Ditemukan 186 data
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
266 — 230
EllyEngelbert Lasut, ME dan Mokhtar Arunde Parapaga dibatalkan.Selain persyaratan calon yang dituntut, juga adanya kecuranganberupa penggelembungan suara, Pemilih Tambahan melebihi jumlah2,5 % di tiap TPS, banyaknya Surat Keterangan yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak sesualdengan aturan untuk mendapatkan hak pilih.
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
109 — 62
penyelesaian di MahkamahPartai tidak dapat membuktikan kebenaran dan tidak memiliki alat buktisalinan fotocopi C1DPRD KAB/KOTA sebagai acuan sengketa perselisihanperolehan suara dalam sengketa di Mahkamah Partai, dalam sengketapenyelesaian di Mahkamah Partai yang pada intinya bahwahasilRekapitulasi Kabupaten Landak khusus DPRD Kabupaten untuk InternalPDI Perjuangan form DAA1DPRD Kab dan DA1DPRD Kab tidak sesuaidan tidak benar sesuai Salinan copy C1DPRD dan benar telah tejadipenambahan dan/atau penggelembungan
suara di Dapil Il KabupatenLandak termasuk penambahan perolehan suara saudara Penggugatsehingga merugikan Tergugat VI karena kehilangan haknya sebagai calonTerpilin untuk duduk dari 5 Kursi DPRD yang di Peroleh PDI PerjuanaganDapil 2 Kabupaten Landak ;11.
163 — 38
Dalam gugatannya di Mahkamah Partai, Penggugat mendalilkan bahwa telahterjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il sebesar65 (enam puluh lima) suara dan pengurangan suara milik Penggugat dengancara mengubah perolehan suara pada formulir D1, dimana perolehan suaraPenggugat diubah menjadi 0 (nol). Berdasarkan dokumen yang dimiliki olehTurut Tergugat Il yang bersumber dari Komisi72.Halaman 38 dari 104 Putusan Gugatan Nomor 307/Pdt. G/2016/PN.
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
177 — 46
IMRAN TENRI TATA terkaitdugaan terjadi penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA1 PlanoDPRD Propinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Manggala danKecamatan Panakkukang. Bahwa pihak terlapor Bawaslu Kota Makassar telah lambat dalammenangani beberapa laporan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 461UU R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan cepat oleh BawasluProp. Sulsel dengan Hasil sebagai berikut :a.
2006 — 1703
Lampung Selatan, selanjutnya terjadiPermohonan Keberatan yang kemudian menjadi GugatanSengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi RI olehPasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan lainnya denganalasan terjadi Penggelembungan Suara;Bahwa yang menjadi Termohon pada SengketaPemilukada Kab.
95 — 17
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut majelis semua unsur-unsur pasal 5 ayat (2) sudah terpenuhi tetapi maksud dan tujuan saksi Hj Agustina Amprawati, ST suara yang diharapkan ternyata tercapai dan tidak ada penggelembungan suara untuk saksi Hj. Agustina Amprawati yang ada hanya suara yang sebenarnya sehingga apa yang diinginkan oleh saksi Hj.