,karena Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenangpemerintah yang bersifat delegasi, apabila ada Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan, maka Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang terakhirinilah yang harus menjadi Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat II21tidak perlu di tarik sebagai pihak Tergugat untuk mempertanggungjawabkan tugastugas pemerintahandi bidang penerbitan Keputusan in litis dan oleh karenanya Tergugat IIharusdikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam

suatu organpemerintah kepada organ lain dengan Peraturan Perundangundangan ;Bahwa, Tanggung jawab dan tanggung gugat, pada Mandat Tetap padapemberi Mandat ; Bahwa, Tanggung jawab dan tanggung gugat pada delegasi beralih kepadadelegataris ; Bahwa, Kemungkinan sipemberi menggunakan wewenang itu lagi padamandat Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yangdilimpahkannya ; Bahwa, Kemungkinan sipemberi menggunakan wewenang itu lagi padadelegasi Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali

dia tidak bolehkewenangan itu lagi kecuali delegasi itu dicabut;e Bahwa, pada Intinya kalau ada keberatan dan keberatan ini ditolak harus adaalasan yang jelas baik secara lisan maupun secaratertulis ; Bahwa, Kalau kita bicara peran serta dibatasi dalam penyusunan Perda, jadisaya tidak bicara pasal 4. jadi saya bicara hukum administrasi, jadiperan sertakaitannya.........kaitannya dengan keterbukaan dan induknya adalah Demokrasi apa saja Keputusanpemerintah yang menyangkut orang banyak, yg pertama

Hadjon, SH. dipersidangan telah memberikan pendapatnya bahwa apabilarc)kewenangan Pejabat dalam menerbitkan obyek sengketa dalah didasarkan pada delegasi,maka menurut Hukum Administrasi, Pejabat yang bertanggung jawab adalah yangmenerima delegasi, sedangkan jika kewenangan Pejabat dalam menerbitkan keputusandidasarkan pelimpahan wewenang berdasarkan mandat, maka pejabat yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pemberi Mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat

sedang peraturan dasarnya tidak jelasapabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara mempergunakan atas nama, maka MHakim diminta untuk melihat peraturandasarnya,apakah pelimpahan wewenang dimaksud berupa delegasi ataukah mandat ; apabilapelimpahan didasarkan delegasi maka yang digugat adalah penerima delegasi, sedangkanapabila mandat yang digugat adalah pemberi mandat ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena

KewenanganTerdakwa mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan pasal 9 PermendagriNo.2 Tahun 2007 maupun pasal 30 Perda Kabupaten Wonogiri No.2 Tahun 2009.48Bahwa perbuatan hukum pengangkatan Terdakwa sebagal Direktur PDAM Giri TirtaKabupaten Wonogiri oleh Bupati Wonogiri dalam tata pemerintahan adalah merupakanbentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi), yang berakibat segala kekuasaan yang dimilikisi Pemberi Delegasi beralih kepada si Penerima Delegasi (delegatoris) termasukdidalamnya tanggung

jawab segala hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.Begitupula dengan pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Wonogiri oleh Direktursebelum dijabat oleh Terdakwa ataupun para pegawai yang diangkat oleh Terdakwa saatmenjabat sebagai Direkfur adalah merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan (delegasi)yang berakibat segala kekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada siPenerima Delegasi delegatoris fermasuk didalamnya tanggung jawab segala halberkaitan dengan tugas dan wewenangnya.Bahwa

Dengan adanya delegasi tersebut maka Direktur (Terdakwa) sudahtidak lagi memiliki kewenangan terhadap tugastugas bidang keuangan.

), yang berakibat segalakekuasaan yang dimiliki si Pemberi Delegasi beralih kepada si PenerimaDelegasi (delegatoris) termasuk di dalamnya tanggung jawab segala hal yangberkaitan dengan tugas dan wewenangnya.Bahwa dengan pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Wonogiri olehDirektur sebelum dijabat oleh Terdakwa ataupun para pegawai yang diangkatoleh Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur adalah merupakan bentukpelimpahan kekuasaan (delegasi) yang berakibat segala kekuasaan yang dimilikisi Pemberi Delegasi

Dengan adanya delegasi tersebut maka Direktur (Terdakwa) sudah tidaklagi memiliki kewenangan terhadap tugastugas bidang keuangan.

rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaituPanitera Muda.Perdata Muchsin SH,MH yang menyatakan bahwa pada tanggal24 Juli 2017 dengan Akta no 6/Akta.Pdt.2017/PN Pgp pihak Penggugat telahmengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh PengadilanNegeri Pangkalpinang. tanggal 13 Juli 2017, Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Pgp,untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca risalah Delegasi

bandingperkara no 23/Pdt.G/2016/PN.Pgp tertanggal 28 Nopember 2017 kepada KetuaPengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Panitera/atas nama Ketua PengadilanNegeri Pangkalpinang;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage) Nomor :23 /Pdt.G/.2017/PN Pgp, dengan surat noW7.UI/1744/HK.02.177/8/2017tertanggal 2 Agustus 2017 dan surat noW7.UI/374/HK.02.33/2/2018 tertanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat olehan.Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh Panitera AchyarParmika,SH,MH secara delegasi

yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri .Jakarta Pusat yaitu perihal Delegasi Pemberitahuan memeriksa berkasperkara(inzaghe). telah memberi kesempatan kepada pihak = Terbanding/semula Tergugat serta relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara(inzage) perkara banding dari Jurusita Pengganti Jakarta Pusat tertanggal 20Pebruari 2018 kepada Terbanding I/dahulu Tergugat ;Membaca risalah pemberitanhuan memeriksa berkas perkara(inzage)no 23/Pdt/G/2016/PN.Pgp tertanggal 2 Agustus 2017 serta tertanggal

., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011, untuk Tergugat Il tidak hadir dan jugatidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mengadap dipersidangan meskipuntelah dipanggil secara patut sesuai surat nomor : W.10.U1/1844/Pdt.02/I/2011.04.RW tertanggal 17 Februari 2011 melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Timur untuk acara sidang tanggal 28 Februari 2011, Suratnomor : W10.U1/2123/Pdt.02/II/2011.04.Rw tertanggal 28 Februari 2011melalui delegasi ke Pengadilan Negeri JakartaTimur untuk

acara sidang keIItanggal 14 Maret 2011 ; Surat nomor : W10.U1/3344/Pat.02/III/2011.04.Rwtertanggal 29 Maret 2011 melalui delegasi ke Pengadilan NegeriJakartaTimur untuk acara sidang kelIl tanggal 11 April 2011, maka secarahukum Tergugat Il tidak lagi memperhatikan kepentingan hakhaknya;Menimbang, bahwa karena Tergugat Il tidak hadir menghadap kepersidangan yang telah ditetapbkan meskipun telah dipanggil secara patut,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II ; Menimbang,

Direktur Jenderal Pajak Kep297/PJ./2002 adalahpelimpahan wewenang secara delegasi dari Direktur Jenderal Pajakkepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Bahwa sesuai dengan Lampiran angka 27 Kep297/PJ./2002,Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan STP dilimpahkankepada Kepala KPP secara delegasi.Bahwa sesuai dengan Lampiran angka 26 Kep297/PJ./2002Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKBdilimpahkan secara delegasi kepada Kepala KPP.Bahwa dengan demikian

dan mandat; Bahwa, perbedaan delegasi dan mandat didalam UndangUndang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 disana dijelaskan pada pasal 1(satu) ayat 23 Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan dan/ataupejabat pemerintahan kepada badan yang lebih tinggi dan/pejabatpemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugatberalih sepenuhnya kepada penerima delegasi sedangkan yang dimaksuddengan Mandat dijelaskan pada pasal 1 (Satu) ayat 24 Mandat adalahpelimpahan wewenang

Jika berbicarakewenangan maka kewenangan tersebut diperoleh melalui cara atribusi,delegasi dan/atau mandat ;Menimbang, bahwa atribusi adalah pemberian kewenanganpemerintahan oleh pembuat undangundang kepada organ pemerintahantersebut. Artinya kKewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang ditujuatas jabatan yang diembannya. Sedangkan delegasi adalah pelimpahankewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organpemerintahan lainnya.

Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangandan tanggung gugat berada pada penerima delegasi.

berwenang menerbitkan objeksengketa perkara a quo, dalam arti terjadi pelimpahan kewenangan dantanggung gugat berada pada penerima delegasi dalam hal ini Tergugat/KEPALAKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA.

Nomor15 /PDT.G/2015/PN.Sky, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ,dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak, yaitu : Kepada para Penggugat / para Terbanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Hendri Dunan,SH.MH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan NegeriHalaman 38 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLGPalembang dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 21 Maret2016; Kepada kuasa hukum Tergugat , Il, VI, XV, XVI, XVII,

Nomor 15 /PDT.G/2015/PN.Sky, untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan banding mana telahdiberitahukan kepada para pihak, yaitu : Kepada para Penggugat / para Terbanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Hendri Dunan,SH,.MH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan NegeriPalembang dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 19 April 2016; Kepada Tergugat Ill, IV, V, IX, X, Xl, Xll yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Andanan Wdris,SH. dkk)

dari Pengadilan Negeri Sekayu tanggal20 April 2016, No.W6.U7/533/PA.03.01/IV/2016 ;Kepada Tergugat , Il VI, XV, XVI, XVII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIl, XXIll, XXIV / paraPembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Ridwan Hayatuddin,SH dkk)Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLGatas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaaspenyerahan kontra memori banding tanggal 09 Juni 2016 dan surat permohonanbantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31

Jurusita PengadilanNegeri Tanjung Karang dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal 25, 26 April 2016, No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ; Kepada Tergugat , Il, Vl, XV, XVI, XVIL XVIIL XIX, XX, XXI, XXIl, XXIll / paraPembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya (Ridwan Hayatuddin,SH dkk)atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaaspemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 11 Mei 2016,No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ; Kepada Penggugat , ll, Ill

NM, V, Vl / para Terbanding yang disampaikan melaluikuasa hukumnya (Hendri Dunan,SH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita PengadilanNegeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkgas perkara bandingtanggal 17 Mei 2016, No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ;Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLG Kepada Terguat VIl, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bandingtanggal 25 Februari 2015 ; Kepada Tergugat VII dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal

Halaman 15tempat pekerjaan proyek berbeda, gugatan demikian harus ditolak dandikesampingkan;Bahwa gugatan PENGGUGAT terbaca mendalilkan seolah olah ParaTERGUGAT adalah pihak lain yang berdiri sendiri secara terpisah dariPENGGUGAT, NAMUN kenyataannya Para TERGUGAT adalah orang orangyang hanya bekerja untuk kepentingan PENGGUGAT sebagai bagian yang tidakterpisahkan / tidak berdiri sendiri bisa dikatakan sebagai karyawan dariPENGGUGAT sendiri karena tidak terbukti adanya delegasi atau peljanjiankhusus

TERGGUGAT tanggal 20 Desember 2011 hanyasebatas penawaran saja, belum ada perjanjian / persetujuan tertulis dari PT.SAKA GRAHA INDONESIA, surat tersebut terpaksa dibuat karena diminta olehSUJCUR dan Para TERGUGAT tidak mengetahui untuk digunakan kemana danuntuk tujuan apa, karena Para TERGUGAT sama sekali tidak diajak untukmelakukan negosiasi atau pembicaraan apapun, karena keberadaan ParaTERGUGAT beserta kelima orang tersebut hanya sebatas DIMINTA untukmengerjakan proyek tanpa ada perjanjian atau delegasi

Halaman 17tugaskan dengan surat perintah kerja untuk mengeijakan proyek yang didapatoleh PENGGUGAT, tidak ada perjanjian profit dan lain lainya Para TERGUGATbukan sub kontraktor yang menerima delegasi pekerjaan;Bahwa mohon ditolak dan dikesampingkan dalil point angka 4, oleh karena uangsebanyak tersebut dikeluarkan adalah untuk mendukung Pekerjaan yang dilakukan dengan Surat Perintah Kerja Untuk Kepentingan PENGGUGAT sendirisebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor Surat Perintah Kerja Nomor :JK/86/

Halaman 27dari Penggugat sendiri karena tidak terbukti adanya delegasi atauperjanjian khusus tentang sub kontraktor termasuk perjanjian pembagianprofit, oleh karenanya Para Tergugat tidak dapat digugat untukmempertanggungajawabkan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas namadan kepentingan Penggugat sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il mengenaigugatan Penggugat kabur dan Error In Persona, setelah Majelis Hakim meneliti danmencermati gugatan Penggugat, bahwa di dalam

gugatan Penggugat tidakmenjelaskan status Para Tergugat secara jelas apakah sub kontraktor sebagaipenerima delegasi proyek atau bukan dan juga berdasarkan bukti P9 yaitu berupasurat perintah kerja No.

Perpindahan melalui cara delegasi (pemindahan), secara umum adalahpemindahan hutang dari debitur lama kepada dibitur baru yangditegaskan dalam suatu akta delegasi, namun pihak debitur lama masihterikat untuk menjamin pelunasan utang yang dialinkan kepada Debiturbaru tersebut, sedangkan dari pihak Kreditur tidak secara tegasmenyatakan membebaskan pihak Debitur lama dari kewajibanpembayaran hutang yang dialinkan (Vide Pasal 1417 KUHPerdata);2.

lama kepada Penggugat selaku Debitur baru dilakukan atas dasarpenjualan dengan surat dibawah tangan diantara mereka dan tanpa merubahHalaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Padt.G/2019/PN Bitperjanjian pokok antara Rita Ohihia dengan pihak Tergugat sebagai Kreditur,sehingga secara hukum peralihan tersebut tidak menghapuskan kewajibanmaupun hak dari pihak Debitur lama dalam hal ini adalah Rita Ohihiasehingga peralihan antara Rita Ohihia dengan Penggugat adalah jenisperalihan dengan cara delegasi

Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dibacakan tanpahadirnya Tergugat Il maupun Kuasa Hukumnya, maka pemberitahuanputusan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal ataspermintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Pemalang (delegasi), padatanggal 15 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa HukumPenggugat telan mengajukan permohonan banding pada tanggal

Permohonan BandingNomor 14/Pdt.G/2021/PN Pml Jo Nomor 8/Pdt.Bdg/2021/PN Pml yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiHalaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 552/Pdt/2021/PT SMGPengadilan Negeri Pemalang kepada Terbanding semula Tergugat danTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II pada tanggal 25November 2021 (delegasi

upaya hukum banding tersebutPembanding semula Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan memori banding tanggal 16 November 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 November2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat dan kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26November 2021 (delegasi

secara sah danpatut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal08 Desember 2021;Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPemalang telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkasperkara banding (inzage) secara sah dan patut kepada Kuasa HukumPembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat ,kepada Turut Tergugat semula Turut Terbanding, masingmasing padatanggal 23 November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II padatanggal 25 November 2021 (delegasi

ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4 /Pid.C/2021/PN RhlDEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap CANE OAV custussesssssseseTempat lahir . Noloc....

., telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.PERLAWANAN DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATBahwa dasar Perlawanan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halmana didasarkan adanya permintaan delegasi dari Pengadilan Negeri JakartaBarat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan sita eksekusidan lelang eksekusi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmasingmasing No. 010/2009.DeL/PN.Jkt.Pst. Jo No.08/2009.Eks. Jo. No.322/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. Jo.

Bar., yang dimohon eksekusi dan meminta delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah antara Terlawan melawan Turut Terlawan ;7.

Bahwa berdasarkan permintaan delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barattersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan PenetapanNo.010/ 2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. 08/2009 Eks. Jo.

No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar., tanggal 11 Januari 2013 tentang Permintaan Bantuan (Delegasi)dilaksanakan Sita Eksekusi ;5S. Menyatakan tidak sah setidaktidaknya menyatakan batal PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No. 08/2009Eks Jo. No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 20 April 2009 dan BeritaAcara Sita Eksekusi No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No. 08/2009 Eks Jo. No.322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 7 Mei 2009 ;6.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. : 322/Pdt.G/2008/PN/JakBar., tanggal711 Januari 22013 tentang Permintaan Bantuan (Delegasi) dilaksanakanSita Eksekusi ;2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 08/2009 Eks Jo. No. 322/PDTG/2008/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Januari 2013 ;3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2009 DEL/PN.Jkt.Pst. Jo. No.08/2009 Eks Jo.

menyebutkan Proposal adalah kelengkapan permohonankerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkatFakultas dan PAU; 22 = 20> nnn non nnn nnn nn nnn nnn nnn nn anneMenimbang, bahwa kewenangan untuk kerjasama dengan MitraUniversitas secara limitatif diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020Tahun 2016 sebagai berikut:Pasal 11;(2) Perjanjian keriasama (PKS) atau memorandum of Agreement(MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ DirekturSekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi

oleh karena Bukti T32 dimaksudkan sebagaipermohonan untuk dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari KetuaDepartemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP Ul, namunpada saat permohonan itersebut diajukan ternyata PerjanjianKerjasamanya telah ditandatangani, sehingga Majelis Hakimberkeyakinan bahwa surat Bukti T32 tertanggal 14 Februari 2018 hanyaformalitas karena kewajiban melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan),bukan ditujukan kepada Rektor dengan maksud untuk dapat persetujuanataupun delegasi

Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : E.815Tahun 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawainegeri sipil atas nama Yunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai19541111197702 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 612.CHGIST 201 G nnnBahwa, peraturan pemerintah yang dibentuk atas dasar perintah dari undangundang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundangundangan atasdasar delegasi

Dengan demikian, secara umumperaturan perundangundangan delegasi adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundangundanganyang lebih tinggi.

Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundangundangan demikian. 222 0nn renner nn nn nnn nnneeBahwa, tepat dan benar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai peraturanperundangundangan atas dasar delegasi (delegated legislation) dariUndang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPOKOK K@pBQaWaIEM 9

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2020yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal11 Nopember 2020 dibawah register Noomor 298/W/Pdt/2020/PN Cbn.Sedangkan untuk Tergugat Turunan Ahli Waris Ahli Waris dari Ang Di Eng NioAls Ang Lie Ing/Henny Wijaya) atas nama David Wijaya, Anton Wijaya (AHU) danA Kim tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaaspanggilan delegasi

dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilanNomor : 72/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 9 Nopember 2020, Turut Tergugat II tidakdatang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidanganwalaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilanNomor : 72/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 6 Nopember 2020, Turut Tergugat IIItidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaaspanggilan delegasi

Eko, dalam kesempatan Rapat Kerja Nasionaltanggal 14 Agustus 2008, bahwa perbuatan Faktual adalah semuaperbuatan yang dilakukan oleh pejabat TUN yang tidak tertulis.Sedangkan pejabat TUN adalah badan atau pejabat yangmemperoleh kewenangan baik sifatnya atribusi, delegasi, maupunmandat untuk membuat Keputusan TUN yang sifatnya bisa tertulisdan tidak tertulis.

Semua keputusan yang sifatnya tidak tertulisdalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tindakan yang dilakukanoleh seorang pejabat karena kewenangan yang dimilikinyaberdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat maka dikategorikansebagai keputusan yang tidak tertulis atau perbuatan factual; Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.Bahwa Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 Undangundang Adminirasi PemerintahanTahun 2014 harus berdasarkan: a. asas legalitas

Sehingga kewenangan yang diperolehuntuk melaksanakan tugas dilapangan berdasarkan pasal tersebutadalah Kewenangan DELEGASI.

TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papuamenerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaanbarang milik PENGGUGAT, dengan mendasari Surat PerintahTugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 201 75 ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda

Maka berdasarkan Ayat (7) Pasal 13 UU AP No. 30 tahun2014 aquo Badan dan/atau Pejabat Pemerintahhan yang memperolehWewenang melalui Delegasi, tanggungjawab Kewenangan beradapada penerima Delegasi; nnn nnn nnn nn ne nn nnnHalaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.5.

Turut Terbanding 35, semula Terlawan 90, delegasi tanggal 17 Februari 2020. Turut Terbanding 36, semula Terlawan 91, pada tanggal 12 Nopember 2019.

tanggal 17 Februari 2020Turut Terbanding 46, semula Terlawan 108, pada tanggal 20 September 2019Turut Terbanding 47, semula Terlawan 109, pada tanggal 20 September 2019Turut Terbanding 48, semula Terlawan 110, pada tanggal 19 September 2019Turut Terbanding 49, semula Terlawan 111, pada tanggal 17 September 2019Turut Terbanding 50, semula Terlawan 112, pada tanggal 17 September 2019Turut Terbanding 51, semula Terlawan 114,delegasi tanggal 17 Februari 2020Turut Terbanding 52, semula Terlawan 116,

tanggal 17 Februari 2020Turut Terbanding 72, semula Terlawan 153 delegasi tanggal 17 Februari 2020Turut Terbanding 73, semula Terlawan 154 pada tanggal 17 September 2019Turut Terbanding 74, semula Terlawan 155 delegasi tanggal 17 Februari 2020Turut Terbanding 74, semula Terlawan 157 pada tanggal 18 September 2019Turut Terbanding 76, semula Terlawan 159 pada tanggal 18 September 2019Turut Terbanding 77, semula Terlawan 160 delegasi tanggal 17 Februari 2020Turut Terbanding 78, semula Terlawan 162

pada tanggal 18 September 2019Turut Terbanding 79, semula Terlawan 163 pada tanggal 18 September 2019Turut Terbanding 80, semula Terlawan 164 pada tanggal 18 September 2019Turut Terbanding 81, semula Terlawan 166 pada tanggal 17 September 2019Turut Terbanding 82, semula Terlawan 167 delegasi tanggal 17 Februari 2020Turut Terbanding 83, semula Terlawan 169 pada tanggal 20 September 2019Turut Terbanding 84, semula Terlawan 170 pada tanggal 18 September 2019Turut Terbanding 85, semula Terlawan 172 delegasi

Turut Terbanding 112, semula Terlawan 208 delegasi tanggal 17 Februari 2020Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula ParaTerlawan telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2019, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 September2019 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara sah dan patut kepada Terbanding 1 s/d Terbanding 5 dan kepada TurutTerbanding 1 s/d Turut Terbanding 112;Menimbang, bahwa Para Terbanding semula

lan@yahoo. co. idEmail delegasi : delegasi.pdtpnambonyahoo. com Ambon , 4 Januari 2015Nomor : w2701/ 2% sae. 02/1/2019Lampiran 2 Ll (satu) Berkas FasasiPerihal : Permohonan Pemeriksaan dalamTingkat Kasasi, Perkara PerdataNomor : 119/Pdt.G/2016/FH.Amb Kepada YTH :Bapak Ketua Mahkamah Agung RIUSP. Direktur Pranata dan TataLaksana Ferkara PerdataDirektecat Jenderal Badan PeradilanUmum Mahkamah Agung RIJin.

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 19 April 2018 kepada Tergugat dan Ill, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 07 Mei 2018 kepada Tergugat II telah diberitahukan adanyapermohonan banding tapi yang bersangkutan sudah

Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 14Mei 2018, kepada Para Terbanding semula Tergugat dan III, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal11 Mei 2018, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada paraTerbanding semula Tergugat dan Tergugat III, masingmasing melaluikuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat

oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei2018, kepada Terbanding Il semula Tergugat II telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah tidak tinggal dialamat tersebut sehingga inzage tersebut diteruskan ke Kelurahansetempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa

pada tanggal 11 Mel2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah pindah sehinggainzage tersebut diteruskan ke kantor Walikota setempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27April 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V, melalui kuasahukumnya telah

Agustus 2021Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mpw tersebut ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor18/Pdt.G/2020/PN Mpw Jo Nomor 15/Akta.Pdt/2021/PN Mpw yang dibuatdan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah,menerangkan bahwa permohonan banding dari Penggugat telahdiberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melaluiHal 3 dari 11 halaman Putusan No. 83/PDT/2021/PT PTKkuasanya dilaksanakan melalui delegasi

Relaas penyerahan memori banding yang dibuat dan dilaksanakan olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwapada tanggal 23 September 2021 salinan memori banding dari Pembandingsemula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semulaTergugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanyatelah diserahkan/dilaksanakan melalui delegasi oleh Jurusita PengadilanNegeri Jakarta Barat pada tanggal 28 September 2021 ;.

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dandilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2021 masingmasingkepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semulaTergugat dan melalui delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri JakartaBarat menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2021 kepadaTerbanding Il semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untukmempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas)