Ditemukan 1413 data
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
11 — 13
gobla al dukhul, d). memberikanbiaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padaHal. 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.BIkpelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya (hakex oficio
11 — 8
melunasi maharyang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gobla al dukhul, d).memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapaiumur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya(hak ex oficio
13 — 7
ratarata Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) perhari, namun oleh karena Penggugat Rekonpensihanya menuntut sejumlah Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) perbulansampai anak dewasa atau mandiri, maka majelis hakim hanya berwenangmengabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat olehkarena kebutuhan hidup dan pendidikan bagi seorang anak semkian besarakan semakin mahal pula sesuai dengan bertambahnya usia anak tersebut,maka secara ex oficio
Terbanding/Tergugat I : DADANG SUPRIATNA , S.Pd., M.Si
Terbanding/Tergugat II : ADE SUWANDI, S.Pd. Qq. RENDI RUSYENDI, S.Pd.
Terbanding/Tergugat III : E. ROHENDI, S. Ag. Qq. NIA ROSMIATI, S.Pdi
Terbanding/Tergugat IV : YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN
Terbanding/Tergugat V : CHODIJAH
Terbanding/Tergugat VI : CAMAT KECAMATAN CICALENGKA
123 — 31
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)Bahwa, Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyatakan : KETUAYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)(Ex Oficio) Kabupaten Bandung, beralamat di JI.
53 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 541 K/TUN/2015Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberperkara;Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akandigunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara,ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahanyang menjadi pokok sengketa karena
24 — 5
untuk mutah ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 15 tahun, dan kemampuanTergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 1.376.845,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, ditambah denganhasil sewa dari satu mobil Toyota Avanza dan Truck yang tidak jelasbesarannya, tergantung dari laku atau tidak persewaan kedua kendaraantersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipersidangan, sangat jelas hubungan hukum= antara PemohonBanding/dahulu Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat,karena Walikota secara ex Officio melekat jabatan sebagai KetuaPembina Gerakan Pramuka Kota Palembang, sehingga Surat keputusan(dalam hal ini objek sengketa) merupakan Surat keputusan yang diterbitkan karena adanya sesuatu kekuasaan Tergugat yang telahmenimbulkan akibat hukum bagi pribadi (warga) atau dalam hal iniPemohon Banding/Tergugat sendiri;Bahwa apa yang di maksud dengan ex oficio
15 — 7
anak dewasa atau mandiridengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum huruf cperihal perintah kepada Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundangnomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang no 3Tahun 2006 dan Undangundang No 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio
37 — 5
tinggal bersama Tergugat, maka kepada Tergugatdihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut dengan baikbaik kepadaPenggugat dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut, dankepada Penggugat diminta untuk tidak mempersulit atau menghalang halangiTergugat untuk bisa bertemu dan mengajak jalanjalan kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim secara ex oficio
13 — 2
untukTermohon sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan keadilan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuanpasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Al BagarahHalaman 22 dari 32 : Putusan nomor: 11/Pdt.G/2016/PA.Bjnayat 241 yang berbunyi : Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah suaminyamemberikan mutah yang makruf, sebagai suatu kewajibanbagi orang yang bertaqwa ;Majelis Hakim secara ex oficio
25 — 20
benda, maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuahkenangkenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untukmenghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon,manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina danmenemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagimasa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim berpendapat memiliki kKewenangan secara ex oficio
12 — 5
bulan, dengan demikian tuntutanPenggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkanharta bersama diserahkan kepemilikannya kepada anakanak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini dicabut oleh PenggugatRekonvensi sehingga tidak dipertimbangkan lagi:Halaman 35 dari 34 Putusan No. 0043/Pdt.G/2015/PA RhMenimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mutah, namunmajelis hakim karena jabatannya secara ex oficio
59 — 58
tersebut harus disesuaikan dengankemampuan dan kepatutan Tergugat seperti dimaksud oleh Pasal 80 point (4) dan Pasal160 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, berdasarkan kepada kemampuan, kelayakan dan kepatutan makaTergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak menuntut mutah terhadapTergugat, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio
17 — 1
Namun meskipun demikian dalam hal ini Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex oficio dapat mempertimbangkan bahwa patutditetapkan hak mutah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,(duajuta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) dari Tergugat Rekonvensi serta dihukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yangberkenaan dengan barangbarang hantaran
88 — 54
UndangUndanglalu lintas, tetapi keputusan bahwa tempat ini dipasang ramburambu ituadalah keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Ahli ilustrasikan pada sebuah restoran di depan restoran dipasangrambu larangan berhenti hurus S, keputusan memasang rambu tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bukan rambunya ;Bahwa keputusan TUN atas permohonan kemudian ada pihak ke3 yang tidakdituju tetapi memiliki kepentingan itu Individual, sekarang keputusan TUNbukan atas permohonan tapi keputusan TUN ex oficio
peradilan karena adapihak ke 3 yang berkepentingan yang kongkrit yang dirugikan, karenaKeputusan TUN yang terikat umum semua keputusan TUN itu bersifat ergaomes, kongkrit disini keputusan bukan atas permohonan tetapi ex oficiomisalnya keputusan TUN atas permohonan ditujukan kepada ahli makasemuanya terikat atas KTUN tersebut karena bersifat erga omes ;Bahwa obyek sengketa ini mempunyai sifat umum karena sesuai dengan sifatsetiap keputusan TUN yang erga omes, konkritnya disini keputusan TUN iniEX OFICIO
16 — 2
dikabulkannyapermohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidangPengadilan Agama, berarti tuntutan hakhak Pemohon sebagai suamitelah dikabulkan, dengan demikian maka dipanding adil apabila pada saatyang sama Pemohon dihukum pula untuk memenuhi kewajibannyaberupa nafkahnafkah yang menjadi hak Termohon sebagai isteri, olehkarena terjadinya perceraian dalam perkara a quo atas kehendakPemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampai pada diktumamar putusan, majelis hakim secara ex oficio
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikianpertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikandasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini,karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak
16 — 2
Termohon agar Pemohon dihukum untuk menyerahkanrumah di XXXX Sidoarjo untuk anak, yang diajukan Termohon secara lisan pada tahapkesimpulan, dan kuasa hukum Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, olehkarenanya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) HIR maka gugatan Termohon tersebut tidak dapatdipertimbangkan karena gugatan balik (rekonpensi) harus diajukan bersamasama denganjawaban ; 22 22222 2222 enone nnn nnn nnn nnn nnn n= Menimbang bahwa permohonan Pemohon di kabulkan, maka secara exs oficio
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Basri Adly Banjar, sebagai KepalaBappeda, karena itu secara ex oficio (Cf. UU No. 33 Tahun 2004,memangku Jabatan Sekretaris Tim Anggaran Pemkab.
Zeth Rahayaan, sebagai KepalaBagian Keuangan Setda Malra, dan karena itu secara ex oficio (UU No.33 Tahun 2004, memangku jabatan PPKD, yang menandatanganiDPASKPD No. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April 2007), telahmemberikan keterangan dalam persidangan (Vide halaman 75 76,putusan Pengadilan Negeri Tual), yang antara lain, sebagai berikut : Bahwa Biaya Umum untuk perencanaan biasanya dilaksanakanoleh pihak ketiga, sesuai Keppres Tahun 2005 ;= Bahwa mekanisme pencairan dana melibatkan PPTK ;= Bahwa
Basri Adly Banjar, yang nota beneadalah Kepala Bappeda Matra, karena itu secara ex oficio adalahSekretaris Tim Anggaran Pemkab. Malra, yang sudah tentu sangatpaham tentang APBD Malra, dalam persidangan dengan tegasmenjelaskan bahwa TPA DAK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DAK,sedang pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan (Vide,halaman 75 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa keterangan saksi a de charge Drs.