Ditemukan 224 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — TOEPFER INTERNATIONAL- ASIA PTE LTD VS PT BUDI SEMESTA SATRIA DAN PT SUCOFINDO (PERSERO)
14994 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Stock Financing Agreement yang menyebutkan sebagaiberikut: Warehouse shall mean warehouse or warehouses (including silo orsilos), or any part thereof which shall be used to store the Merchandise inaccordance with this Agreement, and which will be placed under thecontrol of the party appointed by Toepfer to ensure the security,administration and management of the Merchandise or as furtherapproved by the Parties.;Terjemahan tersumpah :Halaman 13 dari 56 hal. Put.
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CATERPILLAR INDONESIA
5403932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Complete elimination of subjectivejudgments from the selection of comparables would not be feasible, butmuch can be done to increase objectivity and ensure transparency in theapplication of subjective judgments.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
2912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • To ensure that the nght amount of tax isremitted to tax authorities, inout VAT incurred by each businessis offset against its outout VAT, resulting in a liability to pay thenet amount or balance of those two.
Register : 14-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Bau
Tanggal 28 September 2021 — Pemohon:
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
548455
  • To ensure that any person whose right or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been commited by person actingin official capacity; (Terjemahan: menjamin bahwa setiap orang yanghakhak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akanmemperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaranHalaman 5 dari 116 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Bautersebut dilakukan oleh orangorang yang bertindak dalam kapasitasresminya
    To ensure that any person claiming such remedy should havehisright there to determined by competent judicial administrative orlegislative authorities, or by any other competent authority provided forby the legal system of the State, and to develop the prossibilities ofjudicial remedy.; (Terjemahan: Menjamin bahwa setiap orang yangmenuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hakhaknya ituoleh lembaga peradilan, administrative, atau legislative yangberwenang, atau lembaga lainnya yang diatur
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
419107
  • waktu kewaktu; dan...Penegasan oleh Para TergugatSehubungan dengan kewajibankewajiban Penggugat terkait penjaminankualitasnya, Penggugat juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 3.7(b)MPA untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan untukmelaksanakan saran yang wajar yang diberikan oleh Para Tergugat untukmenjamin kualitasnya tersebut, yang apabila gagal dilakukan, Para Tergugatmemiliki opsi untuk mengakhiri MPA ini secara keseluruhan atau sebagian.Pasal 3.7(b) MPA selengkapnya menyatakan:"To ensure
    Pasal 3.7 MPA menyatakan sebagai berikut:To ensure that the Supplier is complying with its obligations under thisMPA the Supplier shall and shall procure that each member of theSupplier Group shall:Halaman 101 dari 125 Hal. Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tng149.150.
Register : 17-02-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 6 Maret 2012 — MARKUS HEHALATU;
6722
  • orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidanasesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks IntegratedCriminal Justice Sistim, tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement ) dalam hukum pidana6guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil ( to ensure
Register : 20-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
NAZAR OSMAN
Tergugat:
1.PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
2.Auditor PT. TRACTEBEL ENGENERING INDONESIA
3.SUPERVISOR HRSG PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
15564
  • Cita Dewi selakuGeneral Manager Project Unit Director PT Indonesia Power yangmenyatakan sebagai berikut:In order to ensure Grati AddOn Block 2 Project can be executedaccording to the master schedule and compliance of EPC contractrequirements also base on our monitoring of TEI Performance, IP wouldlike to remind the following matters:A. To review and implement the scope of work in point 1 appendix 6Chapter III Special Condition Contract.B.
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
287145
  • To ensure that any person whose right or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effective remedy, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in official capacity;b.
    To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities,or by any other competent authority provided for by the legal system of theState, and to develop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a.
Register : 15-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 385/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ngabedan Diwakili Oleh : Ngabedan
Terbanding/Tergugat I : Kepala Koperasi Unit Desa KUD Sri Waluyaning Tani
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
Turut Terbanding/Penggugat II : Towiyah
Turut Terbanding/Penggugat III : Yugi Woro Ariyani
Turut Terbanding/Penggugat IV : Yoga Wahyu Sasono
Turut Terbanding/Penggugat V : Irwan Danu Cahyana
Turut Terbanding/Penggugat VI : Suparno
Turut Terbanding/Penggugat VII : Sulastri
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Muntiani
Turut Terbanding/Penggugat IX : Achmad Sudono
13285
  • budget provided, thatthere is a cost overrun to the total cost of the Cilacap Flour FactoryProject arising as of 31st December 1996.Whereas the cost overrun had been acknowledged by Defendant II inwriting through its letter dated 21st March 1997 made through facsimile(ExhihibitP8), which is basically Defendant Il acknowledged that thereis an excess in budget for the construction amounting to US 393,595(three hundred ninety three thousand and five hundred ninety fiveUnited State Dollars);Whereas to ensure
Register : 14-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
384297
  • Sehubungan dengan asas party autonomy ini, Pasal 16.1 SIACRules menyatakan sebagai berikut:The tribunal shall conduct the arbitration in such manner as itconsiders appropriate, after consulting with the parties, to ensure thefair, expeditious, economical and final determination of the dispute.Yang Teriemahan Bebasnva adalah sebagai berikut;Majelis akan melaksanakan arbitrase dengan cara yang dianggapnyatepat, setelah berkonsultasi dengan para pihak, untuk memastikankeputusan sengketa yang adil, cepat
Putus : 15-09-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (THE EMBASSY OF THE REPUBLIK SURINAME), VS 1. MARIA ITANIA SETIAWAN, DK
397710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall beprescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award;(2) Upon the termination of a contract of employment, a finalsettlement of all wages due shall be effected in accordance withnational laws or regulations, collective agreement or arbitrationaward or, in the absence of any applicable law, regulation,agreement
Putus : 13-12-2016 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 385/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 13 Desember 2016 — GOLD COIN SERVICES SINGAPORE Pte., Ltd dkk melawan LANGDALE PROFITS LIMITED
12272
  • budget provided, thatthere is a cost overrun to the total cost of the Cilacap Flour FactoryProject arising as of 31st December 1996.Whereas the cost overrun had been acknowledged by Defendant Il inwriting through its letter dated 21st March 1997 made through facsimile(ExhihibitP8), which is basically Defendant Il acknowledged that thereis an excess in budget for the construction amounting to US 393,595(three hundred ninety three thousand and five hundred ninety fiveUnited State Dollars);Whereas to ensure
Register : 05-01-2010 — Putus : 11-11-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.,
Tanggal 11 Nopember 2010 — PT. PUKUAFU INDAH M E L A W A N: MARTIONO HADIANTO, MARTIONO HADIANTO,
274226
  • Apabila terjadi sengketaatau perselisihan terhadap pemenuhan ketentuan tersebut, tentunya sengketa tersebutharus diselesaikan oleh dan antara PT NNT dan Pemerintah RI.Untuk lengkapnya, Pasal 24 ayat (3) KK mengatur sebagai berikut:Subject to the provisions hereunder, the Company PT Newmont NusaTenggara, being Respondent II shall ensure that its shares owned by theForeign Investor(s) are offerred either for sale or issue firstly, to theGovernment ...Cetak tebal untuk penekanan .Terjemahannya:Dengan
Register : 13-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
RUSDI KOFIA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA
12431
  • untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes : a) toensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting inanofficial capacity; b) To ensure
Register : 27-08-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 477/PDT/G/2012/PN JKT Sel.
Tanggal 31 Juli 2013 — ENDY Lawan MERRY alias CIEN CIEN
193145
  • required to furnish under the Contract, until fourteendays after demand for such drawings and not then unless suchclaim can justify that the sub Contractor's work has been delayed bysuch late deliveryExtensions of time will not be granted for delays caused byunfavourable weather, except if the Sub Contractor cannot proceedwith the Work; unsuitable ground condition, inadequate constructionforce, the failure of the Sub Contractor to place orders forequipment or materials sufficiently in advance to ensure
Register : 28-09-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 587/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 8 Nopember 2017 — PT.TUCAN PUMPCO SERVICE INDONESIA CS >< FRANSISCO NORIEGA MALAWE CS
209113
  • tertulis kepada pihak yang /ain ...Bahwa akibat dari adanya Pernyataan Pembatalan tersebut diatas,perjanjian MoU secara tegas mewajibkan TERGUGAT V untukkemudian menjamin TERGUGAT mengembalikan seluruh danainvestasi yang telah diterimanya dari PENGGUGAT, dalam jangkawaktu tidak lebih dari 180 hari setelah Pernyataan Pembatalan, berikutbunga yang berlaku terhadapnya.Article 14 MoU:... in the event that FN (PENGGUGAT) wthdraus pursuant to thisparagraph, FG (TERGUGAT V) shall use his best effors to ensure
Register : 29-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor : 244/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN Jkt Pst
Tanggal 31 Maret 2016 — MARIA ITANIA SETIAWAN, CS >< KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (The embassy of the Republik Suriname)
249220
  • Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall be prescribed bynational laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitrationavard.(2) Upon the termination of a contract of employment, a final settlement of allwages due shall be effected in accordance wth national laws orregulations, collective agreement or arbitration award or, in the absence ofPutusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt
Register : 23-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 791/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — PT. TRUBA JAYA ENGINEERING Lawan 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). 2. PT. ADHI KARYA ( Persero) Tbk.
385243
  • required to furnish under the Contract, until fourteendays after demand for such drawings and not then unless suchclaim can justify that the sub Contractor's work has been delayed bysuch late deliveryExtensions of time will not be granted for delays caused byunfavourable weather, except if the Sub Contractor cannot proceedwith the Work; unsuitable ground condition, inadequate constructionforce, the failure of the Sub Contractor to place orders forequipment or materials sufficiently in advance to ensure
Register : 12-06-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-04-2014
Putusan PN CILACAP Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Clp
Tanggal 3 April 2013 —
282171
  • (three hundred ninety threethousand five hundred ninety five United States Dollar), not amounting toUS$ 550,309. as stated by CoDefendant (see Exhibit P13);Whereas to ensure amount of cost overrun incurred for Cilacap Flour MillProject, CoDefendant requested Price Waterhouse Coopers (WPC), anindependent accountant public, to audit and valuate the amount of costoverrun arising out from the up to 4 (four) months delay of the flour millproject development and operation.Whereas the result of PWC's audit
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
484310597
  • against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Hal 13 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.14e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a)b)to ensure
    that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any other competent authorityprovided for by the legal system of the State, and to develop thepossibilities of judicial remedy;Terjemahannya :