suami Pemohon adalah Wali Hakim yaitu Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atau Penghulu /Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugasUrusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Hlm 11 dari 13 hlm.Penetapan Nomor: 0194/Pdt.P/2020/PA.MgtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1

suaminyabernama Xxx adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3HIm.11 dari 13 hlm.

Kabupaten Ketapang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa, saksi adalah ayah dari calon suami Pemohon; Bahwa, Pemohon akan menikah dengan anak saksi yang bernamaMuhammad Iqbal bin Syarkucuwanto oleh karenanya Pemohonmengajukan Permohonan wali adhol; Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada suatularangan untuk menikah, kecuali masalah wali Pemohon; Bahwa, saksi mendengar dari anak Pemohon bahwa Wali Pemohonenggan menjadi wali nikah sebab tidak sekufu dari segi nasabnya

Berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon dansalon suaminya telah melakukan proses pencatatan nikah di kantor UrusanAgama hanya terhalang untuk menikah karena walinya enggan untukmenikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapatmelangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebutditetapkan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa

Lae 15 Qlalul cop 1a5eJiiiii Vg pSloJ GJ and) aildg po Igxiiol Islalgrrg it yoloj> ru aolArtinya: Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adholwalaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya.Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya,maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekalikalipindah perwaliannya kepada wali yang jauh (abad).Hal. 17 dari 19 hal. Put No. 188/Pdt.P/2020/PA.Ktp2.

sama lain, atau tidak jelas;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohontersebut, wali nikah (ustad Said Abdullah bin Abdullah) dan para saksi juga tidakmengetahui secara pasti status perkawinan Pemohon dan Termohon, apakah Pemohonmaupun Termohon sebelumnya sudah beristeri atau bersuami;Menimbang, bahwa berdasarkan ketarangan saksi 1, 3 dan 5 yang diajukan olehPemohon, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ustad SaidAbdullah Bin Abdullah, karena wali nasabnya

tidak memenuhi syaratkeislaman;Menimbang, bahwa berdasar pasal 4 Peraturan Mentert Agama RepublikIndonesia Nomor 2 tahun 1987, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah, yangwali nasabnya tidak memenuhi syarat, maka nikahnya dapat dilaksanakan dengan walihakim, yakni Kepala Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa karena ternyata XXX bukan Kepala kantor Urusan Agama,maka berdasar ketentuan pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987, XXXX tidak berwenang menjadi wali nikahTermohon

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagaiayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologidan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasukhubungan perdata dengan keluarga ayahnya;Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anakdari hasil nikah fasid, yang disepakati para ulama fikin nasabnya

kelamin yang dilakukan pada nikah fasid menimbulkanakibat hukum yang sama dengan hubungan kelamin pada nikah sah.Begitu juga kaidah fikih berikut:aordfg9 Yluall 49 armmoS rae JS xlsArtinya: (Akibat hukum) seluruh akad fasid sama dengan (akibat hukum) akadsah dalam hal kewajiban mengganti atau tidaknya.Menimbang, bahwa di antara cakupan dari Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anakdari hasil nikah syubhat, yang disepakati para ulama fikih nasabnya

Meskipun demikian, dapat dipahamibahwa konsep nikah syubhat menurut Jumhur Ulama tersebut, dalam konseppara ulama di kalangan mazhab Hanafi, diistilahkan dengan nikah fasid dannikah syubhat, yang akibat hukumnya terhadap nasab anak sama dengan nikahsah, sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sejauh beradadalam cakupan nasab anak dari hasil nikah fasid dan syubhat yang disepakatipara ulama fikin nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalampernikahan

Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak yang bernama:RachelRenata, perempuan, lahir pada tanggal 09 September 2009, diluar nikahsecara Islam maupun secara Hukum, dengan Nomor Akte kelahiran :19592/KLT/JP/2013; tanpa adanya seorang lakilaki yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut sehingga nasabnya jatuh kepada ibunya;2. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon dan sampaisekarang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baikbaik saja;3.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkaraditetapbkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir di persidangan, dan setiap persidangan Majelis Hakimtelan memberikan nasihat terkait dengan keinginannya untuk menikahdengan calon suaminya untuk membujuk wali nasabnya sampaimemberikan restu kepadanya dan selanjutnya pada

suaminyabernama Xxx adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1.

., (karena tidak ada wali nasabnya) dandihadiri saksi nikah masingmasing bernama: H. Burhanuddin (Ketua 001) Bpk.H. Ahmad Sazali Anwar (Ketua RT 004) dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), dibayar tunai;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya paraPemohon telah mengajukan Bukti P.1P.3, serta tiga orang saksi yaitu : AhmadSazali Anwar bin H.M.

,(karena tidak ada wali nasabnya) dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: H. Burhanuddin (Ketua 001) Bok. H.

yangdilaksanakan di Desa Bandem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, JawaTimur;bahwa waktu pernikahan para Pemohon, status Pemohon adalah Janda,sedangkan Pemohon II duda;bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semendaataupun sesusuan, mereka orang lain;bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon tidak terikat denganperkawinan dan tidak dalam pinangan pria lain;bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan;bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasabnya

Desa Bandem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,Jawa Timur tersebut;bahwa waktu pernikahan para Pemohon, status Pemohon adalah Janda,sedangkan Pemohon II duda;bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semendaataupun sesusuan, mereka orang lain;bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon tidak terikat denganperkawinan dan tidak dalam pinangan pria lain;bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan;bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasabnya

SUAMI PEMOHON adalah Wali Hakim yaitu Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, atau Penghulu /Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugasUrusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon ..terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara inimerupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap, maka permohonanPemohon aquo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Surat KeteranganPemeriksaan atas nama Pemohon, terbukti Pemohon anak kandung dariseorang ayah yang bernama Ayah pemohon maka terbukti pula Pemohonwali nasabnya

als We pric rw lols >Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemashlahatan ;Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohon sebagai waliadhol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamadapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, incasu Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap hal ini sesuai pasal 6ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1987,yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya tetap adhol, maka

Mereka berdua adalah orang lain; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Pemohon IItidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain; Bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan; Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikahPemohon II adalah wali nasabnya, yaitu bapak Senreng Ngerang, yangkemudian menyerahkan kepada H.

Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Bila anak lahirkurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anakitu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannyaitu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelumdilangsungkannya perkawinan, kecuali jika Ssuami mengakui bahwa anak yangdilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamiliwanita itu sebelum menikahinyaMenimbang, bahwa sesuai dengan kaidah figh yang menyatakan bahwa,wl wi Pengikut (

menikahdengan wali hakim telah sesuai Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itupermohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi wewenang kepadaKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang untukmenikahkan Pemohon (Purwati Ningsih binti Mesno) dengan seorang lakilakibernama Demy Erva Indriansa bin Sahri, dengan wali hakim ;Menimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor: 0687/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.Dmkagar berusaha mendekati ayah Pemohon sebagai Wali nasabnya, agarayahnya bersedia menjadi Wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa oleh karena Wali nikah Pemohon bernama XXXX,tidak hadir di depan persidangan untuk di dengar keterangannya, selanjutnyapemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan penjelasan sebagaiberikut :e Bahwa saya sebagai pemohon tetap pada pendirian saya untuk

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.DmkMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonagar berusaha mendekati ayah pemohon sebagai wali nasabnya untukbersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya bernamaDevanda, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakimtelah memanggil wali nikah Pemohon secara patut untuk didengarketerangannya, tetapi wali pemohon tidak datang menghadap di persidangantanpa alasan yang sah.

dalam wilayah Kantor Urusan AgamaHalaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Ek.Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menjadiWali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamaCalon Suami Pemohon;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 5 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1

calon suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kawedanan, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjukHal. 9oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa setiap orang yang akanmelangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepadaPegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menegaskan bahwa bagicalon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wallnasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, ataumafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkanoleh wali hakim;Menimbang, unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatuberdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan calonsuami Pemohon dipandang telah memenuhi unsurunsur pelaksanaan suatuperkawinan

bernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, atauPenghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yangmembidangi tugas Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Magetan;Hal. 13Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri AgamaRI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah adapenetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikahdilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya padaPemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.