Ditemukan 6226 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-03-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — HUD ARFA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya pembuatan sertifikat dengan program Prona tahun 2007terdakwa Hud Arfa menerima uang sebesar Rp. 160.975.000, (seratus enampuluh juta sembilan ratus tujun puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwatelah mendapat keuntungan, padahal untuk pembuatan sertifikat tersebut tidakdikenakan biaya oleh pemerintah karena sudah dianggarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor BadanPertanahan Kota TernateNo.0028.0/05601/XXVIIV2006 tanggal 31 Desember 2006 sebagaimanatertuang dalam petunjuk tekhnis
    .217.221.24195 tanggal 25 Juli 2006.Bahwa benar pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah melaluiProgram Nasional (PRONA) tahun 2007 dibiayai oleh pemerintah,sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KantorPertanahan Kota Ternate Nomor : 0028.0/05601/XXVIIV2006tanggal 31 Desember 2006.Bahwa benar untuk pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanahmelalui Program Nasional (PRONA) berdasarkan Petunjuk TekhnisKegiatan PRONA Nomor : 1659310D.II tanggal 16 Mei 2008 ;Bahwa benar sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BINJAI Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali Usman
Terdakwa:
TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG
379316
  • ., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikanketerangan yang benar seluruhnya ; Bahwa saksi bekerja di Balai Bahasa Sumatera Utara dengan jabatansebagai Penyuluh bahasa/Staf tekhnis ; Bahwa sebagai penyuluh/staf tekhnis di Balai Bahasa Sumatera Utarasaksi bertugas melaksanakan penelitian bahasa baik penggunaan maupunperkembangannya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara
Register : 25-01-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 6 Nopember 2012 — KALDRI ALAM, SE.
7028
  • Primaboss Mobilindo ;--------------------------------------------14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;----------------
    PrimabossMobilindo ;14.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selakuPengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat PengadaanBarang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan diSub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari15.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1162
    PRIMABOSSMOBILINDO milik terdakwa seharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisadiajukan sebagai Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalamrangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lainyang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman prosestender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Propinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun akhirnya PT.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 15 Februari 2016 — KASPUL ANWAR Bin SUYANTO
6625
  • Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkait1) Untuk pengadaan alat lab teroadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang
    Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkaitUntuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Putusan No.50/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm hal 25 dari 3626Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
318341
  • HPS disusun dan ditetapkan oleh PPKsecara rinci berdasarkan usulan kebutuhan dari pemilik pekerjaan yangdituangkan dalam RAB dan berdasarkan hasil survey lapangan,selanjutnya HPS diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diumumkantotal dari nilai HPS dan rancangan kontrak sednagkan rincian HPS padasaat diumumkan oleh panitia pengadaan adalah bersifat rahasia,ketentuan tersebut berdasarkan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012;Bahwa tujuan HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak sebagaitindak
    Pst.Pengadaan (RUP) oleh PA/KPA, menjadi dasar pelaksanaan persiapanpengadaan bagi panitia pengadaan barang dan jasa khususnya menyusundan menetapkan dokumen pengadaan, serta untuk mempermudah pesertadalam pemasukan penawaran, Panitia dalam mengevaluasi dokumenpenawaran dan PPK serta PPHP dalam memeriksa pelaksanaan kontrak;Bahwa akibat HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak tidak dibuatrinci akan mempersulit panitia pengadaan dalam menyusun danmenetapkan dokumen pengadaan (RKS), peserta
    Apabila diperlukan dalam kaji ulang tersebutpanitia pengadaan dapat melakukan survey ulang ke pasar untukmendapatkan harga dan spesifikasi tekhnis rancangan kontrak yangterbaik. Apabila hasil kaji ulang dan survey pasar oleh panitia pengadaanmendapatkan spesifikasi tekhnis serta rancangan kontrak yang berbedadengan yang ditetapkan oleh PPK maka berdasarkan pasal 33 s/d 34perpres no 54 tahun 2010 panitia pengadaan mengusulkan perubahanHPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PPK.
    Apabila PPKtidak setuju terhadap usulan perubahan dari panitia pengadaan maka PPKdapat mengusulkan penetapan perubahan atau tidak ada perubahan HPS,spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PA/KPA jika perbedaanpendapat dengan panitia pengadaan tidak dapat terselesaikan. PA/KPAHalaman 118 Putusan No.85/Pid.SusTPK/2018/PN. Jkt.
    ERICA CAHAYA BERLIAN.Bahwa Terdakwa selaku PPK bertanggung jawab dalam proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga sampai penetapanpemenang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pokja III/Dkarena Pokja III/D yg melakukan evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga danPenetapan Pemenang lelang.
Register : 02-05-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 323/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 6 Juni 2017 — SUKARDI bin KARNOTO
5618
  • RUDY dan barang barang tersebut adalah barang penjualan areaUngaran, Salatiga, Ambarawa, dan DemakDapat saksi jelaskan tentang tekhnis pengeluaran barang dari gudang PT.Tirta Surya Sejahtera Abadi Semarang awalnya sales membuat orderanbarang sesuai pesanan diserahkan ke bagian administrasi penjualankemudian dibuatkan faktur sesuai pesanan oleh bagian fakturis selanjutnyadiserahkan kebagian gudang setelah mendapatkan persetujuan daripimpinan bagian Manager Operasional bagian gudang untuk menyiapkanbarang
    SUKARDI telah menggelapkan uanghasil penjualan milik perusahaan dengan cara membuat nota fiktifmengatasnamakan beberapa toko namun barang dijual sendiri ketempatlain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.B/2017/PN.SmgBahwa Bahwa tekhnis Droping / Sopir di PT Tirta Surya Sejahtera Abaditerletak di Kawasan Industri Candi Blok Ill No. 5 Jl.
Register : 09-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
3.Salomo Saing, S.H., M.H.
4.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
JUMARDI Alias JUMAR Bin BAIDAH
10954
  • subsidaierselama 1 bulan kurungan sesuai dengan perbuatannya adalah keyakinan yangkeliru;Bahwa dalam proses penyidikan, penangapan, penahanan, terhadapTerdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Linkungan Hidup dan Kehutanan WilayahKalimantan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, PengawasanHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbsdan Pembinaan Tekhnis
    kedua yakni yang dengansengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidakterbukti karena proses penyidikan, penangkapan dan penahananterhadap terdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Kalimantan dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tekhnis
Register : 02-04-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PALU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2012/PN.PL
Tanggal 18 Oktober 2012 — Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT
15730
  • Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU.
    Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU Nomor : 257 tahun 2007 tentangstandar dokumen lelang dan untuk penentuan HPS, panitia pengadaan membandingkan hargayang disusun oleh konsultan perencana dengan standar harga yang dikeluarkan oleh Bidang CiptaKarya pada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam lelang umum tersebut kemudian panitiamenetapkan
Register : 11-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 1 Nopember 2017 — Ir. CETO DWI SAPTONO, MM
16644
  • Anugrahdkk).e Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.e Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT. MIl (punya oranggolkar) dan PT.
    Anugrahdkk).Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)Orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT MIl (punya orang golkar)dan PT Esatex (punya sdr EGGY/golkar) harus digugurkan karenatidak lengkap dokumennyaPerusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tidak dilengkapidokumen penawaran yang didukung agen tunggal serta semua barangyang ditawarkan dilengkapi dengan brosur
Register : 20-02-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan MS SABANG Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sab
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7314
  • yang merupakan tetanggasekaligus aparatur kampung, dan kedua saksi mengenal Termohon sebagaimantan ister Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telahbercerai di tahun 2018, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon memilikisatu orang anak perempuan bernama Nama Samaran, umur 2 tahun,dimana kedua saksi menerangkan setelah terjadi perceraian anak yangberada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon ingin berjumpa dengananak dan telah adanya kesepakatan yang dibuat dikampung baik mengenaiwaktu maupun tekhnis
    Termohon dan apartur kampung tempattinggal Termohon, bahwasanya disepakati Pemohon dapat berjumpa danmembawa anaknya satu minggu satu kali dari jam 09.00 sampai maghribdengan penghubung yang disepakati bernama Bapak Sudarmi, karenaadalah hal tabu di masyarakat jika dua orang suami isteri yang telahbercerai bertemu dalam satu rumah meski hanya untuk menjenguk anak,Halaman 27 dari 37 HalamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sabmaka disepakatilan Bapak Sudarmi tersebut sebagai penghubungkeduanya dalam hal tekhnis
Putus : 18-07-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — PT. MONARCH MULIA VS MOHAMMAD MI'AN,DK
4527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seharusnya bentuk suratnya adalah berupa Surat Keputusandan bukan berupa Surat Hasil Nota Pemeriksaan Surat Nomor566/374/424.053/2011, tertanggal 14 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat dansurat dengan Nomor 566/781/ 424.053/2011, tertanggal Mei 2011 (tanggalkosongan), Perihal Jawaban Surat;4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka terbukti secara hukum Surat HasilNota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Disnakertrans KabupatenPasuruan (bukti P6) secara yuridis normatif maupun secara yuridis tekhnis
    oleh Pemohon PeninjauanKembali/ Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pengusaha dan ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon KasasiII/Para Penggugat/Para Pekerja telah dicatatkan ataukah tidak;8 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, sangat terang danjelas membuktikan bahwa putusan dalam perkara a quo telah terdapat suatukekhilafan Hakim atau telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan olehkarena itu putusan dalam perkara a quo secara yuridis tekhnis
Register : 01-12-2014 — Putus : 16-01-2015 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 35/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 16 Januari 2015 — Pembanding/Terdakwa : HAERUDDIN
Terbanding/Jaksa Penuntut : BASO BARAHIMA, SH
4828
  • Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
    Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
Putus : 15-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1170 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 15 Desember 2011 — KUSMAJADI, SE. bin ABU KASIM
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor : 80tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang mengeluarkan SuratPerintah Nomor : 825/4097/DPUK/BM/2007 untuk melakukan surveyspesifikasi tekhnis dan harga alat berat sebagai dasar atau patokan untukpembuatan Harga Perkiraan Sendiri, kemudian Surat Perintah tersebutditindaklanjuti oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. Sutarman dan saksiIr.
    Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor :80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Serang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 825/4097/ DPUK/BM/2007 untuk melakukan survey spesifikasi tekhnis dan harga alat beratsebagai dasar atau patokan untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri,kemudian Surat Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa bersamadengan saksi
Register : 04-01-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Dra. Sri Sudarningsih
Tergugat:
1.BUPATI BANJAR
2.Tim Pembebasan Lahan Akses Menuju Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar
10917
  • Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis
    tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis
    Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanPengadaan Tanah.100.
    tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis
Upload : 17-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 796 K/PDT.SUS/2010
Ir. MILLER MARPAUNG, CS; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU)
8359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero),yang pada pokoknya menyatakan :"Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yangcepat untuk operasional perusahaan, maka prosespengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanismepemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang danmembandingkan sekurangkurangnya 3 (tiga) penawar daripenyedia barang/jjasa yang telah lulus prakualifikasi sertadilakukan negosiasi baik tekhnis maupun biaya serta harusdiumumkan di papan pengumumarn" ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT.
    PLN (Persero) CabangKupang telah menyetujui Dokumen Pemilihan Langsung No.006.DPL/PLM/Cabang.KUP/2007, dimana dipersyaratkan adanyakeahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan managerialuntuk melaksanakan pekerjaan, hal mana persyaratan yangdemikian jelas dipenuhi oleh Pemohon, dengan demikianPemohon memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan MesinMAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sama sekali bukanatas dasar adanya persekongkolan vertikal untuk mengaturPelakupelaku
Register : 28-10-2015 — Putus : 15-02-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2015 — LIONG SAN TJONG HASANUDIN BIN LIONG
8710
  • Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pemerintah Kota Pagar Alam nomor : 24 tahun 2012 tanggal kosong desember 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Badan Kesbangpol dan Linmas Pemerintah kota Pagar Alam tahun anggaran 2012 beserta 1 (satu) lembar Lampiran; 3. Asli 1 (satu) berkas Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) SKPD Badan Kesbangpol dan Linmas Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip Linmas Pilkada tahun 2012;4.
    Menyatakan barang bukti berupa :1.10.11.12.13.14.Asli 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan PengadaanPakaian Hansip Linmas Pilkada Pada Badan Kesbangpol dan Linmas KotaPagar Alam.Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan LinmasPemerintah Kota Pagar Alam nomor : 24 tahun 2012 tanggal kosong desember2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada BadanKesbangpol dan Linmas Pemerintah kota Pagar Alam tahun anggaran 2012beserta 1 (satu) lembar Lampiran.Asli
    harga pasar.Bahwa dalam kegiatan pengadaan pakaian hansip linmas tersebut terdapatspesifikasi teknis yang digunakan sebagai pedoman barang yang harus dibeliatau diadakan oleh oleh pihak ketiga dengan kata lain barang yang dibeli olehpihak ketiga tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang ada, selain ituspesifikasi teknis tersebut juga digunakan untuk menguji barang yang telahdibeli oleh pihak penyedia.Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2015/PN PlgBahwa Masing masing Spesifikasi tekhnis
    tangan spesifikasinya adalah kain plastic nilon warna hijaupakai atribut linmas tidak ada penjelasan lain di dalam spesifikasi tersebut.1) Untuk Senter + batu Baterai spesifikasiny adalah bahan plastic kekuatan1,5 Volt tidak ada penjelasan lain di dalam spesifikasi tersebut.Bahwa Spesifikasi tersebut diperinci untuk setiap item barang, pada saatpembuatan spesifikasi saksi sudah memerintahkan saksi HAZRILNOVRIANDI, SH, MM selaku PPK untuk melakukan survei, membuat hasilsurvei dan merinci spesifikasi tekhnis
    namun tidak dilaksanakan oleh PPK,Spesifikasi tekhnis dan HPS di terbitkan oleh PPK yaitu saksi HAZRILNOVRIANDI, SH,MM.Bahwa yang menjadi pelasksana kegiatan tersebut adalah CV SUMBERABADI TEKSTIL dengan kuasa direktur Sdr.
    Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan LinmasPemerintah Kota Pagar Alam nomor : 24 tahun 2012 tanggal kosong desember2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada BadanKesbangpol dan Linmas Pemerintah kota Pagar Alam tahun anggaran 2012beserta 1 (satu) lembar Lampiran;3. Asli 1 (Satu) berkas Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) SKPD BadanKesbangpol dan Linmas Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip Linmas Pilkadatahun 2012;4.
Putus : 22-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — HUSIN, ST Als ALAY vs SAHUDIN R Als DOMI,
6331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendapat teguran dan dimintai ganti rugi olehtetangga kiri dan kanan bangunan Ruko tersebut, karena mereka merasakeselamatan baik nyawa ataupun bangunan akan terkena dampak akibatkemiringan Ruko milik Penggugat tersebut;Bahwa karena melihat kondisi Bangunan Ruko yang demikian Penggugattelah menyampaikan teguran kembali kepada Tergugat, agar Tergugatsesegera mungkin memperbaikinya dengan cara membongkar danmembangun kembali Ruko dimaksud sesuai dengan Dokumen Gambaryang layak dan sesuai dengan standar tekhnis
Register : 16-05-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PN WONOSARI Nomor 62/PID.B/2013/PN.WNS
Tanggal 18 Juni 2013 — SUNARNO Bin WONGSO UTOMO
7150
  • Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah
Putus : 15-01-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 452/Pid.B/2013/ PN.RGT
Tanggal 15 Januari 2014 — ANTO Bin BUJANG
222
  • Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh faktahukum bahwa barang berupa
Putus : 20-09-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 395/Pid.B/2016/PN.Rgt
Tanggal 20 September 2016 — SATRIA HENDRI SAPUTRA Als SATRIA Bin SLAMET RIANTO
856
  • Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.