Bahwa satwa yang dimiliki pemohon bukan Spesies Hewan EndemikIndonesia dan tidak masuk kedalam peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Tentang perumbahan kedua atas peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.6.

Analisa Yuridis1.Bahwa pemohon tidak pelaku kejahatan dibidang konservasisumberdaya alam hayati dan ekosistemnya karena hewan tersebutadalah peliharaan dan tidak termasuk spesies hewan endemik dantumbuhan yang ada dinegara indonesia.Bahwa satwa jenis marmosets / monyet kecil, bukan hewan yangdilindungi di indonesia dan tidak masuk kedalam peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia, NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHKHal 18 dari 41 halaman putusan praperadilan reg.Nomor 32/Pid.Pra/2021/PN MdnP.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi.e Bahwa benar satwa yang dimaksud oleh Pemohon tidak tercantum didalam Permen LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang perubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, akan tetapi setiap peredaran satwa yang berasal dariluar

P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan danpenegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4.

P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unitpengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnyayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemc.

Sedangkan gambar 7karakter wajahnya yang kekar menunjukkan berkelamin jantan;Harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae) dan Macan Tutul(Panthera pardus melas) termasuk jenisjenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor

/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu HarimauSumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Macan Tutul (Panthera pardusmelas) termasuk famili Felidae terdapat pada nomor urut 55 dan 56;Bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi ataubarangbarang yang dibuat

Satwa burung Merak Hijau (PavoMuticus) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimanatercamtum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 171;Bahwa Merak Hijau atau dalam nama ilmiahnya Pavo Muticusmempunyai bulu yang indah.

Rusa Timor (RusaTimorensis) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut32;Bahwa Rusa Timor atau dalam nama ilmiahnya Rusa Timorensis adalahhewan mamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk

Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungli, yaitu :a) Burung Merak Hijau (Pavo Muticus) termasuk Famili Phasianidaeterdapat pada nomor urut 171;b) Rusa Timor (Rusa Timorensis) termasuk famili Cervidae terdapatpada nomor urut 32;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN NgwBahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 11 Ayat (1).Hasil penangkaran satwa

BinZAKARIA AGAN, diketahui burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebutmerupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua Sulphurea dan NamaIndonesia Kakatua Jambul Kuning.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi. Bahwa Ahli menjelaskan halhal sebagai berikut:a. Profil Kakaktua jambul kuning adalah Kelas: Aves (burung); Ordo:Psittaciformes; Famili: Cacatuidae; Genus: Cacatua; Spesies:Cacatua sulphurea; Habitat: Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil danTimor.b.

berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 Nama IlmiahCacatua sulphurea dan Nama Indonesia Kakatua Jambul Kuning.c.

Bin ZAKARIAAGAN yang pada pokonya menerangkan bahwa satwa jenis KakaktuaJambul Kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua sulphurea dan NamaIndonesia Kakatua Jambul Kuning.

Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebanganyang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu diDesa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi SulawesiSelatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Plotingke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindungsesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/ Pengelola Hutan/Industri Primer/ TPTKB yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, pelaksanaan SIPUHH pada Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagai berikut :a.

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 11 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dijelaskanbahwa digunakan untuk menyertai pengangkutan adalah :a. SKSHHK, untuk pengangkutan :Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan industri primer.2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke industriprimer.b.

MAKdibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa jenis kayu Bintangur dan Cinacina (Melur) tidak termasuk dalam jeniskayu budidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan MHasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.85/Menlhk/Setjen

P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019tentang IUI Primer Hasil Hutan bahwa IUIPHHK dilarang menadah, menampungatau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan bakuyang tidak sah (illegal). Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUIPrimer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

/Setjen/ Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 1angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK) adalahdokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH, NotaAngkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertaipegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu (Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan

hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 1angka 24), Nota Perusahaan adalah dokumen pengantar barang kayuolahan yang diterbitkan oleh pengirim dan bukan merupakan dokumenSKSHHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 13ayat 1),Bahwa kayu gergajian kelompok Rimba Campuran jenis Rengas Tembagatersebut merupakan hasil hutan sebagaimana diatur

Dengan demikian jenis kayu tersebutmerupakan hasil hutan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 11ayat 2 poin b, pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih dari dan atau ke industri primer harus disertai Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

BH8902 QL TPTKO Dasar Hukumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan hidup danHalaman 18 dari 23 halaman putusan nomor 36/Pid.Sus.LH/2021/PN JmbKehutanan Nomor : P.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam dan PermenLHK Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Yang berasal dari hutan hak Jo.

P. 48/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2017Tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016Menimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa yang telah mengangkuthasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Hino 130 HD warnahijau No. Pol. BH 8902 QL, menuju sawmil yang berada di Desa Sitiris Kab.

rusak warna abuabu;Bahwa pada saat terdakwa menjual bagian tubuh dari Rusasambar/rusa unicolor di atas mobil merk Daihatsu tipe Grand Max 1.5warna putin dengan no Polisi : DA 8195 HC, No RangkaMHKP3CA1JHK155532, No Sin : 3SZDGL2904 Beserta STNK No :07610704 datang saksi Fahriza dan saksi Mangasi anggota kepolisianPolres Tabalong mengamankan terdakwa dan barang bukti gunadiproses lebih lanjut;Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Nomor urut 33 Rusa Sambar termasuk jenis satwa yangdi lindungji;Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalamPasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf d Undangundang Nomor 5 tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

daging dan kulitnya, 1 (Satu) buah kaki kiri depan sampaidengan leher satwa rusa beserta daging dan kulitnya, 1 (Satu) pasang kakidepan sampai dengan leher satwa rusa beserta daging dan kulitnya, 1(satu) pasang kaki belakang satwa rusa beserta daging dan kulitnyamerupakan bagian tubuh dari satwa Rusa Sambar (Rusa unicolor);Bahwa sepengetahuan Saksi, Rusa Sambar (Rusa unicolor) merupakanjenis satwa yang dilindungi Pemerintah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK

membunuh Satwa yang dilindungi dapat puladilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungimembahayakan kehidupan manusia;Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B.LH/2020/PN TjgBahwa berdasarkan menueurt pendapat Ahli perobuatan Terdakwa tersebuttidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21Ayat (2) huruf d UURI Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Permen LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang dilindungi, dimana secara spesifik bagian satwa yang diniahakan/ jualoleh Terdakwa tersebut merupakan bagian tubuh dari satwa Rusa Sambar(Rusa unicolor) yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan lampirannya dengan nomorurut 33;Bahwa Rusa Sambar (Rusa unicolor

/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menthk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak; Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membawa kayu jabonyang berasal dari hutan hak adalah adanya sertifikat hak milik atas namapemilik kebun dan mengisi nota angkutan yang terlampir dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017

/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak; Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membawa kayu jabonyang berasal dari hutan hak adalah adanya sertifikat hak milik atas namapemilik kebun dan mengisi nota angkutan yang terlampir dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017

Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, serta diwajibkan membayarprovisi Sumber daya hutan rakyat (PSDHR); Bahwa Tidak ada cara khusus memperoleh nota angkutan, masyarakathanya perlu mendownload/mengunduh pada lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlthk/Setjen/Kum.1/8/2017 tersebut, selanjutnya dapat diisi

Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dalam Pasal 1 ayat (1)menyebutkan, Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebanihak atas tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan,Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2020/PN SkIPengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hakdilengkapi dengan Nota Angkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017Tentang Perubahan Atas Peraturan

/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan Alam.Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH) adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan (Sesuai Pasal 1 ayat (23) Kepmenlhknomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam.Bahwa Sesuai Kepmenihk nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019bahwa dokumen yang termasuk Surat Keterangan

2017 pasal 11DR =Volume KO x 2 x tarif=0,8505 (Jenis Ulin) x 2 x US $18=US $ 30,62= 9,8170 (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur) x 2 x US $16,5= US $ 323,96Total DR = US $ 30,62 + US $ 323,96 = US $ 354,58untuk pembayaran DR sebagaimana diatur di Permenlhk NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 14 ;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan

/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan Alam.Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan(sesuai Pasal 1 ayat (23) KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan Alam.

Bahwa Sesuai KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 bahwa dokumen yang termasuk Surat KeteranganHalaman 17 dari 23.

Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2020/PN BonSahnya Hasil Hutan yang dipergunakan dalam pengakutan hasil hutan terdiridari:e Surat Keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) .e Nota Angkutan.e Surat Angkutan Lelang (SAL).Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli untuk pengangkutan hasilhutan kayu yang diangkut dari areal izin yang sah maka dokumen yangmenyertai kayu tersebut adalah SKSHHK yang diterbitkan melalui SistemInformasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) Pasal 11 KepmenLHKNomor : P.66/MENLHK

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130M3 dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti) Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentang pengangkutan

Bahwa kayu pulai merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu pulai baik dari hutan hak maupun hutan alam mengacu padaperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia No.P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

Selain ituahli mempunyai tupoksi : Melakukan pemantauan dan peredaran hasil hutankayu dan Penerbitan USER ID SIPUHH Online.i Bahwa ahli jelaskan mengenai regulasi yang mengatur tentangpenatausahaan hasil hutan kayu UU RI No 18 Tahun 2013, PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor,P.48/Menlhk/Setjen/Kum./8/2017 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85 / Menlhk / Setjen /Kum.l / ll / 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya

Bahwa benar berdasarkan~ keterangan ahli untukpenatausahaan kayu jenis kayu durian yang berasal dari hutan hak denganmengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum./8/2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85 / Menlhk /Setjen / Kum. / Il / 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak Pasal 4, maka pengangkutan hasil hutan kayuyang merupakan hasil budidaya harus

(Bukti P13 dan Bukti P14) ;Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar diProvinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar0816, terlihat bahwa status OBJEK

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihatbahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnyamasih tetap sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P17 dan Bukti P18) ;23.

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor.SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan HutanProvinsi Riau ;3. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat (Gusti Terkelin Surbakti) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum ;4.

(Lampiran Surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 Tanggal 07Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lampiran 0816),selanjutnya disebut sebagai bukti P17;Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Surat Yayasan Firmar Abadi Nomor :07 / YFA/ II / 2020 Tanggal, 17 Februari 2020, yang ditujukan kepada KepalaBalai Pemetaan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Perihal : Permohonan InformasiTentang Telaah Status Lahan Perkebunan

/SETJEN/PLA.2/12/2016 TentangKawasan Hutan Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti T.T.I3;Hasil memindai (scan) Peta titik koordinat objek sengketa yang dioverlay kedalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan = Republik Indonesia NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/12/2016, selanjutnya disebut sebagai buktiT.T.I4;Hasil mencetak (print) Keputusan Gubernur Riau Kpts.1078/IX/2019 tentangSatuan Tugas Terpadu Penertiban, selanjutnya disebut sebagai bukti

Pasal 21 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (Dalam Lampiran Pada Poin921 Tumbuhan Jenis Gaharu Buaya Merupakan Tumbuhan YangDilindungi).Perbuatan terdakwa INDRA PARDOMUAN HARAHAP Als INDRA BinRISWAN HARAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.Bahwa Berdasarkan isi dari lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018TENTANG Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi sebagai perubahan dari lampiran PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa, di Indonesia, terdapat

1Huruf a Undang undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang artinya bahwa setiaporang dilarang untuk mengusai atau memiliki, mengangkut, yangmemperjual belikan Tumbuhan yang di lindungi yang dalam keadaan hidupatau mati.Bahwa Ahli menerangkan Tumbuhan Gaharu Buaya merupakan salah satutumbuhan yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yangtercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TENTANG Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bagian Tumbuhan yangdilindungidengan nomor urut 904, yang mulai berlaku sejak ditetapbkannyaPeraturan Menteri tersebutyakni sejak bulan Juni tahun 2018 namunHalaman 16 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2019/PN Ptssebelum itu tumbuhan Gaharu Buaya tidak dilindungi.

/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian danPerpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Tumbuhan Atau Hasil HutanBukan Tumbuhan pada Hutan Negara.Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) NomorSE.9/KSDAE/SET/KUM.1/8/2018 Tanggal 10 Agustus 2018TentangPelaksanaan Peraturan Menteri LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, bahwa pada prinsipnya ketentuan suatu peundangundangan tidak berlaku

Bin ZAKARIAAGAN, diketahui burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebut merupakanjenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P. 92/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2018 TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.SusLH/2019/PN KsnSatwa Yang dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua Sulphurea danNama Indonesia Kakatua Jambul Kuning.Bahwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MenIhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi. BahwaAhli menjelaskan halhal sebagai berikut:a. Profil Kakaktua jambul kuning adalah Kelas: Aves (burung); Ordo:Psittaciformes; Famili: Cacatuidae; Genus: Cacatua; Spesies:Cacatua sulphurea; Habitat: Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil danTimor.b.

Bahwa Kakaktua jambul kuning adalah jenis Satwa yang dilindungiberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setien/Kum.1/8/ 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MenIhk/Setien/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 NamaIlmiah Cacatua sulphurea dan Nama Indonesia Kakatua JambulKuning.c.

Bin ZAKARIAAGAN yang pada pokonya menerangkan bahwa satwa jenis KakaktuaJambul Kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua sulphurea dan NamaIndonesia Kakatua Jambul Kuning.

Bahwa Penata Usahaan Hasil Hutan untuk kayu Jenis Merantidan Rimba Campuran sebanyak 87 keping (9,7812 m4) tersebuttelan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

Bahwa berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa kayuMeranti dan Rimba Campuran sebanyak 87 keping (9,7812 m)tersebut merupakan hasil hutan, karena jenis kayu tersebut belumdibudidayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Putusan Pidana Nomor : 280/Pid.Sus/2021/PNJmb.tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam Bahwa Perbuatan sdr. BIMA SAPUTRA dapat dikenakansanksi Pidana sesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan. Bahwa Terhadap perbuatan sdr.

/Kum.1/12/2017,tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan provisi Sumber daya hutan, ganti rugitegakan dan penggantian nilai tegakan serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran ProvisiHal. 9.

Terkait pengangkutankayu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanYang Berasal dari Hutan Alam,Terhadap perbuatan sdr. BIMA SAPUTRA yangtelah mengangkut Kayu Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 87 keping(9,7812 m*) dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter warnakuning No. Pol.

desa Lhok Mambang mobil yang mereka kendaraidiberhentikan oleh sebuah mobil avanza hitam, lalu turun dari mobilbeberapa orang dan mengatakan bahwa mereka personil Polres Bireuen,lalu mobil dan isinya diperiksa, setelah diperiksa dan diketahui bahwaTerdakwa membawa siamang, dan diamankan ke Polres Bireuen; Bahwa siamang jantan tersebut akan dijual seharga Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah); Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk

/ Setjen/ Kum.1/ 12/ 2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada 137 jenis satwa mamalia yangdilindungi, Owa siamang merupakan satwa mamalia yang dilindungiterdapat dalam nomor urut 70 dengan nama latin Symphalangussyndactylus; Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 pihak BKSDA Wilayah Lhokseumawe membawa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor owa siamangke kantor BKSDA Aceh sesuai dengan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada 137 jenis satwamamalia yang dilindungi, owa siamang terdapat dalam nomor urut 70dengan nama latin Symphalangus syndactylus;= Bahwa hewan yang diperlihatkan merupakan kera tidak berekordan seluruh jenis kera

dikhususkan hanyauntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur rumusan pasal ini, pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah satwa dalam perkara iniyaitu berupa 1 (satu) ekor Siamang termasuk ke dalam kategori satwa yang dilindungi atau tidak;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai jenisjenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;UBahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayu yangberasal dari Hutan hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi daya di atasareal hutan hak.

NomorP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi,Ganti RugiTegakan, Denda Pelanggaran Eksplotasi Hutan Dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan. ;Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuhalami sebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 2 Ayat 1Butir (k) Permenihk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuh alamisebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 4 Ayat 1 Butir (g)Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamdan lingkungannya (Pasal 1 Ayat 10 PermenlhkP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan KelompokRimba Campuran adalah Rp. 370.000/m*, dan harga patokanuntuk Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m?

/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan yang Berasal dari Hutan Alam, Pengangkutan kayu bulat yangberasal dari hutan negara dapat dikenakan sanksi menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan : Pasal 83 ayat (1) huruf b Orang perseorangan yang dengansengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara

/Setjen/ Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak diatur sebagai berikut Perlu dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usulhasil hutan hak kayu bulat yang diangkut.

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan Kelompok RimbaCampuran adalah Rp. 370.000/m, dan harga patokan untuk KayuBulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m*.

/Setjen/Kum.1/8/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak).Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 10.00Wib bertempat di halaman parkiran Kantor Komisi Pemilihan UmumProvinsi Riua Jalan Gajah Mada Pekanbaru ahli telah melakukanpengukuran terhadap kayu bulat yang telah disita dari terdakwadengan hasil, sebanyak 47 (empat puluh tujuh

RASYID bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan kayu hasil hutantanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasilhutan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016tentang Pengangkutan Hasil Hutan

) yang tidakdibayarkan sebesar 145,72 (seratus empat puluh lima koma tujuh puluh duadolar Amerika), total GRT Sebesar Rp. 4.031.200, (empat juta tiga puluhsatu ribu dua ratus rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/Menlhk

sebesar 145,72 (seratus empat puluh lima koma tujuh puluh duadolar Amerika), total GRT Sebesar Rp. 4.031.200, (empat juta tiga puluhsatu ribu dua ratus rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat(4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk

;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt.Bahwa apabila kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa merupakankayu yang tumbuh alami di hutan hak dan melakukan pengangkutantidak mematuhi aturan aturan dalam peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Rl Nomor P85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/210 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budi daya yang berasal dari hutan hak tersebut diatas dikenankan sanksi pidana yaitu dalam pasal 88 ayat (1) huruf a JoPasal 16 UU RI Noor 18 TAhun 2013 tentang

;Bahwa dapat ahli jelaskan terhadap hasil hutan yang berasal darihutan hak namun termasuk ke dalam katagori kayu alam (yangtumbuh secara alamiah tanopa dikembangbiakkan/campur tanganmanusia dalam proses perkembangbiakkan) (vide Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yangberasal dari hutan hak) maka tetap diperlukan izin/dokumen sesuaidengan peraturan

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorNo.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, maka 6 (enam) ekor burung Red Lory (Eos bornea)berwarna merah tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungI.

Pid.B/LH/2019/PN DglKM HA1 HA2 Paraf ekspedisi darat dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per ekorditambah biaya pengiriman sejumlah Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) yangkemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh riburupiah) per ekor, diambil sendiri; Bahwa 6 (enam) ekor burung red lory (eos bomea) berwarna merah yangditemukan pada Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tersebutmerupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.P.106/MENLHK

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi; Bahwa Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tidak memliki izinyang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memelihara,atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuandengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.

dan Kehutanan mendapat laporan dariBalai BKSDA Sumatera Utara terkait penangkapan KM LumbaLumbatersebut, lalu pada tanggal 04 Februari 2019 saksi SYOFYAN diperintahkanmelakukan pemeriksaan KM LumbaLumba dengan muatan + 7.000 ekorblangkas di Pelabuhan Lantamal Belawan; Bahwa AHLI FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP menerangkan sebanyak + 7.000ekor blangkas (Carcinoscorpius rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLHK

/SETJEN /KUM.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1905/Pid.B/LH/2019/PN.MdnNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .ATAUKedua

Utara terkait penangkapan KM LumbaLumbatersebut, lalu pada tanggal 04 Februari 2019 saksi SYOFYAN diperintahkanmelakukan pemeriksaan KM LumbaLumba dengan muatan + 7.000 ekorblangkas di Pelabuhan Lantamal Belawan;Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1905/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn Bahwa AHLI FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP menerangkan sebanyak + 7.000ekor blangkas (Carcinoscorpius rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLHK

/SETJEN /KUM.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.ATAUKetiga :Bahwa ia Terdakwa SUKANDAR pada hari Kamis tanggal

dan Kehutanan mendapat laporan dariBalai BKSDA Sumatera Utara terkait penangkapan KM LumbaLumbatersebut, lalu pada tanggal 04 Februari 2019 saksi SYOFYAN diperintahkanmelakukan pemeriksaan KM LumbaLumba dengan muatan + 7.000 ekorblangkas di Pelabuhan Lantamal Belawan; Bahwa AHLI FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP menerangkan sebanyak + 7.000ekor blangkas (Carcinoscorpius rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor: P.106 /MENLHK