Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dokris dakrin doirin dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-09-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 112/PID.B/2011/PN.PSB
Tanggal 10 Oktober 2011 — HANDOKO BIN KAYUBE Pgl. DOKO, DKK
625 — 501
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN BREBES Nomor 6/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — Mohamad Rais Qodim Bin Qodim
55 — 18
  • R.I, Dokrin IlmuHukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). 5 Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 27 ayat 2 undangundang No. 14 tahun 1970). 6 Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 Undangundang No. 14 tahun 1970 jo.Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksinyatakan dipersidangan pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat (1) jo.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 22 /PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 6 Februari 2013 — VITALIS DIAZ
72 — 56
  • Oleh karena itu menurut Majelis Hakim29sesuai dengan pendapat atau dokrin tersebut di atas, maka unsur yang menerimapemberian sesuatu dalam perkara ini telah terpenuhi.Ad.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 13-09-2016 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 13 September 2016 — Ir. JUSMAN NAINGGOLAN
498 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusakan Hutan.Atau Ketiga Pasal 84 ayat (1) Undangundang No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Atau Keempat Pasal 109UndangUndang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, dan dakwaan yang kami buktikan dalam tuntutan kamiadalah Dakwaan Ketiga Pasal 84 ayat (1) Undangundang No. 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut : Orang perseoranganBahwa unsur "barang siapa" menurut dokrin
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2010 — Upload : 03-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 34/PID.B/2010/PN.PRA
Tanggal 14 April 2010 — M.RAMDAN ALS DAN
49 — 27
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada76dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yangdiketahui); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 07-05-2010 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 42 -K/PM I-02/AD/ IV /2010
Tanggal 7 Mei 2010 — PRATU MARUDUT SIBARANI
40 — 30
  • Kesengajaan menurut dokrin hukum pidana ada 3(tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitua. Kesengajaan yang bersifat suatu) tujuan untukmencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaituSipelaku benar benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakanancaman pidana.b.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN MANADO Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Mdo
Tanggal 24 Februari 2014 — Pidana : - HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW,SH,ME
100 — 81
  • Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalahtentang hal itu dan harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti secarasah dan meyakinkan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana korupsi ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya mohonmembebaskan, melepaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaankedua,;Menimbang, bahwa dalam dokrin
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
TIA VIANDARI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
2.DPRD KABUPATEN WONOSOBO
117 — 15
  • ,M.Hum yang pada pokoknya menerangkan jika : Secara dokrin, kekuatan berlaku peraturan perundangundangan dalamliteratur ilmu perundangundangan meliputi 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :a. Kekuatan hukum yaitu jika peraturan telah memperoleh persetujuansebagaimana pihak yang membuat anggaran ;b. Kekuatan mengikat, jika peraturan telah diundangkan dalam LembaranNegara/ Daerah sebagaimana mestinya ;c.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 414/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat II : PT. AKASAH SIGAR TENGAH Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat III : Suhendar Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat IV : Ir. Muhammad Sadiq Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat V : Martin Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Terbanding/Penggugat : PT. MUTUALLINK INDONESIA
87 — 53
  • Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenaltanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketigasehagai akibat Perjanjian yang dibuat oleh Direksi Perseroan,dinyatakan oleh Rachmadi Usman bahwa "Kerugian yang diderita olehpihak ketiga menjadi tanggung jawab Perseroan dan Direksi secaraPribadi selurunnya kepada Pihak Ketiga. apabila Direksi tidakmenjalankan Perseroan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan " (Rahmadi Usman, Dimensi Hukum PerusahaanPerseroan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2016 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt
Tanggal 5 Juli 2017 — H. SYAMHARI HAKIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
223 — 158
  • atau tumpang tindih antara alashak Penggugat dengan obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T1, bukti T2 girikgirikPenggugat tidak termasuk ke dalam sertipikat objek sengketa atas nama PTNusa Real Estate, akan tetapi faktanya ternyata masuk di dalamnyasebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapatterhadap keputusan objek sengketa telah terjadi kekeliruan, yaitu salah kiraketika dilakukan penyelidikan tanah dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 77/Pid.B/2017/PN Msh
Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum: VECTOR MAILOA, SH Terdakwa: BARKIL NURLETTE Alias EPAN Alias ABAR
117 — 30
  • jelasdalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkansebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenaiorang yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka menurutMajelis Hakim mengenai unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, halini harus dibuktikan kemudian;Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 1 Juli 2013 — NY. ERWINA INDARTI dan AGUNG PRIHASTO WIBOWO lawan RUMAH SAKIT PRIMIER JATINEGARA Cs
691 — 546
  • (putusan Mahkamah Agung RINomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standarhukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekatpada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadap gugatan Konpensi, maka8182apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinyagugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima),dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan
Pengadilan PN Cikarang Perdata Wanprestasi
Upload : 16-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat PT. MUTUALLINK INDONESIA Tergugat PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA PT. AKASAH SIGAR TENGAH Suhendar Ir. Muhammad Sadiq Martin
115 — 57
  • Tanggung jawabDireksi dalam Penerapan Good Corporate Governance sesuai denganKeputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal danPembinaan BUMN, Nomor: Kep: 23/MPM.PBUMN/2000 adalah prinsipkorporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam mengelolaPerusahaan yang dilaksanakan sematamata demi untuk menjagakepentingan Perusahaan dalam rangka maksud dan tujuan Perusahaan ;Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenai tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketiga sebagai akibatPerjanjian
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 28-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 03/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 28 Juni 2016 — Drs. H.FAHRUR RAZI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN WILLY TJIPTO RIMBA HERNITA
107 — 45
  • usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannyakeputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat(1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 02-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 189-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 23 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Fadli
2.Haris Aji Wijaksono
3.Andri Arianto
4.Agus Tri Wibowo
5.Arsal
6.Agus Pambudi
7.Hutomo Widya Prabowo
8.Burhan Setya Wardhana
9.Hadiyanto
95 — 44
  • Dengan tidak adanyaketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukumpidana.
    Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatanyang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 76/Pid.B/2017/PN Msh
Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum: DWI PRIMA SATYA, SH. Terdakwa: MULAWARMAN NURLETTE Alias OLAN Alias NALO
97 — 44
  • dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa jugamembenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruanmengenai orang yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka menurutMajelis Hakim mengenai unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, halini harus dibuktikan kemudian;Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN, DK
172 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • : 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya sebagaimelawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundangundangan, melainkan juga berdasarkan asasasas keadilan atau asasasashukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya factor Negara tidakdirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatuntung);Bahwa terhadap hal ini kami Penuntut umum tidak sependapat karenaberdasarkan dokrin
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 70/Pid.B/LH/2019/PN Tgt
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HERU SURYADMIKO. R, SH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als H. NANANG Bin SANEN
444 — 35
  • Yang dimaksud melawanhukum disitu umumnya dokrin ialah melawan hukum formil, melawan ataubertentangan dengan UU. Di UU yang dimaksud di situ adalah UU yangberlaku. Jadi tempus delicti yang tidak mungkin bergeser tapi tempus delictiini harus menyesuaikan UU yang ada, yang berlaku.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.HASAN SAMAN
2.JARIA ELIAS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
1.WALDAN BATUNA
2.INEKE LYDIA SONDAKH, dkk
3.INEKE LYDIA SONDAKH
4.ANGELIQUE MARCIA BATUNA
5.PAUL IWAN BATUNA
6.DICK BATUNA
7.BENNY WALANGITANG
8.LINDA RACHMAT
314 — 622
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kKepentingan dapat dipahamidari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antaraorang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadiobjek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
112 — 60
  • Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya,pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahappendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan.Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebihrumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari ketentuanketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindakpidananya dan baru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapatditentukan (diduga) pelakunya