Bahwa Judex Factie telah salah menilai pembuktian dan salahmenerapkan hukum karena Korban Umi Insiyah meninggal akibat sakit tgl25 Juni 2018 dan bukan kecelakaan sesuai dengan surat keterangankematian dari bidan Fatmawati (SIPB) No503.446/0032/SIPB.4366.6.3/2018, dan dibenarkan oleh keterangan parasaksi yaitu Miftakul Effendi, Lutfi Effendi dan Djie Selly Imanuel maupunketerangan Terdakwa sendiri.7.

Foto Kopi surat keterangan kelahiran Nomor: SIPB 582/2004 tanggal 11 Mel2009, bermeterai cukup sesuai asli diberi tanda bukti P.5.6.

Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, N.I.K :34.7108.210858.0002, atas nama SUJUDI REKSO PUTRANTO,SH, tertanggal 12 Mei 2008, (bukti PI) ;2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No.303/18/XII/1988, tertanggal 10Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Depok, Kabupaten Sleman, diberi tanda (bukti P.2) ;3 Foto copy Surat Keterangan Lahir No.490609, atas nama DAVARIZKY RAMADHAN PUTRO, oleh Bidan Ny.Hj.ENDANGPURWATI, AMKeb SIPB

kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atauBatubara dan Mineral ikutannya, sedangkan yang dimaksud izindalam Pasal 158 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 tentangPerubahan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin sebagaimanadiuraikan dalam Pasal 35 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terdiri dariIUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian,IPR, SIPB

usahapenambangan tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak ada izin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, olehkarena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alatalat danCaracara sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatasuntuk memperoleh butiran emas sehingga hal tersebut termasukke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Terdakwa tidakmempunyai izin untuk melakukan penambangan dari instansiyang berwenang baik berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutanOperasi Kontrak / Perjanjian, IPR, SIPB

Pasal 129 ayat (1) SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonanyang diajukan oleh: a. BUMD/Badan Usaha milik desa; b. Badan Usahaswasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; c.

Koperasi; ataud. perusahaan perseorangan.Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3)Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, IUP, IPR, IUPK, SIPB, IUJP diberikan olehPemerintah Pusat (Menteri).Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang

Pasal 86A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, Izin yang dapat dimiliki oleh BadanUsaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan dan orang perseoranganadalah IUP, IPR atau SIPB.

SIPB;f. izin penugasan;Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2021/PN Btmg. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. 1UJP; dani.

Berusaha adalah legalitas yang diberikankepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ataukegiatannya;Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnyadisebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnyadisebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Menimbang, bahwa Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnyadisebut SIPB

OOO perorang setiapmelaksanakan kegiatan pengambilan batu jenis Padas tersebut .Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BIgBahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan batu jenis Padasdari pinggiran danau Toba yang berada di Toba Holbung,Desa Siregar AekNa las kec Uluan kab Toba,tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP),IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun

Balige,Kab.Toba atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanmenampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa benar TERDAKWA : DONAL SUGIANTO BUTARBUTARbersama

OOO perorang setiapmelaksanakan kegiatan pengambilan batu jenis Padas tersebut .Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan batu jenis Padasdari pinggiran danau Toba yang berada di Toba Holobung,Desa Siregar AekNa las kec Uluan kab Toba,tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP),IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UUNo. 4 Tahun 2009 tentang

dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Big2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.Berdasarkan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atasUU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenjelaskan Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dariPemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

tanggal 03 September 2007 di Majene , Sulawesi Barat , Pemohontelah menikah dengan seorang lakilaki bernama HASAN, sesuai denganKutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Banggae, Kabupaten / Kota Majene , Sulawesi Barat Nomor :396 /26/1X/ 2007 ;e Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon telahdikaruniai 1 (datu) orang anak bernama REVAND HANI ALJABBAR , jenis kelamin : lakilaki , lahir di Balikpapan pada tanggal 05Maret 2008 sesuai dengan Surat Kelahiran SIPB

KontraklPerjanjian;ef SIPB;g. izin penugasan;h. Izin Pengangkutan dan Penjualan;I. IUJP; danj. IUP untuk Penjualan.

SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), f). izinpenugasan, g). Izin Pengangkutan dan Penjualan, h). IUJP (lzin Usaha JasaPertambangan), dan i).

dalam rangka pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan/atau pemurian atau pengembangan dan/ataupemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 03 tahun 2020tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin terdiri atas :IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB

Nomor 03 tahun2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud denganIzin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan UsahaPertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas;Bahwa Pasal 1 ayat (13a) Undang Undang Nomor 03 tahun 2020tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud denganSurat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB

SIPB;f. Izin penugasan;Izin pengangkutan dan penjualan;= &Izin usaha jasa pertambangan; dani.

(bukti P9) .10.Keterangan Lahir SIPB Nomor : 449.2/004/SIPB/2012, tanggal 12Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh penolongpersalinan Bidan Widayati, Amd Keb, yang menerangkan bahwa dirumah bidan dengan alamat di Bratan 007/006 Pajang, Laweyan,Surakarta, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 23.35 WIB.telah lahir seorang bayi lakilaki, dari orang tua : nama ibu : Ny. NurWidayati, nama ayah : Tn. Ratno.

Fotokopi Surat keterangan Kelahiran Nomor SIPB No. 2522/II/VBPM/V/2014tertanggal 12 Januari 2014 yang selanjutnya diberi tanda P 7 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi 1.

yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat sebagai berikut: 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 16030522504880002 atas nama SUPENO diberi tandaP1;2 Fotocopy Surat Kutipan AKta Nikah Nomor 202/43/IV/2010 tanggal 4 April 2010, antara SUPENO dengan RIANTI P2;3 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: SIP/800/07/SIPB

Menyatakan terdakwa AGUS Anak SIDIK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap orang yangmelakukan penambangan tanpa Izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutandan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin UsahaPertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah

sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktianunsur berikutnya;Ad.2 Melakukan Penambangan Tanpa Izin;Menimbang, bahwa Penambangan Tanpa Izin dimaksud mengacu padaPasal 35 UU Minerba sehingga mencakup beberapa perizinan dari PemerintahPusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi meliputi Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

Kemudianpada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas: IUP, IUPK, IUPKsebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izinpengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU Minerba menyatakan Mineraladalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dankimia tertentu Serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentukbatuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:a. nomor induk berusaha;b. sertifikat standar; dan/atauc. izin.Izin terdiri atas:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;izin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; danIUP untuk Penjualan.Yang dimaksud dengan "izin penugasan adalah izin dalam rangka~RQ9TP TO TDpengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenaganukliran.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikankewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah DaerahProvinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepadaPemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi,akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan,antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Izin UsahaPertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izinHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lgsuntuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangankhusus;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB

SURATI binti SAHURI nomor3327080212090002 yang dikeluarkan oleh KantorDISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang tanggal 12 Desember2009 (Bukti P.7) 38.Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxx yangdikeluarkan Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalangtanggal 11 Juni 2008 (Bukti P.8); 9.Surat Pernyataan Hamil/Kelahiran dari Bidan TATIKARISTIO SARI dengan nomor SIPB. 56/518/11.17/1K/05Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang (Bukti P.9),~~~~~Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,Pemohon

SARI SUSILAWATINomor : 3327085002940081 yang dikeluarkan oleh KantorDISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang tanggal 22 Maret 2011(Bukti P.10) ; 11.Hasil Pemeriksaan Kehamilan dari Bidan MEI HERFANI,Amd.Keb. dengan Nomor : 503.SIPB/1462/V1I/2011Kelurahan Paduraksa Rt.04 Rw.VI. Kecamatan PemalangKabupaten Pemalang (Bukti P. 11); ~Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknyasebagai berlin 2 seesI.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 09/SIPB/VI/2020 yang diterbitkanoleh Bidan bernama Yasmanidar, SST., S.KM pada tanggal 27 Juni 2020 ,yang selanjutnya pada fotokop!

Asli Surat Pernyataan Hamil atas nama anak Pemohon yang dikeluarkanoleh Bidan Praktek Mandiri XXX No SIPB. tanggal 822017, bermateraicukup dan telah dinazzegel, lalu diberi tanda P.8;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkaraini sebagai bagian yang tidak terpishkan dari penetapan ini; TENTANGHUKUMNYAMenimbang

meliputipenyelidikan umum, ~ ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki jinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB

);Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri;Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin;Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat

Izin.Pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas : IUP, IUPK, IUPKsebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izinpengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN BekMenimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti dan diakui olehTerdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emastersebut tidak ada izin sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3

Foto copy Surat Keterngan Kelahiran SIPB : No.01/KANDEP/SIB/YKM/2000 tanggal 3 M e i 2012 yang dikeluarkan oleh BidanDarmasanti, Tidak ada yang aslinya, yang diberi tanda P5Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 5402/2000/24KANDEP/Sib/YKM/92 yang dikeluarkan oleh Bidan Zulvayati, Tidak ada yangaslinya, yang diberi tanda P6 ;Menimbang, bahwa semua bukti suratsurat tersebut telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kecualiP5, P6 tidak ada aslinya di persidangan sehingga