Pembanding adalah Termohon/Pembanding/Terlawan V yang benar maka Termohon/Pembanding/Terlawan Vharus jujur datang bertamu baikbaik dan bertemu langsung denganPemohon/Terbanding/Pelawan dan bukan dengan cara yang licik danpenuh dengan kebohongan dan rekayasa, apalagi tidak pernah adaBerita Acara Pemeriksaan Setempat dan tidak ada pula tanda tangandari Pemohon/Terbanding/Pelawan, bahkan bila perlu dengan fotoyang otentik di lokasi dimana Pemohon/Terbanding/Pelawan beradabersama Tim Pemeriksa atau Tim Apraisal

dari Kantor Termohon/Pembanding/Terlawan V.Kenyataan Pemohon/Terbanding/Pelawan tidak pernah bertemulangsung dengan Tim Apraisal dari Termohon/Pembanding/TerlawanV.

yang menyatakan setuju tanpadisertai tanda tangan pada Surat Pernyataan Kesepakatan Harga (belum adapengklasifikasian);Agar segera diklasifikasi berdasarkan definisi dari Tim Apraisal;Jika sudah tercapai kesepakatan maka dilanjutkan dengan Rapat Penetapan Hargasecara terbutka dan Pembacaan Berita Acara Penetapan Harga yang menghadirkanseluruh P2T, PT.

Angkasa Pura (Persero), Tim Apraisal dan Tim Legalisasi;Persiapan pembuatan draft SK Penetapan Harga dilakukan secara bersamasamaoleh Bagian Hukum Setdako dan Sekretariat P2T Kota Banjarbaru;Permintaan pengukuran akan dilaksanakan setelah ada ada rapat mebahaspermasalahan tersebut;Bahwa hargatanah yang telah disepakati belum dipotong PPh 5%;Bahwa berkaitan dengan pajak maka perlu masukan dari Kantor Pjak Pratama;Untuk pembayaran ganti rugi atas tanah perumahan perlu adanya rapat lagi dandiduhului

Angkasa Pura (Persero) atau Tergugat Ill, Tim Apraisal (PT.

Harga dari Tim Penilai/Apraisal dalam hal ini PT.

mengatakan bank Panin Dubai Syariah butuh danatalangan untuk take over kredit nasabah dari bank lain dan di bankHalaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 385/PID/2019/PT SMGPanin Dubai Syariah pencairannya besarbesar, untuk tehnispelaksanaannya nanti pak Arbaini sebagai pelaksana dana talangankemudian ARBAIN YUSUF mengatakan dana akan dikembalikandalam waktu satu minggu maksimal 10 hari berikut bunga sebesar3,5% kemudian juga mengatakan bahwa nasabah yang akanditake over secara administrasi sudah siap, apraisal

pertemuan tersebut saksi DEASY FAIZATI bintiANWAR SANUSI mengatakan bank Panin Dubai Syariah butuh danatalangan untuk take over kredit nasabah dari bank lain dan di bankPanin Dubai Syariah pencairannya besarbesar, untuk tehnispelaksanaannya nanti pak Arbaini sebagai pelaksana dana talangankemudian ARBAIN YUSUF mengatakan dana akan dikembalikandalam waktu satu minggu maksimal 10 hari berikut bunga sebesar3,5% kemudian juga mengatakan bahwa nasabah yabg akan ditakeover secara administrasi sudah siap, apraisal

32.1 (satu) rangkap Surat Pencairan Dana Keperluan Untuk Pembayaran Belanja Jasa Apraisal Pengadaan Tanah Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Kelurahan Karang Rejo Bagian Pemerintahan Setda Kota Tarakan tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangan Bendahara Umum Daerah ARBAIN, S.E, M.AP.

33.1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak Nama WP : KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN (PPN DN atas belanja jasa Apraisal Pengadaan Tanah Fasilitas Pendukung Gedung Kelurahan Karang Rejo Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kota Tarakan Tahun 2015) penyetor SUARIYANTI, A.Md.

37.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1679/ SPP-LS/ SETDA-TAPEM/ 2015 untuk Pembayaran Belanja Jasa Apraisal tanggal 30 Desember 2015 ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. SUARIYANTI, A.Md. dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

40.1 (satu) bandel Dokumen Pembayaran Paket Pekerjaan Biaya Apraisal Pengadaan Tanah Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Kelurahan Kel. Karang Rejo Nomor Kontrak : 270/ SPK/ PEM/ XII/ 2015 Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari :

• 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Pekerjaan Biaya Apraisal Pengadaan Tanah Fasilitas Pendukung Gedung Kantor Kelurahan Karang Rejo oleh SUDARTO, M.Si., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert).

HAK PIHAK KETIGA UNTUK MENUNTUT YANG DIKLAIM SEBAGAIHARTANYA YANG BERADA DALAM PENGUASAAN DEBITOR PAILITSEJAK TAHUN 2010 SESUAI SURAT PERMOHONAN KREDIT, SEJAKTAHUN 2014 SESUAI SURAT PERNYATAAN RAZALI ROHIKUM,SEJAK TAHUN 2014 SESUAI LAPORAN APRAISAL, SEJAK TAHUN2014 SESUAI COMPANY PROFILE PT. DWI KENCANA SEMESTA(DALAM PAILIT), DAN 2 BULAN SEJAK MASA INSOLVENSI, TELAHLAMPAU WAKTU. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 57 jo.

DWI KENCANASEMESTA (DALAM PAILIT), SEJAK TAHUN 2014 SESUAILAPORAN APRAISAL, DAN 2 BULAN SEJAK MASA INSOLVENSI.5.

Bahwa dengan demikian, HAK PIHAK KETIGA (PENGGUGAT)UNTUK MENUNTUT HARTANYA YANG BERADA DALAMPENGUASAAN DEBITOR PAILIT SEJAK TAHUN 2010SEBAGAIMANA SURAT PERMOHONAN KREDIT, SEJAK TAHUNHalaman 34 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA2014 SEBAGAIMANA SURAT PERNYATAAN RAZALI ROHIMUN,SEJAK 2014 SEBAGAIMANA LAPORAN APRAISAL, SEJAKTAHUN 2014 SEBAGAIMANA COMPANY PROFILE, DAN 2 BULANSEJAK MASA INSOLVENSI, MENJADI DALUWARSA/TELAHLAMPAU WAKTU.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor:1/Pdt.Sus.Lainlain

Dwi Kencana Semesta) terhadap KewenanganTERGUGAT Ill yang telah melakukan Pemberesan terhadap HGU No.144/Desa Seuneubok Bayu, (objek sengketayang telah dikuasaiolehTERGUGAT Sejak Tahun 2010 berdasarkan Surat Permohonan Kredit,yang sejak 2014 ditegaskan juga berdasarkan Laporan Apraisal CompanyProfile) dan Surat Pernyataan Pengalihan HGU yang dibuat danditandatangani oleh PENGGUGAT sertatidakpernahdibantahkebenarannya oleh PENGGUGAT) serta yang dikuatkan juga berdasarkanPutusan Pengadilan Niaga Medan

Tergugat menolak dalil ParaPenggugat dalam replik halaman 7 yang menyatakan bahwaApraisal atau Penilai Independen KJPP Sih Wiryadi & Rekan(Kantor Jasa Penilai Publik) tidak memiliki Kepentingan secaralangsung oleh karena Apraisal atau Penilai Independen KJPPSih Wiryadi & Rekan (Kantor Jasa Penilai Publik) bekerjaberdasarkan perintah dan kepentingan dari Tergugat II.Dalam dalil gugatan a quo Para Penggugat menjelaskanbahwa Para Penggugat merupakan Pihak yang Berhak untukmendapatkan ganti kerugian,

melakukan musyawarah ganti kerugianatas pengadaan tanah untuk Pembangunan Jaringan IrigasiSekunder dan Genangan D.I Batang Asai KabupatenHalaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN SrlSarolangun dan Secara fakta hukum nama Para Penggugattidak tercantum sebagai penerima ganti kerugian ataspengadaan tanah untuk Pembangunan Jaringan IrigasiSekunder dan Genangan D.I Batang Asai KabupatenSarolangun untuk Desa Penegah.Guna menerangkan posita tersebut Para Penggugat perlumengikutsertakan Apraisal

Harga dari Tim Penilai/ Apraisal dalam hal ini PT.

Angkasa Pura (Persero)atau Tergugat, Tim Apraisal (PT.

Bahwa Penggugat pada saat menerima barang (alat berat) tersebut,TIDAK MELAKSANAKAN APRAISAL (PENILAIAN) terkait nilai daribarang (alat berat) yang ditarik dari Tergugat ;10.

Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 330/Tahun/2013 tanggal 03 Juni 2013tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Kelurahan dan Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun2013 lampiran II poin C nomor 3 mengenai Tugas Penyuluh di Tingkat Desa,dengan penjelasan: Memfasilitasi kKelompok tani dalam melakukan PRA(Participatory Rural Apraisal), Penyusunan Rencana Definitif Kelompok(RDK) dan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok (RDKk).Bahwa setelah SK Kepala Dinas tersebut

Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 330/Tahun/2013 tanggal 03 Juni 2013tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Kelurahan dan Desa dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun2013 lampiran Il Point C nomor 3 Tugas Penyuluh di Tingkat Desa denganpenjelasan: Memfasilitasi Kelompok tani dalam melakukan PRA(Participatory Rural Apraisal), Penyusunan Rencana Definitif Kelompok(RDK) dan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok (RDKk).Bahwa setelan RUK dan Surat Pernyataan dibuat lalu

Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 330/Tahun/2013 tanggal 03 Juni 2013tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Kelurahan dan Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun2013 lampiran II poin C nomor 3 mengenai Tugas Penyuluh di Tingkat Desa,dengan penjelasan: Memfasilitasi kKelompok tani dalam melakukan PRA(Participatory Rural Apraisal), Penyusunan Rencana Definitif Kelompok(RDK) dan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok (RDKk)..Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang Nomor

Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 330/Tahun/2013 tanggal 03 Juni 2013tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Kelurahan dan Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun2013 lampiran II poin C nomor 3 mengenai Tugas Penyuluh di Tingkat Desa,dengan penjelasan: Memfasilitasi kKelompok tani dalam melakukan PRA(Participatory Rural Apraisal), Penyusunan Rencana Definitif Kelompok(RDK) dan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok (RDKk).Bahwa sebelum Drh.

Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 330/Tahun/2013 tanggal 03 Juni 2013tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Kelurahan dan Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wajo Tahun2013 lampiran II poin C nomor 3 mengenai Tugas Penyuluh di Tingkat Desa,dengan penjelasan: Memfasilitasi kKelompok tani dalam melakukan PRA(Participatory Rural Apraisal), Penyusunan Rencana Definitif Kelompok(RDK) dan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok (RDKk).1.

Dwi Sukowati (Manajer Cabang Kebondalem),pengembalian dana talangan untuk pembayaran apraisal kepada Sadr.Haryono Setyo Wibowo (Sekretaris KSP Dana Sejahtera Abadi), danpembayaran lainnya. Seluruh pengeluaran tersebut tidak dibuku (dicatat)pada buku harian kas, dan sebagian tidak didukung dengan bukti kaskeluar maupun bukti tanda terima oleh nasabah (nama dan nilai uang).Perbuatan terdakwa Drs.

Dwi Sukowati (Manajer Cabang Kebondalem),pengembalian dana talangan untuk pembayaran apraisal kepada Sadr.Haryono Setyo Wibowo (Sekretaris KSP Dana Sejahtera Abadi), danpembayaran lainnya. Seluruh pengeluaran tersebut tidak dibuku (dicatat)pada buku harian kas, dan sebagian tidak didukung dengan bukti kaskeluar maupun bukti tanda terima oleh nasabah (nama dan nilai uang). Dari serangkaian perbuatan terdakwa Drs.

Dwi Sukowati (Manajer Cabang Kebondalem),pengembalian dana talangan untuk pembayaran apraisal kepada Sdr.Haryono Setyo Wibowo (Sekretaris KSP Dana Sejahtera Abadi), danpembayaran lainnya.

Dwi Sukowati (Manajer Cabang Kebondalem),pengembalian dana talangan untuk pembayaran apraisal kepada Sdr.Haryono Setyo Wibowo (Sekretaris KSP Dana Sejahtera Abadi), danpembayaran lainnya. Seluruh pengeluaran tersebut tidak dibuku(dicatat) pada buku harian kas, dan sebagian tidak didukung denganbukti kas keluar maupun bukti tanda terima oleh nasabah (nama dannilai wang);8) Bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa Drs.

Dwi Sukowati (Manajer Cabang Kebondalem),pengembalian dana talangan untuk pembayaran apraisal kepada Sadr.Haryono Setyo Wibowo (Sekretaris KSP Dana Sejahtera Abadi), danpembayaran lainnya. Seluruh pengeluaran tersebut tidak dibuku(dicatat) pada buku harian kas, dan sebagian tidak didukung denganbukti kas keluar maupun bukti tanda terima oleh nasabah (nama dannilai wang);Bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa Drs.

memotong uang yang ada diRekening Pelawan di Bank Bukopin Cabang Semarang dengan No.Rekening : 1002816187 atas nama Tjok Arifin Hadijaya dan jumlah yangsudah didebet/dipotong oleh Terlawan di rekening Pelawan sampai saatini sudah kurang lebih Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) selaindidebet maka Pelawan membayar dengan cara disetor langsung olehPelawan kepada Terlawan untuk angsuran pembayaran kredit.Bahwa sebelum diberikan kredit oleh Terlawan kepada Pelawan makanilai jaminan hutang sudah di apraisal

Rekening :1002816187 atas nama Tjok Arifin Hadijaya dan jumlah yang sudah didebet/Hal 39 dari46 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Smg40dipotong oleh Terlawan di rekening Pelawan sampai saat ini sudah kuranglebih Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) selain didebet maka Pelawanmembayar dengan cara disetor langsung oleh Pelawan kepada Terlawanuntuk angsuran pembayaran kredit.Bahwa sebelum diberikan kredit oleh Terlawan kepada Pelawan maka nilaijaminan hutang sudah di apraisal/dinilai aset jaminan milik

pada Tahun 1994 sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3 (tiga) buah senso;----------------------------------------------------------------------------

Besarnya kerugian bukan hasil dari audit BPK tetapi berdasarkan laporanhasil hitungan Apraisal dari Kantor Jasa Penilaian Publik Sigiyanti danrekan ;c.

bisamembuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya denganmengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderalatau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan daripihakpihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkankebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/ataudapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya ;Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwaperhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli Apraisal

Nomor 1575 K/PID.SUS/2017perkara terpisah) besarnya kerugian Negara bukannya hasil audit BPK tetapiberdasarkan laporan hasil hitungan ahli Apraisal dari Kantor Jasa PenilaianPublik Sugiyanto dan rekan (publik Appraisal & Consultan) yang dituangkandalam laporan file Nomor 026/STKARI/ KJPPSPRA/11/2016 tanggal 17Februari 2016, dan tidak ada kerugian negara yang nyata dinikmati olehTerdakwa:Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang tersebut adalah keliru

permohonaneksekusi lelang atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1635seluas 1.869 m2 yang terletak di desa Wirogunan, kecamatan Kartosuro ,kabupaten sukoharjo atas nama Budi Kristianto Tandiyo Fiat PengadilanNegeri Surakarta Pelimpahan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo yangHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 244/Pdt/2021/PT SMGpelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dan penetapan harga limit lelang telah dipertimbangkansesuai Laporan Penilaian Aset oleh Apraisal

Kompensasi atas tanah, tanaman dan/atau bangunan dihitungoleh Kantor Jasa Penilai Publik atau Apraisal, diberikan kepadapemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dilakukansebelum dilakukan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik dimaksud;21. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN(Persero) Nomor : 0289.K/DIR/2013 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Penyediaan Tenaga Listrik di lingkungan PT.

Bahwaterhadap keberatan Pembanding/ semula Penggugat yangmendalilkan untuk menentukan besarnyanilai ganti kerugianatas tanahmenggunakan Penilai Pertanahan/ apraisal dan mengajukan secara sepihakdan tidak berdasarkanatas dasar hukum yang relevanhasil taksiranappraisal, makacukup beralasan hukumpenetapan Penilai danhasiltaksiran untuk di tolak/ dikesampingkan/ dinyatakan tidak sah..Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT BJMMenimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPembanding