Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Penghasilan Neto 5.727.327.248,00Penghasilan Kena Pajak 5.727.327.248,00 Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/2011 Pajak Penghasilan Terhutang 1.700.698.100,00 Kredit Pajak 10.562.583,00Pajak yang Kurang Dibayar 1.690.135.517,00Sanksi Administrasi/Bunga :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 811.265.048,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah sanksi administrasi Jumlah yang masih harus dibayar 2.501.400.565,00 2.

Kurang mengakui Biaya Keterlambatan (2.162.985.067)pengirimanPenghasilan Neto menurut Wajib Pajak (1.685.640.696) Sehingga PPh Badan dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2002 adalahsebagai berikut : Uraian (Rupiah)Penghasilan Neto (1.685.640.696)Penghasilan Kena Pajak (1.685.640.696)Pajak Penghasilan Terhutang NIHILKredit Pajak 10.562.583Pajak yang Kurang Dibayar (10.562.583) Sanksi Administrasi/Bunga a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP =c.

Umum dari Perjanjian Pembiayaan (untukselanjutnya disebut SKPP) (Bukti P2), menyatakan:Setiao peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Penanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau saat jatuhtempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannya atau kewayjibankewayjiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukupdibuktikan dengan lewatnya waktu saja.Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruh jumlahyang terhutang

perjanjian lainnya yang terkait denganpembiayaan yang dibuat Debitur dan Kreditur, maka Debitur dengan inimenyerahkan hak milknya termasuk secara fiducia jika disyaratkan olehKreditur, atas barang kepada Debitur, sebagaimana kreditur menerima pulabarang tersebut sebagai jaminan dan/atau dengan cara penyerahan lainnyaseperti dijelaskan lebih lanjut dalam syarat dan ketentuan perjanjian;e Pasal 8.2.2 SKUPP (Bukti P2), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruh jumlahyang terhutang

LIEKE AMALIA.Fotokopi Legalisir Surat Persetujuan Pasangan, tanggal 16Januari 2018.Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahnuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, a.n.LIEKE AMALIA.Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 870/Duren Tiga a.n.Nyonya LIEKE AMALIA.Asli Surat Tanda Terima, tanggal 14 Agustus 2018 berkop NotarisERLINA DWI KURNIAWATI, SHFotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 ,teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVYSUSILAWATI

Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, a.n.LIEKE AMALIA. Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 870/Duren Tiga a.n.Nyonya LIEKE AMALIA. Asli Surat Tanda Terima, tanggal 14 Agustus 2018 berkop NotarisERLINA DWI KURNIAWATI, SH Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 ,teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVYSUSILAWATI, SH., M.Kn.

Rangkasbitung untuk mengirimkan salinanHalaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Rks.putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PegawalPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon danTermohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,dalam hal perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikanmutah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi maharyang terhutang

(empat ratusribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,dalam hal perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikanmutah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi maharyang terhutang dan memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belummencapai umur 21 tahun.Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkanpetunjuk Syari tentang nafkah iddah dalam dalam kitab al Muhadzdzab juz IIhalaman 176 sebagai berikut :bail 9 WiSawl Qs) Uey ler, Eb Jost

Uraian Jumlah1) Nafkah terhutang 3 Rp.bulan2) Uang Mutah Rp.3) Uang Iddah Rp.9.000.00030.000.0009.000.0004) Harta Gonogini Rp. 78.092.000 Jumlah Rp. 126.092.000 Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelas sekali bahwa gugatan rekonpensiTermohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sangatsangat beralasan dan berdasarhukum maka sudah selayaknya untuk dikabulkan seluruhnya.

Selanjutnya MajelisHakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:1 Menerima seluruh jawaban Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;2 Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensiagar Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar: 1) Nafkah terhutang Rp. 9.000.000selama 3 (tiga) bulan2) Pembagian Harta Rp. 78.092.000Gonogini3) Mutah Rp. 30.000.0004) Nafkah Iddah Rp. 9.000.000Jumlah Rp. 126.092.000 3.

rupiah);Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan danpengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat rekonvensi dalam membinarumah tangga dengan Tergugat rekonvensi dan mempertimbangkan pekerjaanTergugat rekonvensi sebagai buruh, Majelis Hakim berpendapat adalah layakdan patut apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mutahkepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000, (satu jutarupiah);Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonpensi tentang nafkahlowong/terhutang

selama 2 bulan dan Terggugat rekonpensi mengakui tidakmemberi nafkanh kepada Pengugat rekonpensi, oleh karenanya TergugatRekonpensi pantas dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama itu yangtotalnya sejumlah Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);Dalam konvensi dan rekonvensi.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, danPutusan Nomor 1961/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Sutisna, tertanggal 16 Januari 2007, setelah diperiksa diberi tanda P.7Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama H.T. Sutisna, tertanggal 02 Januari2013, setelah diperiksa diberi tanda P.8;Photo copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 331/PPAT/IX/1981,tanggal 16 September 1981, dari Sandi sebagai Penjual kepada T.

Sutisnasebagai Pembeli, setelah diperiksa diberitanda P.9;Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama Sutisna, tertanggal 02 Januari 2006,setelah diperiksa diberi tanda P.10;Photo Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk para Ahli WarisNomor ; 3271025708450013, atas nama Hj.

Nafkah terhutang selama 12 bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00(tiga puluh enam juta juta rupiah);3. Nafkah iddah 3 bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 9.000.000,00 (sembilan jutarupiah);4. Mutah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);5. Biaya hadlanah untuk anak yang bernama ANAK 1 P DAN T yang lahirpada tanggal 27 Juli 1998 dan ANAK 2 P DAN T yang lahir pada tanggal 11Hal 12 dari 20 hal.Put.

Karenanafkah yang terhutang selama 12 bulan, maka nafkah yang harus dibayarsebesar 12 X Rp 1.500.000,00 = Rp 18.000.000,00. Uang hasil penjualan sapimasih tersisa sebesar Rp 14.000.000,00 yang sekarang sudah dibelikan sapilagi, maka kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding kepadaPembanding sebesar Rp 18.000.000,00 Rp 14.000.000,00 = Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah).

namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang tertulis padarincik tersebut;Bahwa Halija mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Pakkulang dan Hapo;Bahwa tanah tersebut dibagi bagi setelah Hapo menikah ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukumPenggugat dan kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalamkesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan dari Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan buktibukti surat berupa:1.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Tahun 2016 Nomor : 019093tanggal 04 Pebruari 2016, (Bukti T1) ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1992 tanggal 01 April1992, (Bukti T2) ;Fotocopy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 106 tanggal 06Nopember 1981, (Bukti T3) ;Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 September 2015,, (Bukti TA) ;Menimbang, bahwa buktibukti surat bertanda T.1 sampai denganT4tersebut diatas yang berupa Fotocopy telah disesuaikan dan dicocokkan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya

Sukadana;

Pajak Bumi danBangunan Tahun 2014 atas nama Tanah Suku Benu, yang terletak diFatukanutu RT.0O3 / RW.001, Desa Fatu Kanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang Tertanda P.17;Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2015 atas nama Tanah Suku Benu, yang terletak diFatukanutu RT.0O3 / RW.001, Desa Fatu Kanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang Tertanda P.18;Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Oefeto perihal permohonanPembetulan Data SPPT tahun 2016

Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1996 Tertanda T.3; 4. Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2006 Tertanda T.4; 5. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Masalah Metsel KuburanTertanda T.5; 6. Foto copy Pemberitahuan Kepada Desa Oefeto Tanggal 28 Agustus2015 Tertanda T.6;7. Foto copy bukti surat surat keluar Tertanda T.7; 8.

Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1995 Tertanda T.12; 13.

Foto copy bukti Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1996 Tertanda T.13; Menimbang, bahwa terhadap suratsurat bukti tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukupsehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalamperkara ini kecuali bukti Surat T.1 dan T.5 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa ParaTergugat juga mengajukan saksi saksi di persidangan sebanyak 4

Demikianjuga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi danBangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34K/Sip/1960 yang menyebutkan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atauSPPT PBB bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketaadalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam Surat PetukPajak Bumi atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatutanda siapa

Tergugat selama 4 tahun 3bulan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, karenaTergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa diketahui penyebabnya.Bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahsehingga Tergugat telah melanggar perjanjian ta'lik talak.Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang tidakterbyarkan selama ditinggalkan sejak Januari 2010 sampai dengan Maret 2014 sebagainafkah lampau yang terhutang

Foto copy Akta Jual Beli nomor 394/2005 (Bukti PI3)Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Batangsari nomor 141.2/ 77/pemt/2013 (Bukti PI4):Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 26 Mei 2008 (Bukti PI5);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 5 Januari 2009 danKartu Pembayaran APBD tanggal 2642009 (Bukti PI6);.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 5 Januari 2010 danKartu Pembayaran APBD tanggal 1252010 (Bukti PI7);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 3 Januari 2011 danKartu Pembayaran APBD tanggal 1142011 (Bukti PI8).

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 2 Januari 2012 (BuktiPl9);10.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tanggal 2 Januari 2013 danKartu Pembayaran APBD tanggal 2852013 (Bukti PI10);Bukti bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya kecuali bukti PIl1 hanya fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Gugatannya, Penggugat IImengajukan bukti tertulis berupa:1.

Prof Boedi Harsono menyatakan bahwapengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanahyang bersangkutan biarpun tanah tetap disebut obyek pajak......Dalam pengenaan IPEDA dan PBB juga diterbitkan surat pengenaanpajak, yang dalam pemungutan PBB disebut Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT).Tetapi karena pengenaannya tidakdidasarkan pada adanya hubungan hukum dengan tanah yangmerupakan obyek pajak SPPT, demikian juga petuk IPEDA, tidakbisa dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegang petuk

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12Tahun 1994 (UndangUndang tentang Pajak Bumi dan Bangunan) telah diatursebagai berikut:Pasal 28Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), Pajak Kekayaan (PKK),pajakjalan, dan pajak rumah tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dansebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanglama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.Pasal 29Dengan

Bahwa terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, sejak berlakunya UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanaHALAMAN 45 dari 45 halamantelah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahunn 1994 untuk sektorperkotaan dan pedesaan, sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah hanyadikenal istilah Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 20 Tahun 2011 tentang PajakDaerah hanya dikenal istilah Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT

Blok Tanggul) melainkan hanya mengenal SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sesuaidengan Nomor Objek Pajaknya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 yang menyatakan:Pasal 1 Angka 5Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan olehDirektorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepadawajib pajak namun

disebut sebagai pihak Tergugat Rekonpensi.Bahwa pihak Penggugat Rekonpensi sejak bulan September 2014hingga sampai sekarang ini, gugatan ini dimajukan di PengadilanAgama Tulungagung yang kurang lebih sudah 25 bulan lamanya,tidaklah pernah diberikan nafkah oleh pihak Tergugat Rekonpensi, olehkarenanya maka secara juridis hal tersebut merupakan nafkah yangterhutang dari pihak Tergugat Rekonpensi kepada pihak PenggugatRekonpensi, oleh karenanya pihak Tergugat Rekonpensi haruslahmembayar nafkah yang terhutang

Menghukum kepada pihak Tergugat rekonpensi untuk membayarnafkah yang terhutang kepada pihak Penggugat Rekonpensi sebesarRp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiyah), sewaktu seketika sebelummengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.3.

Sikap termohon tersebut tentu sangat menyakiti batinPemohon.Permintaan Rp. 50.000.000, ( Lima Puluh Juta Rupiah ) tentu tidaklahmasuk akal bagi kapasitas Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Hanyamampu memberikan Nafkah yang terhutang sebesar Rp. 1.000.000, ( Satu jutarupiah ) dengan total untuk keseluruhan.3.Bahwa Pemohon menolak dengan tegas tegas permintaan Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah Mutah sebesar Rp. 25.000.000, ( DuaPage 7 of 28 putusan no. 1997/Pdt.G/2017/PATA.Puluh Lima

Nafkah terhutang selama 11 bulan Rp. 22.000.000,;4. Nafkah anak sampai dewasa perbulan Rp. 2.000.000,;5. Hak Asuh anak yang bernama Rafi Zhafran Kurniawan diberikankepada Penggugat Rekonpensi;Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi:1. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,;De Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,;3. Nafkah lowong Rp. 1.000.000,;4. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,;5.

;Nafkah terhutang selama 11 bulan Rp. 22.000.000.;Nafkah anak sampai dewasaperbulan Rp. 2.000.000,;pF ef PBHak Asuh anak yang bernama Rafi Zhafran Kurniawan diberikan kepadaPenggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonpensitersebut, Tergugat Rekonpensi hanya memberikan kesanggupan untukmembayar:1. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,;2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,;3. Nafkah lowong Rp. 1.000.000,;4. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,;5.

jika ada dalamtalak raj, karena masih tetap atas tanggungan dan kekuasaanbekas suaminya atas perempuan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah memberikankesanggupannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulansebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sesuai kesanggupan;Menimbang, bahwa perihal nafkah lampau, bahwa pada dasarnyamemberi nafkan kepada isteri adalah kewajiban suami, nafkah terhutang

(sembilan puluh meterpersegi), terdaftar atas nama NAJLA MALIKA, dengan NomorIdentifikasi Bangunan (NIB): 28.04.15.01.02812 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)Nmor O3jek Pajak (NOP): 36.76.070.006.0010880.0, yang terletakdi Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Podok Aren,Desa Pondok Aren.Objek mana telah diikat dengan Hak Tanggungan PeringkatPertama berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor:3160/2016 Provinsl Etenten, Kabupaten Tangerang Barat yangdikeluarkan

(Sembilanpuluh meter persegi), terdaftar atas nama NAJLA MALIKA,dengan Nomor Identifikasi Bangunan (NIB): 28.04.15.01.02812dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 36.76.070.006.0010880.0, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang,Kecamatan Podok Aren, Desa Pondok Aren.Objek mana telah diikat dengan Hak Tanggungan PeringkatPertama berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor3160/2016 Provinsi Banten, KabupatenTangerang Barat yangHal 19

* (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), tsbterdaftar atas nama NOVITA DEWI, dengan Nomor IdentifikasiBidang Tanah (NIB): 28.04.15.01.02813 dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 36.76.070.006.0010880.0, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang,Kecamatan Pondok Aren, Desa Pondok Aren.

Bahwanafkah tertinggal/terhutang untuk Termohon sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) dimana Pemohon 3 bulan yang tidakHal. 8 dari 28 hal. Put.

No.0481/Pdt.G/2017/PA.TPIMenimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menuntutkepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu (terhutang)selama 7 bulan sejumlah Rp 14.000.000, sementara Tergugat Rekonvensidalam dupliknya menyanggupi sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah)untuk 2 bulan, karena ketika 3 bulan Tergugat Rekonvensi tidak bekerjakapal dan hanya bekerja serabutan,Tergugat Rekonvensi tetap memberinafkah sesuai kemampuan, dan setelah bekerja kapal lagi sejak 3 bulanterakhir

Untuk itu. majelis sepakat menghukum TergugatRekonvensi untuk membayar nafkah lalu (terhutang) selama 2 bulansejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), hal inisesuai dengan ketentuanPasal 34 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 66 ayat (5)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agarTergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah

Nafkah anak terhutang dengan rincian sebagai berikut : Biaya keperluan seharihari Rp 50.500.000,00 (lima puluh juta limaratus ribu rupiah) Biaya pendidikan Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus limapuluhribu rupiah)Dengan total nafkah anak terhutang sejumlah Rp 57.750.000,00 (Limapuluh tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);.

Menolak permohonan Termohon konpensi /Penggugat rekonpensi atasbiaya Pendidikan Lampau dan nafkah terhutang;3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus di berikan olehPemohon konpensi/Termohon rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;4. Menyatakan nafkah Iddah yang harus di berikan oleh Pemohonkonpensi/Termohon rekonpensi kepada Termohon konpensi /Penggugatrekonpensi sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);5.

Bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang dari Pihak II selama 5 bulan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjian perdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara Perdata No.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Bahwa perjaniian ini berlaku sebagai undang-undang bagi Pihak I dan Pihak II.

Bahwa u/ituk tuntutan narkab terhutang dari Pihak If selama 5 bulansebesar Rp.iO.000.000, (sepuiuh juta rupiah), Pihak I! sepakat untukmencabut tuntutan tersebut;f. Bahwa untuk menjamin kcpastian hakum Pihak 1 dan Pihak li sepakatperjanjian perdamaian imi dituangkan. dalam amar Putusan PerkaraPerdata No.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyolali;Hal 19 dari 31 hal Put No 0836/Pdt .G/2014/PA.Bi3.

(tiga juta tujuhpuluh lima ribu rupiah), dan unluk bagian beban dari Pihak I akan dibayarkan kepadaorang tua Pihak II melalui Piliak II.Pasai5Bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang dari Pihak II selama 5 bulan sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Pasal 6Bahwa untuk menjamin Kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjianperdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara PerdataNo.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Pasal

(tiga juta tujuhpuluh lima ribu rupiah), dan unluk bagian beban dari Pihak I akan dibayarkan kepadaorang tua Pihak II melalui Piliak II.Bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang dari Pihak II selama 5 bulan sebesar Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Pihak II sepakat untuk mencabut tuntutan tereebut;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pihak I dan Pihak II sepakat perjanjianperdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan Perkara PerdataNo.836/Pdt.G/2014/PA.Bi Pengadilan Agama Boyoiali.Bahwa perjaniian