JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE

PUTUSANNo. 152 K/Pid/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE ;tempat lahir : Wahai ;umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1968 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Pemda Il RT. 002/ RW. 005, KelurahanSiwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru, KabupatenKepulaua Aru ;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan

JOSEPH UNAWEKLA, S.lp alias OCE,supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 148/Pid.B/2014/PN.TULtanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.lp alias OCE yangidentitas selengkapnya sebagaimana diatas, tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip

alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kedua tersebut ;Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanyang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu primair;Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu subsidair;Memerintahkan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.lIp alias OCE segeradibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;Memulinkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa JOSEPHUNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebut dalam segala kedudukan, harkat danmartabatnya;Menetapkan barang bukti berupa : 1

MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN

PUTUSANNomor 573 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN;: Belawan ;: 58 tahun/08 Maret 1958;: Perempuan;: Indonesia ;: Jalan A.

HELMY ALI, MM Bin MUHAMMAD ALI selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Sabang bersamasama dengan Terdakwa I MARIANI, S.Ip, MM selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal Wisata(Otsus) Di Kota Sabang Tahun 2010 dalam pelaksanaan pekerjaan PengadaanKapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang Tahun 2010, pada hari dan tanggal yangtidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu

No. 573 K/Pid.Sus/2017 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa IIyakni MARIANI, S.Ip, MM ; Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Wardiani;Bahwa pada tanggal 20 April 2010, Terdakwa selaku Kuasa PengggunaAnggaran melakukan revisi (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh pada Kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut.

HELMY ALI, M.M. selaku Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang ; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa IIyakni MARIANI, S.Ip, MM; Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Wardiani;Bahwa pada tanggal 20 April 2010, Terdakwa selaku Kuasa PengggunaAnggaran melakukan revisi (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh pada kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut.

Bin MUHAMMADALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

KHAIRUL RIZAL, S.Ip ; HERIANDI, SE

SUPRIYANTO, S.IP., vs BUPATI GUNUNGKIDUL

PUTUSANNomor 84 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SUPRIYANTO, S.IP., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Kebudayaan DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul),beralamat di Jalan Purbosari, RT 005 RW 007, KelurahanWonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul,dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si., JabatanKepala Sub Bidang Pengangkatan danPemindahan pada Bidang Mutasi BadanKepegawaian Daerah KabupatenGunungkidul ;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati GunungkidulNomor 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan StrukturalPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yangditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP., NIP 195501311978031004,Pangkat/Golongan Pembina, IV/a dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Humas,Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul(Eselon Illa) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan DinasKebudayaan dan

Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Bupati Gunungkidul untukmenerbitkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenGunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP., NIP195501311978031004, Pangkat/Golongan Pembina, !

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 74/UP/Kep.D/D4 tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengangkatan dalamJabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaituSupriyanto, S.IP., NIP 195501311978031004, Pangkat/GolonganPembina/IVa dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian WHubunganMasyarakat, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah KabupatenGunungkidul (Eselon Illa) ke jabatan baru yaitu Kepala BidangKebudayaan

SUPRIYONO, S.IP Bin WAGIMIN, dkk

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 5.400.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 5.400.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 5.400.0009. AJ.

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 1.350.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 1.350.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 1.350.0009. AJ.

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 8.800.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 8.800.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 8.800.0009. AJ.

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 6.000.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 6.000.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 6.000.0009. AJ.

Pemohon:
UDIN SAPUTRA, S.Ip

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Dina Wanma, S.Ip , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat/Tanggal lahir Biak, 29 Mei 1981, Alamat Kampung Biniki Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori sebagai wali dari Anak Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007 adalah anak dari Ruben Wanma(alm) dan Marlince

Pemohon:
Dina Wanma S.IP

KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA

PUTUSANNomor : 74/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsipada peradilan tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagaimanatertera dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap : KARSO, S.IP. Bin S.

exnscsennnensnncomensaennennnensennmneennnPendidikan gnPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 9 Juli 2013, Nomor : 116/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum No.Reg.Perkara: PDS05/BTANG/Ft.1/0912 Terdakwa didakwasebagal berikut : ~ nnonaneDAKWAANPRIMAIR :Bahwa la terdakwa KARSO, S.IP

dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBatang yang berdasarkan UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa terdakwa KARSO, S.IP

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, DKK

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, Terdakwall. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, Terdakwa iil.PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, Terdakwa IV.PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V. YOGI PRADONO binWIJI, Terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJOSUWITO, Terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP binSARDI, Terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, danTerdakwa IX. AJ.

YOGI PRADONO bin WIJI masingmasing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa VI.NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO selama 2 (dua)tahun dan 6 (enam) bulan;5.

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN sebesarRp66.269.200,00, Terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMOsebesar Rp64.802.500,00, Terdakwa V. YOGI PRADONO bin WlJlsebesar Rp57.052.500,00, Terdakwa VI.

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN,Terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, Terdakwa III.PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, TerdakwaIV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V. YOGI PRADONObin WIJI, Terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJOSUWITO, Terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP binSARDI, Terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO,dan Terdakwa IX. AJ.

SARYANTO, S.IP Melawan BUPATI PEMALANG

202222202 202222SARYANTO, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal DesaSerang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Pekerjaan MantanDalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. H. AdlSUDARMAuwI S., SH., MH., Kewarganegraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat di KANTOR ADVOKATPENGACARA Dr. H. AJl SUDARMAJI S., SH., MH.

Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2019 di bawah registerNomor : 7/G/2019/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir padatanggal 27 Maret 2019 mendalilkan halhal pada pokoknya sebagaiEIS TUL 3) ~ nnn en I RSOBJEK SENGKETA : Keputusan Bupati Pemalang, Nomor : 888/03/Tahun2018, tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama SARYANTO, S.IP

Pemohon:
FIFI ASFIAH, S.IP

Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUHAMMAD KHAEKALFAHRY, S.IP (Almarhum), berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 17Oktober 2009Nomor :917/95/X/2009, yang dikeluarkan oleh KementerianAgama Republik Indonesia;2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum MUHAMMADKHAEKAL FAHRY, S.IP tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :a.

Bahwa suami pemohon, yaitu MUHAMMAD KHAEKAL FAHRY, S.IP(Almarhum) telah meninggal dunia di Makassar, pada tanggal 24 Februari2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7309KM140320140001, tertanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasPencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros ;4.

NURLENA WITTIRI, ZULKIFLIRISWAN AKBAR, S.STP, MUHAMMAD KHAEKAL FAHRY, S.IP,FADLY ASHORY FAHRY, AZIZAH FAUZAN FAHRY, RISWANDYSUCITRA FAHRY, S.STP ;5.

Nona RADELLA PUTRI KHAEKAL, Perempuan, lahir di Maros 25Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor16275/CSMrs/IX/2011, tertanggal 19 September 2011 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Maros ;Dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanahwarisan tersebut diatas yang merupakan peninggalan/warisan darialmarhum MUHAMMAD KHAEKAL FAHRY, S.IP (Suami pemohon).3.

Masdin, S.Ip M.Si Bin Malik

PUTUSANNomor : 430/Pid.B/2010/PN.Plp * DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkaraperkara Pidana padaPeradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : MASDIN S.IP, M.Si.

, M.Si Bin MALIK tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan perbuatanpidana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidiair, dakwaan lebihsubsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa Penuntut Umumtersebut.2 Membebaskan setidaktidaknya melepaskan terdakwa MASDIN S.IP, M.SiBin MALIK oleh karena itu dari dakwaan primair, dakwaan subsidiair,dakwaan lebih subsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa PenuntutUmum tersebut.3 Memulihkan hakhak terdakwa MASDIN S.IP, M.Si

Luwu ;e Bahwa setelah sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 selesai,kemudian oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik diserahkan kepada PemerintahKab. Luwu dan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September2006, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kab.

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada orang sebagai subyek hukum,dimana menurut hukum positif kita, barang siapa adalah setiap orang (natuurlijkepersonen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.Menimbang, bahwa Terdakwa MASDIN S.Ip.

Menyatakan terdakwa Muhammad Aras S.Ip Bin Alwi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan ;3.

MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin Alwi

kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2014, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriMamuju dengan Nomor :W.22.U12.Mu05/HK/II/2014/PN.MU, tanggal 10 Februari2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebutTelah membaca :e Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B03/R.4.15.4/Ft.1/01/2014 tanggal 15 Januari 2014 dari Kepala Kejaksaan NegeriMamuju Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa MuhammadAras S.Ip

padapersidangan tanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik JaksaPenuntut Umum secara lisan pada tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya tetappada pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 27 Maret2014 tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATUPRIMAIR :Bahwa ia MUHAMMAD ARAS S.Ip

/PW 32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI ,S Ip, Bersamasama dengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dandiancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo

Bin ALWI Bersama samadengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dan diancamdengan pidana penjara dalam Pasal 5 ayat huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ATAUKETIGAMUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI bersama dengan

Bin ALWI S.Ip Bersamasama dengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dandiancam dengan pidana penjara dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut

- SUBASTIAR TASLIM, S.IP Bin TASLIM

PUTUSANNomor : 02/ PID/TPK/ 2015 / PT BBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanTinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidanakorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUBASTIAR TASLIM, S.IP Bin TASLIM;Tempat lahir : Tanjungpandan;Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 20 Juni 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia

TIPIKOR ), yang memeriksa dan mengadili perkara tersebutSetelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan putusanresmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPangkalpinang tanggal 28 Nopember 2014 No.27/PID SUS/TPK/2014/PN.PGP, dalamperkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa SUBASTIAR TASLIM, S.IP

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara :Hal.11 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL12e Bahwa Terdakwa SUBASTIAR TASLIM, S.IP.

Dan denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6(enam) bulan kurungan ;4 Kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjutisebesar Rp.22.927.634,00 (dua puluh dua juta sembilanratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empatrupiah) yang timbul akibat perbuatan terdakwaSUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM,makakepada Terdakwa SUBASTIAR TASLIM, S.IP.

Bin Taslim tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2 Membebaskan Terdakwa Subastiar Taslim, S.IP. Bin Taslim dari dakwaanPrimair tersebut;3 Menyatakan Terdakwa Subastiar Taslim, S.IP. Bin Taslim terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair.4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Subastiar Taslim, S.IP.

IWAN ARIWANTO, S.IP. Bin SARIMIN

PUTUS ANNomor 6/PID.SUSTPK/2018/PT YYKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartayang mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : IWAN ARIWANTO, S.IP.

Perkara : RpkSus.01/Yogya/Ft.1/04/2018, tanggal 17 April 2018, sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa IWAN ARIWANTO,S.IP Bin SARIMIN sebagaiTenaga Bantuan (Naban) pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah KotaYogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasLingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor : 814/001/Kep/I/2018 tanggal 2Januari 2018 dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemerintah KotaYogyakarta dengan Tenaga Bantuan Tahun 2018 Nomor : 814/002 tanggal 2Januari 2018, dengan jenis

Menyatakan terdakwa IWAN ARIWANTO, S.IP Bin SARIMIN bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 12 hurufe UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.

) Badan LingkunganHidup;4. 1 (satu) bendel daftar penerima honorarium Tenaga BantuanDesember 2017 yang telah dilegallisir oleh PPK DLH KotaYogyakarta;Dikembalikan kepada Maimunah Nasution, SH.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Telah membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.Yyk. tanggal 1Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IWAN ARIWANTO, S.IP

Bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta terhadap terdakwa IWANARIWANTO, S.IP Bin SARIMIN di bawah ancaman minimum menurutpasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 15 dari 18, Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PT YYKatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Menimbang Terdakwa atas memori banding Jaksa Penuntut umumtelah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

DANU URIPTO, S.IP. Bin RUSDI

SMG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalampengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : DANU URIPTO, S.IP. Bin RUSDI;Tempat Lahir : Tegal;Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun/30 November 1962;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini, S.IP;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU

Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah memutuskansengketa antara:SUPARTINI, S.IP, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon PegawaiNegeri Sipil Kab. Dompu, beralamat di Desa Adu, Kecamatan Huy,Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal iniBerdasarkan Surat Kuasa Khusus C1.104/LBHUKSK/12.12.2016,tanggal 12 Desember 2016, memberikan kuasa kepada:oh,. RIKI RIYADI, SH.;2. IMAM SOFIAN, SH.MH.;3. RATNA HAYATI, S.H,;4. MUHAMAD ALFAN, SH,;5. FAUZI YOYOK, SH,;6.

: 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang PerubahanPertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T12);Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim VerifikasiTenaga Honorer KIl pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor :810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T13) dengantemuan salah satunya terhadap Penggugat Supartini, S.IP

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor:814.3/023/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal21 September 2015 Nomor : 814.3/113/BKD/2015 tentang PengangkatanCPNS atas nama Penggugat Supartini, S.IP, adalah sah menurut hukum.4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.

P1 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/023/BKD/2016tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21September 2015 Nomor: 814.3/113/BKD/2015 tentangPengangkatan CPNS atas nama Penggugat Supartini, S.IP.(Sesuai dengan aslinya);2.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini,S.IP; Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 795. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

SUNAR,S.IP >< SITI MUNAWAROH

Sunar, S.IP) dengan kami selaku pengurus;2. Bp.

Sunar, S.IP tidak mempunyai jiwa kepemimpinanyang bisa mengayomi dan merasa benar sendiri;e Bahwa benar awal dari permasalahan adalah tentangRekening Organisasi PAFI Cabang Purworejo yang masih atasnama Penggugat selaku Ketua PAFI Cabang Purworejo;e Bahwa benar ternyata pada bulan Juli 2015 RekeningOrganisasi PAFI Cabang Purworejo sudah diganti atas namaOrganisasi PAFI Cabang Purworejo;e Bahwa benar Dewan Pertimbangan Organisasi PAFI CabangPurworejo tidak bekerja optimal dalam menyelesaikanpermasalahan

Sunar, S.IP tidak mempunyai jiwa kepemimpinanyang bisa mengayomi dan merasa benar sendiri adalah merupakanhal yang subyektif, dimana yang dimaksud dengan subyektif adalahlebih kepada keadaan dimana seseorang berpikiran relatif, hasil darimenduga duga, berdasarkan perasaan atau selera orang;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugatberalasan untuk dikabulkan secara sebagian;Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip. Kolonel Arm NRP. 29685, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kedua: Pemalsuan mata uang2. Oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas (Vrijspraak).3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip.

ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip. Kolonel Arm

Pemohon:
SUSI UJIANI, S.IP