Bahwa pemohon Peninjauan~ kembali iniberdasarkan pasal 67 huruf f UUNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, yang berbunyi "apabila dalamsuatu putusan terdapatsuatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.3.

Sinar Alam Permai (PT.SAP) tersebutharuslah ditolak", Karena pertimbangan hukum tersebut jelasjelas tidakmenerapkan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasa 102 ayat (1) UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal itusebagaimana diatur tentang alasan kasast dari pemohon peninjauan kembalisebagaimana yang dlatur dalam Pasal 30 huruf b UU tentang Mahkamah Agung(Bukti PK.1 dan bukti PK 2 ), oleh karena itu putusan Mahkamah Agungkekeliruan, kehilafan dan tidak menerapkan

disangkal dalam fakta persidangan Tergugat I mungkin karena lupabahwa tanah sengketa yang akan dijual belikan kepada pihak tergugat II sudah terlebih dahuludi hibahkan kepada pihak penggugat yang mana pihak penggugat adalah anak kandungnyasendiri yaitu Sujina Als.Hj.Siti Rahmatika.Menimbang bahwa oleh karena keadaan kehilfan dari pada pihak tergugat I makaperbuatan jual beli tersebut terbentur dengan pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi Tiadakesepakatan yang sah apabila sepakat diberikan karena kehilafan

atau diperolehnya denganpaksaan atau penipuan dan pasal 1449 KUHPerdata yang berbunyi Perikatan yang dibuat26dengan paksaan, kehilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutanuntuk membatalkannya,dengan demikian jelas bahwa perjanjian tersebut karena kehilafan dari tergugat I (Jamiran)karena tanah tersebut sudah dihibahkan kepada penggugat dan tanpa meminta izinmenjual terlebih dahulu kepada penggugat, maka jual beli tersebut akhirnya jatuh kepadabatalnya jual beli tersebut atau perjanjian tersebut

tidak mengikat bagi tergugat I dan tergugatIl yang mengakibatkan menguasan dari tanah sengekta oleh tergugat II adalah perbuatanmelawan hukum serta secara otomatis perbuatan turut tergugat juga dalam melegalkan jualbeli tanah sengketa juga merupakan perbuatan melawan hukum karena dasarnya jual belitersebut terdapat keadaan kehilafan dari tergugat I yang pada akhirnya berakibat seluruh suratsurat yang berhubungan jual beli tanah sengketa batal demi hukum atau setidaktidaknya tidakmengikat juga.Menimbang

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Juni2001 No. 01/Pdt.G/2001/PN.M, sebagaimana telah dikutipdi atas yang amar putusannya antara lain sebagai berikutDALAM EKSEPSI Menyatakan, menerima dan mengabulkan eksepsiTergugat tersebut ; DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya ;Dalam amar putusan tersebut di atas terutama dalampokok perkara, sangat jelas merupakan kehilafan Hakimdan Kekeliruan Yang Nyata. Hal ini dapat dilihat danfakta.1.

tunggal Pengadilan Negeri Majene dalam Eksepsi danmemperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Majene DalamPokok Perkara sehingga berbunyiC.Menyatakan gugatan Penggugat pembanding tidak dapatditerima ;Menghukum Penggugat Pembanding membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertamasebesar Rp.211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah).Dan tingkat banding sebesar Rp.114.000, (seratusempat belas ribu rupiah) ;Dengan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatantersebut juga terdapat kehilafan

Dengan putusanMahkamah Agung tersebut juga terdapat kehilafan hakimdan kekeliruan nyata alasannyaMajelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini samasekali tidak memeriksa pertimbangan hukum hakimtunggal PN Majene dan pertimbangan Hukum Majelis HakimTinggi Makassar yaitu) putusannya halaman 47 yangmenyatakan Hakim Pengadilan berdasarkan jabatannyamemeriksa dan meneliti berkas No. 24/70/PA Majenetanggal 2 Juni 1970 jo No. 27/1970 pada hal berkasyang dimaksud tidak dilampirkan oleh Tergugat sampaidengan

badan sebagaimanalayaknya Suami istri;Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadiperselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi denganmemperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masihtinggal dalam satu rumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimanalayaknya suami istri menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah tidak lagiberselisin dan bertengkar, serta antara Penggugat dan Tergugat satu sama laindipandang telah saling memaafkan segala kehilafan

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankemball:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan: Bahwa tidak ditemukan adanya kehilafan Hakim atau

Termohon sampai sekarang masihmelakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadiperselisinan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi denganmemperhatikan kondisi Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masihmelakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri menunjukkanbahwa kedua belah pihak tidak lagi berselisih dan bertengkar, serta antaraPemohon dan Termohon satu sama lain dipandang telah saling memaafkansegala kehilafan

badan sebagaimanalayaknya suami istri;Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi denganmemperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masihtinggal dalam satu rumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimanalayaknya suami istri menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah tidak lagiberselisih dan bertengkar, serta antara Penggugat dan Tergugat satu sama laindipandang telah saling memaafkan segala kehilafan

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 30 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kehilafan

Bahwa tidak ditemukan adanya kehilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata karena terbukti penerbitan objek sengketa a quo yaitu sertipikatpengganti atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 5/7 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 138 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, juncto Pasal 8Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 1993tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas

sampai sekarang masihmelakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;Menimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi denganmemperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masihmelakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri menunjukkanbahwa kedua belah pihak tidak lagi berselisih dan bertengkar, serta antaraPenggugat dan Tergugat satu sama lain dipandang telah saling memaafkansegala kehilafan

Putusan No.845 /Padt.G/2019/PA.GsMenimbang, bahwa walaupun pada masa yang lalu telah terjadiperselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi denganmemperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini masihmelakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang baik,sehingga pengakuan tersebut menerangkan bahwa kedua belah pihak tidaklagi berselisin dan bertengkar, serta antara Penggugat dan Tergugat satu samalain patut dipandang telah saling memaafkan segala kehilafan

Bahwa atas Pengurusan Akta Kelahiran ketiga Anak tersebut, setelah diperiksa dan ditelititernyata dalam Akta Kelahiran ketiga Anak tersebut ada kehilafan atau kesalahan penulisannama Pemohonpemohon yaitu dari HEDDY SIMAREMARE menjadi HEDDY SUSANTYSIMAREMARE 7 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn cence Bahwa atas kesalahan penulisan Akta Kelahiran anak tersebut sehingga penggunaaandokumen Akta Kelahiran tidak dapatdipergunakan ; Bahwa atas uraianuraian Pemohonpemohon tersebut diatas, mohon

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 13 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kehilafan

Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah tidakberselisih lagi, dan dipandang telah saling memaafkan segala kehilafan yang selama initelah terjadi;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalilPenggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat danTergugat .....Tergugat tidak terbukti.

Sehingga putusanJudex Juris yang mengabulkan tuntutan immaterial dari Termohon PK yangtidak pernah dibuktikan nyatanyata telah menunjukkan kehilafan nyata dariJudex Juris pada tingkat kasasi.

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau kekeliruanyang nyata;Bahwa tidak ditemukan adanya kehilafan hakim atau kekeliruan yangnyata oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali ketika melaksanakan tugasdan wewenangnya melakukan penyitaan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 7ayat 2 KUHAP sehingga tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telahmenimbulkan kerugian kepada Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa atas kerugian yang ditimbulkan tersebut Pemohon PeninjauanKembali berkewajiban

Bahwa dalil gugatan pada pain 6 tersebut murni kehilafan yang tidakdisengaja dalam pengetikan gugatan yang sebenarnya kata tergugat menjadiHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2019/PA.Selpenggugat dan sebaliknya penggugat menjadi tergugat. (Tidak dikuasaipengugat dan tergugat menguasai barang pada butir 5 Huruf a,b,c,d,e dan f).4.

Bahwa dengan kutipan hadist tersebut diatas penggugat mengakuikesalahan/kehilafan dalam pengetikan dalil gugatannya (khususnya pada point6).Berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon kepada ketuapengadilan agama cq. Majlis hakim pemeriksa perkara untuk menerima,memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.2.

Formalitas PutusanBahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, kurang teliti dan kurangcermat serta terdapat kekeliruankekeliruan dan kehilafan dalam penulisanputusan maupun pertimbanganpertimbangan hukumnya antara lain:1. Pada halaman 8 baris ke 12 s/d 17 dari atas, dalam pertimbanganhukumnya mempertimbangkan perkara perceraian, sehingga kontradiktifdengan pertimbangan halaman 15 baris ke 1 dan 2 yang berisi tentangsengketa waris;2.

Keberatankeberatan1Bahwa, telah terjadi kekeliruan dan kehilafan dalam pertimbanganhukum tanpa mempertimbangkan bantahan pembanding terkait dengantidak ditariknya Lema Warni maupun Ayuti sebagai pihak dalam perkaraaquo, dimana di dalam replik Penggugat maupun eksepsi dan jawabanPenggugat atas gugatan intervensi, Penggugat membantah eksepsi paraTergugat tentang Lema Warni maupun Ayuti tersebut, oleh karena BapakSaupi dengan Ayuti tidak pernah ada pernikahan, apalagi disebutkanoleh Tergugat dalam eksepsinya

Tentang gugatan error in persona (kehilafan tentang orangnya).

tidakmelaksanakan hukum sebagaimana mestinya sebab setelah Pemohon Kasasimembaca dan mencermati isi putusan a quo ternyata Judex Facti hanya denganbegitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Palu tanpa pertimbanganhukum apapun sehingga alasan dalam memori banding tersebut kamimengangkatnya kembali melalui memori kasasi tersebut dengan beberapatambahan yang antara lain:Keberatan ke 1:Bahwa Judex Facti keliru mempertimbangkan tentang eksepsi Para Tergugattentang surat gugat Penggugat error in persona (kehilafan

Alasan/Keberatan Pertama ;Bahwa, putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebut padadasarnya telah melakukan kekeliruan dan kehilafan yang nyata, olehkarena Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan tidaklahmemutuskan perkara berdasarkan sebuah pertimbangan Hukum yangbersumber dari Aturan Hukum sah sebab pertimbangan Hukum MajelisHakim Agung dalam perkara ini hanya bersumber dari sebuah hasilRakernas Jogyakarta dan Bandung yang tidak jelas tahunpenyelenggaraannya (putusan halaman 19 sampai

Alasan/Keberatan Kedua ;Bahwa, Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusannya telahmelakukan kekeliruan dan kehilafan yang nyata sebab Majelis HakimKasasi sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan NegeriTakalar Tanggal 10 Juni 2010 Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TK jo. putusanPengadilan Tinggi Makassar Tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 233/PDT/2010/PN.MKS, bahwa seharusnya Mahkamah Agung sebelummenjatunkan Putusan terlebin dahulu mempelajari dan/ataumempertimbangkan seluruh berkas perkara yaitu

Adanya kekeliruan atau kehilafan Hakim secara nyata (Pasal 263 Ayat (2)KUHAP);2. Adanya bukti baru;Adapun kedudukan permasalahannya adalah sebagai berikut:1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Praperadilanadalah Pegawai Negeri Sipil, selaku Lurah pada kantor Kelurahan Poboya,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;2. Bahwa dalam keseharian menjalankan tugas sebagai Lurah, PemohonPeninjauan Kembali didatangi olen warga Kelurahan Poboya an.

Adanya kekeliruan atau kehilafan Hakim secara nyata;a) Pertimbangan hukum Hakim Praperdilan sebagaimana disebutkandalam halaman 13 alinea ke 1 Menimbang bahwa terhadapargumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bahwatindakan Termohon menetapkan Pemohon Praperadilan sebagaiTersangka, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa argumentasihukum yang dibangun oleh Pemohon Praperadilan dalampermohonannya tersebut adalah argumantasi yang telah memasukiranah pemeriksaan atas pokok perkara dugaan