Dalam kumulasi subyektif agar tidak bertentangan dengan hukumsesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/ 1983 danNo. 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut harusada hubungan hukum.

Kantor Cabang Lubuklinggau Nomor : B.1742 IV-KC/LYI/08/2011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal pembukaan rekening titipan atas nama Junaidi Rasyid;5. Copy Surat Keputusan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lubuklinggau NOKEP : 032/KC-IV/LYI/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama Junaidi Rasyid;6. Copy Surat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

HANG HUANG, SE.Sertifikat Hak Milik No. 1742/Kel. Baga; Surat Ukur No. 77/2006, tanggal 17Oktober 2010; a/n HANG HUANG, SE; yang sudah dilekati Hak TanggunganPeringkat Pertama oleh PT. Bank Mandiri, berkedudukan dan berkantor pusatdi Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.510/2015, tanggal 20 Nopember 2015 yang dibuat oleh Hj.

Nomor 1742 K/PDT/1983 tanggal 25101984 menyatakan dengan tegas "diantara orangtersebut harus ada hubungan hukum";Dan gugatan kumulasi subjektif yang dilarang oleh hukum, padapokoknya adalah: Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objekdan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbedaatau berlainan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201K/Sip/1974, tanggal 2881974)4.

TERGUGATyang berbeda diatas objek sengketa, sehingga komulasi subjektif gugatantidak dapat dibenarkan dan gugatan tidak dapat diterima;Dalam posita gugatan perubahan sangat jelas akan kedudukan masingmasing PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, tetapi dalampetitumnya sangat jelas akan adanya tuntutan hukum yang digabungkanterhadap objek sengketa, dimana PARA PENGGUGAT digabungkan danPARA TERGUGAT juga digabungkan;Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K / Pdt / 1983 danPutusan Mahkamah Agung Nomor 1742

Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :- 1742/BUD/2008 tanggal 10 Juni 2008; - 2368/BUD/2008 tanggal 16 Juli 2008;- 2803/BUD/2008 tanggal 13 Agustus 2008;16.

Pertanian dan PeternakanKabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 694 Tahun 2008 tanggal 30 Mei2008;Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan tanggal 30 April 2008;13 Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :520/423/DISTANAK/2008 tanggal 26 Mei 2008;14 Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor:e 64/SPMLS/Distanak/2008 tanggal 10 Juni 2008;80/SPMLS/Distanak/2008 tanggal 14 Juli 2008;98/SPMLS/Distanak/2008/2008 tanggal 12 Agustus 2008;Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :1742

dan Peternakan KabupatenTanjung Jabung Barat Nomor : 694 Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008;Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan tanggal 30 April 2008;Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 520/423/DISTANAK/2008 tanggal 26 Mei 2008;Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor :e 64/SPMLS/Distanak/2008 tanggal 10 Juni 2008;e 80/SPMLS/Distanak/2008 tanggal 14 Juli 2008;e 98/SPMLS/Distanak/2008/2008 tanggal 12 Agustus 2008;Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :e = 1742

Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2177K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum,Penegasan yang sama juga terdapat dalam Putusan MA No.524K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dariseorang tergugat, dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidakdapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masingmasing harus digugatsecara tersendiri.Oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.1.b.

Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2177K/Pdt/1983. dan Nomor 1742 K/Pdt/1983menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum,Penegasan yang sama juga terdapat dalam Putusan MA No.524K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dariseorang tergugat, dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidakdapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masingmasing harus digugatsecara tersendiri.

Nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 denganjumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh jutarupiah) dengan perincian : Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ; Belanja makanan dan minuman harian Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) ; Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) ; Belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ;SP2D Nomor 1742

Nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 denganjumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh jutarupiah) dengan perincian : Belanja bahan makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ; Belanja makanan dan minuman harian Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) ; Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) ; Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) ;SP2D Nomor 1742

16Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial diKabupaten Kendal, ayat (2) yang berbunyi Pengajuan Bantuan Sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapanHal 9, put.no. 9/Pid.SusTPK/2015/PT SMG.persyaratannya oleh Tim Pengkayji.Dan ayat (3)yang berbunyi Hasi/pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalamberita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untukmenetapkan bantuan, Terdakwa mengeluarkan Surat PerintahBupati Kendal Nomor : 450 /1742

No. 1742 K/PDT/1983 tanggal 25101984 menyatakan dengantegas "diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum";Dan Gugatan Kumulasi Subjektif yang dilarang oleh Hukum, padapokoknya adalah: PENGGUGAT mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objekdan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbedaatau berlainan (Putusan MA.RI.

foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya ;Menimbang, bahwa Tergugat Il hanya mengajukan 1(satu) buktiSurat yaitu :Asli Surat Perihal Tanggapan atas perkara perdata nomor 38/Pdt.G/2018/PNSdw tertanggal 26 November 2018 tertanda bukti (T.II1) ;Menimbang, bahwa Tergugat III telan pula mengajukan bukti suratbermaterai cukup yaitu : Asli Surat Pernyataan ditanda tangani oleh CamatBesar Timentius, S.Pd (bukti T.lll1) dan Foto copy sesuai asli SuratPernyataan Pelantikan Nomor : 821.3/1742

T7 : Surat Nomor : B/1742/IV/2016/Dit.Reskrimum tanggal 19 April 2016perihal laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan;8. 18 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :587/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 April 2016;9. T9 : Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita/545/III/2016/Dit. Reskrimumtanggal 8 Maret 2016;10. T10 : Surat Nomor : B/371/III/2016/Dit.Reskrimum tanggal 11 Maret 2016perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan;11.

.: Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Krawang Sari KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19 Februari 2018 denganSurat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M?

:Sertipikat Hak Milik Nomor : 2731 di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Yohanes Wangge Logho Tanggal 19Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M;Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Krawang SariKecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,atas nama Pemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19 Februari2018 dengan Surat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 denganluas 84 M?

:Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Krawang SariKecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, ProvinsiLampung, atas nama Pemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19Februari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M?

Di Desa KrawangSari, Kecamatan Natar, Kabupaten LampungSelatan, Provinsi Lampung, atas nama pemegangHak Ferry Erlangga Tanggal 19 Februari 2018dengan Surat Ukur Nomor. 1742/KrawangSari/2018, dengan Luas 84 M2 (Fotocopy darifotocopy);Akta Jual Beli antara Urianto dengan Yan Malik dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Yuhana Noviza, S.H., M.Kn. yang beralamat di JI.Airan Raya No.89K, way Huwi, Jati AgungKabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuaidengan legalisir);Sertipikat Hak Milik No : 2733

;Putusan Nomor 1/G/2019/PTUNBL him. 204107.108.109.110.111.112.113.Sertipikat Hak Milik Nomor : 2732 di Desa Kerawang Sari KecamatanNatar,Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung,atas namaPemegang Hak Frendy Jukianto Tanggal 19 Februari 2018 denganSurat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari /2018 dengan luas 84 M7?

Menolak alas an alas an Pembanding/Penggugat mengenai sahtidaknya pemberian kuasa tentang keabsahan transaksi jual bellitanah sengketa menurut pasal 1742 dan 1743 BW karena suratkuasanya memang tidak jelas, tidak pernah ada dan meragukan;. Menolak penggunaan azas pacta sunt Servanda, pasal 1338 BWKarena transaksi jual beli atas tanah sengketa dari Seni (TergugatVTerbanding kepada Penggugat/Pembanding (SOFINER) tidakpernah dilakukan secara sah menurut hokum tidak jelas ikatan jualbelinya;.

L 1742 KURNIA A 82,000 29200 KOSA BEL /DADQ9 MBI AP109/2 31/ DADAP JUA HM.O SUMARTO ERLIAN 600,7 P009 12/ KEC. L 1971 KURNIA A 06,000 29200 KOSA BEL /DADQ9 MBI AP110/2 31/ DADAP JUA HM.O SUMARTO ERLIAN 241,4 P009 12/ KEC. L 1758 KURNIA A 12,000 29200 KOSA BEL /DAD Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor 55/PID/2020/PT BTN Q9 MBI AP 111/2 31/ DADAP JUA HM.O SUMARTO BUDIAW 112,0 BF009 12/ KEC.

L 1742 KURNIA A 82,000 29200 KOSA BEL /DADQ9 MBI AP109/2 31/ DADAP JUA HM.O SUMARTO ERLIAN 600,7 P009 12/ KEC. L 1971 KURNIA A 06,000 29200 KOSA BEL /DADQ9 MBI AP110/2 31/ DADAP JUA HM.O SUMARTO ERLIAN 241,4 P009 12/ KEC. L 1758 KURNIA A 12,000 29200 KOSA BEL /DADQ9 MBI AP111/2 31/ DADAP JUA HM.O SUMARTO BUDIAW 112,0 BF009 12/ KEC. L 2827 KURNIA AN 76,000 38200 KOSA BEL /DAD KOSASIQ9 MBI AP112/2 31/ DADAP JUA HM.O SUMARTO BUDIAW 355,3 BF009 12/ KEC.

c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/1742/2013 tanggal 26 Agustus 2013.d. 10 (sepuluh) lembar Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 213 K/Mil/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang putusan perkara Terdakwa atas nama Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk, Dantonma Denarhanud Rudal 004 Dam I/Bukit Barisan.e. 8 (delapan) lembar Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/Mil/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang putusan perkara Terdakwa atas nama Serda Lulut Septa Hendrawan, Bamin

Dan ayat (3) yang berbunyi Hasil pengkajiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakandasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan, terdakwa dengan SuratPerintah Bupati Kendal Nomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010 ,besertaLampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan PenelitianProposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan KeagamaanKabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil RapatPanitia

Dan ayat (3) yang berbunyi *Hasil pengkajiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakandasar pertimbangan bagi bupati untuk menetapkan bantuan, terdakwa dengan SuratPerintah Bupati Kendal Nomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010 ,besertaLampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan PenelitianProposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan KeagamaanKabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil

berita acara tersebut mirip tanda tangan saksi, tetapi kapanmenanda tanganinya dan dimana serta dalam rangka apa saksi tidak ingat ;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan sebagaimana isi dalam fotocopy surat Berita Acara Hasil rapat Panitia penelitian Proposal Bantuan SaranaKeagamaan dan Bantuan Sarpras.Pendidkan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun2010 yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan oleh penyidik foto copy Surat Perintah BupatiKendal Nomor 450/1742

dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat,alat bukti surat mana telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa,sebagai berikut :1.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, Ahli dan Tersangka dalam Berkas Perkarayang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kendal ;Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR3931/PW11/5/2013tanggal 29 Juli 2013 ;Surat Perintah Bupati Kendal Nomor: 450/1742

Dalam kumulasi subyektif agar tidak bertentangan dengan hukumsesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/ 1983 danNo. 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut harusada hubungan hukum.

hadirannya, Kuasa Penggugat tersebut telahmenyampaikan surat dengan Nomor 20/PPP/AdPeng/X/2018 tertanggal 22Oktober 2018, dengan perihal pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor10/Pdt.G/2018/PN.Ksn,Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2018/PN KsnMenimbang, bahwa berdasarkan alenia kedua Pasal 271 Rv yangmenegaskan, setelah jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadidengan persetujuan Pihak lawanhal ini juga bersesuaian dengan Putusan MANo.1841 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1742

Tetapi dalam1213bentuk kumulasi tersebut harus ada atau terdapat adanya keterkaitan antarsatu dengan yang lainnya;Hal mana tentang kumulasi subjektif dipertegas lagi dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983,yang menegaskan diantara orangorang yang berperkara tersebut harus adahubungan hukum.