Kerugian Keuangan Negara 3 (FH) 58.485.769.116,54J Total Kerugian Keuangan Negara 137.751.858.765,54 wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tediubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidanaJo.

. $222 onan nnn nnn nnn n nen n nea e eewcceeee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah DenganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1KUHPIdAaNA 5 222 n nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nn ne ne nee ene e eneno Bahwa ia terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB.

22022222222 n nnn nnn nena nnn nnn nnn nnn nnnee Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP3 2022222222 non no nn nn ec nc nnn nnns Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.Setiap orang;2.

;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah ~ danditambah dengan UU No.20 Tahun (2001 ~~ TentangPerubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR. Bahwa Terdakwa Drs. H. SUPRIADY SEMTA, M.

GETRIDAMANDOWEN, SEbersalah melakukan tindak pidana perbuatan bersamasamamelakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS,SH bersama dengan terdakwa Il.

DARMI, ST dan sebesarRp.15.000.000, diberikan dalam bentuk cek kepadaMUGIONO, sebesar Rp.5.000.000, ditransferkanlangsung ke rekening RETNO W ASTUTI:;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebanyakRp.7.418.444.650,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta empatratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimanadiatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

18 Ayat (1) huruf bUndang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 211 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PlkPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair menuntut Supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9(Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta juta rupiah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Subsidair:Perbuatan Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Ayat (1) huruf

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telahmendakwa Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO berdasarkan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal193 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.MT terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut, sebagaimanadakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31Halaman 22 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PN AmbTahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo Pasal

MT tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT selaku Direktur CV.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADLLI :Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKedua Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKetiga Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang

Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanHalaman 126 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDNKeempat Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKelima Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor: 31 Tahun

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor 73/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2016 diubah menjadisebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakimterlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHalaman 243 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa NABIL RAO Bin SHOLAHUDIN tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primar,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;3.

Binti DODDY EFMAN, (yangpenuntutannya diajukan secara terpisah dan sudah mempunyai kekuatan hukumtetap) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahHalaman 37 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdengan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana

secara terpisah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa erlebin dahulu = Majelis Hakim akanmempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana didakwakandalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh

BANKMALUKU sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat miliar rupiah) sesuai perhitungankerugian keuangan Negara dari BPKP Nomor SR198/PW25/5/2015 tanggal 3Agustus 2015 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telahmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, sehinggaoleh karenanya pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi menuruthukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dimanaseluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP menurut kami Hakim Anggota I telah terpenuhimenurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Menyatakan terdakwa YANYAN KUSMAWAN Bin ALAN DAHLANbersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KORUPSI SECARABERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sesuai DAKWAAN PRIMAIR.2.

2 ayat (1)jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa YANYAN KUSMAWAN Bin ALAN DAHLAN selakuKepala Desa Cigagade Kecamatan BL.

2 ayat(1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 2110 K /Pid.Sus/2011 pengumpulan Di lokasiB40 ekor 2.350.420,00 2.350.420,00penyebaran(7 Biaya angkutB40 ekor 174.449.920,00 133.402.880,00 41.047.040bibit ternak8 jObat2an 840 ekor 3.400.000,00 3.400.000,00selama dimpengumpulan,karantina,pengangkutanSampai lokasi 9 (Cadangan 340 ekor 16.891.500,00 16.891.500resikokematian 1,5%Jumlah 844.574.920,00 .134.479,00 840.441Jumlah kerugian 840.441 Perbuatan Terdakwa Muhammad Rofi, S.Pt sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2), (83) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Muhamad Rofi, S.Pt. sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan KepalaDinas Peternakan

Menyatakan Terdakwa Muhammad Rofi, S.Pt tidak terbukti bersalahmelakukan tidak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat(1) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair;2.

.,91 (satu milyar enam ratus dua puluhdelapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20Tahun 2001.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Dra. Hj. MURNIATI Binti H.

keterangan saksi Hery Leonardo bahwa saksi ada memberikanuang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000, (Tiga puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanSubsideritas, maka Mjelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo. .pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 yang unsureunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Secara melawan hukum ;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5 Dilakukan secara bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima riburupiah)Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yangdibacakan dipersidangan tanggal Desember 2014 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk dapat hendaknya perkara ini diputus dengan Amar Putusan sebagaiberikut:11 Menyatakan terdakwa IDA NURSANTLSE Binti SIDIKtidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPJo.

TATTY GUSWATItidak terbukti secara sah dan3 99meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;2.

TATTY GUSWATI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIATR :w Bahwa Terdakwa HJ. TATTY GUSWATI bint H. SOBANDIselaku Direktur PT.Putri Selaras berdasarkan Akta Perubahan PT.

Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR.83/PW.05/5/2015 tanggal26 Maret 2016 dengan perincian : UraianNilai (Rp) Dana pembangunan lintasan atletik7.387.300.000,00 Nilai fisik pembangunan sesuai kontrak6.715.760.798,40 Nilai fisik hasil pengukuran/terpasang di lapangan6.465.995.124,41 Selisih 249.765.673,99 Perbuatan terdakwa REZSA PRANOTO secara bersamasama dengansaksi NASRULLAH HAMKA BIN H Mangkona sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2. ayat (1), jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa REZSA PRANOTO Bin Budhi Pranoto selakuKuasa Direktur PT.

pekerjaan BaseCourse tidak dipasang, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan,dan Terdakwa menyesal dan telah mengakui kesalahannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

NURDIN AFRIZAL sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UUNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :wencennne= Bahwa M. NURDIN AFRIZAL selaku Direktur CV.

448.000.000,No.3 dan No.4 dititip di Rekening Pengadilan Negeri Serang Bank MandiriCabang Serang Nomor Rekening: 1630004564566 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP , yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Kerugian keuangan Negara (12) Rp. 305.885.000,00 e Bahwa perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos tersebut telahmemperkaya diri sendiri sebesar Rp. 305.005.000, (tiga ratus lima juta limaribu rupiah) atau orang lain sehingga merugikan keuangan daerah KabupatenMaluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009. wonnn Perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.

termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat danmerupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;nonce Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatanTerdakwa yang ada kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;nonce Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaanterhadap Terdakwa dengan dakwaan : 22222 nnn nnn n nnn n nnn nenPRIMAIR Teecneeene melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR Tescneeene melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.

tanggal 01Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi saksi, Ahli dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum sebagai berikut;Menyatakan Terdakwa NADHIF, S.STP Bin SULAIMAN DAUD tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufa, b, ayat (2), ayat (3) Undang undang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.