ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA Melawan KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII BANJARMASIN

(sesuai dengan asli) ;Bukti T11: Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/JasaSatker PIN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.IV/IV/331 tanggal 16 April 2012, Perihal : Konfirmasi Personil Inti.

(sesuai dengan asli) ; Bukti T12: Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi KalimantanTimur Nomor : KU.08.01/POKJAWIL.IKT/02.01/2012 tanggal 17 April2012 Perihal : Konfirmasi Personil Inti (foto copy dari foto copy) ;Bukti T13: Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/JasaSatker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Nomor : KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.I/V/399 tanggal

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang terakhirkali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Ad. 5 Bersifat konkret individual dan final: 5.1 Menimbang, bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena nyata adanya(Vide Bukti P7 dan T17) ;n 222 2a nnn nnn5.2 Menimbang, bahwa Obyek sengketa bersifat individual yaitu surat in litisditujukan kepada PT.

Pengumuman Pemenang Pelelangan oleh Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah IProvinsi kalimantan Tengah, ULP Balai besar pelaksanaan Jalan NasionalVII Banjarmasin melalui internet pada website Kementerian PekerjaanUmum http:/www.pu.go.id dan Papan Pengumuman.

memasukkan penawaran ;Mengusulkan penetapan calon pemenang kepada Kepala Balai Besaruntuk di tetapkan ; Memberikan jawaban tertulis atas sanggahan ;Mengumumkan pemenang lelang sesudah mendapatkan penetapan kepadabalai besar pelaksanaan jalan nasional VII ;Menyiapkan laporan hasil pemeilihan penyedia Barang/Jasa sebagaipertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasakepada balai besar pelaksanaan jalan nasional VII ;Menyerahkan salinan dokumen Pengadaan barang/jasa kepada PPK danmenyimpan

KARYA ANUGRAH PERSADA dalam hal ini diwakili oleh GIATNO
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV. KAL TENG

Barang/ Jasa sangat menyimpang.

Barang / Jasa Pemerintahtanggal 31 Juli 2012 beserta penjelasan Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah tanggal 6 Agustus 2010, (fotocopy sesuai denganfotocopy);Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah Nomor 18 tahun 2012 tentang ETENDERINGtanggal 28 Desember 2012 beserta lampirannya, (fotocopysesuai dengan fotocopy);Hasil Rekapitulasi Koreksi Aritmatik beserta lampiran, (fotocopysesuai dengan fotocopy);Surat Direktur PT.

Sedangkan tidak berwenang darisegi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negaratelah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat memperoleh wewenang untuk mengadakan proseskegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan pada peraturanperaturansebagai berikut:1.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah;Halaman 44 dari 51 Pkr. No. 6/G/2018/PTUN.PLK3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah(LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E Tendering beserta lampiran;4.

Barang / Jasa Pemerintahmenyebutkan :Pasal 1 Angka 21:Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh parapihak dalam proses Pengadaan Barang / Jasa.Halaman 46 dari 51 Pkr.

Penggugat:
1.Muhammad Firdaus
2.Mansur, S
Tergugat:
1.POKJA PEMILIHAN XIV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Anggaran
2.DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Pembanding/Penggugat : PT.HARUM JAYA
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Acehsebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Aceh, yangberalamat Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahAceh Jalan T. Nyak Arief No.219, Kota Banda Aceh, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasanya: Dr.

Peraturan Perundangundangan yang tersebut diatas ;14) Perbuatan Para Tergugat sangat bertentangan dengan Azas, Tujuan,Kebijakan, Prinsip dan Etika didalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah berdasarkan Azas Dasar Pembentukan PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah adalah untuk mewujudkan Pengadaan Barang/JasaPemerintah maka perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yangmemberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesarbesarnya (valuefor money); Juncto BAB II Tujuan,

barang/jasa pemerintah dapatdilihat dari tahap pengadaan barang/asa ..... tahapantahapan tersebutmerupakan keputusan tata usaha negara kecuali dokumen kontrakpengadaan barang/jas .

Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.dikatakan sengketa Tata Usaha Negara Lahir karena Keputusan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa perbuatan pemerintah dalam pengadaan Barang /Jasa dapat dilihat dari tahapan Pengadaan Barang/Jasa adalah :1.

Selesdai pekerjaan dan serh terima hasil pekerjaan ;Tahapanhapan tersebut merupkan Keputusan Tata Usaha Negara,Kecuali Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;Menimbang, bahwa dokumen pengadaan barang/jasayaituMerupakan/dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan Perbuatan Hukum Perdata adalah dokumendokumen yangterbit Pasca dibuatnya Kontrak Pengadaan barang/jasa, sedangkandokumen yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa sebelumkeluarnya Kontrak Pengadaan barang/jasa merupakan

Penggugat:
PT MULTI SINDO INTERNASIONAL
Tergugat:
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022
Intervensi:
PT. VETIA DELICIPTA

., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);

PENDAHULUAN:Bahwa pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasapemerintah oleh suatu instansi atau institusi yang dibiayai dengan AnggaranPendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBN/APBD) dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, selanjutnya disebut LKPP.

Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang EPurchasing (Bukti P 3);4. Fotokopi Kontrak Payung Penyediaan Alat Pertanian Nomor 01 Tahun 2013tanggal 22 Januari 2013 (Bukti P 4);5. Fotokopi Template Kontrak Payung Penyediaan Alat Kesehatan (Bukti P 5);6. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti P6):7.

Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Bukti P7);8.

Mencegah korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. Menurunkan biaya transaksi:c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilanbagi dunia usaha;d.

Terhentinya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karenatidak ada payung hukum untuk melaksanakan proses pengadaanyang berakibat pada berhentinya pelayanan publik;2. Adanya potensi kerugian negara sebesar sekurangkurangnyaRp80O triliun dari inefisiensi anggaran pengadaan barang/jasapemerintah sebesar Rp800 triliun sebagai akibat dari prosespengadaan yang dipastikan tidak transparan, tidak akuntabel, dantidak bersaing sehat.

PUALAM SARI INDAH MelawanKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM (BIDANG BINA MARGA dan SURDAL) domisili pada kantor UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Barang / Jasa PemerintahKabupaten Murung Raya ; ll.

Republik IndonesiaNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;Halaman 35 dari 83 hal.

Pkr No. 01/G/2015/PTUN.PLKKerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Bina Marga dan Surdal)tidak benar telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangmengingat Pasal 64 ayat (1) huruf b dan Pasal 64 ayat (3) huruf i PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ULP /Pejabat pengadaan Barang / Jasa diberikan kewenangan untuk menetapkanbentuk jaminan, dalam hal ini bentuk jaminan yang ditetapkan oleh UnitLayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Murung

pihak penggugat dalam hal ini telah memenuhi haknya untukmelakukan proses sanggahan, namun untuk selanjutnya tidak melakukanproses sangahan banding sebagaimana yang diatur dalam ketentuanmengenai pengadaan Barang / Jasa.

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 48Ayat (1) menggunakan Sistem gugur selanjutnya Pasal 48 Ayat (2)metode evaluasi penawaran untuk pengadaan Barang / PekerjaanKonsiruksi / Jasa lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistemgugur dengan sistem evaluasi penawaran terendah.

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan dan Kepala Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menghentikan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jl.

Karya Bahari
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
Intervensi:
PT ADHIPATI BANGUN NAGARA

Bukit Sari (DAK) adalah terang benderang sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yangmulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan dan dikeluarkanoleh pejabat yang membuatnya (einmalig), dalam hal ini UnitKerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Kabupaten BatangHari Pokja Pemilihan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya Ds. Bukit Sari (DAK);b.

Nomor: 6Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor: 6Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yangmenyebutkan:Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagaiberikut:Halaman 7 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBIDb. ...c.

Sanggah;Halaman 24 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBI2)3)selain itu penyedia yang melakukan sanggahharus menyertakan Jaminan sebagaimanadijelaskan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b yangberbunyi: Jaminan Pengadaan Barang/JasaTerdini atas:C. ceceeeeesd.

Barang dan Jasaberlaku azas hukum Lex Specialis Derogat LexGeneralis yakni harus disertakan Jaminan SanggahBanding.

Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/JasaKabupaten Batang Hari Pokja Pemilihnan dan Kepala BidangBinaMarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenBatang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukHalaman 56 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBImenghentikan segala kegiatan berkaitan dengan PekerjaanPeningkatan JI.

Alfandilima
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021
2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang
3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Penggugat:
CV MAJU BERSAMA dalam hal ini diwakili oleh MUTTAQIN
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN XXVI Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Turut Tergugat:
1.PLT Gubernur Aceh Cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
2.Cq Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM
3.CV METRO PASEE PACIFIC

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,beralamat di Jalan T.

Bahwa Dokumen Pemilinan No.01/05.DP/ADD.1I/Pokja Pemilihan XXV1I/2020Tanggal 12 Februari 2020 adalah merupakan aturan main yang ditetapkanoleh POKJA PEMILIHAN XXVI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASASEKRETARIAT DAERAH ACEH untuk Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM(Prasmanan) Kota Langsa pada Dinas Sosial Aceh TAHUN ANGGARAN2020 terkonfirmasi pada :PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAHHalaman 2 dari 35 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.BnaPasal 1Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud

Barang dan Jasa Sekretariat DaerahAceh yang merupakan pedoman tender yang harus dipatuhi oleh pesertatender;Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan penjelasan secara Onlineantara Pokja Pemilihan XXVI Biro Pengadaan Barang dan Jasa SekretariatDaerah Aceh dengan peserta tender tentang segala persyaratan yang mengacukepada dokumen yang telah ditetapkan oleh KPA;Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan berita acara hasil pemilihanakhir proses tender yang dilaksanakan Tergugat yang menetapkan CV.

Barang dan Jasa SekretariatDaerah Aceh bukan untuk proses pelelangan pengadaan barang dan Jjasa,tetapi format yang disampaikan untuk pengadaan kendaraan yang didatangkandari luar negeri (Built Up);Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh jugamenyampaikan tentang pengaduan Penggugat yang menyatakan KelompokKerja Pemilinan XXVI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahAceh sampai masa jawab akhir sanggah tidak menerima jawabannya, tidakHalaman 30 dari 35 Putusan Nomor 29/Pdt.G

bantuan WKSBM (Prasmanan)Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil rekomendasi timInspektorat Aceh terdapat kesalahan dalam mengevaluasi penawaran danditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh KelompokKerja Pemilihan XXVI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahAceh;Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.BnaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang menerangkan terhadaptender

Dwi Friends
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintahan Kabupaten Toba Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Untuk Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba
2.2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba.
3.3.

PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba
Turut Tergugat:
3.4. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJAMIL) PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022 untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Toba.
4.5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

Penggugat:
1.UDY BINTARTA, S.H
2.BUPATI SUKOHARJO
3.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
4.PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA
Tergugat:
PT. AMPUH SEJAHTERA

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq PANITIA PENGADAAN BARANG ALAT INSTRUKSI MENGAJAR (PAKET 1) dan BARANG PERALATAN POLIKLINIK (PAKET 2) SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) PURWOKERTO TAHUN 2006 ANGGARAN 2006 vs DIREKTUR CV. MEDIKANA PRATAMAJAYA

No.1028K/PDT/2009persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto pada pokoknyaatas. dalil dalilBahwa Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, tahunanggaran 2006 melakukan upaya Pengadaan Barang AlatInstruksi Mengajar (Paket 1) dan Barang PeralatanPoliklinik (paket 2) yang pembiayaannya diperoleh dariAPBNP Polri T A. 2006;Bahwa dalam rangka pengadaan barang tersebut, SekolahPolisi Negara (SPN) Purwokerto melalui Surat Perintah Ka.SPN Nopol : Sprin/88/X/2006/ SPN.Pwt tertanggal 17 Oktober2006, membentuk Panitia

Lelang Pengadaan Barang AlatInstruksi Mengajar (Paket 1) dan Barang PeralatanPoliklinik (paket 2) Sekolah Polisi Negara (SPN) TahunAnggaran 2006, di mana ketua panitia yang ditunjuk adalahSekretaris Lembaga Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokertoyang pada saat itu dijabat oleh AKBP Drs.

PolPENG/321X1120061Pan SPN.Pwt, yang mengumumkan pemenanglelang pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Poliklinik(Paket 2) SPN Purwokerto TA. 2006.(p 2);Bahwa dalam surat pengumuman tersebut dalam poin 5 diatas, disebutkan pemenang 1 (pertama) adalah CV. CAHY ASEMERU yang beralamat di Jln.

ParagrafKetiga Pasal 11 ayat (1) poin a Keppres Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah serta perubahannya, Surat Ijin Penyalur AlatKesehatan adalah persyaratan administratif yang harusdipenuhi terlebih dahulu) oleh calon peserta lelang gunamengikuti proses pelelangan pengadaan barang yang terkaitdengan alat alat kesehatan ;Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran 1. BAB 1.

I. a 3.a) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sertaperubahannya ;Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat yangmenetapkan CV .

Penggugat:
Agus Nurdin
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
Turut Tergugat:
Direktur CV. Meugah Raya Perkasa

Penggugat:
CV PUTRA ANDALAN UTAMA
Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Cq Kelompok Kerja 013-PK Pemerintah Perovinsi Sumatera Utara Tahun ANggaran 2023
2.Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Cq Kelompok Kerja 014-PK Pemerintah Perovinsi Sumatera Utara Tahun ANggaran 2023
3.Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pembanding/Penggugat : CV MAJU BERSAMA dalam hal ini diwakili oleh MUTTAQIN
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN XXVI Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : PLT Gubernur Aceh Cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM
Terbanding/Turut Tergugat III : CV METRO PASEE PACIFIC

Bahwa Dokumen Pemilihan No.01/05.DP/ADD.I/Pokja Pemilihan XXVI/2020Tanggal 12 Februari 2020 adalah merupakan aturan main yang ditetapkanoleh POKJA PEMILIHAN XXVI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASASEKRETARIAT DAERAH ACEH untuk Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM(Prasmanan) Kota Langsa pada Dinas Sosial Aceh TAHUN ANGGARAN2020 terkonfirmasi pada :PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAHPasal 1Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:43.

Barang dan JasaPemerintah dan Perlem LKPP No.9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan ketentuanterkait lainnya.Bahwa terhadap Jawaban sanggah Terbanding/ Tergugat (bukti p 6), makaPENGGUGAT membuat pengaduan kepada Inspektorat Aceh selakuHalaman 25 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAPengawas Internal Pemerintahn terhadap Proses Pengadaan Barang danJasa Pemerintah.Bahwa Tindak Lanjut dari Laporan PENGGUGAT, maka Inspektorat Acehmenerbitkan Laporan hasil

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMelalui PenyediaPasal 1Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalamPengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses PengadaanBarang/Jasa melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBab Ill.

dukungan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkandalam dokumen pemilihan bertentangan dan melanggar PeraturanPerundangundangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasapemerintah beserta aturan turunannya, antara lain melanggar Pasal 1 angka43 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasapemerintah junto Pasal 11 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018tentang pengadaan barang/jasa pemerintah junto Pasal 1 PeraturanHalaman 32 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT

BNALembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelaluiPenyedia junto Bab Ill.

PANITIA PENGADAAN BARANG ALAT-ALAT BERAT (HEAVY EQUIPMENT) DASK APBD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2006 (an. MANGOLOI SINAGA, ST., MT), DKK.

., Advokat berkantor di JalanSetia Budi Nomor 90 FG Medan ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:PANITIA PENGADAAN BARANG ALATALAT BERAT (HEAVYEQUIPMENT) DASK APBD KABUPATEN SAMOSIR TAHUNANGGARAN 2006 (an. MANGOLOI SINAGA, ST., MT) ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMENT (an.Ir.REINWARD SIMANJUNTAK, MM) ;KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (an. Dr.Ir.AMBROCIUSSINABUTAR, MM) ;BUPATI SAMOSIR (an. Ir.

Karenadalam posita gugatan, Penggugat mempersoalkan proses danPenetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa, akantetapi dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut = gantikerugian berupa uang keuntungan yang diharapkan.

LINCE ROMAULI RAYA, PENGGUGAT/PEMBANDING ; M E L A W A N :- Nama Jabatan KETUA ULP/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMITE PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI MANADO T.A. 2011, TERGUGAT / TERBANDING ; -------------------------------

No. 63/B/2013/PT TUN Mksyang ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang dan JasaKomite Pembangunan Prasarana Olahraga Universitas NegeriManado T.A. 2011, Proyek Renovasi Kolam Renang Stadion danGOR (Gedung Olahraga) Universitas Negeri Manado yang olehPanitia telah ditetapkan sebagai Pemenang PT.

tentang Pengadilan Tata Usaha Manado tidak berwenangmengadili objek gugatan a quo beralasan hukum dinyatakan diterima ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan amar putusanMajelis Hakim tingkat pertama namun mengenai pertimbanganhukumnya perlu diperbaiki sebagaimana diuraikan di bawah ini ; Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Penetapan PemenangLelang Nomor : 4087/PANDA/UN.41/2012 tanggal 31 Agustus 2012yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding adalah merupakan keputusandalam rangka proses lelang Pengadaan

Barang dan Jasa yangjangkauannya adalah untuk melahirkan perbuatan hukum perdata yaituperjanjian atau kontrak Pengadaan Barang atau Jasa sehingga tindakanhukum publik berupa penerbitan keputusan yang mendahului perjanjianHal 13 dari 16 hal.

Diwakili olehDrs.H.Achmad Husen, MM,
Terbanding/Tergugat I : KETUA POKJA TERTENTU BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PT. POLARIS ALKES STARINDO