Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Fahmi Ammar Azhari dariOinan Penolong Persalinan Nomor 026/367/SIPB/V/2016 tanggal 19052016 (bukti yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai denganaslinya, bertanda bukti P.2);3.

Fotokopi Keterangan Kelahiran anak yang bernama Fahrian JuniorSulistiyanto dengan nomor 503/302/SIPB/III.10/Dinkes yang dikeluarkan olehBidan Indah Yulita Sari, AM Keb pada 01 Juli 2011 (Bukti P.6).Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon jugamengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut:1.

IPR;SIPB;izin penugasan;Ccd. KontraklPerjanjian;ef+ Izin Pengangkutan dan Penjualan;i. IUJP; danj.

SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), f). izin penugasan, g). IzinHalaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN BbuPengangkutan dan Penjualan, h).

Nomor 0157/030/Il/ 2017, tanggal 14Maret 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanBalikpapan Tengah, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,dan telah dinazegelen (bukti P1);Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471042303170004 tanggal 23Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai dengan aslinya,bermeterai Rp 6.000, dan telah dinazegelen (bukti P2);Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Balgis Zahra RatifahMuhardi Nomor 026/367/SipB

SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IJUJP; dani. JUP untuk Penjualan. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian PerizinanBerusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuanperundangundangan. Berdasarkan UndangUndang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 1, yang dimaksud dengan :a.

SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dani.

sebuah badan usaha yang telah memiliki Izin UsahaPertambangan (IUP) yang melakukan kegiatan penambangan diluar wilayahIzin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan, sepemahaman sayabahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 UndangUndang RI Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa Wilayah IzinUsaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yangdiberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB

Unsur Tanpa Izin dapat diartikan tidak memiliki izin usaha pertambangantelah terpenuhi Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa memiliki isin atau pun dokumenpertambangan yang menjadi dasar terdakwa untuk melakukan penambanganyang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupa :a) IUP;b) IUPK;c) UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perj anjian;d) IPR;e) SIPB;f) izin penugasan;g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;h) IUJP; dani) TUP untuk Penjualan.Berdasarkan Keterangan saksi,

dilegalisasi, setelah ditelitidan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian olehKetua Majelis ditandai dengan P.3 ;Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor tanggal 29Agustus 20013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBanyumanik, Kota Semarang, diberi tanda P.4 ; Surat Penolakan pernikahan, Nomor : tanggal 29 Agustus 2013, yang diterbitkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, diberi tandaSurat Keterangan sipb

MULYANINGSIH BINTI MUSLIH (ALM),adalah IUP Operasi Produksi, IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 35UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat; Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas ESDM kegiatan penambangan yangberlokasi di Dsn Ngancar Rt.03 Rw.04 Ds.

Kenteng Kec Toroh Kab Grobogan dengankoordinat S 7 944,48 E 110 5821,68 tidak memiliki IUP, IPR atau SIPB; Bahwa dengan tidak memiliki IUP Operasi Produksi maka Sdri.

Kenteng Kec Toroh Kab Grobogan dengankoordinat S 7 944,48 E 110 5821,68 tidak memiliki IUP, IPR atau SIPB;Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN PwdMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo pasal 35 UndangUndangRepublik

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum mau pun tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukumyang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya dalam hal iniadalah subjek hukum perorangan atau pun korporasi yang kepada merekadapat diberikan IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin Penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan sebagaimana diatur dalam UndangUndang

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu:Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN Ktg(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusahadari pemerintah pusat;(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanmelalui pemberian: a) Nomor induk berusaha; b) Sertifikat standar;dan/atau; c) Izin.(3) Izin sebagaimana dimaksud pada yat (2) huruf c terdiri atas: a) IUP; b)IUPK; c) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; d) IPR; e)SIPB

., Nomor iin Praktik Bidan:449.1/086/SIPB/16/2019.4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebuttidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.5. Bahwa anak pemohon berstatus anak kandung Pemohon, dantelah akil baliq serta sudah siap untuk membina sebuah rumah tangga.6.

Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor PMB/074/VII/2021Tanggal 18 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh BidanHARTININGSIH, S.ST., Nomor iin Praktik Bidan:449.1/086/SIPB/16/2019, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel)serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandaidengan (bukti P10).Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2021/PA.Mkd11.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agusri Lewan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

Bolaang Mongondow Sulawesi Utara atau setidaktidaknya di Suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenanguntuk mengadili, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualanmineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c danhuruf g, pasal 104, atau pasal 105, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa AGUSRI

Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan g, Pasal 104 atau Pasal 105;3. yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104 atau Pasal 105;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satuelemen unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020tentang

terbentuk secara alamiah dari sisatumbuhtumbuhan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin usahapertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan IUPK adalah Izin UsahaPertambangan Khusus yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus, yang dimaksud dengan IPR atau IzinPertambangan Rakyat, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangandalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah daninvestasiterbatas, selanjutnya yang dimaksud dengan SIPB

Menyatakan terdakwa Agusri Lewan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanPengolahan dan atau Pemurnian Penjualan Mineral yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalamdakwaan tunggal penuntut Umum;2.

Bukti Surat:1.Fotokopi KTP NIK : 086782.01640 tanggal 06 Maret 2004 atas namaPemohon, yang dikeluarkan oleh Camat Karanganyar, KabupatenPekalongan, kemudian diberi tanda (P. 1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKaranganyar, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 368/78/IX/2011 tanggal 13September 2011, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tandaSurat Keterangan dari Bidan Praktek Janatun SIPB 970/SIP.B/11/

IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;IPR;SIPB;izin penugasan;7229 5Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dan;i.

IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;izin penugasan;7229 5Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dani. IUP untuk Penjualan.7 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Desa Beringin, Kec.Ngapa, Kab. Kolaka Utara, saksi La Ode Muh.

berusaha sebagaimana diatur didalamPasal 35 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambanganpasir Sungai yang merupakan bagian dari suatu usaha pertambangan tanpamemiliki nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin untuk pelakukanusaha pertambangan batuan baik itu IUP, IPR maupun SIPB

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 503/210/SIPB/VII.07/DINKES,tanggal 19 November 2011 atas nama Intan Nur Aini yang dikeluarkan olehBidan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P6);. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371021707090018, tanggal 18 Juli 2012atas nama kepala keluarga Ismed (Pemohon I), yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutars Bin Madrais, nomor474.13/359/Knl/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gegunung, (P4);Fotokopi Akta Cerai atas nama Sutrisno nomor 1039/AC/2010/PASbrtanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber,(PS);Fotokopi Surat Ketrangan Kelahiran atas nama Dianita Angelica Melodinomor 551.41/132/SIPB/XII/404.3.2/2011 tanggal 13 Maret 2013 yangdikeluarkan oleh Bidan Desy, (P6);Menimbang, bahwa disamping suratsurat tersebut Para Pemohonmengajukan saksis

(SIPB:445.9/1456/148/Dinkes/Bidan), tanggal 1 Januari 2013, a.n. Xxxxxx,telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.3. ;Photo copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Sumedang Selatan, Nomor:XXXXXxX, tanggal 29 Nopember 2018, a.n. Dedi dan Nani Mulyani, telahdinazelen dengan dibubuhi meterai pos cukup, dan telah dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.4.

Penetapan Nomor: 0029/Pdt.P/2019/PA.Tsm.b.C.d.1.Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxx tanggal 07 Februari 2019 yangdikaluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CihaurbeutiKota/Kabupaten Ciamis, diberi tanda alat bukti (P2);Fotocopy ljazah nomor : MI. xxxxx tanggal 21 Juli 2014 yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia KabupatenTasikmalaya, diberi tanda alat bukti (P3);Surat Keterangan nomor SIPB : 503. xxxxx tanggal 06 Februari 2019yang dikeluarkan oleh Bidan yang memeriksa yaitu Syalwa

perkara ini tanpa hadirnya Tergugat verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka telahterbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sebagai mana yang telah terbukti dipersidangan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga sejalandengan pendapat ulama figh dalam Kitab : Bughyatul Mustarsyidin halaman231, yang berbunyi:aiuall s979 aif ets Wb dleoll SII ys gor sipb

Setelah lebaran Termohon minta dijemput tetapi Pemohon tidak maumenjemput (karena orangtua Termohon tidak ikhlas kalau anaknya tidakdiantar dan dijemput);VsMasalah kuliah sudah sering dibahas dan sampai Termohon mendatangkankakak kandung Termohon datang ke Boyolali untuk member pandangan padaPemohon tentang menurut ilmu tetapi Pemohon tidak mau mendukungtentang niat kuliah Termohon, (jadi tidak benar apa yang dikatakan Pemohonkalau tidak ada pembicaraan tentang kuliah), karena Pemohon tau tanpa D.3,SIPB

SIPB No. 295/424.052/2011 dengan Alamat Desa SemareKraton, Pasuruan, tertanggal 12 07 2006 diberi tanda P5Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut di atas, Pemohon telahmengajukan 2 (dua) orang saksi, masingmasing telah disumpah dan menerangkan padapokoknya sebagai berikut :1.

Asli Surat diagnose pemeriksaan kehamilan, yang dikeluarkan olehBPS.Pipin Heriyanti,Amd.Keb SIPB : XXXXXX, Yogyakarta, tanggal 8 Juni2019, tidak bermeterai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatuapa pun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkanpenetapannya;Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatuyang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yangmerupakan bagian tidak