Samyang IDB telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Samyang IDB yang dihadirioleh para pemegang saham PT. Samyang IDB, antara lainsaksi KIM CHANG SIK (Direktur Utama PT. Samyang IDB),saksi Mr. SEUNG YONG LEE selaku kuasa dari pemegangsaham Samyang Genex Corporation, JUNE ERNAWATIselaku pemegang saham PT. Samyang IDB, sertaTerdakwa selaku Direktur Utama PT.

Samyang IDB;Selanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk Terdakwa untuk membuat ataumemproses lebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris,di mana Terdakwa menambahkan 1 (satu) agenda dalam Berita Acara RUPStanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakatipada RUPS tersebut, yaitu mengenai persetujuan jualbeli saham, kemudianTerdakwa menggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor : 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat di hadapanNotaris

SAMYANG IDB kepada Badan KoordinasiPenanaman Modal telah terjadi perubahan kepemilikan SahamSAMYANG GENEX CORPORATION berdasarkan RUPS tanggal20 Januari 2011 yang semula hanya 52% sekarang meningkatmenjadi 70%, dan ternyata fakta hukum dan barang bukti perkaraa quo yaitu Akta No.40 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, SH dan AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

SAMYANG IDB, tidak dapat dilaporkan secara pidana olehDireksi Perseroan, mengingat Direksi adalah ditunjuk dan diangkat olehpara Pemegang Saham berdasarkan RUPS PT. SAMYANG IDB,Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.542 K/Pid/201328diantaranya termasuk oleh Pemohon Kasasi Il/Terdakwa selakuPemegang Saham Perseroan menunjuk Mr. KIM CHANG SIK selakuPresident Direktur PT. SAMYANG IDB, tentunya, adalah suatu hal yangjanggal apabila selaku Pemilik dan Pemodal dari PT.

SAMYANG IDBtertanggal 20 Januari 2011 tidak dapat dinyatakan sebagai SuratPalsu, maka oleh karena itu siapa pun yang menggunakan RisalahNotulen RUPS PT.

Pasal 66 ayat (1) : Direksi menyampaikan laporan tahunankepada RUPS setelah ditelaaholehDewan Komisaris dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir; Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pdt/2019/PTMDNb. Pasal 78 ayat (2) : RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulansetelah tahun buku berakhir;c.

Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksudDalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksudDalam pasal 78 ayat (4) dengandidahului RUPS;23.Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang bertindak seolaholahPenggugat bukanlah lagi bagian dari Direksi maupun bagian dariPemegang Saham seperti yang tercantum diatas, maka hal inimenyebabkan kerugian material dan immaterial sebagai berikut:a.

memasuki perusahaandan/atau tidak mengizinkan akses apapun kepada Penggugatterhadap perusahaan;25.Bahwa dikarenakan tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah merugikan Penggugat maka sesuai pasal 61 ayat (1) UUNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang adalah sebagaiberikut setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Yang menjadi dasar dan alasan dari permohonantersebut adalah karena tindakan BURHANUDIN BUR MARASdalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belum memperolehpersetujuan dari anggota direksi yang lain dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama /ain maupun tidak,Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebut dapatdiketahui bahwa anggota Direksi terlebihn dahulu harus memintapersetujuaan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atassuatu utang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baruberlaku untuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50%(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.Sementara itu, di dalam Gugatan, sama sekali tidak pernah menjelaskanapakah aset yang dijaminkan oleh BURHANUDIN BUR MARASjumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Pelawan, sehinggadalam melakukan tindakan hukum ini BURHANUDDIN BUR MARASharus mendapatkan persetujuaan RUPS?

dari RUPS, namun tetapmengikat Perseroan terhadap pihak lain yang memiliki itikad baik.

Ratu Prabu Energy segala sesuatu harus sepengetahuanperusahaan tersebut, kalau OJK memberi izin Dod, Doc dan RUPS;Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Lekom Maras telah menjaminkanasset ke PT. Pertamina EP;Bahwa sepengetahuan saksi setiap asset PT. Lekom Maras dapatdilihat dalam buku laporan setiap tahun;Bahwa saksi kenal dengan Bapak Burhanudin Bur Maras sebagaiDirektur di PT. Ratu Prabu Energy dan di PT.

BIMA JAYA MAKMUR, berdasarkan AktaPendirian Nomor : 02 Tanggal 09 Februari 2011 dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan TerbatasPT. BIMA JAYA MAKMUR, No. 08 Tanggal 21 September 2016, yang manakedua Akta Tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan NotarisPPATFLORA AGUSTINE ARITONANG,S.H. ;Bahwa Pemohon saat ini hendak menggantikan kedudukan AlmarhumSuami Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT.

BIMA JAYA MAKMUR, kepadaPemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohondidepan sidang telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515182602690004, atas namaErwanto Rachmansyah, diberi tanda P1;2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515186801760003, atas nama SriSyamsiah, diberi tanda P2;3.

BIMA JAYA MAKMUR, kepada Pemohon melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9 serta 2(dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Jance Ratu Openg dan 2. Elly Normawati;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan buktisurat serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut := Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di Perum.

BIMA JAYAMAKMUR, kepada Pemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena dalam hal iniPengadilan tidak berwenang untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijinuntuk menetapkan/menggantikan kedudukan/jabatan seseorang dalam suatuperusahaan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 3haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkansebagian dimana penetapan ini merupakan Yurisdiksi Volunter untukHalaman 9 dari

TribharataSejati;Bahwa dengan kondisi yang demikian tentu saja membuat Tergugat secara sepihak dan melawan hukum berusaha mengalihkan asetatau harta perseroan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tanpa terlebihdahulu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Tergugat justru secara sepihak dan sewenangwenang melakukantindakan atau perbuatan berupa penjualan aset atau harta perseroantanpa terlebih dulu mendapatkan persetujuan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sehingga jelas atas perbuatannyatersebut, Tergugat telah melakukan suatu tindakan atau perbuatanyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);22.

Bahwa Tergugat Il juga tidak memeriksa mengenai adatidaknya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal 8 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI28.29.terkait penjualan aset perseroan PT.

(Turut Tergugat Il), Notaris KotaBekasi menunjukkan bilamana Turut Tergugat II patut diduga telahbekerjasama dengan Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpaadanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan, PT.

Tribharata Sejati perlu terlebihdahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Perseroan PT. Tribharata Sejati;Hal 15 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI53.54.55.56.Bahwa sedangkan Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illbertindak selaku pembeli atas asset perseroan satusatunya milikPT.

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat:Inventarisir mesinmesin dan alatalat pendukung produksi.Perubahan Pengurus dan susunan Direksi.Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPS LB.

Guna Kadota Manunggal No.73 tanggal 26 April 1996;1 (Satu) berkas foto copy Akta Pembentulan No. 2 tanggal 2 Januari 1997;1 (Satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2008;1 (satu) berkas foto copy akta berita acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 264tanggal 28 Juni 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 74tanggal 8 Desember 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT.

GUNA KADOTA MANUNGGAL sampai dengan tahun 2013;Bahwa sesuai RUPS tanggal 21 Agustus 2013 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.26 tanggal 04 Februari 2014 Pernyataan Keputusan Rapat, terhadap PEMOHONdiberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena tidak bagus dan jahat di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL;Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdri.

Bahwa PEMOHON pada saat dirinya menjadi Direktur di PT.GUNA KADOTA MANUNGGAL dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 selalu mendapat gaji dan fasilitaslainnya, adapun dengan dirinya saat ini menderita kerugiankarena sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tidakmenerima gaji hal tersebut berdasarkan RUPS, PEMOHONtelah diberhentikan menjadi salah satu Direktur di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL sehingga kewajiban tentangpenggajian dari PT. GUNA KADOTA MANUNGGAL kepadaPEMOHON menjadi tidak ada;3.

RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.74 tanggal 8 Desember 2010(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.167 tanggal 21 Februari 2011(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.64 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);: Akta Jual Beli Saham No.65 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);Akta Jual Beli Saham No. 168 tanggal 21 Februari 2011 (copydari copy);Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kadota Textile Industries No.26 tanggal 4 Februari2014 (copy dari copy

/RUPS LB.e Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uangdan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadidalam perjanjian kerjasama PT.

Siak ada menerima laporan melalui RUPS sejaktahun 2007 s/d tahun 2009 tapi waktu itu saksi katakan saksi bisa menerimaRUPS tapi apakah RUPS itu bagian dari kredit macet dan mereka mengatakankalau RUPS itu tidak berhubungan dengan kredit macet dan kredit macet itu adacatatannya ;Bahwa pengelolaan modal saksi serahkan pada internal PT.

Indrapuri Wahana Asia dibuat sebelum RUPS atau setelah RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum RUPS ada Garansi SKBDN, yang saksi tahuada SKBDN yang nilainya + Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yangkegunaannya untuk pembiayaan pupuk, saksi lihat karena ada lampirannya ;Bahwa usaha penyaluaran pupuk itu setahu saksi diberikan pada perorangan ;Bahwa PT.

atausebelum RUPS ; Bahwa kredit macet PT.

Jadi kalau ada keputusan keputusandari RUPS ataupun dewan Komisariskomisaris dan lainnya yang jelas iasebagai RUPS terhadap BUMD yang bersangkutan.

Nomor 40Tahun 2007 yang termuat dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 danPasal 59 UndaangUndang Perseroan Terbatas (PT), dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (PMA) sehingga Gugatan Penggugat padaposita angka 2 (dua) dan angka 8 (delapan) tidak dapat diterimakarena tidak di dasarkan Dasar Hukum yang berlaku serta tidaktunduk pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) karena tidak melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Rhipidura Bungalows tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sedangkan PT.RHIPIDURABUNGALOWS DAN PT MIMPI NYATA BALI adalah 2 (dua)Perusahaan yang berbeda dengan bentuk Perseroan Terbatas(PT) sesuai yang tertuang dalam undangundang no. 40 tahun2007 tentang (PT) pada pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal59, karena itu dalil Gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolakdan tidak dapat diterima NO.. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4(empat) telah jelas dinyatakan bahwa PT.

RHIPIDURABUNGALOWS dan merujpakan kewenangan Rapat UmumPemegang Sxaham (RUPS).

PembandingI/Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskanjual beli saham/kepemilikan saham, karena semuanya harusmelalui RUPS dalam PT RHIPIDURA BUNGALOWS;3.

Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut

KPC tentang tambahan AgendaPembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5% saham PT.KTE ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT.KTE No. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPCtermasuk rencana penjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT. KTE, hasil RUPSmengangkat Anung Nugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasingselaku Dirut dan Direktur PT.

KTE untuk menghadiri RUPS PT.KPC ;Surat tanggal 24 April 2006, No. 025/A3/KTE/04/06, Dirut PT. KTEmenyampaikan kepada Dirut PT. KPC tentang tambahan AgendaPembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5% saham PT. KTE ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT.KTE No. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPCtermasuk rencana penjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT.

KPCBahwa pada tanggal 20 April 2006 dilakukan RUPS PT. KTE yangdihadiri oleh Wakil Bupati selaku Pemegang Saham PT. KTI HasilRUPS tersebut mengangkat Pemohon Peninjauan Kembali danApidian Tri Wahyudi sebagai Dirut dan Direktur PT. KTE sebagimanatertuang dalam Akta No. 21 Notaris Ilham Mahyudin, S.H.,Sp.N.tanggal 20 April 2006 mengenai RUPS PT. KTE (bukti T20) ;Bahwa berdasarkan RUPS itu pula disepakati bahwa penjualan 5%saham milik PT. KTE pada PT.

No. 88 PK/PID.SUS/2015Bahwa berdasarkan keputusan RUPS yang merupakan pemegangkekuasaan tertinggi suatu perseroan terbatas, maka PemohonPeninjauan Kembali selaku Dirut PT. KTE menurut hukum PT wajibuntuk melakukan segala keputusan RUPS. Oleh karenanya makapada tanggal 24 April 2006, Dirut PT. KTE menyampaikan Surat No.025/A3/PT.KTE/04/06 kepada Dirut PT. KPC tentang tambahanagenda pembahasan RUPS KPC untuk memperoleh persetujuandalam RUPS tentang rencana penjualan 5% saham PT.

Yani No. 35 Kelurahan/ KecamatanPurwodadi, Kabupaten Grobogan)Bahwa kedua orang mantan Direksi tersebut point 1, melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus2012, masingmasing yaitu: Sdr. Anang Arief Sudiro, SE/ Penggugat diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama ( dengan masa kerja 6tahun 6 bulan) sedangkan Sdri.

Bahwa setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentukPemegang saham, maka pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telahdiputuskan untuk memberhentikan Direksi. Dalam RUPS tersebutdisebutkan, bahwa kepada kedua orang (mantan) Direksi akandiberikan THR dan Pesangon setelah Fasilitas Pembiayaan bagikaryawan yang diterima dilunasi terlebin dahulu;9.

Sri Mulyani, SIP/Penggugat Il melalui RUPS yang diselenggarakan pada hariRabu tanggal 1 Agustus 2012 adalah merupakan PerbuatanMelawab Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata dan sangat merugikan Penggugat dan Penggugat Il,setidaknya berupa Jabatan/ Lapangan Pekerjaan danPenghasilan yang diterimanya setiap bulan untuk nafkahkeluarganya, selama 6 bulan (bulan Agustus 2012 s/d Januari2013) dengan perincian sebagai berikut:14.1. Untuk Sdr.

Johan Maharis karena penarikan uangperusahaan harus dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terlebihdahulu, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tidak adapersetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Bahwa saksi Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur PT GayalandProkencana telah berusaha meminta kepada Terdakwa I. Johan Maharis untuksegera mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut kepada pihakperusahaan PT Gayaland Prokencana, namun Terdakwa I.

;Menimbang, bahwa fakta perbuatan para Terdakwa tersebut akan menimbulkanpertanyaan bahwa apakah dalam keadaan perusahaan yang tidak normal di manaterjadi 2 (dua) kantor yang menjalankan operasional perusahaan di bawah pimpinanyang berbeda yakni saksi Anthony yang berkantor di Bekasi dan yang berkantor diWisma Slipi di bawah pimpinan Terdakwa II dapat dilakukan RUPS karena padakenyataannya dalam PT Gayaland Prokencana sudah terjadi 2 (dua) kelompok;Menimbang, bahwa dari adanya keadaan yang tidak

memungkinkan untukdilakukan RUPS, dan di sisi yang lain Terdakwa I yang bergabung selama kurang lebih3 (tiga) bulan dan belum memperoleh hasil sebagai pemegang saham pasti merasa14khawatir kehilangan uang atas kondisi perusahaan yang demikian sehingga olehTerdakwa II sebagai orang yang merasa secara moral bertanggung jawab kepadaTerdakwa I maka adalah wajib jika Terdakwa I menarik modalnya kembali untuksementara sebagaimana pernyataan dalam surat Terdakwa I kepada para pemegangsaham yakni dalam rangka

yang meringankan dan keterangan para Terdakwa yangtidak didukung alat bukti lain, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan di sidang, antara lain:e Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Bank BCA CabangKedoya Jakarta Barat, Terdakwa I JOHAN MAHARIS, Terdakwa I IWAN NG danTerdakwa I LIM KRISTINE LUKIMIN telah melakukan penarikan dana padaRekening Nomor 3093018849 atas nama PT Gayaland Prokencana tanpasepengetahuan para pemegang saham dan tanpa melalui RUPS

Buana Cipta Perkasa (Tergugat I), oleh sebab itu terhadap RUPSLB PT.Buana Cipta Perkasa (Tergugat 1) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28Februari 2018 dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak meperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, atas penjelasan dimaksud maka sudahpatut dan berasalah bahwa RUPSLB

dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang

sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak meperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggalRUPS.

RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan;2. RUPS di selenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;4. RUPS dipimpin oleh Direktur. Selain itu sebagai alternatif lain RUPSdapat dipimpin oleh Komisaris;5.

Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yangtidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin olehKomisaris;6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin olehsalah seorang anggota Dewan Komisaris;7.

MESSINA RAPA telah banyakmelakukan kesalahan, sehingga merugikan perseroan,maka pada tanggal 7 November 2001 diadakan MRUPS LuarBiasa (RUPS LB) yang antara lain dihadiri olehTergugat dan agendanya adalah memberhentikan ParaTergugat dan untuk sementara menunjuk Penggugat sebagai Direktur Utama PT.

MESSINA RAPA sebagaipengganti Tergugat sampai adanya RUPS pengangkatanDirektur Utama yang baru, namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan RUPS LB tersebut tidak sah, karenatelah ada Anggaran Dasar baru yang telah disahkan olehMenteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat KeputusanMenteri Kehakiman dan HAM RI. No. C.04991.HT.01.04tahun 2001 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar sesuai Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000;10.

Menyatakan RUPS tanggal 7 Nopember terhitung sejakPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKIJakarta No. 121/B/2002/ PT.TUN.JKT, berkekuatan hukumtetap pada tanggal 10 Oktober 2002, yang antara lainmemberhentikan Tergugat dan Tergugat I! masingmasing sebagai Direktur Utama dan Direktur dan untuksementara menunjuk Penggugat sebagai Direktur Utamaadalah sah menurut hukum;5.

yangdapat memastikan bahwa dalam RUPS LB nantiia akan kalah suara, maka Termohon !mengundurkan diri dari RUPS LB tersebut danRUPSLB tersebut dengan suara terbanyakmengambil keputusan memberhentikan TermohonKasasi dan Termohon Kasasi I// dariJabatannya, masing masing sebagai DirekturUtama dan Direktur PT.

Messina Rapa;Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukumJudex Factie dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding Dalam Provisi alineaterakhir, halaman 6 yang menyatakan, "bahwawalaupun Tergugat/Pembanding mengundurkandiri dari RUPS LB, tanggal 7 November 2001,Para Penggugat I/Terbanding dan Penggugat IIdan Penggugat II!

padahalaman 23 alinea ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) yang menyatakan :Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kedudukan sebagaidirektur dan sebagai kuasa direktur, ternyata tidak pernahmemperlihatkan tanggung jawab sebagai salah satu pengurus perseroanataupun orang yang diberi kuasa untuk menjalankan klausulaklausulasebagaimana yang ternyata dalam surat pemberian kuasa tertanggal 21Agustus 2007 dan akta Nomor 125 (Vide P5), baik dalam organ resmiperusahaan, apalagi dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Bahwa jika dilihat dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tertanda P4 berupa foro copy Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham PT.

Katingan Jaya Perkasa No.124 tertanggal30 Juni 2008 terlihat dengan =nyata bahwa PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat selaku Direktur bertindak selaku KetuaRapat yang memimpin RUPS tersebut yang mengagendakan acaraMasalah Perubahan susunan pengurus Perseroan Terbatas (oukanmerupakan RUPS tahunan melainkan RUPS lainnya), sehingga tidakberalasan dan tidak berdasarkan bukti jika Majelis Hakim menyatakanPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah memperlihatkantanggungjawabnya selaku salah satu pengurus

Dalam BeritaAcara RUPS tersebut karena bukan merupakan RUPS tahunan sehinggatidak diagendakan penyampaian laporan tahunan perusahaan yangmemuat tentang laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, rincianmasalah yang timbul dan sebagainya (Vide pasal 78 ayat (3) Undangundang No.40 tahun 2007);.

Katingan JayaPerkasa No.124 tertanggal 30 Juni 2008 yang mengagendakan acaraMasalah Perubahan susunan pengurus Perseroan Terbatas (oukanmerupakan RUPS tahunan), sehingga dalam berita acara RUPS tersebuttidak diagendakan penyampaian laporan tahunan perusahaan yangmemuat tentang laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, rincianmasalah yang timbul dan sebagainya (Vide pasal 78 ayat (3) Undangundang No.40 tahun 2007).

Bahwa permintaan Pemohon kepada Direksi perseroan agarmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) danItA (3) UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas joPasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan (Bukti P3), yang berbunyi :Pasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT :Ayat (2): Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegangsaham atau lebih yang bersamasama

kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sertamenyelenggarakan RUPSLB sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan, RUPSdapat diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroanmelakukan kegiatan usahanya, maka dalam hal ini RUPSLB dapatdilakukan di Jakarta dimana perseroan berkedudukan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkanbentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapatdalam penjelasan Pasal 67 ayat (4) disebutkan sebagai berikut"Ketentuan ini dimaksud agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda";bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan Penetapansebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Dwimajaya Utama telah mengajukan permohonanpenyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada direksi Rahmat tetapiternyata tidak dipenuhi" ;Menimbang bahwa ternyata Direksi dan Komisaris tidak lagimelakukan kepengurusan (bukti P4, P5)";Menimbang, atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut makaPengadilan Negeri berpendapat telah terdapat keadaan yangmendesak untuk mengisi kepengurusan perseroan guna menjaminlancarnya roda operasional perseroan";Menimbang, bahwa media untuk mengisi kekosongan pengurusperseroan

Bahwa Bukti P4 adalah surat peringatan dari Termohon PK sedangBukti P5: adalah permohonan dispensasi penundaanpenyelenggaraan RUPS, dan tidak ada satu pun dari bukti tersebutyang menyatakan atau dapat ditafsirkan untuk membuktikan Direksidan Komisaris tidak lagi melakukan tugas kepengurusan;11.

Indonesia (PT.SGI), telah mengirimkan surat dan meminta kepadaPemegang Saham dan Komisaris PT.SGI, agar segera melakukan RUPS LuarBiasa dan RUPS Tahunan, namun hingga saat ini, Pemegang Saham danDireksi atau Komisaris PT.SGI belum melakukan RUPS Tahunan.

Dengan demikian berhubungtidak ada RUPS Tahunan yang menentukan kerugian perusahaan, makaPenggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Para Tergugat.TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA (KEKELIRUAN PIHAk).10.

Selain itu, tidak pernah ada RUPS Tahunan yangmenyatakan tentang kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagaiakibat dari perobuatan almarhnumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio.

SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebutmengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan atauRUPSLB.c.

SGI, dan hingga saat ini tidak pernahadanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembiomelakukan penggelapan uang PT.SGI.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,dan Komisaris:Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa Para Tergugat selakupengurus Perseroan tidak bisa secara serta merta bertanggung jawabatas halhal yang seharusnya diputuskan dalam RUPS, karenakeberadaan RUPS itu sendiri merupakan tanggung jawab dari seluruhpemegang saham, dalam hal ini termasuk Penggugat;Halaman 37 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Padt/2016A.4.A.5.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugatdalam gugatannya

tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya;2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang sahamatau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalamAnggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukankepada Direksi atau

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yangtelah ditentukan;b.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, ataspermohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewatwaktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidakmelakukan pemanggilan RUPS lainnya;2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilanRUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terkait pada ketentuanundangundang ini atau anggaran dasar;3) dalam hal RUPS diselenggarakan

Bahwa Perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turutb.Tergugat sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas,memiliki tata cara dan mekanisme dalam membuat keputusankeputusan yang berkaitan dengan kebijakan perseroan melalui RapatUmum Pemegang Saham, baik Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (disebut RUPS Tahunan) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (disebut RUPS LB), yang mana untukmenyelenggarakannya telah diatur di dalam anggaran dasarperusahaan Turut Termohon Peninjauan

Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.

Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.

terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.

) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.

Bangun Megah Semesta, karena Pengguat berdasarkan RUPSmaupun RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta tidak pernah memilikiHalaman 43 dari 121 halaman, Putusan Nomor :26/G/2018/PTUNJKT.saham dan tidak pernah diangkat sebagai pengurus di dalam PT. BangunMegah Semesta, dalam suatu RUPS maupun RUPS Luar Biasa yang sah yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham.Bahwa dalam Akta Pendirian maupun Akta PerubahanPerubahan PT.

Setelah RUPS Luar Biasayang dilaksanakan di hadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam yang telahdimasukkan dalam Database Sisiminobakum Surat Pemberitahuan Nomor : AHU33100.40.22.2014, tanggal 01 Oktober 2014, tidak pernah lagi diadakan RUPSmaupun RUPS Luar Biasa yang sah yang dihadiri oleh seluruh pemegang sahamdan pengurus yang sah.

Kampar Sakti Jaya, berdasarkan RUPS maupun RUPS Luar Biasayang diadakan di hadapan Dr.

Bangun Megah Semesta pasal 9,jelas kedudukan hukumnya adalah di Batam sehingga sesuai dengan ketentuandalam Anggaran Dasar Perusahaan, seluruh RUPS maupun RUPS Luar Biasaharus dilakukan di wilayah kedudukan hukum Perseroan, yaitu di Batam, tidaksah jika dilakukan di Tangerang.

,menyatakan RUPS hanya dihadiri olen 280 saham yang hanya dimilik 1pemegang saham. Padahal tidak ada sebuah Akte RUPS ataupun SuratKeputusan atau Surat Pemberitahuan dari Menkumham yang menyatakan ContiChandra pernah memiliki saham sebanyak 280 saham. Hal mana pulaPenggugat maupun Conti Chandra dan/atau Notaris DR.