maksud dan tujuan gugatan para Penggugat ini adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menambah biaya panjar perkarawalaupun sudah diberi teguran oleh Majelis Hakim, maka dengan hak ini MajelisHakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat

dibenarkanhukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudiandibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang prinsip permohonannya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telahmengakui kebenaran dalil Pemohon namun oleh karena perkara ini termasukperkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifatkhusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat

datang menghadap di persidangan dan ketidakdatangannya itutidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohondianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalilPemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ;Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telahmengakui kebenaran dalil Pemohon namun oleh karena perkara ini termasukperkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifatkhusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat

Putusan Nomor 171 K/TUN/2016Menimbang, bahwa pada sisi lain dari objek sengketa Tergugat juga telahmerujuk pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6 dan telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014,seharusnya sesuai asas lex superior derogat legi inferiori Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa tidak lagi mendasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai

NegeriSipil ;Seharusnya sesuai asas lex superior derogat legi inferioriTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketatidak lagi mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akan tetapi merujuk padaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangtelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6 , diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.Sehingga karena obyek sengketa dalam hal

konsideran hukumnyamelanggar asas lex superior derogat legi inferiori maka oleh karenanya obyeksengketa adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.Akan tetapi sebaliknya justru Majelis Hakim tingkat pertama dan diperkuatpada tingkat banding berkesimpulan bahwa obyek sengketa adalah tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasasumum pemerintahan yang baik ;.

Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat lex generalis dan lex superior derogat legi Inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UndangUndangPPh, yaitu: (a) P38B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasaPasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip lex consumen derogat legiconsumte karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUTNATUNA 1 B.V ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPTI 20% UndangUndang PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagianpenerimaan migas berdasar kontrak

dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ataumenyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka MajelisHakim menganggap Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, olehkarenanya berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam perkara a quo seharusnya Majelis Hakim PengadilanPajak menerapkan adagium hukum lex superior derogat legi inferior (ketentuanhukum yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yangtingkatannya lebih rendah);12 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pajak secara jelas melanggar Pasal 4Ketetapan MPR No.

Asashukum lex superior derogat legi inferiori yang merupakan aturan yang bersifatuniversal juga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antara lain,kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.

Itulah sebabnya jaminan akan hakhaktertentu warga negara ditetapkan dalam UndangUndang Dasar agar tingkatkepastian hukumnya semakin kuat dan tinggi;25 Untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenai asas hukum lexsuperior derogat legi inferiori, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutippula pendapatpendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut dibawah ini.a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada buku tulisanDr.

Asas ini biasanya dinyatakan dengan ungkapan Latin: Lexsuperior derogat legi inferiori.c. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Mengenal Hukum(Suatu. Pengantar), Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87, menyatakan (Bukti PK12):Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 409 B/PK/PJK/2012302627Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.

ITI/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu lexsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah.Dr. E.

gugatan Penggugat ini adalah sebagaimanatelah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan yangtelah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR,Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat

gugatan Penggugat iniadalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi padapersidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan Penggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif didalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanazas lex spesialis derogat

Bapak Bowo, Penggugat tidak di kenal, oleh karenanya surat gugatanPenggugat dinilai kabur/ tidak jelas, yang mengakibatkan surat gugatancacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif didalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum

., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum

., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum

oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena penerbitan keputusan Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkankewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuurdan Presumptio iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan asasasasumum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan karena in casu mengenai persoalan yuridisfiskal yang diikuti dengan nilai dan beban pembuktian karena in casuterikat doktrin hukum Lex specialis derogat

lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferior Bahwa Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali karena telah menyampaikanbuktipendukung yang cukup memadai diantaranya berupa Certificate ofDomicile (CoD) dalam form DGT1 atas nama Rehau Pte Ltd Singaporetertanggal 31 Maret 2015 maka dapat diyakini dan dipastikan olehMajelis Hakim Agung bahwa Rehau Co.

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena UndangUndang No.40 Tahun 1999 bukan lex spesialis derogat lex generalis dari Pasal 311 ayat(1) KUHP karena dua ketentuan tersebut mengatur substansi yang berbeda ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 120/PID/2010/al. 7 dari 10 hal. Put.

,MH. berpendapat bahwa alasanalasan kasasi tersebut di atasdapat dibenarkan, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasanalasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti salahmenerapkan hukum karena tidak menerapkan asas lex spesialis derogat legigenerali, aturan yang khusus mengenyampingkan hukum yang berlakuumum ;Para Terdakwa berprofesi sebagai Wartawan dengan jabatan sebagaiPimpinan Redaksi Surat Kabar dan Wartawan terhadap mereka yangmelakukan kegiatan jurnalistik sebagai dimaksud

permohonan Pemohon ini adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir lagi pada persidanganyang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat

., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantumdalam diktum amar putusan

gugatan Penggugat iniadalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi padapersidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan Penggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif didalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanazas lex spesialis derogat

., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantumdalam diktum amar putusan

., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonanPemohon ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantumdalam diktum amar putusan

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum Lex specialis derogat legi geralis dan Lex Superiorderogat legi Inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari s.d. Desember2011 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangHalaman 5 dari 9 halaman.

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehingga berdasarprinsip /ex consumen derogat legi consumte karena ketentuan PSClebin mendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga Sanga Limitedketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh.

tidak pernah hadir lagi padapersidangan yang telah ditentukan, dengan demikian didasarkan kepadaketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaksungguh sungguh dengan surat gugatannya, oleh karenanya gugatanPenggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 serta UndangUndang tentang perubahannya tentang PeradilanAgama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat