Ditemukan 1585 data
10 — 2
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya
10 — 2
jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya
15 — 2
jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya
13 — 5
Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanPemohon dengan L**** bin G**** atas asas tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahanberdasarkan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor
99 — 42
Bunyi keputusan ini telahmengadaada dan tanpa didasari ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku mengenai sifat berlaku surutnya suatu keputusan, apalagi jika dihitungdari satu bulan sejak keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukumtetap tanggal 14 Mei 2013 (Nomor: 517.k/Pid.Sus/2013) hingga dikeluarkannyakeputusan pemberhentian tanggal 17 Nopember 2016 maka keputusan a quoberlaku surut selama lebih dari 3 (tiga) tahun.
Bahwa pada Point 8 Penggugat mendalikan bahwa bunyi dalam diktum kesatuKeputusan TUN in litis mengenai Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 16 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 13/G/2017/PTUNPLGterhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah mengadaada dan tanpa didasariketentuan perundangundangan yang berlaku mengenai sifat berlaku surutnya suatukeputusan, apalagi jika dihitung dari 1 (satu) bulan sejak
Pasal berdasarkanKetentuan Perundang undangan yang tercantum dalam Bunyi Diktumkesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggalakhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang Undanganpada Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ PemberhentianSementara Pegawai Negeri; Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 yang menyatakan mengenai sifatberlaku surutnya
10 — 2
jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya
12 — 1
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telan mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya
20 — 2
tertanggal 8 Oktober 2016, yang pokoknya sebagai berikut :Majelis hakim yang terhormat, manusia tidak selamanya sempurna,jalanan saja tidak selalu mulus, bisa berlubang dan berbelokbelok,apalagi kehidupan berumah tangga, pasti tidak mulus, pasti adapertengkaran walau sekecil apapun, begitu juga masalah nafkah, orangberumah tangga, pasti semua mempunyai masalah seperti rumahtangga Penggugat dan Tergugat.Majelis hakim yang terhormat, hidup, mati dan rejeki, semuanya sudahada yang mengatur, pasang surutnya
18 — 8
jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya
5 — 4
Mlgdekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)orang
16 — 10
Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanpemohon dengan S**** T*** bin T**** atas asas tidak berlaku surutnya suatuperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahanberdasarkan ketentuan Pasal 8 UndangUndang
19 — 2
jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya
13 — 2
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya
22 — 0
INCONT No 28576 rTPA Toop tidak menjangkau perkawinan Pemohon, karena sesuai dengan dengan asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan,Menimbang, banwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan BukuNikah, maka beralasan diajukannya permohonan Itsbat Nikah untukmendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sesualdengan maksud Pasa!
10 — 2
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlahyang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadiankedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya
13 — 8
Pasal 134 Kompilasi HukumIslam di Indonesia (lex Specialis Derogat lex Generali);Menimbang, bahwa untuk itu pihak penggugat dan tergugat telahmenghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masingmasing ;Menimbang, bahwa dalam hal ini penggugat telah menghadirkan saksikeluarga atau orang dekat dari penggugat, dimana saksi adalah saudarakandung dan kakak ipar penggugat, yang sudah cukup kenal lama dan kenallebih jauh kepribadian kedua belah pihak yang berperkara dan dianggap lebihmengetahui pasang surutnya
9 — 7
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum,karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 233/Padt.G/2019/PA.PnjMenimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yaituipar Penggugat yang dianggap lebin mengenal dan mengetahui sifat dankepribadian kedua belah pihak berperkara serta pasang surutnya perjalananbahtera rumah tangga Penggugat
18 — 8
Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harusdinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasanperceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan pihakkeluarga yaitu anak kandung Pemohon dari istri terdahulu yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak berperkaraHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 241/Pat.G/2019/PA.Pnjserta pasang surutnya
13 — 4
Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahanPemohon dengan Lelaki bernama #Suami Pemohon Satu atas asas tidakberlaku surutnya suatu peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut diatas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwaperkawinan/permikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidakboleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahanHal. 10 dari 15 Penetapan
15 — 1
Tahun 2015 sampai sekarang berselingkuh dengan Fitri Yana, wanitaberstatus janda (menikah 3x) dan punya anak 3 orang, perbuatan Pemohonterhadap Termohon selama ini tidak menjadikan surutnya tentang rumah tangga,terutama di mata anakanak;4.