keterangannya.Bahwa Saksi tahu kegiatan proyek pembangunan SDN Rangkah IVSurabaya pada tahun 2009.Bahwa Saksi selaku Ketua PPT (Pelaksana Pengawas Teknis) / PemeriksaBarang.Bahwa saksi selaku Ketua PPT (Pelaksana Pengawas Teknis)/ PemeriksaBarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :Putusan Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Hal 155 dari 336Bertanggungjawab terhadap pengawasan jadwal kerja mutu dan volume (kualitas dankuantitas) pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam Rencana Kerja dan Sarat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
202 — 366
  • Pekerjaan Dermaga (54/8)M2.4.Pekerjaan Causawey ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai oleh saksi SugiartoPrayitno seabagai salah satu sarat pencairan dana adalah sebagai berikutTermin I sebesar Rp. 9.062.710.479, (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuhratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan SPM No.00779/SPM/SPDK/XII/2014 taggal 5 Desember 2014, SP2D No. 184309L/175/110 tanggal8 Desember 2014;
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
326 — 88
  • manapun, bukan transformasi dari DEC (DevelopmentCommitte) maupun Sunda Empire;Halaman 201 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN PwrBahwa yang di maksud dengan Word Empire adalah Negarafilosofis/kerajaan dunia, manusia itu di dalam bahasa filsafat adalahminiatur dari alam semesta dan juga miniatur dari bumi itu sendiri;Bahwa maksudnya ketika kita kembali kepada budi pekerti maka disituakan terjadi rasa kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi dirisendiri sehinngga persaudaraan tanpa sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2696 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 September 2016 — I KADEK BUDIARTAWAN
119 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mer pon Wea yan aBurs dag yma aypang gefuay azme) Sher eb EsRWS Sz'L uid 08 SOIT OsE ae OON OT Wee phuas wnany PNQURARY IE Gumdepag wUay URARAL I) SFls oe si fuss . sa*ea mone wuminway ,Meg) Fhe beswRWrSh 08s ula 08 oer poo os eer noo ng Wea pours nang URRY 1S) Pag ymuepeg sii: hic . l is erp = =a oa Raye)nueg PLS LEDS mona uid 83 eros merpo0s Wea yan UaTIQUM JE Oe WWE fugues wane a7TRS) Fb airil bEsRWra b 08'E ula 03 oo 0009 70009 ea piusg ugg Gums ate yeu URWUynnE szTRS) Sheri ELBA 08's ule Fo Sarat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
154 — 25
  • Perkimpada Tahun 2019, sedangkan pelanggaran tersebut masih bersifatadministratif dan bukanlah pidana sebagaimana tuntutan jaksa Penuntutumum; Audit dilakukan BPKP Provinsi Jambi jelas cacat hukum, karenahanya menyalin temuan Jaksa Penuntut Umum tanpa tidak melakukaninvestigasi atas hasil auditnya tersebut, disamping itu hasil auditdikeluarkan setelah terdakwa ditetapbkan sebagai tersangka, yaitutanggal 10 September 2020, terdakwa jadi Tersangka sejak 22 Juli 2020,sehingga hasul audit tersebut sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
587 — 239
  • lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK PT.PEPCADK.bersama saksi ANDY RIKIE LAM menandatangani surat perjanjian (kontrak)Nomor ADKSP140001 tertanggal 29 Mei 2014 tentang Kegiatan MPPT BlokADK, yaitu: ReEntry Sumur NGBUO3, ReEntry Sumur NGBU04, ReEntrySumur NGBT01, ReEntry Sumur ALSD01, dan ReEntry Sumur ALSD04dengan nilai konrak sejumlah US$34,188,800.00 (tiga puluh empat juta seratusdelapan puluh delapan ribu delapan ratus dolar Amerika Serikat), sekali punTerdakwa mengetahui proses lelangnya sarat
    Energi Tata Persada untuk diikutsertakansebagai peserta lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK PT.PEPCADK.Pada akhirnya proses lelang dilaksanakan oleh saksi ARI TRIANSA dan saksiDICKY IRAWAN atas arahan Terdakwa kemudian PT.ABS dinyatakan sebagaipemenang lelang, sekali pun PT.ABS seharusnya tidak lulus karena tidakmempunyai pengalaman mengerjakan pekerjaan Integrated Contractmanagement (IPM).Sekali pun proses lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK sarat rekayasadari Terdakwa, pada akhirnya
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
59 — 18
  • Selanjutnya sekitar pertengahan bulanOktober 2014 Saudara JUNAIDI,Terdakwa hubungi bahwa untuk mencairkanPutusan Nomor 15/Pid.Sus TPK/2016/PN.Bjm Hal.347dari.439dana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa ada rekening perusahaan milikH.M.Yusran dan Sdr.JUNAIDI menghubungi H.M.Yusran agar menyiapkanKTP dan Rekening Koran perusahaan sebagai sarat untuk pembuatan SPM(Surat Perintah Membayar) kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu jugaTerdakwa ada dihubungi oleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Terdakwabahwa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
66 — 20
  • Selanjutnya sekitar pertengahan bulanOktober 2014 Saudara JUNAIDI,Terdakwa hubungi bahwa untuk mencairkanPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.347dari.439dana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa ada rekening perusahaan milikH.M.Yusran dan Sdr.JUNAIDI menghubungi H.M.Yusran agar menyiapkanKTP dan Rekening Koran perusahaan sebagai sarat untuk pembuatan SPM(Surat Perintah Membayar) kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu jugaTerdakwa ada dihubungi oleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Terdakwabahwa
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
279 — 213
  • 249 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGbatu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalamKartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah KabupatenManggarai Barat kepada diri Terdakwa/ Pembanding adalah tidakberdasar dan patut untuk tidak dibenarkan secara hukum, sebabsesungguhnya Terdakwa/Pembanding dalam hal ini justru menjadisatusatunya pejabat Bupati Manggarai Barat yang perduli danberjuang untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan obyek tanahperkara yang faktanya sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
617 — 617 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan PenyehatanPerbankan Nasional dengan Keluarga salim sebagai carapenyelesaian diluar Pengadilan (aut of cour Settlement) untukmenghindari penyelesaian secara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang sertadasar hukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas danUndangundang Nomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebutadalah sarat akan kebijakan Pemerintah walaupun substansinyaadalah penyelesaian hutang Keluarga Salim kepada PemerintahRepublik Indonesia oleh karenanya Pengadilan
    Propenas dan UndangundangNomor 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim TingkatPertama bahwa MSAA adalah kebijakan publik".vide hal. 221 dan 222 dari Putusan Pengadilan TinggiPertimbangan hukum tersebut jelas tidak bisa dipertahankan karena TapMPR No.
    Badan Penyehatan PerbankanNasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan
    No. 2446 K/Pdt/2009Nasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
331 — 133
  • Yaitu dalam sarat materiil harus menyebutkan locus dantemus delictie tindak Pidana itu dilakukan kemudian ayat (2)menyebutkan apabila tidak dipenuhi syaratsyarat tersebut maka suratdakwaan batal demi hukum;Bahwa llustrasi : perkara pidana proyek pembangunan gedungterhadap saksisaksi hanya ditanyakan tentang pembangunan gedungSMKSMK di Medan, demikian juga hasil audit hanya menyentuh hasilaudit SMK di Medan namun dalam surat dakwaan dan dalam prosessidang oleh PU dimasukkan pula pembangunan gedung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
720 — 1330 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkara tersebut bukanlah pengadaan barang dan jasa ataupenyediaan jasa, seperti yang diatur dalam pasal 22 maupunpenjelasannya, tetapi proses mencari investor atau partner kerjayang berkaitan dengan projek gas LNG di Matindok dan Senoro.Karena tujuan projek tersebut adalah untuk mencari investoruntuk kerjasama, maka dalam memutuskan pemenangnya,sarat dengan pertimbangan seperti: perencanaan kerja yangbaik, profesionalitas dan pengalaman kerja dalam bidang yangberkaitan dengan projek Matindok dan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
215 — 303
  • RIRIH S RAHARDJO, AHT,MT, menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Sahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli auditor padaKejaksaan Tinggi Jawa Sarat ;Bahwa Ahli tidak mengenal para terdakwa;Bahwa Ahli memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa dantelah memiliki sertifikat berdasarkan keahlian dan sertifikat kompetensitermasuk sertifikat untuk duduk dipersidangan dan kebetulan saksi jugaadalah Ahli pengadaan barang dan Jasa Nasional, dan disini saksl akanmemberikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1098 — 797 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isu MonopoliTelekomunikasi Adalah Industri Sarat RequlasiTelekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat(highly regulated) oleh Pemerintah. Ada regulasi dalam bidangtelekomunikasi yakni UndangUndang No. 36 Tahun 1999dengan aturanaturan penjabarannya (PP 52 dan 53, Tahun2000), yang memfasilitasi persaingan serta adanya peranregulator yang independen.
    Buku Putihmenyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran UndangUndang No. 5/1999.Secara khusus, Buku Putih (Berkas Termohon/KPPU C1) menyatakan :"E. lsu Monopoli.Telekomunikasi Adalah Industri Sarat Regulasi.Telekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat (highly regulated)oleh Pemerintah.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum
Register : 12-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-08-2020
Putusan PN TENGGARONG Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 2 Agustus 2017 — ARBIANSYAH Anak dari SUDUN.
140 — 15
  • Menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan yang baik secara formil maupun materiil yang sarat manipulasi fakta persidangan (onslag ban recht vervolging)3. Menyatakan terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN tidak terbukti bersalah dan segera membebaskan terdakwa dari tahanan;4. Merehabilitasi nama baik terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN;5.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-0205 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — HOSEN SYAM , SP BIN SYAHRUL KIAM
102 — 39
  • LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikutperubahannya, Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkanbahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakanditerima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggapperlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%)jika barang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalamSarat Sarat
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
197 — 56
  • Perawat pada Pustuataupun Polindes;Bahwa, perihal anggaran pembangunan gedung, uang cashtidak ada Saksi terima, tapi ada perehaban Kantor secara fisikdan perbaikan Kantor seperti atap seng kantor, tempat rawatinap yang diganti Semuanya dan lantai Puskesmas Negeri Lamaseingat Saksi waktu itu dinaikkan 1 (Satu) meter karena seringbanjir dan juga penambahan ruang untuk UGD (Unit GawatDarurat) dan pengecatan seluruh dinding luar dalam;Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang cash dari pemeliharaanangkutan sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
45 — 8
  • Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan
Pengadilan PN BENGKULU
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 —
78 — 22
  • LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikut perubahannya,Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkan bahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterimasesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapidengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%) jikabarang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
91 — 12
  • Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan