Terdakwa tidakpernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelap narkotika;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secara kasatmata actus reus atau perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki sabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal ini tentubertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggung jawabpidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkaradi pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistemhukum dan peradilan di Indonesia;Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalauTerdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotikadalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaianbagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapatdiketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Unsur actus reus (element perbuatan), yaitu perbuatan lahiriah atau esensidari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimanayang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaituniat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban sehinggamemperoleh uang, kemudian sikap batin tersebut diwujudkan denganterdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan menemui temannyasehingga terdakwa berhasil menguasai sepeda motor saksi korban untukdibawa pergi, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus

Judex Facti tidak menerapkan ajaran Actus Reus dan Mens Rea secarasempurna.Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ajaran Actus Reus dan MensRea secara sempurna sehingga Judex Facti menganggap pada diriTerdakwa tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana menjadisyarat pemidanaan untuk Pasal 263 ayat (1) KUHP vide PertimbanganHukum Judex Facti halaman 24 sampai halaman 25 terutama aleniaterakhir halaman 24.Bahwa jika Judex Facti melihat, menimbang dan menerapkanajaran Actus Reus dan Mens Rea secara sempurna

padaketerangan yang tidak benar dan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembatalan aktadapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembatalan akta dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalan aktadengan cara tanpa melalui pengadilan atau Contrarius Actus

orang tua dari subyek akta, perubahan atas data aktakelahiran Pemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalanakta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau tanpa melalui putusanpengadilan;Menimbang, bahwa karena perubahan atas data akta kelahiran anakPemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan aktapencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau mekanisme pembatalan aktapencatatan sipil tanoa melalui putusan pengadilan atau yang disebut jugadengan istilah Contrarius Actus

digunakan secara melawanhukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa sebagai konsekuensi hukum apabila Terdakwa ditemukansedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akantetapi mens reanya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapatdipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanyamempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus

Bahwaazas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktekperadilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukumdan peradilan di Indonesia;Bahwa fakta hukum lainnya untuk menunjukkan Terdakwapenyalahguna.

Terdakwaseperti yang terungkap di persidangan, mens rea Terdakwa membeli danmemiliki sabusabu tersebut sematamata untuk digunakan secaramelawan hukum untuk diri sendiri dan bukan untuk tujuan lainnya yangbersifat mencari kKeuntungan ekonomis;Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dan hal ini dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwa bahwaTerdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabusabu;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus

Padahal berdasarkanfakta sidang bahwa mens rea Terdakwa sangat jelas menggunakan sabusabu untuk diri sendiri;Hal. 17 dari 22 Pts.No 397/PID.Sus/2019/PT MKSBahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukumseseorang harus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan

pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reuS sematamata sama sekali tidak dibenarkan dalamsystem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan bahwa sudah menjadi notoire feiten bahwa pembelian dankepemilikan sabusabu dalam jumlah relatif sedikit yaitu netto seluruhnya0,0635 gram sebagaimana dalam perkara a quo dapat diyakini untuksekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau

Mr.Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana,Penerbit Aksara Baru, Jakarta, halaman 82);Menimbang, bahwa doktrin ilmu hukum pidana juga mengenal asasActus Reus, yang berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit rea yangartinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecualibila dilakukan dengan niat jahat.

Dalam konteks ini, actus reus harusdilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwatersangka telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahatatau. suatu. kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.

Adapun kedua aspek yang menjadi masalah penting dalam actusreus dan mens rea adalah :a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak;b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi ;Actus reus merupakan unsur phisik sedangkan mens rea merupakanunsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, sehinggatanpa bukti adanya mens rea dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana(vide: C.S.T. Kansil, SH., dan Christine S.T.

dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauhpengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yangmerupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalamhal ini termasuk tindakan atau akibatakibat lainnya yang pasti / harusterjadi;Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapatdikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanyamens rea (mental element) dan adanya actus

Mensrea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niatjahatnya, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atauperbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanyakarena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum atau bersifat melawan hukum.

Sehingga meskipun perbuatannyamemenuhi rumusan delik dalam peraturan perundangundangan dan tidakdibenarkan (Sudah ada actus reus), hal tersebut belum memenuhi syaratuntuk penjatuhan pidana, oleh karena itu harus dilihat juga sikap batin (niatatau mens rea) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU.

Terdakwa tidak pernahmenjadi jaringan/ sindikat peredaran gelap Narkotika;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secara kasatmata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memilikishabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal ini tentubertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawabpidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntutperkara di pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwahanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkandalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpanNarkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan danpemakaian bagi penyalahguna Narkotika.

Dalam hukum pidanaInggris dikenal suatu asas "actus reus yang artinya bahwa suatuperbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukandengan niat jahat.

Actus reusini harus dilengkapi dengan mens readan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Terdakwa telahmelakukan Actus reusini disertai mens rea yaitu niat jahat atau suatukesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.Pertamatama perlu diketahui bahwa KUHP = sendiri tidakmerumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet , walaupundemikian pengertian opzet ini sangat penting, oleh karena dijadikanunsur sebagian besar peristiwa pidana disamping peristiwa yangmempunyai unsur culpa.

prajuritmendapatkan inventaris yang lengkap yang seharusnya disiapkanoleh Kesatuan Terdakwa dan sangkur yang dibeli Terdakwa memangbukan standar TNI AD dan memang dijual bebas dipasaran akantetapi Terdakwa sebagai prajurit lupa bahwa penggunaan sangkurtidak digunakan sembarangan hanya diperbolehkan untuk musuhbukan kepada massa yang sedang melaksanakan acara keagamaan,sebagai aparat teritorial Terdakwa bertindak arogan denganmengeluarkan sangkur kepada massa agar massa takut kepadaTerdakwa.Berkaitan dengan Actus

itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Factipada Pengadilan Tinggi yang telah salah melakukan penerapan hukum;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi tidak lebih dariseperti Penegak Hukum yang tanpa mempertimbangkan faktafaktapersidangan, di mana untuk Terdakwa diterapkan Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta persidangan yangdikaitkan dengan Actus

No. 333 K/PID.SUS/2017kepada Kastirtono (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi dipersidangan diketahui Terdakwa memang menyerahkan Narkotika jenisshabu tersebut akan tetapi secara mens rea dapat diketahui kalau Terdakwamenyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dikarenakanketidakmampuan Terdakwa menolak permintaan Febriwaldi panggilan Feb(Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Terdakwa dan Febriwaldipanggilan Feb adalah sepupuan;Bahwaunsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan

Berbeda dengan = actus reusyang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens reamencakup unsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yangdisebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat(Utrecht, 1960: 257):Bahwa dalam persidangan pada Judex Facti Pengadilan Negeri terungkapTerdakwa sering ke Bukittinggi untuk mengantar uang belanja kepada adikTerdakwa yang sedang sekolah dan tinggal di rumah Febriwaldi panggilanFeb (Terdakwa dalam berkas terpisah), setiap

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya atas keberatanTerdakwa/Pemohon poin I, kurang bahkan tidak mempertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat(actus rea) dalam Pemohon Kasasi melakukan perbuatan MelawanHukum; dengan alasan sebagai berikut:a.

Kedua syarat ini yaitu actus readan mens rea bersifat komulatif dan imperative yang harus dipenuhidalam setiap pemidanaan;.

Bahwa in casu, pemberantasan tindak pidana korupsi juga, harusdibuktikan dua syarat pemidanaan yang bersifat kumulatif danimperative yaitu syarat niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat(actus rea) dari pelaku tindak pidana (korupsi), untuk melakukanperbuatan melawan hukum, tidak hanya sekedar mendeskripsikanfaktafakta hukum kemudian menyimpulkan bahwa unsur melawanhukum telah terpenuhi;.

Bahwa jika dicermati secara mendalam faktafakta hukum yangdiuraikan dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang,yang menurut Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang sudahmempertimbangkan mens rea dan actus rea adalah tidak tepatkarena Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang sama sekali tidakmempertimbangkan bahwa adanya mens rea dan actus rea dariPemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum;.

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya atas keberatan Terdakwa/Pemohon poin VI, kurang bahkan tidak mempertimbangkan(onvoldoende gemotiveert) niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat(actus rea) dalam Pemohon Kasasi melakukan dikategorikan sebagaipelaku atau orang yang turut serta melakukan dengan alasan sebagaiberikut:a.

Putusan NomorNarkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangantidak terungkapfakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika.Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelapNarkotika;Bahwa dalam putusan judex facti maupun memori kasasi PenuntutUmum hanya mempertimbangkan secara kasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpamempertimbangkan mens rea Terdakwa.

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia;Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpanNarkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikandan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di

Sedangkan dibandingkandalam perkara a quo pembelian, kepemilikan, penguasaan Narkotikamens reanya untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;Bahwa penerapan pasalpasal tersebut wajib memperhatikan danmempertimbangkan maksud dan tujuannya, sikap batin atau niatTerdakwa, dengan kata lain menerapkan undangundang bukanberdasarkan tekstual bunyi undangundang actus reus belaka, tetapiberdasarkan kontekstualnya;Apabila mens rea/niat dan terbukti faktanya di persidangan Terdakwamembeli, memiliki, menyimpan

Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikat peredarangelap Narkotika;Bahwa dalam putusan judex facti maupun tuntutan Penuntut Umum hanyamempertimbangkan secara kasat mata actus reus/perbuatan materilTerdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkanmens rea Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukumpidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkandalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan.

Terdakwa tidak pernah menjadijaringan/sindikat peredaran gelap Narkotika; Bahwa Penuntut Umum maupun judex facti dalam memeriksaperkara a quo wajib mempertimbangkan mens rea Terdakwaseperti yang terungkap di persidangan, mens rea Terdakwamembeli dan memiliki shabu tersebut sematamata untukdigunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuanlainnya; Bahwa dalam putusan judex facti maupun tuntutan PenuntutUmum sebagaimana tertuang dalam memori kasasi hanyamempertimbangkan secara kasat mata actus reus

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadapTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekallitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia; Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidakterungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki,menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyakHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1386 K/Pid.

tentang Administrasi KependudukanHal 7 dari 14 halamanPenetapan Nomor 13/Pat.P/2019/PA Soeialah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahananak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan) yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yangpengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum tata negara dikenal prinsipContrarius Actus

yang menyatakan pejabat tata usaha negara yangmenerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenanguntuk membatalkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 4 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang Administrasi Kependudukan dan asas Contrarius Actus bahwaPeradilan Agama memiliki kKewenangan

Kedua alasanterdakwa melakukan perbuatan baik reus actus maupun mens rea, adalahbukan karena terdakwa berniat mengambil keuntungan ekonomis dalammelakukan perbuatannya akan tetapi untuk menyelamatkan hajathidupnya akibat dahandahan pohon yang ditebangnya itu telah mulaimenggangeu atap warung tempatnya berjualan di dalam kawasan hutantersebut, sedangkan berdirinya warung tersebut adalah juga atassepengetahuan dan persetujuan Perhutani yang telah terjadi bertahuntahun lamanya.

Sedangkan disisi lain dari segi kualitasperbuatan lebih berat dari perbuatan terdakwa, baik reus actus maupunmens rea nya dituntut lebih ringan.

menggunakan sabu tanpa terlebihdahulu membeli, Kemudian memiliki, menyimpan, menguasai: Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna yaituTerdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika,hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkapfakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika.Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan / sindikat peredaran gelapNarkotika; Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekallitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia; Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidakterungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai,Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 167 K/Pid.

membeli dan memiliki shabu untuk digunakansecara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Apabila Para Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi mens reanya untukmenggunakan narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa Penuntut Umum kontra memori maupun Judex Facti dalamputusannya hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat matasaja yaitu actus

Putusan Nomor : 784 K/PID.SUS/2018hanya dengan dasar actus reus semata, sama sekali tidak dibenarkandalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;o Terdakwa membeli narkotika ketika ditangkap polisi Terdakwa baruselesai menggunakan narkotika;o Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatanperedaran gelap narkotika.

Terdakwa tidak pernahmenjadi jaringan/sindikat peredaran gelap narkotika;Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki shabu, tanopa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal initentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa danmenuntut perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalauTerdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotikadalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan danpemakaian bagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa