Ditemukan 259 data
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : JOHANIS LICO Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : METUSAEL TANODY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : FILEKS KWUWULAY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Diwakili Oleh : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat : FRITS HOSEA GASPAR POROE Diwakili Oleh : FRITS HOSEA GASPAR POROE
Terbanding/Tergugat I : IZAK A. LICO
Terbanding/Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
136 — 178
Nirahua,SH., M.Hum yangtelah menjelaskan di depan persidangan bahwa kepemilikan tanah diMaluku Barat Daya adalah kepemilikan secara Komunal melalui MataHal 48 dari 113 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT AMB14.15.Mata Rumah (Keluarga), oleh sebab itu Putusan Majelis Hakim haruslahditolak.Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukumnya,sehingga telah membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah NomorO2/OL/KML/VIII/2004, padahal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebutditandatangani
Nirahua Salmon E.
81 — 26
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH.M.Hum) ;Bahwa terhadap poin 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat,merupakan pemutarbalikan fakta dikarenakan kepemilikan9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury termasuk Dusun Tanusangadalah merupakan hak Tergugat , dimana Para Penggugat telahmenafsirkan yang lain dan yang bertentangan dari isi PutusanPengadilan Negeri Ambon No. 263/1955, tahun 1956, PutusanPerkara Peninjauan Kembali Nomor : 2 PK/Pdt. 1991 tanggal 19 Mei1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484K
CLIF PESURNAY
Tergugat:
1.AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY
2.KRISTIANTO TULAK SAMPELALONG
108 — 47
Nirahua Salmon EliazerMarthen, SH., M. Hum)..
138 — 40
NIRAHUA,S.H.,M.Hum.sertadi bawah sumpah telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Keterangan SAKSI:1) Keterangan Saksi YOHANES THEODORUS LAIYANAN: Bahwasaksi menyatakan Sejak tanggal 03 Februari 2017 dilantik sebagaiCamat Kei Besar Utara Timur dengan SK Bupati Nomor821.23/SK/002/2017.
NIRAHUA, S.H.,M.Hum.
NIRWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
217 — 1249
NIRAHUA, S.H.,M.H.
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nirahua, SH. M.Hum.,2. J.J. Pitersz, SH. MH.,3. Dezonda R. Pattipawae, SH. MH., kesemuanya adalahanggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas HukumUniversitas Pattimura, berkantor di Jalan Ir.
242 — 147
NIRAHUA, S.H., M.Hum ; Bahwa dalam kajianterhadap gugatan im maka yang harus diperhatikan adalahapakah tindakan Pemerintah yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara (Tergugat J),Sekda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (TergugatII), Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Lingkup PemdaMaluku Tenggara tahun Anggaran 2008 (Tergugat III), Panitia Pemeriksa Barangtahun 2008 (Tergugat IV), Kepala Inspektorat Pemda Maluku Tenggara (TergugatV), Kepala Badan Pengelolaan
Terbanding/Terdakwa : HAIDEE A. R. VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si
83 — 34
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN,SH.M.Hum, bahwadelik inti dalam Tindak pidana korupsi dalam pasal 3 UU Tipikoradalah penyalahgunaan wewenang dan PPK boleh membuataddendum yang didalamnya boleh merobah harga jika tidak adayang menyalahi kontrak maka Majelis Hakim Tipikor pada tingkatbanding menyatakan bahwa dalam fakta persidangan terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakanwewenang (yaitu dalam kedudukannya selaku PPK untuk kegiatanpengadaan sarana prasarana penyuluhan berupa 1
117 — 40
NIRAHUA, S.H., M.Hum.
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., GuruBesar Ilmu Hukum dengan spesialisasi Hukum Adminstrasi Negara padaFakultas Hukum Universitas Pattimura yang menyatakan bahwa dari aspekkewenangan baik sumber dan cara memperoleh kewenangan akan diketahuiHal. 179 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.secara jelas apakah Hardo dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalamperkara aquo karena setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpuatas kewenangan yang sah.
NIRAHUA SALMONELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum denganspesialisasi Hukum Adminstrasi Negara pada Fakultas Hukum UniversitasPattimura haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimobangan hukumtersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider telahterpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ;Hal. 182 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaansubsidair telah terpenuhi, maka
289 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nirahua SalmonEliazerMarthen, S.H., M.Hum. sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 06 Juli 2015, masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) karena tanggal 05 Juli 2015 hanminggu, sedangkan menurut Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/TergugatDan Turut Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon KasasiSemula Pembanding/Tergugat I! Intervensi GugatanDiajukan TelahLewat Waktu Berdasarkan PutusanHalaman 51 dari 140 halaman.
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H.
113 — 50
Nirahua,S.H.,M.Hum, maka menurut Majelis Hakim Tidana Pidana Korupsi TingkatBanding;Untuk pemberian wewenang berupa delegasi tidak bisa diberikan antara atasandengan bawahan sehingga dalam perkara a quo apa yang dilakukan olehHalaman 63 dari 73 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT AMB.Terdakwa kepada para guru tetap yang ditunjuk adalah berupa mandatsehingga yang bertanggungjawab adalah pemberi kewenangan (terdakwa) danbukan mandans (penerima mandat).
207 — 173
NIRAHUA, S.H.,M.Hum.:Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 PejabatPembina Kepegawain memiliki Kewenangan melakukan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian terhadap ASN sesuai dengan ketentuanperundangundangan.
91 — 35
NIRAHUA, SH,M.Hum Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas HukumUniversitas Pattimura, tempat tinggal di Jalan Wolter Mongonsidi LateriAmbon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7549/UN13/LL/2011,tertanggal 17 Oktober 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;Telah membaca Pnetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 14/PEN/2011/PTUN.ABN tanggal 30 September 2011 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa
1.LILY KWANNANDAR
2.Dr. RUKIAH UMARELLA, M. Kes
3.MARYA ULFA MARASABESSY
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
379 — 209
Nirahua Salmon E. M, SH., M.Hum.
HENLY H. M. LAKBURLAWAL, S.H
Terdakwa:
Tjanefrem Ardho Caniago Anak dari Tjan Liang Tjie
107 — 41
Nirahua, SH.MH, HelmyJ.
98 — 47
NIRAHUA, S.H., M.Hum.
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., GuruBesar Ilmu Hukum dengan spesialisasi Hukum Adminstrasi Negara padaFakultas Hukum Universitas Pattimura yang menyatakan bahwa dari aspekkewenangan baik sumber dan cara memperoleh kKewenangan akan diketahuisecara jelas apakah Hardo dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalamperkara aquo karena setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpuatas kKewenangan yang sah.
NIRAHUA SALMONELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum denganspesialisasi Hukum Adminstrasi Negara pada Fakultas Hukum UniversitasPattimura haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukumtersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider telahterpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan para terdakwa ;Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaansubsidair telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
236 — 99
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH.,MH. dan 2. Ir. Kliwon yang masingmasing memberikan keterangan di bawahjanji di sidang yang pokoknya sebagai berikut :1. Prof. Dr.
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH., MH. 64 Tahun /Haruku 18 MAret 1956, Lakilaki, Kristen Protestan, Indonesia,PNS/Dosen, Jalan Wolter Monginsidi, RT.01/RWO3, Kelurahan Lateri,Ambon. didepan persidangan keterangannya pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpuatas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasarpelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku.
443 — 52
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum. dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Keterangan SAKSI:1) Keterangan Saksi NICOLLO ANHONIO LOMBARDO UNTAYANA:Bahwa saya tahu setelah Alfons sidang di Pengadilan Negeri AmbonBahwa saya melihat atau dikasih tahu oleh keluarga Alfons;Bahwa saya tahu pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Ambon ;Bahwaluas SHM. No. 2270 adalah 2061 M2;Bahwa SHM.
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H.M.Hum.
1.SITI NURHIDAYAH
2.LA ARA
3.RUKIA M TUTUPOHO
4.SURATMI
5.SARYONO SAWAL
6.NASARUDIN
Tergugat:
Kepala Kentor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku
Intervensi:
JUAN SITI DJUARIA
227 — 104
Nirahua, S.H. M.H.
183 — 77
NIRAHUA, SH.MH., M. TAHA LATAR, SH. dan HELMY SULILATU, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR DAN REKAN Jalan Halong Atas, Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWAN :1. PT.