Agus Salim telah terbuktidan diputus melakukan tindak pidana perbankan bukan tindak pidanakorupsi, sedangkan Dedy Suryawan telah diputus melakukan"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan Drs.Agus Salim, tidak dengan Terdakwa Faisal A.

AgusSalim telah teroukti dan diputus melakukan tindak pidana perbankan bukantindak pidana korupsi, sedangkan Dedy Suryawan telah diputus melakukan"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan Drs.Agus Salim, tidak dengan Terdakwa Faisal A. sehingga Majelis Hakimberpendapat Terdakwa tidak memenuhl unsur ke5 unsur secara bersamasama baik melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan" ;Pendirian Judex Facti ini memperlihatkan bahwa :1) seolaholah Hakim tidak memiliki

No. 2577 K/PID.SUS/2009tanggal 07 April 2004 No. 680IPid.B/2003/PN.Jak.Sel. telah diputus bersalahmelakukan tindak pidana perbankan. Sehingga Hakim berpendapat bahwaunsur ke5 dari dakwaan Subsidair tidak terbukti" ;Pertimbangan Judex Facti memperlihatkan bahwa dengan tidak adanyaDedy Suryawan di Restoran Gandy's sehingga tidak memungkinkan adanyapermufakatan dan Drs.

GRAHA NUSA UTAMA padaBank Century Senayan Jakarta Pusat; Kemudian rekening tersebut telah dipergunakanterdakwa untuk menerima atau menguasai penempatan atau pentransferan ataupembayaran danadana yang diketahui atau patut diduga oleh terdakwa adalah danadana dari hasil tindak pidana perbankan, tindak pidana penipuan, tindak pidanapenggelapan (yang masingmasing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah);e Bahwa terdakwa melalui rekening nomor : 10220000221147001 padaBank Century Senayan Jakarta

(empat belas milyar rupiah),yaitu sebanyak 2 (dua) kali transaksi, antara lain :e Tanggal 9 Mei 2006, sebesar Rp. 13.000,000.000 ;e Tanggal 9 Mei 2008, sebesar Rp. 1.000,000.000 ;( Dalam perkara tindak pidana perbankan ini, terdakwa merupakan salahsatu pelakunya dan telah divonis bersalah, terdakwa masih upaya hukum) ;2 Terdakwa selaku Direktur PT.

(empat belas milyar rupiah), yaitu sebanyak 2(dua) kali transaksi, antara lain :e Tanggal 9 Mei 2006, sebesar Rp. 13.000,000.000, ;e Tanggal 9 Mei 2008, sebesar Rp. 1.000,000.000. ;10( Dalam perkara tindak pidana perbankan ini, terdakwa merupakan salahsatu pelakunya dan telah divonis bersalah, terdakwa masih upaya hukum).;Terdakwa selaku Direktur PT. GRAHA NUSA UTAMA, menerima dana dariPT.

., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan Dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan; 2.

., telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan DenganPutusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bbs 40 dari 42sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dilakukan terusmenerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;2.

., bin Hamid Husin terbuktibersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, dalam sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.

Bahwa didalam menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPdalam perkara tindak pidana Perbankan Syariah yang dilakukan olehTerdakwa Yunus Iskandar, SH. bin Hamid Husin dengan dalihmelaksanakan perintah jabatan sehingga Majelis Hakim menerapkanPasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP secara sempit padahalseharusnya penerapan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP MajelisHakim hendaknya melihat latar belakang bagaimana Niko Budimanselaku Unit Manager maupun Herepa Candra selaku DistrickManager sebagai pemberi

Menyatakan Terdakwa WELLY SYAFRIADI bin SYAFRIADI, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimanaDakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangHal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1770 K/Pid.Sus/2015Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;2.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 413/Pid.Sus/2014/PN Pbr tanggal 11 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa WELLY SYAFRIADI bin SYAFRIADI, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimanaDakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atasUndangUndang

Bit. tanggal 30 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa Rinekso Dwi Rahardjo, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta MelakukanTindak Pidana Perbankan Secara Berlanjut;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarmaka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari PenasihatHukum Terdakwa;Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Desember 2015Nomor 365/Pid.B/2015/PN.BIt., sekedar mengenai pidana denda yangdijatunkan kepada Terdakwa dan kurungan pengganti apabila pidana dendaitu tidak dibayar, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa RINEKSO DWI RAHARDJO, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut SertaMelakukan Tindak Pidana

Perbankan Secara Berlanjut;Hal. 29 dari 49 hal.

Dua Belas Sukumemperoleh hasil dari tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karenaalasan permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secaradan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, melanggarPasal 46 UndangUndang Nomor 10

Menyatakan Terdakwa RINEKSO DWI RAHARDJO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTAMELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN SECARA BERLANJUT;Hal. 41 dari 49 hal. Put.

Penggugattelah menderita kerugian sebesar Rp. 12.706.775.391,00 (dua belas miliartujuh ratus enam juta tujuh ratus tujun puluh lima ribu tiga ratus sembilanpuluh satu rupiah) ;Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan olehTerbanding semula Tergugat, selain telah menimbulkan kerugian di pihakPembanding semula Penggugat, juga Terbanding semula Tergugat telahdilaporkan dan diproses secara pidana dan dinyatakan bersalah melakukanHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBYtindak pidana

perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1)UndangUndang Perbankan juncto pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu PraktekPencairan Kredit Secara Fiktif sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas)Debitur sebagaimana putusan yang telah dijatunkan oleh Pengadilan NegeriSidoarjo Nomor 929/Pid.B/2018/PN Sda, tanggal 13 Maret 2019 (bukti P 7A)dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya lewat putusan Nomor457/PD/2019/PT SBY, tanggal 21 Mei 2019 (bukti P 7B);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Dalam putusan pidana tersebut, telah dipertimbangkan secara jelas danditegaskan dalam diktum putusan bahwa terpidana Hadiyanto Wibowo,SE adalah pelaku tunggal tindak pidana perbankan tersebut denganbentuk kejahatan menggelapkan dan mencairkan Sertifikat Deposito danNegotiable Certificate Deposit (NCD) para deposan termasuk PemohonPK sebesar Rp 3.710.000.000, (tiga milyar tujuh ratus sepuluh jutarupiah) dan USD 45.000, (empat puluh lima ribu dolar Amerika) (lihatbukti PK halaman 62) ;3.

BK/579/XII/2001, padahal pada kenyataannya dalam pemeriksaan terpidanaTermohon Peninjauan Kembali Il terungkap fakta hukum bahwa biangkoSertifikat Deposito dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) yang dimilikioleh para deposan telah diambil dan dicairkan oleh TermohonPeninjauan Kembali Il sebagai satusatunya pelaku tunggal dan pelakuutama dalam tindakan pidana perbankan tersebut, tanopa sepengetahuanpara deposan, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali (lihat bukti PKIhalaman 74) ;Pertimbangan yang

Bahwa, walaupun terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali Il telah melakukan tindak pidana perbankan, namunTermohon Peninjauan Kembali menganggap bahwa akibat dari perbuatan tersebut hanyalah merupakan tanggungjawab pribadi TermohonPeninjauan Kembali Il, Sikap direksi tersebut dikualifisir sebagai kebohongan dan tipu muslihat seolaholah Termohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pengurusnya, padahalUndangUndang Perseroan Terbatas secara jelas

Menyatakan Terdakwa Erie Firmansyah bin Adiwana terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan Syariah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,dalam sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.

Bahwa didalam menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPdalam perkara tindak pidana Perbankan Syariah yang dilakukan olehTerdakwa Erie Firmansyah bin Adiwana dengan dalih melaksanakanperintah jabatan sehingga Majelis Hakim menerapkan Pasal 51 Ayat(1) dan Ayat (2) KUHP secara sempit padahal seharusnya penerapanPasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Majelis Hakim hendaknyamelihat latar belakang bagaimana Niko Budiman selaku UnitManager ataupun Herepa Candra selaku Districk Manager sebagaipemberi perintah

Adanya hubungan sebabakibat (kausalitas);Bahwa Permintaan Tergugat terhadap hutang Penggugat sebesarRp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) agar dibayardengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan perbuatanyang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dandapat dikualifikasikan dugaan perbuatan tindak pidana Perbankan;Bahwa menurut hukum Tergugat dan Tergugat Il yang

Perbankan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 tahun 1998 tentangPerubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanaDakwaan Pertama Primair DAN Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.

Adapun maksud terdakwa membelanjakan atau harta kekayaan yangdiperolehnya dari hasil tindak pidana perbankan tersebut di atas adalahjuga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaannyatersebut.~ Perbuatan terdakwa Yuli Fitriani Binti Alm H. Fuady Isa sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf g UU No. 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang.Subsidair Bahwa Ia terdakwa Yuli Fitriani binti Alm. H.

Abu Lam U No.1 Kota Madya Banda Aceh atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,peruntuklan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana perbankan.

perbankan yangdilakukan terdakwa yaitu adanya laporan tertulis dari Pimpinan KantorPusat Operasional PT.

perbankan yangdilakukan oleh terdakwa dimana atas tindak pidana perbankan tersebutmenghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan ; Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya : Menimbang, bahwa disamping keterangan saksisaksi dan ahli tersebutdiatas, didepan persidangan terdakwa YULI FITRIANI Binti (Alm) H.

selanjutnya disebut "Sengketa Pidana)dimana sebagai terdakwa adalah sdr, Ade putra Fajar(TERGUGAT Ill).Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sebelumnya TERGUGAT telah dimintai keterangan oleh Kanit Subdit Fismondev DiReskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (POLDAKALSEL) pada tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan surat panggilanpolisi nomor SP.Pgl/2182/I/2013/Dit Reskrimsus dimanaPENGGUGAT sendiri adalah sebagai Pelapor, sesuai suratpanggilan POLDA KALSEL dimaksud maka pemanggilan terkaitdugaan tindak pidana

perbankan (vide Pasal 49 ayat 1 huruf a danb dan ayat 2 huruf b UndangUndang No. 7 tahun 199216sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 tahun1998 tentang Perbankan "UU Perbankan) dan atau penipuan danatau penggelapan dalam jabatan (vide Pasal 378 KUHP dan ataupasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana "KUHP) danatau pemalsuan surat (vide Pasat 263 KUHP) dan pencegahandan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ( vide undangundang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan PemberantasanTindak

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa tindakan TERGUGAT Ill dalam menerbitkan produkReksadana dengan mengatas namakan TERGUGAT adalahmurni merupakan tindak pidana perbankan (vide pasal 49 ayat1 huruf a dan b dan ayat 2 huruf b uu perbankan) dan ataupenipuan dan atau penggelapan dalam jabatan (vide pasal 374KUHP dan/atau pasal 374 KUHP) dan atau pemalsuan surat(Vide pasal 263 KUHP) dan pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang (vide UndangUndang No. 8tahun 2010 tentang

Bahwa proses secara pidana tersebut merupakan tindak lanjutlaporan PENGGUGAT ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatanberdasarkan Laporan Polisi NomorLP/25/V2013/KALSEL/Dit.Reskrimsus tanggal 29 Januari 2013 atasdasar dugaan tindak pidana perbankan dan atau penipuan dan ataupemalsuan surat dan atau pemberantasan tindak pidana pencucianuang.c.

:a)Bahwa pada saat ini terdapat proses hukum secara pidana terhadapTERGUGAT Ill secara pribadi.Proses secara pidana tersebut merupakan tindak lanjut laporanDENGGUGAT ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatanberdasarkan Laporan polisi NomorLPizsllizii3IKALSEL/Dit.Reskrimsus tanggal 29 Januari 2fi atasdasar dugaan tindak pidana perbankan dan atau penipuan danatau pemalsuan surat dan atau pemberantasan tindak pidanapencucian uang.3.

Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & ritel);17.

Jombangberikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT.BPD Jatim KC Jombang;Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh PemimpinCabang No. 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihalPerubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X KreditUsaha Rakyat (KUR) (Yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Riteldan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);Surat Edaran Direksi No. 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7Desember 2012 perihal

Jombangberikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT.BPD Jatim KC Jombang;Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh PemimpinCabang No. 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihalPerubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X KreditUsaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Riteldan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 27/PID.SUSTPK/2016/PT SBY17.

Jombangberikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT.BPD Jatim KC Jombang;Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh PemimpinCabang No. 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihalPerubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X KreditUsaha Rakyat (KUR).

Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon Praperadilan;

seluruh perbuatannya tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;Hal 36 dari 55 halaman Putusan No. 1613/Pid.B/2014/PN.JKT.PST.Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahliyang dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ahli : Akta Bahar Daeng;Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya dalam perkara tindak pidanaperbankan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, antara lainsebagai berikut:Kasus Tindak Pidana

Perbankan pada PT.

Bank Rakyat Indonesia(BRI) Sidoarjo;Kasus Tindak Pidana Perbankan pada PT. Bank TabunganPensiunan Nasional (BTPN) Cabang BSD;Kasus Tindak Pidana Perbankan pada PT. BPR Pundi ArthaSejahtera, Bekasi;Kasus Tindak Pidana Perbankan pada PT.

perbankan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu, dan Tergugat Il hanya terbukti melakukan tindak pidanaumum turut serta menggunakan surat palsu.

perbankan sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

2015Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai Direksi Penggugat telah bersalahmaka Tergugat Il wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Turut Tergugat sebagai pemilik Sertifikat Deposito yang dijaminkanoleh Tergugat dalam transaksi kredit dengan Penggugat;Bahwa menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7September 2004 Nomor 537/Pid.B/2004/PN Jkt.Sel. tersebut juga telahterbukti tidak terjadi tindak pidana

perbankan, atau dengan kata lain sebagaikorporasi Penggugat tidak bersalah sehingga tidak seharusnya dibebanitanggung jawab membayar ganti kerugian Turut Tergugat, kerugian manatimbul sebagai akibat dari kesalahan Tergugat dan Il.

perbankan, oleh karena itu penarikan Tergugat Il sebagaipihak dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan gugatan Penggugat patutditolak;Bahwa berdasarkan seluruh uraianuraian tersebut di atas, adalah berdasarapabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat;Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):I.1.Gugatan Penggugat Nebis In Idem;Bahwa gugatan Penggugat Perkara Nomor 116/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel.sebelumnya sudah pernah diajukan

IMRONHAMIDY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia NomorHal. 19 dari 52 hal. Put. Nomor 1368 K/Pid.Sus/201510 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalamdakwaan ke satu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa:. Terdakwa Il.

Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan melanggarPasal 49 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dengan hukuman pidana masingmasing 5 (lima) tahun dandenda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang akan kamilampirkan sebagai pertimbangan.Oleh karena itu ada alasan kami selaku Jaksa Penuntut Umum

dalam pengajuan dan realisasi kredit untuk debitur(nasabah) Bank Danamon.Dengan demikian unsur Melakukan, menyuruh lakukan atau ikutmelakukan perbuatan itu telah terbukti.Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, maka mereka Terdakwa kami nyatakanbersalah melakukan tindak pidana

PERBANKAN yang dilakukan secarabersama sama dalam Dakwaan Kesatu.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, JudexFacti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai account officier (AD)dan terakhir sebagai unit manager.

IMRON HAMIDY,tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PERBANKAN. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. FARID ROZAKI danTerdakwa Il. IMRON HAMIDY, tersebut dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan denda masingmasing sebesarHal. 50 dari 52 hal. Put.

., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan secara bersamasama, sebagaimana diatur dalam Pasal(1) UURI No.10 Tahun 1998 Ttg Perbankan Jo. Pasal 55 (1) Ke1 KUHP, dalamdakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Drs. H.M. Suwardi, M.M. bersamasamadengan Terdakwa 2. H.M.

Bahwa PENGGUGAT pada angka 8 gugatannya telah mengakui secarategas tidak menjalankan kewajibannya kepada TERGUGAT sehinggaHalaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Pin mengakibatkan kredit macet, namun alihalih memenuhi kewajibannyamelunasi fasilitas pembiayaan yang TERGUGAT 1 berikan,PENGGUGAT malah menuntut dan menyatakan TERGUGAT melakukan tindak pidana perbankan dan menyebabkan PENGGUGATmengalami kerugian materiil dan immaterial yang masingmasingnilainya sebesar Rp.5.000.000.000

Yakni tidakmelaksanakan isi Putusan Provisi tersebut, yang dilakukan oleh para Tergugat.dan tuntutan provisi dari Penggugat pada angka 4 yaitu Menghukum Tergugat telah melakukan Dugaan Pelanggaran Perbankan dan MalAdministrasi yangmengindikasikan adanya Tindak Pidana Perbankan Pasal 50 UU PerbankanNo. 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang berimplikasikerugian pada Penggugat selaku debitur berupa Material: Rp. 5.000.000.000(Lima Milyar) dan Immaterial Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar

Perdata pada tanggal 19 Nopember 2018 sedangkan dalamrisalan lelang disebutkan bahwa jadwal pelelangan adalah tanggal 21Nopember 2018, sehingga pada saat gugatan diajukan memang belum adapemenang lelang, sehingga atas eksepsi Tergugat tersebut sudah sepatutnyaditolak;Eksepsi Obscuur libel, karena : Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan Perlawanan akantetapi isinya adalah perbuatan melawan hukum, Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mendasarkan gugatanperlawanan dengan ketentuan pidana

perbankan; Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mendalilkan Tergugat sebagai lembaga perbankan;Menimbang, bahwa terhadap eksespsi tersebut menurut MajelisHakim hal itu tidaklah termasuk kedalam makna eksepsi, sehingga hal tersebutadalah lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis HakimHalaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Pinterkait pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut sudahsepatutnya ditolak;Exceptio Doli Prae Sintis,

karena : Gugatan Penggugat diajukan dengan niat licik, karena Penggugat telahmelakukan wanprestasi akan tetapi malah menuntut Tergugat melakukan tindak pidana perbankan sehingga Penggugat menuntutkerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (limamilyard rupiah);Menimbang, bahwa terhadap eksespsi tersebut menurut Majelis Hakimhal itu tidaklah termasuk kedalam makna eksepsi, sehingga hal tersebut adalahlebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim terkaitpokok

FAJAR BUDI SANTOSO, bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 (1) UU No.7/1992sebagaimana di ubah dg. UU No.10/1998 ttg Perbankan jo Pasal 55 (1) ke1KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUH. FAJAR BUDISANTOSO dengan pidana penjara selama : S&S (delapan) tahundikurangkan selamaTerdakwa menjalani masa tahanan sementara ; dengan perintah agar terdakwatetap ditahan ;3.

Dengan demikian maka dakwaankedua JPU tentang Penggelapan dalam jabatan dapat disimpulkan telah terbukti pula;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Perbankan sebagaimana diatur dalam dakwaanKesatu Primair pasal 49 ayat (1) UU RI No.7 Th. 1992 sebagaimana dirubah dalam UU RI.No.10 Th.1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP ; dan tindak pidanaPenggelapan