Kelebihan beban PPh :Nilai kontrak tidak termasuk PPN Rp. 30.410.195.454,55Beban PPh yang telah dipungut Rp. 608.203.909,09Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan Rp. 20.881.383.815,47PPh dari pekerjaan yang diselesaikan Rp. 417.627.676,31PPh yang diperlakukan sbg pengurang kerugian Rp. (190.576.232,78)d.

Untuk PT YUSINDO saksidiminta terdakwa TOTOK untuk cari faktur pajak sebagai pengurang pajaknya ;Bahwa Seingat saksi PURNAWIRAWAN membuat faktur pajak dari PKPPenjual atas nama CV ISNADI MAJU SENTOSA ;Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang menerangkandaftar faktur pajak yang ditunjukkan (faktur pajak dari PKP Pernjual CV Isnadimaju Sentosa Nomor 010.90213.66062843 sebesar Rp. 9.388.000, dan010.90213.66062845 sebesar Rp. 9.299.137) merupakan faktur pajak yangdikreditkan oleh PT YUSINDO

O8) Faktor pengurang : Rp. 10.2729) Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp. 51.394.478Per tgl 31/03/2019Bahwa, kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yangmasih akan bertambah seperti segala biayabiaya dan ongkosongkossehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiringberjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktuterhitung sejak dibuatkan Gugatan aqguo sampai dengan saat seluruhkewajiban TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSIdibayar lunas~ seluruhnnya

Pembayaran (Rp) Tanggal bayar Kode Jenis Pajak Masa Pajak1 1.433.547.576 29/06/2016 411211 Jan162 176.000.000 15/12/2016 411211 Jan163 44.000.000 15/12/2016 411211 Jan164 1.000.000.000 20/02/2018 411211 Jan165 1.000.000.000 28/12/2017 411211 Jan163.653.547.576 Karena penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak disetorkan sebelumdilakukan Buktidiperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan NegaraPemeriksaan Permulaan, maka seluruhnya dapatBahwa setoransetoran dan yangdilakukan oleh PT.

Royal Industries Indonesia NPWP : 02.418.901.1057.000 dilakukan sebelum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, makaseluruhnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian padapendapatan Negara, yang uraiannya sebagai berikut :a.

NomorPEMB.BP02/WPJ.07/2017 tanggal 31 Maret 2017 diterima tanggal 10 April2017) yang rinciannya : No Tanggalbayar Jumlah Setoran Kode Jenis Pajak Masa Pajak NTPN/Bukti Pbk1 28/09/2017 2,000,000,000 411211 12122015 136BA06M601RJK3H2 29/09/2017 1,997,408,337 411211 1212201552B710IBIRRAUSGE3 31/10/2017 5,812,707,093 411211 12122015 BF7AEQJFOSHPQ6JETotal 9,810,115,430 Bahwa karena penyetoran Wajib Pajak dilakukan setelah dilakukannyaPemeriksaan Bukti Permulaan, maka nilai yang dapat diperhitungkansebagai pengurang

Royal Industries Indonesia NPWP 02.418.901.1057.000 yangdilakukan sebelum dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan, makaseluruhnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatanNegara, yang uraiannya sebagai berikut :a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP02/WPJ.07/2017 tanggal 31 Maret 2017 untuk masa Oktober sampaidengan Desember 2015, diterima wajib pajak tanggal 10 April 2017.

2017 tanggal 31 Maret 2017 diterimatanggal 10 April 2017) yang rinciannya : No Tanggalbayar Jumlah Setoran Kode Jenis Pajak Masa Pajak NTPN/Bukti Pbk1 28/09/2017 2,000,000,000 411211 12122015 136BA06M601RJK3H2 29/09/2017 1,997,408,337 411211 1212201552B710IBIRRAUSGE3 31/10/2017 5,812,707,093 411211 12122015 BF7AEOJFOSHPQ6JETotal 9,810,115,430 Menimbang, bahwa dikarenakan penyetoran Wajib Pajak dilakukansetelah dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka nilai yang dapatdiperhitungkan sebagai pengurang

LAUT BIRU) sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa;

No. 212 PK/PID.SUS/2015 BB 186 : uang senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 66(enam puluh enam) lembar;Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang(kompensasi) atas uang pengganti yang dibebankan kepada TerdakwaI. Ir. Jacob Purwono; BB 1: kontrak dan dokumen lelang pengadaan dan pemasangan solarhome system (SHS) di Provinsi NAD dan Sumatera Utara tahun 2007yang dilaksanakan oleh PT.

Ariesto Tunggal Engineering ;BB 1184 : Uang sebesar Rp 31.310.500,00 dan BB 1186 : Uangsebesar Rp 69.479.000,00 Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT. Tea Kirana ;BB 1272 : Uang sebesar Rp 3.143.700.509,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT. Eltran Indonesia ;Hal. 607 dari 888 hal. Put.

No. 212 PK/PID.SUS/2015BB 1292 : Uang Tunai sebesar Rp 22.000.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap CV. Citra Niaga Indonesia ;BB 1294 : Uang Tunai sebesar Rp 17.500.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT.

Dipa Jaya Sejahtera ;BB 1295 : Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 : Dirampas untukNegara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT. Alief Balgis Sentosa ;BB 1472 : Uang Tunai sebesar Rp 15. 000.000,00 dan BB 1474 :Uang Tunai sebesar Rp 20.000.000,00 dan BB 1476 : Uang Tunaisebesar Rp 15. 000.000,00dan BB 1484 : Uang Tunai sebesar Rp 20. 000.000,00 Dirampasuntuk Negara dan dikompensasikan sebagai pengurang atas barangbergerak berupa uang terhadap PT.

Timor Barutex ;BB 1480 : Uang Tunai sebesar Rp 50. 000.000,00 dan BB 1482 :Uang Tunai sebesar Rp 70.000.000,00 : Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT. Upplin ;BB 1592 : Uang sebesar Rp 188.376.160,00 dan BB 1593 : Uangsebesar Rp250.000.000,00 Dirampas untuk Negara dandikompensasikan sebagai pengurang atas barang bergerak berupauang terhadap PT.

Perjanjian Pengalihan Piutang (Novasi)No. 056/HT/P/HKM/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 (BuktiP.LI7.0), sehingga dengan adanya novasi tersebut, jumlah utangTermohon I kepada Pemohon II menjadibertambah ;ii adanya kekurangan pembayaran Pemohon II kepada PT Daya BambuSejahtera yang merupakan afiliasi dari Termohon I sebesarRp.3.543.372.530 (tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratustujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah), dimana kekuranganpembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pengurang

tidak ada bantahan dari Tergugat maka Majelis Hakimakan menjadikan besarnya upah tersebut sebagai dasar untuk menghitungkompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti T72 , Tergugat telah membayarkantall kasih kepada Para Penggugat melalui transfer dari Bank Permata yangpbesarnya bervariasi sebagai penghargaan atas dedikasi Para Penggugat, makamenurut Majelis Hakim adalah adil uang tali kasih yang telah diberikan kepadaPara Penggugat diperhitungkan sebagai pengurang

Titin Gartini alias Nyi R.Gartini Anggadireja atau diperhitungkan sebagai pengurang atas bagiannya;

6. Menghukum Para Penggugat dan Para Terggugat untuk membagi budel harta warisan (tirkah) dari almarhum Rd. Haydr Bey Danusaputra dan almarhumah Nji Rd. Titin Gartini alias Nyi R.Gartini Anggadireja sebagaimana tersebut diatas kepada ahli waris almarhum Rd. Haydr Bey Danusaputra dan almarhumah Nji Rd.

Menghukum Penggugat sampai dengan Penggugat IV untukmengembalikan 1 (satu) Kg emas yang dipakai almarhum XXXXXXXXXsebagai ayah Penggugat sampai dengan Penggugat IV, karena itumerupakan harta warisan yang ditinggalkan almarhumXXXXKXXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXK dan almarhumah XXXXXXXXXXXxX aliasXXXXXXXXXXX atau diperhitungkan sebagai pengurang atas bagiannya;6.

Hal iniseharusnya menurut kami ini bukan omset, karena biaya interkoneksi tersebutdikeluarkan harus menjadi biaya pengurang, karena pihak yang menerima jugamenjadi objek PNBP, jadi jelas spiritnya haruslah tidak ada double pungutan. Jadiitulah akar masalah dalam coklit.

Pajak Masukan Luar Negeri atas Pembayaran Jasa Manajemen sebesarRp603.943.105,00;1.Bahwa koreksi atas Pajak Masukan luar negeri atas pembayaran jasamanajemen sebesar Rp603.943.105,00 berkaitan dengan koreksipositif pengurang penghasilan bruto berupa Management Fee sebesarRp6.039.431.015,00 yang diajukan keberatan oleh Pemohon Bandingdi PPh Badan;Bahwa atas keberatan SKPLB PPh Badan telah dilakukan penelitiandengan hasil penelitian sebagai berikut:a.Bahwa pokok sengketa keberatan yang diajukan oleh

No.17 PK/Pid/2007361.976.074.127, di offset dengan pengurang hutang keBPPN sehingga saldo akun ini pada tanggal 31 Desember2003 adalah nihil (lihat catatan 6, 23, 26, 27, 28dan 31)".Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan Butir 4 huruf mhalaman 16, butir 36 halaman 42, butir 13 alinea 1 & alinea 2halaman 26 & 27 Laporan Keuangan BUS, saldo BLBI yang terjadidan dialinkan pada tahun 1999 adalah sebesar Rp361.976.074.127. yang kebenaran dan keakuratan datanvadijamin oleh Bank Indonesia.

jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal PerpresHalaman 27 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Pik 54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributoryang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

tersebutterjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnyabesar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

dari nilaitersebut yang digunakan riil untuk pelaksanaan pekerjaan adalahRp3.932.785.032,00, sehingga diperoleh nilai Kerugian keuangan negarasebesar Rp10.414.300.407,00 (sepuluh milyar empat ratus empat belas jutatiga ratus ribu empat ratus tujuh rupiah);Bahwa biaya atau riil pengeluaran dari PT Indra Karya berdasarkan BAPyang Ahli terima dan pembukuan PT Indra Karya yang Ahli terima adalah daritahun 2008 sampai tahun 2011, menurut Ahli pengeluaran tahun 2011 sudahtidak masuk lagi sebagai faktor pengurang

kerugian, sedangkan untuk yangtahun 2009 dan tahun 2010 masih sebagai faktor pengurang kerugian negarakarena berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang Ahli terima memangbenar ada SPJ yang digunakan untuk pembayaran kegiatan di tahun 2008;Bahwa biaya atau riil pengeluaran pekerjaan untuk PT KPlJ, Ahimendasarkan penghitungan riil pengeluaran pekerjaan dari BAP Wariningsihyang didalamnya sudah dijelaskan secara detail pengeluaran untuk pekerjaanDED Danau Paniai dan Sentani, dan Ahli juga sudah melakukan

pengecekandengan dokumennya;Bahwa untuk pembukuan dari PT Indra Karya muncul pengeluaran untuk fee,dan untuk fee tersebut bukan merupakan pengurang dari nilai kerugiannegara;Bahwa terhadap PT Ika Adya Perkasa, perusahaan ini hanya dipakai untuklewat dana saja, memang benar didalam kontrak PT Ika Adya Perkasasebagai rekanan, namun semua dana yang masuk ke rekening PT Ika AdyaPerkasa ditransfer kembali ke PT KPlu;Bahwa datadata yang Ahli terima dari Penyidik adalah keteranganketerangan dari beberapa

terjadikarena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besaryaitu. sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

No.57/Pid.SusTPK/2015/PN.PLK43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harusdiperhitungkan oleh terdakwa dalam menyusun HPS, Diskon dalam pengadaanbarang/ jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara.Bahwa

Payment; H.Sukma20Jan09 CRO002074 = 9.273.308 Payment; PD.Multi Jaya15Jun09 CR003387 85.000.000 Payment; Ronald/Jansen15Jun09 CR003388 89.263.500 Payment; Ronald/Jansen15Jun09 CR003389 295.722.400 Payment; Ronald/JansenBahwa kondisi ini mengakibatkan adanya selisih perhitungan aruspiutang menurut Pemohon Banding dengan Terbanding sebesarRp719.977.447,00 yang dianggap oleh Terbanding sebagai penjualanyang belum dilaporkan;Bahwa pendekatan Terbanding dengan memasukan unsur pengurangfund deposit sebagai pengurang