No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi dan Komisaris, sedangkan berdasarkan faktapersidangan dan bukti bukti tersebut tidak ada yangmenyebutkan kesamaan tentang Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), Direksi dan Komisaris dari PT. NEWRATNA MOTOR dan PT. NASMOCO ;Bahwa berdasarkan Bukti P15 pada halaman 42 tentangpertimbangan aspek keadilan korban dankemasyarakatan disebutkan bahwa terdakwa (TergugatIl) dianggap melakukan perbuatan penipuan terhadapPT.

Murui JayaPerdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk / Tergugat untukmengakuisisi sebanyak 63.250 saham perseroan dengan nilai Rp.6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima juta rupiah ) yangharus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta PT.

Murui JayaPerdana nomor 104 tertanggal 13 Januari 2012 yang sudah mendapatpengesahaan sangat mengejutkan / mengherankan, karena Para Penggugattidak pernah mengetahui / tidak pernah melakukan RUPS untuk membuatakta 104 tersebut (bukti P8);A. Bahwa dalam Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 104 ( bukti P 8)yang disebut sebagai perubahan atas Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 3tertanggal O02 Februari 2011 (bukti P5), tercatat sebagai Pengurus danPemegang Saham adalah sebagai berikut:a.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 104,oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta nomor 104secara ilegal yang merugikan para Penggugat;8. Bahwa oleh karena Tergugat II dan III telah membuat akta PT.

Wwonan10121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041Memorandum of understanding (sesuai dengan aslinya bukti T3)Surat persetujuan Komisaris( sesuai dengan aslinya bukti T4)Surat undangan perihal kelanjutan PT.Marrin patama jaya(sesuai dengan aslinya buktiT5)Surat no : 111/MM/IX/08( copy dari copy bukti T6).Surat pemberitahuan dan permohonan(copy dari copy bukti T7)Surat pemberitahuan dan permohonan(sesuai dengan aslinya bukti T8)Surat permohonan dan teguran kedua( copy dari copy bukti T9)Undangan RUPS

PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T10)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(sesuai dengan aslinya bukti bukti T11)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T12)Surat no :112/MM/IX/08( sesuai dengan aslinya bukti T13)Surat keterangan(sesuai dengn aslinya bukti T14)Surat undangan BII(copy dari copy bukti T15)Surat undangan pertemuan II BII(copy dari copy buti T16)Surat Peringaan I BII(sesuai dengan aslinya Bukti T17)Surat peringatan II BII(sesuai dengan aslinya bukti T18)Somasi

sepie Bahwa karena restoran semakin sepi maka pada bulan desember 2009 restoran ditutupoleh Penggugat, dihadiri Tergugat, Notaris Purnawaty,SH dihadapan seluruh karyawanrestoran telah menapatkan pesangon.e Bahwa kemudian Tergugat membuka restoran lain ditempat lain.Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini ialah bahwaPenggugat mengganggap Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai direkturdengan baik serta tidak membuat laporan keuangan dan tidak menyelenggarakan RUPS

kemudian dilanjutkan dengan teguran dari Penggugat kepada Tergugat (buktiP4) dalam suatnya tertanggal 2 desember 2009 perihal laporan keuangan PT.Marrin PratamaJaya yang isinya Penggugat meminta kepaada Tergugat mengirimkan laporan keuanganPT.Marrin Pratama Jaya penjelasan atas tidak beroperasinya perusahaan, penjelasan atasbarangbarang perlengkapan investaris perusahaan.Menimbang, bahwa surat teguran dari Penggugat tersebut , Tergugat telah menjawabnyadan mengajak dan mengundang Penggugat mengadakan RUPS

Rp.ADYSANINDO 125.000.0 125WIGUNASUKSES 1212 00CEMERLA 2011 Rp.ROBBYNG (RUPS 125.000.0 125WIJAYA1) 00WILLYRp.RICARD125.000.0 125O00WIJAYARp.LILIANA125.000.0 125DEWI00SANDSANDJAJ Rp.JAJA LENNA 1.375.000 1375WIDJA YPT.

JAJA NYSANDJAJA 000 WIDJAWIDJAJA JA(UTAMA)PT.Rp. 500 ADYSANIND ADY500.000.0 WIGUO WIGUNA0509 00 NASUKSES2011 Rp. 200CEMERL ROBBY200.000.0ANG WWAYA 00(AWAL)WILLY Rp. 150RICARDO 150.000.0WWAYA 00Rp. 150LILIANA150.000.0DEWI00 Halaman 11 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG 5 SANDSANDJAJA JAJA LEN1.000.000. 1000WIDJAJA WIDJA NY000JARp.LENNY 500.000.0 500PT. 00SANIND Rp.ADYO 125.000.0 1251212 WIGUNASUKSES 002011CEMERL Rp.ROBBYANG 125.000.0 125WIWAYA(RUPS 1) 00WILLY Rp.RICARDO 125.000.0 125WUWAYA 00Rp.LILIANA125.000.0

(RUPS 2)AUDRIS 125.000.0 125WIDJAJA 00 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut : BMW B 1778 LL; CARRY H 1816 RF; CRV H 7811 TY; VIAR H 5996 IW; VIAR H 2137 EQ;Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari : PT. Sanindo Sukses Cemerlang (jin Industri, Amdal);Halaman 12 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG4) Aset Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :POSISIN INVENTARIS NO. POLISI NAMA10.

AJASANIND WIDJAJA(UTAMO0509 A)SUKSES2011 Rp. 500 ADYCEMERL ADY500.000.0 WIGUANG WIGUNA00 NA(AWAL)Rp. 200ROBBY200.000.0WIWAYA Halaman 23 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG 00WILLY Rp. 150RICARDO 150.000.0WIJAYA 00Rp. 150LILIANA150.000.0DEWI00SANDSANDJAJ Rp.JAJA LENA 1.000.000. 1000WIDJA NYWIDJAJA 000JARp.LENNY 500.000.0 500PT. 00SANIND Rp.ADYO 125.000.0 1251212 WIGUNASUKSES 002011CEMERL Rp.ROBBYANG 125.000.0 125WIJAYA(RUPS 1) 00WILLY Rp.RICARDO 125.000.0 125WIJAYA 00Rp.LILIANA125.000.0 125DEWI00SANDSANDJAJ

(RUPS 2)A AUDRIS 125.000.0 125WIDJAJA 00 2.2.2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut : BMW B 1778 LL, CARRY H 1816 RF, CRV H7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;Halaman 24 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG2.2.3. Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT. SanindoSukses Cemerlang (jin Industri, Amdal);2.2.4. Aset Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :POSISINAMANo. INVENTARIS NO.

Prabutirta Jaya Lestari, danmelakukan pembagian dari hasil lelang tersebut kepada penggugatsecara proporsionalb. melakukan RUPS dan menetapkan Penggugat sebagaipemegang saham;c. memerintahkan BPK untuk melakukan audit investigasi pada PTPrabutirta Jaya Lestari;d. menetapkan PT Prabutirta Jaya Lestari sebagai PerusahaanDaerahBUKANLAH OBJEK SENGKETA KEPERDATAAN yang dapat dimohonkan,diperiksa, diadili maupun diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo,Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor

hukum, penyelenggara negara, danorang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atauc. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).Selain itu, Tergugat Il sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidak berwenanguntuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Berkaitandengan pelaksanaan RUPS dan pihak yang berwenang mengadakannyasecara hukum telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) UndangUndang40 Tahun 2007 (UU PT) tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau

PrabutirtaJaya LestariAdapun Para Tergugat sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidakberwenang untuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan/atau menetapkan Penggugat selakuPemegang Saham PT Prabutirta Jaya Lestari sebagaimana dimintakanoleh Penggugat.

Berkaitan dengan pelaksanaan RUPS dan pihak yangberwenang mengadakannya secara hukum telah diatur dalam Pasal 79ayat (1) dan (2) UndangUndang 40 Tahun 2007 (UU PT) tentangPerseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih

Menyatakan bahwa perubahan nama-nama pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPD-ST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/IIl/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta PerjanjianKerjasama Nomor: 13/DIR/PT.BPDST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPSNomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 3 tanggal 4Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah tercantum dengan jelas dalam Perubahan AktaPerjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIRIPT.BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor:120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006 yang pada Akta Berita AcaraRUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS nomor 03 tanggal4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PI BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Dan terakhir diajukan di muka RUPS parapemegang saham PT. Almicos Pratama tanggal 20 November2009 No. 8 (Bukti P2). Namun Tergugat tetap tidakmenggubrisnya.

Dalam RUPS Tergugat II tanggal 20November 2009, para pemegang saham menyetujui ditingkatkandari 210 (dua ratus sepuluh) saham menjadi 630 (enam ratus tigapuluh) saham. Semula Tergugat memiliki 360 (tiga ratus enampuluh) saham. Di dalam RUPS ini, Penggugat telah mengajukanprotes dan dicatat oleh Notaris bahwa saham milik Tergugat bukan 360 (tiga ratus enam puluh) saham, akan tetapi Tergugat Hal. 4 dari 21 hal.

Bahwa dengan selesainya RUPS tanggal 20 November 2009,dapat disimpulkan sebagai berikut:e Jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat II seluruhnyaadalah 630 (enam ratus tiga puluh) lembar saham yang sudahdisetor penuh;e 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari 630 (enam ratustiga puluh) saham di atas, adalah menjadi 204,75 (dua ratusempat koma tujuh puluh lima) saham merupakan titipan dariAlmarhum Bapak Ting Joe Tjie;e 90 (sembilan puluh) saham sudah diterima, Penggugat dari204,75 (dua ratus

Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas 360 (tiga ratus enam puluh)lembar saham atas nama Tergugat , yang berada dalam RUPS yangdibuat oleh Notaris Susanto Tjiptowidjojo, SH. No. 8 tanggal 20November 2009;b. Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas tanah milik Tergugat II yangterletak di Jalan Rungkut Industri III/33 Surabaya;c.

Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening:127.00.05253867 atas nama PT Langgeng Multi Jaya;Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013,Penggugat sebagai pemegang saham 35% dan Penggugat II sebagaipemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian dividen/keuntungan perusahaan;Bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikanperusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang sahamdalam RUPS

Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya BabKuorum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebin dari Y2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanperseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;Dalam pasal 86 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, RUPSakan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS

Dalam hal pemanggilan yang kedua kali inidicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kalitelah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum;Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalamRUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain.

Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapaimaka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinyajuga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorumyang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan mengenaikourum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinyabahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupeninjauan kembali);Selanjutnya dalam pasal 87 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007dinyatakan, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.

Nurmuda Cahaya.Karena berdasarkan Akta Nomor 16, tanggal 16 Mei 2009 juncto Pasal 105dan Pasal 106 UndangUndang Persero dengan lewat waktu RUPS dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diselenggarakan atau RUPS tidakdapat mengambil keputusan, maka penghentian/pengunduran diri menjadibatal. Dalam hal ini kapasitas mewakili PT. Nurmuda Cahaya berada padakewenangan Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra, selaku Direktur Utama PT.Nurmuda Cahaya;Dan dapat diperjelas lagi dalam fakta hukum PT.

Nurmuda Cahaya tidakpernah menyelenggarakan RUPS sehubungan pengunduran diri DirekturUtama, maka sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 98ayat (2) kewenangan mewakili PT. Nurmuda Cahaya di dalam dan di luarPengadilan kembali kepada Direktur Utama Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra;b. Persyaratan PT.

Nomor 223 K/Pdt/2014tanpa sepengetauan dan ataupun persetujuan tegas dan tertulis (RUPS)dari Keseluruhan Direksi PT. Nurmuda Cahaya;c. Sesuai dan berdasar bukti T.4, yaitu: surat keterangan Nomor 179/2011tertanggal 30 November 2011 yang dibuat oleh Ny. Rivasta CarmellaSoeoed, SH., Notaris di Tangerang, maka Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009 yang memuat tentang perubahananggaran dasar serta susunan pengurus PT.

Nurmuda Cahaya denganmengikat dan atau memberikan kuasa pada pihak ketiga tanopa adanyapersetujuan tegas dari organ perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, DewanDireksi) adalah tidak sah dan batal demi hukum sebab tidak sempurnaserta mengandung cacat ukum dalam pembuatannya;Bahwa dalam perkembangan selanjutnya diketahui Saebani Yusuf, SE., patutdi duga telah menyalahgunakan kewenangan serta bertindak menyimpangdari maksud dan tujuan pemberian kuasa (selaku Pit Direktur Utama) denganmelakukan Perbuatan

Nurmuda Cahaya danbukannya berdasarkan neraca laba rugi perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan.Sesuai Yurisprudensi tetap MARI Nomor 2743 K/Padt/1995 tanggal 18 Juni1996, telah diputuskan bahwa untuk menuntut pihak ketiga atas kerugianyang di derita suatu perseroan, haruslah dibuktikan terlebin dahulu denganadanya audit keuangan oleh akuntan publik dan yang disetujui juga olehorgan perseroan (RUPS);Hal.19 dari 22 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt/2014b.

Langgeng Bahagia ;
3. Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Langgeng Bahagia dengan agenda sebagai berikut :
Bentuk RUPS : RUPS-LB ;
Mata Acara :
- PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN meliputi :
a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 yaitu Penambahan/Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dalam rangka melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), Maka

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDHalaman 4 dari 62 Putusan Nomor 45/PID/2019/PT BTNuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalam rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA SULISTIANAWATI selakuDirektur di dalam perusahaan PT.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalarn rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA selaku Direktur di dalamperusahaan PT.

INTAN MEDINA DEWI selaku Komisaris memiliki saham sebanyak400 lembar senilai Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya PITER SITUMORANG berdasarkan RUPS LuarBiasa PT.

Ulu Bukit Suluban Pasal 11 Ayat 3 dan 4yang intinya untuk melakukan pinjaman, undangundang mewajibkankepada Direksi untuk memperoleh ijin terlebin dahulu dari para pemegangsaham melalui mekanisme RUPS. Maka ketika manajemen KabushikiKaisha Ulu Bukit Suluban yang kedudukannya hanyalah sebagai kantorpemasaran untuk wilayah Jepang kemudian mengatasnamakan PT.

Hutanghutang tersebut oleh RUPS PT. Ulu Bukit Sulubantanggal 18 Juli 2005 kemudian di"acknowlegde" (dipahami/diakui)sebagai hutanghutang PT. Ulu Bukit Suluban. RUPS tersebutdihadiri pula para pihak yang bersengketa sebagai pemegangsaham atau setidaknya terafiliasi dengan pemegang saham PT.Ulu Bukit Suluban. Hal ini membuktikan bahwa persoalan hutanghutang PT. Ulu Bukit Suluban adalah persoalan internal antaraPemegang saham dengan PT.

ULU BUKIT SULUBAN tanggal 18 Juli 2005di Patra Bali Hotel dimana salah satu isinya di halaman 3menyatakan adanya pembicaraan mengenai pengembalian hutangPT.ULU BUKIT SULUBAN ke Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dan ke Tergugat II/Pemohon Banding/PemohonKasasi dimana "disepakati bahwa pengembalian hutang tersebutmasih akan dibicarakan lagi dalam RUPS berikutnya.

Faktanya,Penggugat/Termohon' Banding/Termohon Kasasi melanggarkesepakatan tersebut dan tidak membahas lagi permasalahandimaksud dalam RUPS namun sebaliknya mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Denpasar.

Dengan demikian maka gugatanyang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasitanpa terlebin dahulu membicarakan lagi dan menyelesaikannyadalam RUPS; hal ini merupakan gugatan yang keliru atau setidaktidaknya gugatan yang prematur dan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Bandingkeduanya mengabaikan amanat UndangUndang No.1 Tahun1995 khususnya Pasal 88 dan Anggaran Dasar PT.

Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tanda tangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional, Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.AP sebagai Komisaris.;u. Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) Bumdes Kec. Martapura Timur yang dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang di tandatangani oleh Mawarli sebagai Direktur Operasional, Komisaris drs AMIR HASAN, M Si, dan di ketahui oleh PERPAM Kec.

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret2013 s/d 31 maret 2013.20.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH,M.AP sebagai Komisaris.21.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS )Bumdes Kec.

(sesuai pada RUPS BUMDesBarakat Bersama Kec. Martapura Timur Kab. Banjar tahun 2008 yangditandatangi oleh AHMAD FANSURI, SE).

menyetujuipengunaan dana BUMDes untuk simpan pinjam dituangkan dalamberita acara hasil RUPS, dan dilain waktu terdakwa bisa menunjukkankepada pihak pemeriksa.Bahwa RUPS tidak terdakwa lakukan setiap tahun karena terbenturwaktu saja.Bahwa dalam rapat (RUPS) tidak pernah melakukan perubahanAnggaran Dasar BUMDes, namun ada kesepakatan bahwa danaBUMDes di peruntukkan simpan pinjam saja namun kesepakatantersebut tidak dituangkan dalam hasil rapat atau tidak tertulis danselanjutnya tidak dituangkan dalam

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret 2013s/d 31 maret 2013.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

;Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.;Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

Saebani Yusuf sebanyak 75 saham;4.Bahwa atas kesepakatan bersama antara pihakpihak, kemudianTergugat harus mengalihkan sebagian dari sahamsahamnyayaitusebanyak 10.675 saham, kesepakatan tersebut dinyatakan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris RivastaCarmella Soeoed, SH, Notaris di Tangerang, dalam RUPS tersebut seluruhpemegang saham telah menyepakati

Salman Maryadi, SH sebanyak 175 saham;5.Bahwa dengan keputusan RUPS dan terjadinya pengalihan sahamtersebut, maka Susunan pemegang saham Perseroan menjadi:a. Nyonya Mimien memiliki sebanyak 1.632 saham;b. Nyonya Riana memiliki sebanyak 1.632 saham;c. Nyonya Angela Watie memiliki sebanyak 1.632 saham;d. Nyonya Dewi Savitri memiliki sebanyak 1.010 saham;e. Aditya Redaya memiliki sebanyak 1.009 saham;f. Muna Larasati memiliki sebanyak 1.009 saham;g. Elman Karomi memiliki sebanyak 1.009 saham;h.

Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telahdiselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Karena seharusnya atas surat permintaan Tergugat tertanggal 23Nopember 2012 tersebut, direksi segera melaksanakan pemanggilankepada para pemegang saham perseroan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS tersebut diterima, sebagaimana

Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetapdilaksanakan oleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktupemanggilan para pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB barudilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilankepada para pemegang saham tertanggal 12 Desember 2012, berartipemangggilan itu Baru dilaksanakan direksi setelah 19 hari sejak tanggalpermintaan penyelenggaran RUPS diajukan oleh Tergugat, tenggang waktupemanggilan tersebut telah tidak Sesuai dengan

Bahwa setelah Nyonya Hajjah Yulies meninggal dunia, dan sebagai realisasipelaksanaan Akta Wasiat No.03 tertanggal 9 April 2007, maka pada tanggal 16Mei 2009, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NurmudaCahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Notaris Rivasta Carmella Soeoed, SH, Notaris di Tangerang, dimanadalam RUPS tersebut disepakati bahwa Tergugat akan mengalinkan sahamnyadi PT.

Tentang Perseroan Terbatas , yang berbunyisebagai berikut :1 Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;2 Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang , yang berwenangmewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi , kecuali ditentukan laindalam anggaran dasar ;3 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalamUndangUndang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS

;4 Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atau anggaran dasarPerseroan ;Hal ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI.

Utrwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau DewanKomisaris(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan5.

Bahwa ternyata sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalPemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 atau sampai dengantanggal 15 April 2019, Dewan Komisaris tidak menyelenggarakanRUPS, padahal Penyelenggaraan RUPS tersebut merupakan suatukeharusan dan Perintah Undangundang;6.

Pasal 9 ayat (3)Anggaran Dasar yang dikutip sebagai berikut:Pasal 79 ayat (5) UU PT:(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dam tanggal RUPSdiadakan.11.Bahwa oleh karenanya Pemanggilan RUPSLB PT.

Utr21.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2019diselenggarakan dengan terlebin dahulu) melakukan PanggilanRUPSLB dengan Undangan tertulis kepada seluruh PemegangSaham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk kepadaPenggugat, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU PTyang dikutip sebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

BCMGTANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H.tertanggal 12 Oktober 2009 (Anggaran Dasar) yang dikutip sebagaiberikut:Pasal 76 UU PT:(4) Jika dalam RUPS hadir dan/diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPSdengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapundengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3)Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk;
3. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut:
   1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat

Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi bank dan ;Halaman 9 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN .Bdg8) Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.Pada Pasal 10, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TimLikuidasiberwenang :1) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihanpiutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh RUPS

YOHANES ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Terdakwa atasproses yang dilakukan Tim Likuidasi ;Halaman 20 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgBahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS ;Bahwa Proses Pembubaran BPR Mutiara Artha Pratama danPengambilalihan BPR Mutiara Artha Pratama sudah tertuang dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisioner LPS sebagai RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Mengambil alin dan menjalankan segala hak dan wewenangpemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan Kewajiban bank ;3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

adalah keputusan tertinggi suatu PT ; Bahwa untuk PT yang bergerak dibidang keuangan, pada saat ijinusanya dicabut, maka RUPS menjadi beku dan kewenangan beralihkepada Lembaga yang berwenang untuk itu ; Ahli berpendapat bahwa peralihan kewenangan kepada LPS harusmelalui RUPS ; Bahwa apabila tidak dilakukan RUPS berdasarkan Pasal 6 UUPTdianggap batal demi Hukum ; Bahwa Proses Likuidasi merupakan suatu proses penyelesaianBadan Hukum Perdata yang bergerak dibidang Perbankan ; Bahwa apabila ada sengketa

Mengambil aset dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegangsaham, termasuk Hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank ;3. Menyelesaikan dan membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4.

Atas setoranberupa aset dimaksud, selanjutnya harus dilakukan balik namanya dari semulaatas nama pemegang saham menjadi ke atas nama Perseroan Terbatas (PT).Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk asset dapat dilakukan padawaktu pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau jika dilakukan setelah pendirianPerseroan Terbatas (PT), berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Perseroan Terbatas(PT), penambahan modal harus melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca

Gavrila Abadi (vide bukti P3) telah diangkat sebagai Direksiadalah Tergugat dan sebagai Komisaris adalah Penggugat I, makapertanggungjawaban direksi dan komisaris kepada pemilik saham dilakukanmelalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa Direksibertugas membuat laporan tahunan perseroan, dan kemudian disampaikankepada komisaris untuk ditelaan dan setelah itu baru disampaikan kepadaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tenggang waktu penyampaianlaporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1)UUPT. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan harus memuat:1.

Gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dantunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang barulampau;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukanbukti surat dari Para Penggugat sehubungan tentang hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berisi laporan tahunan sebagai bentukpertanggungjawaban perseroan yang pada umumnya dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham.

Oleh karena tidak ditemukan buktilaporan tahunan dan/atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), menyebabkan ketidakpastian perhitungan apakah PT. Gavrila Abadimendapatkan laba atau justru sebaliknya mengalami kerugian dari pengelolaantambak udang tersebut.

Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar Sumenep Nomor : 1.040/06.A/435.505/2012 Tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Berdasarkan Keputusan RUPS Tahun 2012, tanggal 26 Januari 201283. Kwitansi Pembayaran Deviden Kepada PT. MAHASA MADURA INVESTAMA sebesar 33,2 % Rp. 388.756.820,31 dari Bendahara PT. Wira Usaha Sumekar atas nama EKO S. MADANI kepada Penerima PT.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wira Usaha Sumekar Nomor : 1.010/03/BA.RUPS-LB/435.505/2013 tanggal 4 Januari 2013113. 1 (satu) buah folder transparan warna orange yang berisi :114. 1 (satu) buah Salinan Akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 14 Agustus 2008 dari Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SJAIFURACHMAN, SH., MH115. 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Wira Usaha Sumekar No. 36 tanggal 07 Desember 2016 dari Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MOHAMMAD, SH., M.Kn126. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wira Usaha Sumekar No. 1.010/02/BA.RUPS-LB/435.505/2016 tanggal 07 Oktober 2016127. 1 (satu) buah map warna pink yang berisi :128. RUPS tahun 2016129. Berita Acara RUPS PT. Wira Usaha Sumekar130. Surat Pernyataan Nomor : 1.030/50/435.505/2012 bulan April 2012131.

Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar tanggal 31 Agustus 2016134. Permohonan Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta135. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Kepatuhan Terhadap Per-UU Dalam Rangka Kerangka Pemeriksaan LKPD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2015136. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor :1.010/02/BA.RUPS-LB/435.505/2016 bulan Agustus 2016137. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

pembahasan tentang rencana kerja dan rencana pendapatan dan belanja perusahaan (RKAP) tahun Anggaran 2012 No.1.040/01/RUPS/435.505/2015 dan copy salinan akta notaris dan PPAT DR, SJAIFURRACHMAN, SH.

RUPS tahun 2016129. Berita Acara RUPS PT. Wira Usaha Sumekar130. Surat Pernyataan Nomor : 1.030/50/435.505/2012 bulan April 2012131. Notulen Hasil Rapat tanggal 3 Mei 2012132. 1 (satu) buah folder transparan warna merah yang berisi :133. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar tanggal 31Agustus 2016Hal. 12 dari 276 hal. Putusan No. 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby134. Permohonan Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan PT WUS diJakarta135.

Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor:1.010/02/BA.RUPSLB/435.505/2016 bulan Agustus 2016137. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor:1.040/02/BA.RUPSLB/435.505/2016 tanggal 31 Agustus 2016138. Laporan Posisi Keuangan PT.

Rp. 388.756.820,31 = Rp. 129.067.300 dandalam RUPS yang saksi hadiri tidak pernah membahas pembayaran devidentersebut.Bahwa jadi waktu itu Sdr.

MM., bersamasama tanpapersetujuan dari pemegang saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), tetapi hanya persetujuan dari Drs. H.

MM., bersamasama tanpa persetujuan dari pemegang saham maupun RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya persetujuan dari Drs.