Bahwa kemudian atas dilengkapinya persyaratan tersebut maka DinasPerhubungan Kota Padang telah menerbitkan Surat Rekomendasi No :551.11/643/DishubPd/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Rekomendasi RencanaPembangunan Gapura di Jalan Klenteng secara tekhnis lalulintas dapatdilaksanakan ; e.

hari ; Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut mengacu pada pasal 14 Ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2010 tentang Pedoman IzinMendirikan Bangunan berbunyi : Bupati/walikota memberikan peringatan tertulissebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali berturutturut dengan selang waktu masingmasing 7(tujuh) hari kalender; Menimbang, bahwa peraturan atau pasal 14 ayat (2) tersebut dapat diterapkan,manakala pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB tidak sesuaidengan persyaratan tekhnis

,M.SI;Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas PerhubunganKota Padang telah menerbitkan surat No. 551.11/643/DishubPd/2011 tanggal 05Agustus 2011 tentang Rekomendasi Rencana Pembangunan Gapura di JalanKlenteng secara tekhnis laulintas dapat dilaksanakan (Vide BuktiBahwa diatas bangunan gapura ada terdapat papan reklame Suzuki milik PT.Elang Perkasa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Reklame Nomor : 862/PPPPN/11 tanggal 09 November 2011(vide bukti P5) dan hal tersebut bersesuaiandengan

, M.Pd telah mengelola semua dana bantuan yangditerima tanpa melibatkan bendahara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta tidaktransparan mengemukan kepada dewan guru mengenai jumlah dana yang diterima oleh SMKNegeri Labuang setiap tahunnya.Selanjutnya terdakwa SYAFRUDDIN , S.Pd, M.Pd secarasepihak dan tanpa mengadakan rapat atau musyawarah dengan dewan guru , mengaturperuntukan dana bantuan serta mengalihkan penggunaan dana bantuan diluar dari apa yangtelah ditetapkan dalam Petunjuk tekhnis

membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuanyang terdiri dari dana SSM lapran dibuat setiap semester dan dilaporkan ke Dinas PendidikanKabupaten Polewali Mandar, dana BOMM laporannya dibuat setiap akhir tahun dan dilaporkanke Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat,dana pengadaan /revitalisast SMK SSN yanglaporannya dibuat akhir tahun dilaporkan ke Dinas Pendidikan Propinsi SulawesiBarat.Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDDIN , S.Pd, M.Pd tersebut telahmenyalahi petunjuk tekhnis

terdakwa telah mengelola semua danabantuan yang diterima tanpa melibatkan bendahara untuk melaksanakan tugas pokok danfungsinya serta tidak transparan mengemukan kepada dewan guru mengenai jumlah dana yangditerima oleh SMK Negeri Labuang setiap tahunnya.Selanjutnya terdakwa SYAFRUDDIN ,S.Pd, M.Pd secara sepihak dan tanpa mengadakan rapat atau musyawarah dengan dewan guru ,mengatur peruntukan dana bantuan serta mengalihkan penggunaan dana bantuan diluar dari apayang telah ditetapkan dalam Petunjuk tekhnis

singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acarapersidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohon sebagaimanatelah terurai di muka.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pengesahan nikah Pemohontersebut telah diumumkan~ melalui papan pengumuman Pengadilan AgamaTakalar pada tanggal 24 Mei 2012, sebagaimana maksud Buku Il Pedoman TeknisAdministrasi dan Tekhnis

HERNAH LOKARIA, M.Kes, selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan merangkap selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu: Kegiatan Pengadaan AlatalatKesehatan dan Kegiatan Pengembangan Informasi dan Tehnologi Kesehatan berdasarkan SKNomor:440/549.2/431.201.1/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bulan April2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

ATMADI ARJOSETO, M.Si :=Bahwa berdasarkan SK Nomor:440/549.2/431.201.1/2009 tanggal 20April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten Situbondo selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bulanApril 2009 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danmerangkap selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :1 Kegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan ;2 Kegiatan Pengembangan Informasi dan TehnologiKesehatan ;Lalu setelah tanggal

ATMADI ARJOSETO, M.Si ;e Bahwa berdasarkan SK Nomor:440/549.2/431.201.1/2009 tanggal 20April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten Situbondo selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bulanApril 2009 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danmerangkap selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :1 Kegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan ;2 Kegiatan Pengembangan Informasi dan TehnologiKesehatan ;Lalu setelah tanggal

Lamintang,DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bandung 1997, halaman 708) ;Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasberdasarkan keterangan para saksi, bukti suratsurat, keterangan para Terdakwa dan barangbukti di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkapselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang danJasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu: Kegiatan Pengadaan

dari segi hubungan dengancalon suaminya yang sudah demikian erat dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa(zina) yang berkepanjangan ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangundangNomor Tahun 1974 yang menjelaskan adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Penetapan DISKA, nomor: 60/Pdt.P/2013/ Halaman 7 dari 10PA.Pct Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon sebagai calon isteri telah memintadispensasi kepada Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana yang ternactum dalamPetunjuk tekhnis

AMAN (DPO) beberapa saat sebelum tertangkap seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa sesuai hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI No. contoh:011116NP yang ditanda tangani oleh manager tekhnis bidang pengujian produktarapetik, Narkotika, Obat tradisional dan produk komplemen Dra.

waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan a quo caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang ;Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangangan Hakim yang menjatuhkanpidana penjara terhadap anak nakal berdasarkan Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis, harga terhadap penawaranyang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan Penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukanlangsung untuk paket pengadaan barang / jasa lainnya yang bernilaipaling tinggi Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah);9. Menyimpan dokumen asli pemilinan penyedia barang / jasa;10.

Msi. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanuntuk hadir pada pertemuan di Rumah makan Talaga Saefood CikarangKabupaten Bekasi pada tanggal 30 Desember 2013, dan didalam pertemuantersebut Terdakwa dr. Sahroni SH.

Powernusa Elektrindo untuk klarifikasitehnik, membicarakan tekhnis serta jadwal pengiriman Genset sertamasalah harga apakah bisa dinegoisasi. Pertemuan tersebut dihadirioleh Sdr. Humpol, Nimrod Esau Sihombing dan staf dari PT. PowernusaElektrindo Sdr.

Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0177/SPPLS/RSUD/2013tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Jajang, SKM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran sertadiverifikasi olen Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD ;3.

Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum, Buku Il, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, perihal sitajaminan, yang dengan jelas menentukan (pada pokoknya) bahwa peletakansita jaminan harus terhadap harta milik Tergugat (in casu Termohon Il danTermohon Ill);Bahwa sedangkan Tanah dan Bangunan Tersita sampai dengan IV adalahjelas bukan milik sepenuhnya Termohon Il dan Termohon Ill. Selain ituPemohon tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk dan cara apa pun dalamHal. 3 dari 19 hal.

2012Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yangpasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam prosespenyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa";Pasal 30 ayat (3) yaitu :"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tekhnis

yaitu :Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yangpasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam prosespenyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa";Pasal 30 ayat (3) yaitu :"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tekhnis

dipenuhi dan dibuktikan, yaitu : Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum Adanya unsur kesalahan Adanya kerugian Adanya hubungan sebab akibatDalam hal ini, tuduhan Penggugat yang menganggap Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (mencoba mengecoh dan/ataumembohongi Penggugat terkait akan dilakukannya jualbeli UnitKondotel (Astara) jelas merupakan tuduhan yang bersifat keliru,karena:Isi Surat Pesanan tidak sedikitobun bertentangan dengan isi PPJB,melainkan PPJB berisikan halhal bersifat tekhnis

si pembeli ialah membayar harga pembelian, padawaktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.Oleh karena secara nyata Penggugat telah melalaikan kewajibannyasebagai Pembeli, maka berdasarkan angka (6) huruf (c) SuratPesanan dan angka (8) huruf (b) Surat Pesanan, Penggugat tidakberhak untuk menuntut pengembalian uang dari Tergugat.Bahwa Jjelas, klausulkalusul PPJB sebagaimana yang telah Tergugatjelaskan pada angka (3), (4), (5), (6), (8), (9) dan (10) adalah klausulyang bersifat tekhnis

Putusan No. 56/G/2012/PTUNBDGWali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi dari jalurperseorangan telah mempunyai dukungan serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangBahwa dalil tersebut, Tergugat dan Tergugat II tidak akanmengetahui adanya dukungan karena yang barudiserahkan hardcopy akan tetapi Susunan dukungan perKelurahan Tergugat dan Tergugat II tidak mengetahuikarena Penggugat tidak menyerahkan softcopysebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis

Bahwa, dalil Penggugat pada point 4 (empat) yangmenyatakan seolaholah Penggugat telah menyerahkanHard Copy dan Soft Copy Tentang persyaratan Bakal CalonWalikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditentukandalam PEDOMAN TEKHNIS TATA CARA PENCALONANPEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN2012, SEBAGAI LAMPIRAN Keputusan KOMISI PEMILIHANUMUM KOTA CIMAHI NOMOR 8 TAHUN 2012 ;Bahwa, dalil tersebut Penggugat tidak menyerahkanberkas dokumen dukungan kepada Tergugat dan TergugatIl sebagai syarat pendaftaran

Bina Niaga, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000, (lima ratusenam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nomor suratperjanjian kontrak 523/02/KONTRAKTP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010.Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi MUFRIZALDI selaku PPK dan terdakwamenyepakati spesifikasi tekhnis barang sebagai berikut : No.Keedtatahgan 1.

dan telah sesuai dengan spesifikasi tekhnis dalam kontrak.Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal09 Desember 2010 tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat Berita Acara SerahTerima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang menyatakanbahwa terdakwa selaku Direktur CV.

spesifikasi teknis.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Syarat Khusus Kontrak dalam SuratPerjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523/04/KONTRAKTP/D.8/2010 tanggal10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaanbarang dilakukan oleh panitia pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan,Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pengadaan paket wira usaha Lele tersebut tidaksesuai dengan spesifikasi tekhnis

Bina Niaga, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000, (lima ratusenam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nomor suratperjanjian kontrak 523/02/KONTRAKTP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010.Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi MUFRIZALDI selaku PPK dan terdakwamenyepakati spesifikasi tekhnis barang sebagai berikut : No. Kkettetahgan 1.

Saksi Agus Budiarso menerangkan bahwa untukpengesahan dokumen PDRT dan RKB hotel serta Rumah Sakit masih belumselesai karena ada kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan yang harus dipenuhi oleh pemohon, kemudian Saksi Fikri Salim mengatakan tidak sanggupuntuk memenuhi kekurangan tersebut dan memohon agar Saksi Agus Budiarsomembantu menyelesaikan RKB dan PDRT hotel serta Rumah Sakit.

,M.SIyang mengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi Sonny Priadimenelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembangan proses RKBdan PDRT lalu Terdakwa menjawab belum di revisi, silahkan untukmenanyakan langsung kepada Saksi Iryanto, ST.,M.SI lalu Saksi Sonny Priadibertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Sonny Priadi bisa bertemu denganSaksi Iryanto, ST.

Msiselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk hadir pada pertemuandi Rumah makan Talaga Seafood Cikarang Kabupaten Bekasi, dan didalampertemuan tersebut dr. Sahroni.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk. Mejawab sanggahan. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukanlangsung untuk paket pengadaan barang / jasa lainnya yang bernilaipaling tinggi 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasakepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menyimpan dokumen asli pemilinan penyedia barang / jasa.

mencantumkan merkproduk, namun terhadap penyedia barang didalam mengajukan penawaranboleh mencantumkan nama merk sebatas masih masuk didalam kriteriaspecifikasi tekhnis dari Panitia Pengadaan barang / jasa.Bahwa setelah panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang kemudianmelaporkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu dr.55SAHRONI,SH.

, harga terhadap penawaranyang masukMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis, harga terhadappenawaran yang masuk.Bahwa saksi selain sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa jugaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi Nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan keuangan, PejabatPembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sesuaiPengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab.

Wirjono Prodjodikoro yang tertulis didalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia yaitu kelalaianadalah kesalahan pada umumnya tetapi di dalam ilmu hukumkelalaian mempunyai arti tekhnis yaitu Suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan.Berdasarkan halhal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, makadengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara inisudilah

PENETAPANNomor 119/Pdt.P/2020/PA Bbsalrs2.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Nganganaumala, 20 Desember1974, agama Islam, pekerjaan Tekhnis Listrik,pendidikan SLTP, tempat kediaman di JalanTanggul, RT. 006, RW. 004, KelurahanNganganaumala, Kecamatan

ABDUL RAHMAN AlsNAMBON selaku Kepala Dusun Bukit Kembang I guna melakukan musyawarah dankesepakatan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakatpenerima BLT yang tidak atau belum mempunyai KTP.Bahwa selanjutnya dengan mempergunakan kewenangan yang ada padaterdakwaterdakwa baik selaku Kepala Desa maupun Kepala DusunKepala Dusun diDesa Jambu yang berdasarkan: Petunjuk Tekhnis Program Bantuan Langsung Tunai(BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan Menteri Sosial pada angka 2huruf

padanya selaku mitra kerja yang berkewajiban memantau danterlibat secara efektif dalam pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan dalampenyaluran dana BLIRTS serta pengendalian dan pengamanan di lapangan sertamMempunyai tugas dan wewenang melalui musyawarah untuk melegalisir KartuKompensasi BBM (KKB), serta membantu petugas pada saat pengecekan DaftarPenerima BLTRTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendistribusikan KKB kepadaPage 27 of 4228Rumah Tangga Sasaran, sebagaimana diatur dalam : Petunjuk Tekhnis

pemberian hadiah berupa biaya pemungutan pembuatan KTP danpemotongan dana penerimaan BLT tersebut diketahui oleh Para Terdakwa atau patutdiduganya bahwa pada saat pemotongan Dana BLT dan pemungutan biaya pengurusanKTP tersebut diberikan atau diserahkan oleh warga penerima BLT di Desa Jambuadalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatanTerdakwa dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan dana BLT selaku Kepala Desa danKepala Dusun sebagaimana diatur dan ditentukan dalam :Petunjuk Tekhnis

Proyek tersebut dibiayai dari Dana AlokasiUmum (DAU) APBD Kabupaten Tuban Tahun 2011, dimana pada tanggal22 September 2011 telah ditandatangani kontrak Pembangunan GedungSMA Negeri Senori Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tersebut denganNomor Kontrak : 14/SLTPSLTASMA.Senori /PPK/414.050/2011.Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUSTPK/2017/PT SBYBahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Lapangan)dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1.

Proyek tersebutdibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tuban Tahun 2011,dimana pada tanggal 22 September 2011 telah ditandatangani kontrakPembangunan Gedung SMA Negeri Senori Kecamatan Senori, KabupatenHalaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUSTPK/2017/PT SBYTuban tersebut dengan Nomor Kontrak : 14/SLTPSLTASMA.Senori/PPK/414.050/2011.Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Lapangan) dalampelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori memiliki tugas pokokdan

Sumbar TA. 2012sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratus delapan puluhjuta rupiah) ;Bahwa ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan danPerikanan Kab.

yang mengajukan proposal hanyalah kelompoktani Mitra Umega saja sehingga tidak ada penyeleksian dari tim tekhnis;Menimbang, menurut keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendirimenyatakan bahwa Husman berdomisili di Kota Batam Riau, namun sering pulang ke TanjungBonai dan menginap di rumah Terdakwa;Menimbang bahwa terdakwajuga menandatangani Surat Keterangan Domisili Nomor :470/184/SKD/TB/2011 tanggal 19 Oktober 2011 An.

dan Ir Elizabeth sebagai Penanggungjawab tekhnis dan Husman berjanji akanmembeli sapi perah sesuai dengan yang diperjanjikan semula , namun sampai sekarang Husmantidak pernah melakukan pembelian sapi perah tersebut;Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli barang bukti dan keteranganTerdakwa, menurut Majelis tindakan Terdakwa tidak melakukan sosialisasi pengadaanpengembangan sapi perah kepada masyarakat , merubah dan menandatangani surat keputusanNomor : 007/ WMTB/2008 tanggal 10

Tanah Datar mengajukan proposal permohonan bantuan ternaksapi perah Nomor. : 019/KTMU/BA 2011 tanggal 28 Desember 2011 dengan melampirkanPendahuluan dan Lampiran Daftar namanama kelompok Tani Mitra Umega berdasarkan SuratKeputusan Wali Nagari Tanjung Bonai No. 007/WMTB/2011, tanggal 10 Oktober 2011;Menimbang, bahwa proposal yang diajukan oleh Husman sebagai Ketua kelompok taniMitra Umega di terima oleh Tim Tekhnis karena yang mengajukan proposal pada saat itu128hanyalah kelompok tani Mitra Umega

yang mengajukan proposal hanyalahkelompok tani Mitra Umega saja sehingga tidak ada penyeleksian dari tim tekhnis;Menimbang, menurut keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendirimenyatakan bahwa Husman berdomisili di Kota Batam Riau, namun sering pulang ke TanjungBonai dan menginap di rumah Terdakwa;Menimbang bahwa terdakwa juga menandatangani Surat Keterangan Domisili Nomor :470/184/SKD/TB/2011 tanggal 19 Oktober 2011 An.