Ditemukan 1529 data
Citra Krisyani, SH
Terdakwa:
TAJUDDIN Alias TAJU Bin BACU.
157 — 55
pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperolehpersetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuanmengekploitasi orang tersebut yaitu IRFAN, YULLA Bin KANDUNG, BATE,USMAN Bin MISENG, ARJUNA Bin MISEN, RAMLI, ANCA Bin KANDONG,RAHMA dan NURLINA Binti TENGANG
218 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan diajukan telah melampaui tengang waktu (daluarsa);Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (Peratun) mengatur bahwa Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara. Ketentuan ini tidak ada pengecualian, artinya selaludihitung sejak diterimanya atau setelan diumumkannya.
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan halhal tersebut di atas serta mengingat bahwa ketentuanmengenai tengang waktu dalam hukum acara adalah ketentuan yangsifatnya memaksa (mandatory), yang mana dalam hal inil telah dilanggaroleh Pelawan, maka jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa Perlawanan/Verzet yang diajukan oleh Pelawan adalah cacathukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2)HIR dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat agar menyatakan Perlawanan/Verzet yang
SAWIL A. HAKA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI TOLITOLI
280 — 155
HAKA, S.Sos.tanggal 18 Nopember 2019, kepada saudara Penggugat tertanggal 20Desember 2019, kemudian Surat Gugatan didaftar padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 23 Maret2020, maka tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 9tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 tengang Peradilan Tata Usaha Negara dan dirubah denganUndangUndang
39 — 25
SusPHI/2016/PN.MdnUndang undang No.2 tahun 2004 tengang PPHI, dimana padapenyelesian ditingkat mediasi tidak ada kata sepakat sehingga padatanggal 30 juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumut mengeuarkan surat Anjuran Nomor: 8846/DTKTR/VI/2016 ;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undangundang No.2 tahun2004 tentang PPHI menyatakan dalam hal anjuran tertulis di tolaksalah satu pihak maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kePenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh
KENDRA
Tergugat:
BUPATI OGAN ILIR
Intervensi:
MUHAMMAD
212 — 84
Dengan demikian gugatan penggugat yang baru diajukan pada tanggal23 April 2020 telah melampaui tengang waktu 90 hari sebagaimana yang diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara, yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat terlebin dahulu menyatakan menolak dengan tegas semuadan seluruh dalil dalil
126 — 56
hukum tersebut di atas, juga telah mengajukanTambahan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Medan pada tanggal 29Mei 2013 dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah dilanjutkan kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang diterima pada tanggal 03 Juni 2013dengan tambahan bantahan terhadap Memori Banding bahwa Permohonan Banding yangdiajukan oleh Tergugat /Pembaning telah melewati tengang
70 — 28
Nomor : 155/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus2012 Tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama TEGUH SUSILA HADINIP. 1976907181990031001 ( bukti P1);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah diterimaoleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 sedangkan surat gugatan Penggugattersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2012, oleh karena itu pemeriksaan sengketaTata Usaha Negara tersebut masih memenuhi tengang
238 — 124
TENGANG WAKTU Bahwa Objek Sengketa (Surat Keputusan in casu) diterbitkan olehTergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, yang kemudian Penggugatmengajukan Surat Pengaduan Keberatan yang ditujukan kepada BadanKepegawaean Derah Prvinsi Papua Barat, guna menyelesaikanpersoalan ini secara administrativ, yang kemudian Surat PengaduanKeberatan Penggugat diterima oleh Badan Kepegawaean Derah PrvinsiPapua Barat, sehingga pada tanggal 9 November tahun 2020, Penggugatdiberitahukan dan diserahkan beberapa berkas
Ir. SILAS, ST
Tergugat:
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
111 — 64
Pasal 87 UU Nomor. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Tengang Waktu Pengajuan GugatanBahwa obyek gugatan pada huruf Adi atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal07 November 2017, dengan demikian tenggang waktu diajukannya gugatan initelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Legal Standing Penggugat1.Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Penggugat diangkat sebagai KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan berdasarkan
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 08 Juli 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 joncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara), karena masih dalam tengang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung keputusan Tergugat di terima olehPenggugat;Il.
85 — 25
Tengang Waktu Pengajuan GugatanBahwa Objek sengketa tersebut penggugat ketahui dari BPD Desa SeiKayu pada tanggal 4 Desember 2015 ketika penggugat datang keKantor BPD Desa Sei Kayu namun sebelumnya penggugat juga telahmendengar dan membaca surat Kabar kalteng post yangditerbitnyatanggal1 Desember 2015 tentang pelantikan 149 Kepala Desase Kabupaten Kapuas pada akhir bulan Nopember 2015.
72 — 159
gugatan:Objek gugatan dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September2012, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset KelurahanMenjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;Kepentingan :Putusan Perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG.Halaman 5 dari 63 HalamanDalam perkara ini Penggugat berkepentingan untuk mengetahui secara hukumpemilik tanah garapan yang Penggugat beli dari Murdyaningsih sesuai Pasal 53ayat 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ; Tengang
154 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kadaluwarsa;Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhutll/2008 yangmenjadi obyek gugatan a quo diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008,sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Juli 2012 ataudengan kata lain gugatan Penggugat diajukan dalam tengang
117 — 33
Penggugat telah mengetahui adanya objeksengketa sejak tahun 1986;Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan menganalisi dalilpara pihak dihubungkan dengan buktibukti para pihak, Majelis Hakimberpendapat bahwa penghitungan waktu Penggugat mengetahui adanyaobjek sengketa adalah tanggal 07 Juni 2016 (vide Bukti P1) dan tanggal 08September 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Pengugatdiajukan telah melampaui tengang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Haryanto B Als Anton Als Rico Bin Baalufu
36 — 18
Mei 2017, masih dalam tengang waktu yang disyaratkan oleh Undangundang, olehnya itu Terdakwa Haryanto alias Antonalias Rico Bin Baalufu, menolak Putusan Pengadilan Parepare dengan dasardan alasanalasan sebagai berikut :.DALAM EKSEPSIBahwa setelan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Terdakwa,kemudian kami Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsiatas Dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Selaatas perkara ini tertanggal 04 Januari 2017, yang amar putusannya sebagaiD
CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Tergugat:
POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU
115 — 91
Perubahan atas Undangundang RINomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara joUndangundang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata UsahaNegara . dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka objeksengketa bukan ditujukan kepada Penggugat, dan bukan juga diumumkan, maka tengang
227 — 99
Secara kontrarioditafsirkan bahwa penyidik boleh menjadi saksi sepanjangmenerangkan fakta tentang apa yang dia lihat, dengaratau) alami sendiri selain itu dalam system hukumIndonesia ada kewajiban bagi setiap orang yangmengetahui adanya pelanggaran hukum pidana / tindakpidana untuk menjadi saksi tengang terjadinyapelanggaran hukum pidana tersebut. Tentang permasalahanobyektifitas keterangan yang diterangkannya menurutPutusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn.
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor129/Pdt.G/2013/PN Sby pada tanggal 24 Juli 2013 telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/inchract, karena Penggugat pada saat PutusanPengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak mengajukan upaya hukumdalam tengang wakiu sebagaimana ditentukan sesuai dengan ketentuanundang undang;.
82 — 27
Kerugian materil atas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyeksengketa sejak tahun 1983 sampai sekarang tahun 2014 (selama 31tahun) dinilai Rp.25.000.000,per tahun (31 tahun X Rp.25.000.000,) =Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;Jadi total kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukumPara Tergugat sebesar : a + b = Rp.36.000.000, + Rp.775.000.000, =Rp.881.000.000, (delapan ratus sebelas juta rupiah) yang harus dibayaroleh Para Tergugat secara tengang renteng