Ditemukan 191 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : didi dadi diana djami daiki diani djadi daidi dindi diari
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 21-12-2011 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 10-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 437/PDT/2011/PT-MDN
Tanggal 13 Maret 2012 — PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II,DKK X ROKANI,DKK
177 — 144
  • Nomor:.....5.95.5.96.5:97.5.98.Nomor : 110/Tdj Merawa/DS,hektar ataspetak nomornama: 150 seluas 2 (dua)Amat Diadi ;Nomor : 111/Tdj Merawa/DS,hektarpetak nomoratas: 111 seluas 2 (dua)nama Tugijem ;Nomor : 112/Tdj Merawa/DS,hektarNatan ;petak nomoratas: 40 seluas 2 (dua)nama Nomor : 113/Tdj Merawa/DS,hektarTumin ;petak nomor :atas113 seluas 2 (dua)nama 1295.99.5.100.5.101.5.102.5.103.5.104.5.105.5.106.5.107.5.108.5.109.5.110.5.111.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 93/PDT.G/2015/PN Mlg
Tanggal 6 April 2016 — Misnadi
161 — 19
  • JOKO SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 93/Pat.G/2015/PN Mig 993 YADI SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI994 EKO SUSANTO SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI995 SUPARDI SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI996 WAKIDI SUMBER AYU RT O4RW 25 BURUH TANI997 WATINEM SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI998 SIH SUWARNI SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI999 KATRI SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI1000 EKO SUKISNO SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI1001 TEMU SUMBER AYU RT O4RW 24 BURUH TANI1002 DIADI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MahkamahAgung Nomor 2239K1P/0.SUS/2012 tertanggal18 Desember2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tersebut tidak adayangkhusussatu kalimatpun menyatakan menghukumperusahaan, syarat yang ditentukan dalamputusan tersebut hanya diberlakukan terhadap TerdakwaSuwir Laut sebagai pihak yang didakwa bukan terhadapyangbagaimanaperusahaan, adalah suatu pemikiran sangatsederhana dalamsuatu negara hukum,mungkin Pengadilan dapat memutus bersa/ah suatusubjek hukum tanpa ada kesempatan bagi subjek hukumitu sendiri untuk diadi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Oktober 2017 — ANDIKHA PASSIRELA, SE Bin SUHYAR MULYATNO.
84 — 32
  • Aceh Tenggara diADI GUNA TREVEL karena saksi di PAW pada tanggal 282011 dan Saksi menerangkan, saksi tidak tahu apakah pihakKabupaten Aceh Tenggara ada melakukan peyewaan LKumputer tahun 2011 dalam pemilinan Gubernur dan WakilAceh;Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak pernah menerima uang sroda empat dari Terdakwa ANDHIKA yang diberikan kepkarena yang membayar biaya sewa mobil roda empat untuk saTerdakwa.Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan Roda 4 tersebut pad.GUNA TREVEL.Bahwa saksi ada menerima uang SPPD
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. EPI SOPIAN Bin AHMAD CAHYO
72 — 14
  • Dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan aggaran dari pusat diadi bantu oleh pejabat pusat.3. Rencana tersebut menurut Dr. Noor Sardono di setujui oleh Bupatidari DPRD Kab.Lebak.4. Dr. Noor Sardono adalah teman baik saya, terutama dalamorganisasi kepemudaan ;Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sehingga dilakukanaddendum (perpanjangan waktu) yang mana tanggal maupun bulannyasaya sudah tidak ingat lagi dan yang mengajukan addendum adalahPT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
316 — 272
  • Jkt.SelDeAhlibagaimana Karena dia punya kewajiban untuk melakukan pemulihantercepat kalau tidak berarti kan pemulihan menurun ketika dia sendiritidak melakukan apapun padahal seharusnya menjadi kewajiban diadi dalam pasal 20 dia harus langsung menyimpulkan itu kepadainspektorat nya supaya ditindaklanjuti atau pejabat atasannya Jadikalau dia tetap melakukan juga menurut saya tadi itu tingkatobjektivitasnya akan menjadi validasi akan menurun karena tadipersoalan prosedur dan juga persoalan wewenang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
106 — 15
  • pemerintah tidak rugi, hal seperti ini berlaku dari tahun2008 ;Bahwa Ahli mengatakan bahwa KPA tidak punya fungsi, telahdinyatakan dalam UndangUndang seperti itu, yang telah Abhisampaikan itu adalah pemikiran konsepsi yang kemudian dituangkandalam UU ;Bahwa berkaitan dengan atasan, dalam hal verifikasi lepas begitu saja,lepas Artinya, pelimpahan secara rentang kendali yang normal,misalnya Dirjen dengan bawahannya, seorang Kepala Kantor denganbawahannya, seorang PPK mempunyai kewenangan sendiri, kalau diadi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-01-2011 — Putus : 09-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 5/PDT.G/2011/PN.LP
Tanggal 9 September 2011 — Penggugat:
1.ROKANI
2.MUHAMMAD ARIF
3.MARDIANI PASARIBU
4.NASIR
5.SURATMAN
6.KARTAK
7.NURHAYATI
8.BASYARI
9.Mardiah
10.Abu Nasir Iswan
11.Samun
12.Asmah
13.Zulkaryadi
14.Giyem
15.Juriadi
16.Hasanuddin
17.Tugiantoro
18.Sukardi
19.Kursin Saidi atau Kursin
20.Nasir
21.Juli
22.Paiman
23.Kasimin
24.Wagiyan
25.Umi Kalsum
26.Riono
27.Suradji
28.Imam Thalib
29.Suyono Sawiyo atau Sujono
30.Agus Sariono
31.Poniyem
32.Zul Makno
33.Hasnah
34.Ngateno
35.Misro
36.Saimun
37.Sunting
38.Cutirman Tarigan
39.Saman
40.Sutrisno
41.Suprapto
42.Syamsul Rizal
43.Muhammad Yusuf
44.Fetty Wahyuni
45.Yuyun Aris Ayumi
46.Gaslek
47.Marjuki atau Marzuki
48.Lamri
49.Prawati
50.Sukarmin
51.Subrihadi
52.Tukiyanto atau Tukijanto
53.Rina
54.Muhammad Yusuf
55.H. Moch. Syahrul
56.Saring
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq.Bupati Deli Serdang
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
3.PT. PERKEBUNAN Nusantara II (dahulu PTP IX)
277 — 144
  • Nomor:110/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:150. seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Diadi.

    5.96. Nomor:111/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:111. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tugijem.

    5.97. Nomor:112/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:40. seluas 2 (dua) hektar atas nama Natan.

    5.98. Nomor:113/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:113. seluas 2 (dua) hektar atas nama Tumin.

    5.99. Nomor:114/Tdj Merawa/DS, petak Nomor:114. seluas 2 (dua) hektar atas nama Mandung.

    5.100.

Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-09-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 3 Februari 2020 — Penuntut Umum:
panji wijanarko
Terdakwa:
APNI S.Ag Bin M. ALI
93 — 27
  • 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 21/PAD/SNR/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Wiwin Draini, S.Pd kepada Hazifa untuk pembayaran Pembersihan Parit;
    - 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 20/PAD/SNR/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Wiwin Draini, S.Pd kepada Hazifa untuk pembayaran Pembersihan Makam;
    - 1 (satu) lembar asli Nota Toko Suka Diadi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
220 — 144
  • hanya suatu lembaga pemerintah yang diatur dalam peraturan,Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tadi tentang sistem pengendalianikat pemerintahan itu 128 halaman hanya 3 halaman yang mengatur tentangBPKP hanya 4 / 5 pasal yang mengatur tentang BPKP itu dan secaraspesifikpun tidak dijelaskan seperti itu dia dikelompokan ke dalam pasal 4 / 5 itubagian dari buku itu tentang pengawasan intern pemerintah, jadi sekali lagi yang364bisa memeriksa uang negara itu menurut pendapat ahli adalah BPK karena diadi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 03-05-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 29 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1307 — 488
  • Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor : 110/Tdj Merawa/DS, petak nomor : 150 seluas 2 (dua) hektar atas nama Amat Diadi.
  • Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor : 111/Tdj Merawa/DS, petak nomor : 111 seluas 2 (dua) hektar atas nama Tugijem.
  • Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor : 112/Tdj Merawa/DS, petak nomor : 40 seluas 2 (dua) hektar atas nama Natan.