Ditemukan 460 data
8 — 3
tertanggal25 Oktober 2016 Tergugat tidak berada di tempat dan menurut keteranganPenggugat, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat inisehingga sesuai bukti P.3 dan berdasarkan Pasal 27 Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 maka Tergugat dipanggil melalui mass media yaitumelalui siaran Radio Kota Batik (RKB) Kota Pekalongan;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telahtidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMANomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksan
11 — 4
gus menilai pula Tergugattidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugatharus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan denganpasal 149 R.Bg;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan majelis telahberusaha secara sunghsungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat,agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugattelah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara initidak dapat dilaksan
6 — 1
Olehkarena itu gugatan Penggugat secara formil dinyatakan diterima ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksan akan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap
47 — 17
. / Camat Kepala WilayahKecamatan Takeran sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah untukwilayah Kecamatan Takeran, oleh karena dalam kenyataannya batasbatas yang disebut dalam kedua akte tersebut tidak sama denganbatas batas tanah sengketa, dan Para Penggugat Rekonpensi / ParaPembanding pun tidak mau menunjukkan batas batas tanahn yatersebut ketika dilaksan akan pemeriksaan setempat, maka sesuaidengan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah ini dalamperkara konpensi, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat
46 — 7
Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telahtidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMANomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksan akan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patuttidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasakan kepadawakilnya yang sah, sedang ternyata
8 — 9
hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya pihak Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetappada gugatannya tersebut;Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangansehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksan
60 — 22
diterimanyakesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebutdapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkandalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan paraTermohon serta alat bukti Surat maupun saksi telah ditemukan faktafaktahukum sebagai berikut: Bahwa telah terjadi pernikahan antara ayah Pemohon dan almarhumahibu Pemohon yang bernama Samadi Idrus bin Idris Sagule dan AminaTanaiyo binti Tano Tanaityo yang dilaksan
8 — 5
Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 telah dilangsungkanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksan akanmenurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)Putusan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
10 — 4
Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak adahalangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebutsangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatirakan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuanHukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;6.
17 — 9
gus menilai pula Tergugattidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugatharus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan denganpasal 149 R.Bg;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan majelis telahberusaha secara sunghsungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat,agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugattelah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara initidak dapat dilaksan
40 — 6
faktafakta tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa walaupun calon mempelai laki laki tersebut dari sisi usiamasih dibawah umur menurut peraturan perundangundagan yang berlaku,namun menurut keterangan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi sertaketerangan calon mempelai wanita, telah berhasil membuktikan bahwa sikap danpribadi anaknya telah cukup dewasa dengan keadaan fisik maupun mental yangnormal, keadaan tersebut memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwaperkawinan ini dapat dilaksan
13 — 2
gus menilai pula Tergugattidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugatharus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan denganpasal 149 R.Bg;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan majelis telahberusaha secara sungguhsungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat,agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugattelah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara initidak dapat dilaksan
NI KADEK DEWI APRI ASTINI
41 — 22
Tabperubahan nama dilaksan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempatPemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanayang rmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
10 — 9
hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya pihak Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetappada gugatannya tersebut;Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangansehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksan
13 — 4
No. 460/Pdt.G/2014/PA.WspMenimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan majelis telahberusaha secara sunghsungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat,agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugattelah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara initidak dapat dilaksan, karena Tergugat tidak pernah nenghadiri sidang,sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bertekad
17 — 6
telahdipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatanPenggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan denganketentuan pasal 149 R.Bg;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusahamenasihati Penggugat, agar rukun, tetapi tetapi tidak berhasil dan Penggugattelah bertekad untuk mensahkan perkawinannya dalam rangka melakukanperceraian dengan Tergugat dan mediasi' tidak dapat dilaksan
86 — 27
telahsaling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalamagama;Bahwa keluarga Pemohon Pemohon II dan orang tua calon suami anakpara Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidakada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;Bahwa antara anak Pemohon Pemohon II dan calon suami tersebut tidakada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahantersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan
5 — 0
Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, tidak dapat dilaksan akan; Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah sejak bulan bulanMei 2015 sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran yang di sebabkan karenaTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pisah tersebutTergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncakpertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2015, yang akibatnyaTergugat pulang kerumah orangtuanya di Kampung xxx, RT.0xx
15 — 9
denganlakilaki bernama Eko Agus Sulistiono bin Lasjan telah saling mengenaldan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akanterjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telahmerestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yangkeberatan atas rencana tersebut;Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halanganuntuk melangsungkan pernikahan danpernikahan tersebut sangatmendesak untuk segera dilaksan
8 — 7
Pemohon, dengan lakilakibernama calon menantu Pemohon telah saling mengenal danhubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akanterjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telahmerestul rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yangkeberatan atas rencana tersebut;Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halanganuntuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangatmendesak untuk segera dilaksan