Ditemukan 259 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nikahu nirahuwa nurahma ndraha nirah nirihua nirahea nigraha nirarta
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 38/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : KUNDRAT F. WIRTHA Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : JOHANIS LICO Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : METUSAEL TANODY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : FILEKS KWUWULAY Diwakili Oleh : YAFET L. SAHUPALA, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Diwakili Oleh : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat : FRITS HOSEA GASPAR POROE Diwakili Oleh : FRITS HOSEA GASPAR POROE
Terbanding/Tergugat I : IZAK A. LICO
Terbanding/Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
136 — 178
  • Nirahua,SH., M.Hum yangtelah menjelaskan di depan persidangan bahwa kepemilikan tanah diMaluku Barat Daya adalah kepemilikan secara Komunal melalui MataHal 48 dari 113 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT AMB14.15.Mata Rumah (Keluarga), oleh sebab itu Putusan Majelis Hakim haruslahditolak.Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukumnya,sehingga telah membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah NomorO2/OL/KML/VIII/2004, padahal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebutditandatangani
    Nirahua Salmon E.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 156/PDT.G/2015/PN.Amb
Tanggal 1 Juni 2016 — 1. MOZES PESURNAY, Umur 53 tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, RT.023/RW.005, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku ; 2. ELIAS PESURNAY, Umur 62 tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswsta, Alamat, RT.040/RW.009, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku ; 3. MOZES SALMON PESURNAY, Umur 53 Tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, RT.040/RW.009, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku ; 4. FREDY JANTJE PESURNAY, Umur, 48 tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswsta, Alamat, RT.040/RW.009, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku. Dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh MARCUS MANUHUTU, SH, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat di Jln. Leo Wattimena, BTN Passo Indah, Blok II No.13, Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2015 dengan Rigester Nomor : 387/2015. Selanjutnya disebut sebagai “ PARA PENGGUGAT “, ------------------------- Melawan : 1. AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY, Umur 47 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat RT.018/RW.004, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. KRISTIANTO TULAK/SAMPELALONG, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Btp. Jalan Kemuliaan Bangkala No. 108, RT.002/RW.018, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makasar RT.018/RW.004, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -------------------------------- 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III “, ; ------------------------------------------------------------------------
81 — 26
  • Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH.M.Hum) ;Bahwa terhadap poin 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat,merupakan pemutarbalikan fakta dikarenakan kepemilikan9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury termasuk Dusun Tanusangadalah merupakan hak Tergugat , dimana Para Penggugat telahmenafsirkan yang lain dan yang bertentangan dari isi PutusanPengadilan Negeri Ambon No. 263/1955, tahun 1956, PutusanPerkara Peninjauan Kembali Nomor : 2 PK/Pdt. 1991 tanggal 19 Mei1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484K
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
CLIF PESURNAY
Tergugat:
1.AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY
2.KRISTIANTO TULAK SAMPELALONG
108 — 47
  • Nirahua Salmon EliazerMarthen, SH., M. Hum)..
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 07-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 30 September 2019 — Nama : Drs. THEODORIUS RAHAIL, M.B.A.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Maur/Kepolisian R.I.; Tempat tinggal : Belakang Kuda, RT.001/RW.03, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3739/SETDA/2019, tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DEBBIE PENINA JULIANA BUNGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara; 2) OCEN N.P. WALINTUKAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Dinas Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara; 3) NAZARIUS MATURBONGS, S.H., Jabatan Pelaksanakan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Bupati Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman-Langgur, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : FENCI PEDRO RENMAUR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Mun Ohoitadiun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I; 3) Nama : DAING TEMARWUT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Banda Efruan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
138 — 40
  • NIRAHUA,S.H.,M.Hum.sertadi bawah sumpah telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Keterangan SAKSI:1) Keterangan Saksi YOHANES THEODORUS LAIYANAN: Bahwasaksi menyatakan Sejak tanggal 03 Februari 2017 dilantik sebagaiCamat Kei Besar Utara Timur dengan SK Bupati Nomor821.23/SK/002/2017.
    NIRAHUA, S.H.,M.Hum.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 42/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
NIRWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
217 — 1249
  • NIRAHUA, S.H.,M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT BURU MAKMUR WARGA, DKK vs. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) PROVINSI MALUKU
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nirahua, SH. M.Hum.,2. J.J. Pitersz, SH. MH.,3. Dezonda R. Pattipawae, SH. MH., kesemuanya adalahanggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas HukumUniversitas Pattimura, berkantor di Jalan Ir.
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN TUAL Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Tul
Tanggal 12 Januari 2017 — PERDATA Penggugat: - ABDULLAH RAHAWARIN Tergugat: - Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang - Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra - Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Sekda Malra - M. INGRATUBUN, BA dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Kabag Umum dan Perlengkapan - BANK INDONESIA Cq. Pimpinan PT. Bank Maluku Cab. Tual Maluku Tenggara
242 — 147
  • NIRAHUA, S.H., M.Hum ; Bahwa dalam kajianterhadap gugatan im maka yang harus diperhatikan adalahapakah tindakan Pemerintah yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara (Tergugat J),Sekda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (TergugatII), Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Lingkup PemdaMaluku Tenggara tahun Anggaran 2008 (Tergugat III), Panitia Pemeriksa Barangtahun 2008 (Tergugat IV), Kepala Inspektorat Pemda Maluku Tenggara (TergugatV), Kepala Badan Pengelolaan
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT AMBON Nomor 5/PID.TPK/2015/PT AMB
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ACHMAD KOBARUBUN, SH
Terbanding/Terdakwa : HAIDEE A. R. VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si
83 — 34
  • NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN,SH.M.Hum, bahwadelik inti dalam Tindak pidana korupsi dalam pasal 3 UU Tipikoradalah penyalahgunaan wewenang dan PPK boleh membuataddendum yang didalamnya boleh merobah harga jika tidak adayang menyalahi kontrak maka Majelis Hakim Tipikor pada tingkatbanding menyatakan bahwa dalam fakta persidangan terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakanwewenang (yaitu dalam kedudukannya selaku PPK untuk kegiatanpengadaan sarana prasarana penyuluhan berupa 1
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
117 — 40
  • NIRAHUA, S.H., M.Hum.
    NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., GuruBesar Ilmu Hukum dengan spesialisasi Hukum Adminstrasi Negara padaFakultas Hukum Universitas Pattimura yang menyatakan bahwa dari aspekkewenangan baik sumber dan cara memperoleh kewenangan akan diketahuiHal. 179 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.secara jelas apakah Hardo dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalamperkara aquo karena setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpuatas kewenangan yang sah.
    NIRAHUA SALMONELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum denganspesialisasi Hukum Adminstrasi Negara pada Fakultas Hukum UniversitasPattimura haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimobangan hukumtersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider telahterpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ;Hal. 182 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaansubsidair telah terpenuhi, maka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
289 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nirahua SalmonEliazerMarthen, S.H., M.Hum. sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 06 Juli 2015, masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) karena tanggal 05 Juli 2015 hanminggu, sedangkan menurut Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/TergugatDan Turut Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon KasasiSemula Pembanding/Tergugat I! Intervensi GugatanDiajukan TelahLewat Waktu Berdasarkan PutusanHalaman 51 dari 140 halaman.
    Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB
Tanggal 21 Maret 2018 — Drs. MUHAMMAD DJEN RUMATUMIA Alias DJEN;
113 — 50
  • Nirahua,S.H.,M.Hum, maka menurut Majelis Hakim Tidana Pidana Korupsi TingkatBanding;Untuk pemberian wewenang berupa delegasi tidak bisa diberikan antara atasandengan bawahan sehingga dalam perkara a quo apa yang dilakukan olehHalaman 63 dari 73 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT AMB.Terdakwa kepada para guru tetap yang ditunjuk adalah berupa mandatsehingga yang bertanggungjawab adalah pemberi kewenangan (terdakwa) danbukan mandans (penerima mandat).
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 06-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M,Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil Kantor Walikota Tual Tempat Tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual; untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N : Nama Jabatan : WALIKOTA TUAL; Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.01 Tual; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1068, tertanggal 10 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Nama : RINI ATBAR, S.H; Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 2. Nama : MUH.SYAFRI ASRI, S.H. MH.; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 3. Nama : MOH. GASIM RENNGUR, S.H.; Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 4. Nama : AHMAD BISIR, S.H.,M.H.; Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 5. Nama : MARLIAH, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 6. Nama : JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 7. Nama : NUR AYNI YAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 8. Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
207 — 173
  • NIRAHUA, S.H.,M.Hum.:Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 PejabatPembina Kepegawain memiliki Kewenangan melakukan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian terhadap ASN sesuai dengan ketentuanperundangundangan.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 29-09-2011 — Putus : 29-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 29 Desember 2011 — Dr. HENDRIK HATTU, SH, MH, sebagai Penggugat melawan REKTOR, SELAKU KETUA SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA sebagai Tergugat
91 — 35
  • NIRAHUA, SH,M.Hum Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas HukumUniversitas Pattimura, tempat tinggal di Jalan Wolter Mongonsidi LateriAmbon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7549/UN13/LL/2011,tertanggal 17 Oktober 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;Telah membaca Pnetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 14/PEN/2011/PTUN.ABN tanggal 30 September 2011 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 26-04-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
1.LILY KWANNANDAR
2.Dr. RUKIAH UMARELLA, M. Kes
3.MARYA ULFA MARASABESSY
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
379 — 209
  • Nirahua Salmon E. M, SH., M.Hum.
Pengadilan PN Dobo Pidana Khusus
Register : 16-09-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN Dobo Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dob
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HENLY H. M. LAKBURLAWAL, S.H
Terdakwa:
Tjanefrem Ardho Caniago Anak dari Tjan Liang Tjie
107 — 41
  • Nirahua, SH.MH, HelmyJ.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — HARDO
98 — 47
  • NIRAHUA, S.H., M.Hum.
    NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., GuruBesar Ilmu Hukum dengan spesialisasi Hukum Adminstrasi Negara padaFakultas Hukum Universitas Pattimura yang menyatakan bahwa dari aspekkewenangan baik sumber dan cara memperoleh kKewenangan akan diketahuisecara jelas apakah Hardo dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalamperkara aquo karena setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpuatas kKewenangan yang sah.
    NIRAHUA SALMONELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum denganspesialisasi Hukum Adminstrasi Negara pada Fakultas Hukum UniversitasPattimura haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukumtersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsider telahterpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan para terdakwa ;Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaansubsidair telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
236 — 99
  • Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH.,MH. dan 2. Ir. Kliwon yang masingmasing memberikan keterangan di bawahjanji di sidang yang pokoknya sebagai berikut :1. Prof. Dr.
    Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH., MH. 64 Tahun /Haruku 18 MAret 1956, Lakilaki, Kristen Protestan, Indonesia,PNS/Dosen, Jalan Wolter Monginsidi, RT.01/RWO3, Kelurahan Lateri,Ambon. didepan persidangan keterangannya pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpuatas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasarpelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
443 — 52
  • NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum. dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Keterangan SAKSI:1) Keterangan Saksi NICOLLO ANHONIO LOMBARDO UNTAYANA:Bahwa saya tahu setelah Alfons sidang di Pengadilan Negeri AmbonBahwa saya melihat atau dikasih tahu oleh keluarga Alfons;Bahwa saya tahu pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Ambon ;Bahwaluas SHM. No. 2270 adalah 2061 M2;Bahwa SHM.
    NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H.M.Hum.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 3/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SITI NURHIDAYAH
2.LA ARA
3.RUKIA M TUTUPOHO
4.SURATMI
5.SARYONO SAWAL
6.NASARUDIN
Tergugat:
Kepala Kentor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku
Intervensi:
JUAN SITI DJUARIA
227 — 104
  • Nirahua, S.H. M.H.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 02-07-2016 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2017 — NIRAHUA, SH.MH., M. TAHA LATAR, SH. dan HELMY SULILATU, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR DAN REKAN Jalan Halong Atas, Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; MELAWAN : 1. PT.
183 — 77
  • NIRAHUA, SH.MH., M. TAHA LATAR, SH. dan HELMY SULILATU, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR DAN REKAN Jalan Halong Atas, Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWAN :1. PT.