narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip warnabening denga berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,17 gram;Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamah Vixion warna merah hitam dengan nomorpolisi DA 3955 YL beserta 1 (satu) buah kunci kontak;Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, PengadilanNegeri Paringin telah menjatuhkan putusan tertanggal 4 April 2019 Nomor14

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Paringin padatanggal 9 April 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor14/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Prn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana Relas PemberitahuanPermintaan Banding tanggal 11 April 2019.Menimbang

, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 22 April 2019, danmemori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannyakepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2019 sebagaimana relas pemberitahuandan penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor14/Pid.Sus/2019/PN.Prn;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim kePengadilan Tinggi

Banjarmasin, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimanaRelas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masingmasing Nomor14/Pid.Sus/2019/PN.

,dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkaraint;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 4 April 2019 Nomor14/Pid.Sus/2019/PN.

Hakim Pengadilan Negeri Rantau danHalaman 1 dari 4 Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Rtauntuk itu para pihak tersebut diatas telah membuat kesepakatan perdamaian padahari Selasa tanggal 9 Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :PASAL 1Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikanperselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnyasudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor14/Pdt.G.S/2019/PN Rta;PASAL 2Bahwa Pihak TERGUGAT DAN

penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Pihak TERGUGAT DANTERGUGAT II kepada Pihak PENGGUGAT;Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia,sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARAPIHAK dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Rta di PengadilanNegeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisapinjaman/ kreditnya;Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor14

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulahbahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atasalasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihakyang sama didalam hubungan yang sama pula;Berdasarkan uraian tentang syarat Nebis in idem, dalam perkara aquo, walaupunPara Pelawan secara formil tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor14/Pdt.G/2013/PN.

Hal tersebut dapat dibuktikan denganadanya bukti yang diajukan berupa bukti bukti T1 Salinan Penetapan PengadilanAgama Kendari Nomor 165 tahun 1982 dan T2 Surat Kepala KelurahanRanomeeto tanggal 20 November 1982 yang ditujukan kepada Ketua PengadilanAgama Mahkamah Syariah Kendari dalam perkara dengan putusan Nomor14/Pdt.G/2013/PN. Andoolo jo putusan nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusanMahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukumtetap.

ParaPelawan sudah jelas dan terang mengetahui antara Terlawan dahuluPenggugat dan Terlawan Il dahulu Tergugat dalam perkara perdata Nomor14/PdtG/2013/PN. Andoolo yang mana dalam putusan Majelis Hakim tidakmenerima gugatan Penggugat/Terlawan , namun pada Pengadilan TinggiHal. 10 Dari 26 Hal.

Para Pelawan sejak persidangan dimulai Para Pelawan menghadirisidang, bahkan salah satu saksi Terlawan Il/ Tergugat yaitu saksi atasnama KIUSLAN merupakan suami dari SUWARNI/SUARNI/ PELAWAN III(MOHON MAJELIS HAKIM MEMPERHATIKAN PUTUSAN NOMOR14/PDT.G/2013/PN. Adl. Pada keterangan saksi Tergugat). Saat KIUSLANmemberikan keterangan di depan persidangan Para Pelawan khususnyaPelawan Ill mendampingi dan menghadiri persidangan dan mengikutsecara seksama.

Terlawan /Penggugatyang memenangkan perkara yang diputus dengan putusan Nomor14/PDT.G/2013/PN. Ad! jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusanMahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 secara hukum telah memiliki tanahyang menjadi obyek eksekusi, sehingga tidak patut secara hukum Terlawan dihalangihalangi dengan dalil harta warisan untuk mendapatkan HAK MILIKHal. 15 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDIdiatas tanah yang menjadi obyek eksekusi.

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;SUBSIDAIR:Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya terdaftar diRegister Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor14/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 13 Februari 2020, mengajukan permohonanHalaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 14/Padt.P/2020/PA.Pybpenetepan perwalian dengan dalildalil sebagaimana tertuang dalam suratpermohonan Pemohon;Bahwa, pada hari persidangan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor14/Pdt.P/2020/PA.Pyb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Umum.Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada haridan tanggal itu juga sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan BandingNomor 14/Akta.Pid/2019/PN Ktg , yang ditanda tangani oleh Jurusita danTerdakwa;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinyauntuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKotamobagu sebagaimana ternyata dalam Akta telah mempelajari berkas Nomor14

/Akta.Pid/2019/PN Ktg bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Jaksa PenuntutUmum telah mempelajari berkas yang ditanda tangani oleh Panitera dan JaksaPenuntut Umum dan Keterangan tidak mempelajari berkas Nomor14/Akta.Pid/2019/PN Ktg yang menerangkan bahwa Terdakwa tidakmempelajari berkas yang ditanda tangani oleh Panitera pada tanggal 22 Oktober2019;Menimbang, bahwa perkara tersebut sedang dipelajari dan diperiksa olehmajelis hakim Pengadilan Tinggi Manado tetapi belum diputus, ternyataPembanding/Jaksa

dim Hal ini Memberikan kuasanya kepada ZETROHASDAH dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1634KCI/SDM/03/2018 tanggal 20 Agustus 2018; untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal14 Mei 2019 Nomor 41/PDT/2019/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;Halaman1 dari14 Putusan Perdata Nomor 41/PDT/2019/PT BNASetelah membaca berkas perkara Nomor 41/PDT/2019/PT BNA Jo Nomor14

Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untukmenolak gugatan Perlawanan Penggugat yang demikian atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan Perlawanan Penggugat tidak dapat diterima.Halaman10 dari14 Putusan Perdata Nomor 41/PDT/2019/PT BNAMenimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut PengadilanNegeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2019 Nomor14/Pdt.G/2018/PN Lsk, yang amarnya sebagai

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);2: Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.1.060.000, (Satu juta enam puluhribu rupiah).Menimbang,bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor14/Pdt.G/2018/PN.

tidak memenuhi syaratmateriil Suatu gugatan ;DALAM POKOK PERKARAHalamani2 dari14 Putusan Perdata Nomor 41/PDT/2019/PT BNAMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum atas pokokperkara dalam perkara a quo Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dipertahankan oleh Majelis Hakim Tinggi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Maret 2019, Nomor14

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2004 Labeddu telah mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Sinjai dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor14/Pdt.G/2004/PN.Sinjai, Melawan Tanjeng, masingmasing disebutsebagai Terlawan dan Il;2. Bahwa perkara tersebut di atas telah diperiksa dan diputus masingmasing:Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.

Sinjai tanggal18 Oktober 2004; Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 112/Pdt/2005/PT.MKStanggal 18 Oktober 2005; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1788.K/PDT/2006 tanggal 28 April 2008;Dengan demikian secara formalitas putusan dalam perkara perdata Nomor14/Pdt.G/2004/PN.

Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor14/Pdt.G/2004/PN. Sinjai, tanggal 18 Oktober 2004 dan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Sinjai Nomor 01/Eks.Pdt.G/2012 tertanggal 11 April2012, dalam perkara Terlawan sebagai Penggugat Asal melawanTerlawan Il sebagai Tergugat akan dieksekusi milik Para Pelawan akandikosongkan;4.

Asal/Terlawan dengan Para Pelawansehingga tidak ada tanah darat milik Penggugat asal/Terlawan yangdikuasai oleh Tergugat Asal/Terlawan II sebab tanah yang dikerjakan olehTergugat Asal/Terlawan II adalah milik Baleng beralih kepada ahli warisnyayaitu Para Pelawan (vide bukti pembelian terlampir);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:TsMenyatakan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor14

dahulu ia mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Bica, dansekarang Terlawan II mendalilkan bahwa tanah sengketa milik Pelawan,sebuah dalil yang sangat rancu dan saling kontradiksi;Bahwa dengan demikian sangat nyata dalildalil perlawanan Pelawanhanyalah sematamata rekayasa belaka dan akalakalan yang dilakukanbersama Terlawan Il, sehingga patut dipandang bahwa Pelawan tidakmempunyai kualitas (obukan pelawan yang benar) dalam mengajukanperlawanan terhadap objek sengketa dalam perkara perdata Nomor14

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensimembayar biaya perkara yang timbul;Halaman 12 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT SMGMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegenPurbalingga telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Januari 2018 Nomor14/Pdt.G/2017/PN Pbg. yang amarnya sebagai berikut :1. Menerimadan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;2.

Menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor14/Pdt.G/2017/PN Pbg;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarainisebesar Rp. 529.000, (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor14/Pdt.G/2017/PN Pbg. tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh BUDIPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yangmenerangkan bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasanya telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor14/Pdt.G/2017/PN Pbg. tanggal 4 Januari 2018 dan telah diberitahukan olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negen Purwokerto kepada Kuasa ParaTerbanding/Semula Para Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018;Menimbang, bahwa keduanya adanya Akta Banding dari Pembanding /Semula Penggugat , maka kuasa hukum Para Terbanding/ParaTergugat

cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undangundang, olehkarenaitu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam pemeriksaanditingkat banding, tidak mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca danmeneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, sertaHalaman 13 Putusan Nomor 184/Pdt/2018/PT SMGsalinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor14

Nomor 262/B/PK/PJK/2012yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal03 Agustus 2010;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembaliatas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";2.

Put.22729/PP/M.XIl/16/2010 tanggal 18 Maret2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put. 22729.R/PP/M.XIIl/16/2010 tanggal 11 Mei 2010 Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat Rp.70.250.000,00dikabulkannya sebagian Permohonan banding TermohonPK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor: KEP645/W PJ.05/BD.06/2008 tanggal 24 Nopember 2008 Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile,atau dalam hal disampaikan secara

Januari sampai dengan Desember 2006 #Nomor:00027/207/06/031/08 tanggal 26 Maret 2008, atas nama PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan menetapkan pajakyang terutang menjadi Rp. 21.000.914,00 adalah sudah tepat dan benarsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14

Putusan Nomor 904/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya permohonan gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) oleh Majelis Hakim PengadilanPajak dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (8) UU Nomor14 Tahun 2002 karena gugatan yang diajukan telah melebihi jangka waktu30 hari dihitung dari tanggal 26 September 2013 tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION,,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya

Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor14/G/2017/PTUN.DPS. tanggal 19 September 2017 yang disahkanoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 22Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam Bundel B;.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor14/G/2017/PTUN.DPS, masingmasing tertanggal 23 Oktober 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan

tanggal 19 Oktober2009 ; TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan banding dariPenggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara serta memenuhi' persyaratan yangditentukan oleh Undang Undang , oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapatditerima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksamaberkas perkara beserta turunan resmi Putusan SelaPengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor14

tindakan Tergugat I (Badan Saniri NegeriAmahai), Tergugat II ( Panitia Pencalonan PemilihanDan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Amahai ) danTergugat III (Pejabat Kepala Pemerintah NegeriAmahai ) yang tidak melanjutkan proses pentahapanpencalonan Penggugat sebagai Calon Kepala PemerintahNegeri Amahai , masih memerlukan persetujuan dariinstansi atasan atau instansi lain dan merupakantindakan hukum tata usaha negara ; Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Pengadilan NegeriMasohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor14

denganpertimbangan hukum Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohitanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH , danmenurut pendapat Pengadilan Tinggi sengketa dalam perkara aquo antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakankewenanagan dari Peradilan Umum dan untuk itu PengadilanNegeri Masohi adalah berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas . maka Putusan SelaPengadilan Negeri Masohi tanggal 08 Oktober 2009 Nomor14

Regeling Van HetRechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(Rbg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura , khususnya pasal 199 205) serta Peraturanperundang undangan lainnya yangbersangkutan; MENGADILI Menerima permohonan banding dariPenggugat/Pembanding ; Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Masohitanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.MSH.yang dimhonkan banding tersebut ; 17 Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara Nomor14

,;Bahwa beban kerja guru per jam wajib guru mengajar dalam satu minggu adalah 24jam dan sebanyakbanyaknya 40 jam dalam satu minggu yang mendapat danaKelebihan Jam Mengajar (KJM);Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca UndangUndang RI Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP RI Nomor 74 2004 tentang Guruyang mengatur beban kerja Guru sekurangkurangnya 24 jam tatap muka dalam satuminggu dan 40 jam sebanyakbanyaknya;Bahwa syarat pengajuan KJM adalah surat keputusan Kepala Sekolah

,;Bahwa beban kerja guru per jam wajib guru mengajar dalam satu minggu adalah 24jam dan sebanyakbanyaknya 40 jam dalam satu minggu yang mendapat danaKelebihan Jam Mengajar (KJM);Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca UndangUndang RI Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP RI Nomor 74 2004 tentang Guruyang mengatur beban kerja guru serurangkurangnya 24 jam tatap muka dalam satuminggu dan 40 jam sebanyakbanyaknya;Bahwa syarat pengajuan KJM adalah surat keputusan Kepala Sekolah

,;Bahwa beban kerja guru per jam wajib guru mengajar dalam satu minggu adalah 24jam baru di bayar dan sebanyakbanyaknya 40 jam dalam satu minggu;Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca UndangUndang RI Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP RI Nomor 74 2004 tentang Guruyang mengatur beban kerja guru sekurangkurangnya 24 jam tatap muka dalam satuminggu dan 40 jam sebanyakbanyaknya;30Bahwa syarat pengajuan KJM adalah surat keputusan Kepala Sekolah tentangpembagian tugas Guru

,;Bahwa beban kerja guru per jam wajib guru mengajar dalam satu minggu adalah 24jam baru di bayar dan sebanyakbanyaknya 40 jam dalam satu minggu;3311.Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca UndangUndang RI Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP RI Nomor 74 2004 tentang Guruyang mengatur beban kerja guru sekurangkurangnya 24 jam tatap muka dalam satuminggu dan 40 jam sebanyakbanyaknya;Bahwa syarat pengajuan KJM adalah surat keputusan Kepala Sekolah tentangpembagian tugas Guru

tanggal lahir: Ambon/29 Januari 1987,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Patipada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor14

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 07Januari 2022 menerangkan bahwa Tergugat telah dipanggil akan tetapiTergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut diatas ;Bahwa, Majelis telan berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untukberceral namun upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepadaPenggugat terkait keberadaan Tergugat sesuai Berita Acara Relaaspanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor14

menolak gugatan penggugat untukselebihnya karena tidak berdasarkan hukum yang jelas dan kabur;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang MuliaHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA:Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;Membebankan Biaya perkara menurut hukum;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor14

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pwtyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, berisi pada pokoknyabahwa pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 Kuasa Para Tergugatmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor14/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5September

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi JawaTengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pwt tersebutdiputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Agustus 2019dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2019 dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Kuasa Para Tergugat telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor14

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor14/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 21 Agustus 2019;3.

Sarpiah , Bertempat tinggal di Pabrik Batako Hollow Block, DusunKupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru ,Sebagai Tergugat V;Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor.19/Pdt.P/2016/PN.BarCamat Mallusetasi selaku PPAT Sementara, berkedudukan di KantorKecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat I;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor14/Pdt.G/2017/PN Bar tanggal

3 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Hakim yangmemeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut ;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barru Nomor14/Pdt.G/2017/PN Bar tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;Telah membaca Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2017yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 3 Agustus2017

Negeri Barru sebagai Mediator;Menimbang, bahwa dari Laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2017, mediasitidak berhasil (gagal) dengan alas an tidak dapat dilaksanakan obyek sengketasama dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bar;Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan dengan AcaraPembacaan Gugatan, Kuasa Insidentil Penggugat secara lisan dan tertulis telahmengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru) dengan Register Nomor14

yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan NomorRegister 14/Pdt.G/2019/PN Tlk secara lisan dipersidangan yang pada pokoknyamenyatakan:Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam Perkara RegisterNomor 14/Padt.G/2019/PN Tlk, dikarenakan berbagai pertimbangan,;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan ini dilakukansebelum proses jawabmenjawab, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuandari pihak Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor14

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor14/Pdt.G/2019/ PN Tlk dari Kuasa Para Penggugat;2.

Fotocopy akad pembiayaan alMusyarakah nomor14/013/MSYH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, bermeterai cukupdan sesuai dengan aslinya, P4;5. Fotocopy akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility)nomor 33 tanggal 30 Maret 2012, bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya, P5;Hlm. 49 dari 61 him. Putusan Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby.6. Fotocopy akad pembiayaan alMusyarakah nomor14/012/MSYH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, bermeterai cukupdan sesuai dengan aslinya, P6;7.

Fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah nomor 648/2018tanggal 02 May 2018, bermeterai cukup dan sesuai denganaslinya, P21;22.Fotocopy surat tanda terima uang nasabah nomor14/103/TTN/III/12/DKI tanggal 09 April 2012, bermeterai cukup dansesual dengan aslinya, P22;23.

Fotocopy surat sanggup nomor 14/103/PRO/III/DKI/2012 tanggal09 April 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P23;24.Fotocopy surat tanda terima uang nasabah nomor14/102/TTN/III/12/DKI tanggal 11 April 2012, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, P24;25. Fotocopy surat sanggup nomor 14/102/PRO/III/DKI/2012 tanggal11 April 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P25;26.

Fotocopy surat tanda terima uang nasabah nomor14/125/TTN/II/12/DKI tanggal 23 April 2012, bermeterai cukup dansesual dengan aslinya, P26;27. Fotocopy surat sanggup nomor 14/125/PRO/IV/DKI/2012 tanggal23 April 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P27;28. Fotocopy surat tanda terima uang = nasabah nomor14/198/TTN/VII/12/DKI tanggal 17 Juli 2012, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, P28;29.

/013/MSYH/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, akad pembiayaan Nomor14/012/MSYH/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan akad pembiayaan NomorHlm. 54 dari 61 him.

Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugatpada tanggal 18 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor14/Pdt.SusPHI/2019/PN Mnhnd., yang dibuat oleh

kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal8 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan WHubungan Industrial Manadotertanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor14

.003, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, KotaMakassar, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W20A1/163/Hk.05/I/2019, tanggal O08 Januari 2019, selanjutnya disebutPemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya,tertanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor14

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor14/Pdt.P/2019/PA Mks.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatunkan pada hari Senin tanggal28 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.