SA Maulana No.1050 Tanjung Redebdan Surat Penugasan Nomor: B.1100/KCX/MKR/10/2020 tanggal 05Agustus 2020;Sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor8/Pdt.GS/2020/PN. Tnr.FITRIADHI, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Bandara RT.011Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.Tergugat dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN. Tnr.SUSIANA, Pekerjaan IRT, beralamat di JJIl.

sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan denganangsuran tunggakan, maka agunan akan dijual guna melunasi tunggakanPara Tergugat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia,sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antaraPARA PIHAK dalam perkara perdata 8/Pdt.GS/2020/PN.Tnr. di PengadilanNegeri Tanjung Redeb secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajibanpinjaman PARA TERGUGAT.Biaya perkara yang timbul oleh karena pencabutan perkara perdata nomor8

Jembatan Merah Nomor8, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-114 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022 ;

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

Pemohon untuk menunaikanibadah suci haji;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Menetapkan PEMOHON, lahir tanggal 26 September 1974 (Suamidari PEWARIS);adalah ahli waris dari PEWARIS (almh);4. menetapkan biaya perkara menurut hukum.Subsider:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir di persidangan;Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.PykBahwa Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon masihkurang pihak dan Pemohon bermaksud ingin memperbaiki suratPermohonannya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.P/2021/PA.Pyk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj.

Memerintahkan kepada Panitera agar tentang pencabutan pernyataanpailit yang putusannya batal demi hukum yaitu Putusan Nomor8/Pdt.SusPKPU/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit/PN NiagaSby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September2017 diumumkan dalam Berita Negara RI paling sedikit 2 (dua) suratkabar harian nasional;15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuhkepada putusan ini;16.

Nomor 85 PK/Pdt.SusPailit/2019 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetaptersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 13/Pdt.SusGugatan Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/ 2017/PNNiaga Sby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 22 November2018 diucapkan

dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 22 November 2018, terhadap putusan tersebut oleh PemohonPeninjauan Kembali melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 November 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pailit/2018/PN Niaga.Surabaya, juncto 13/Pdt.SusG.Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8/Pdt.G/2020/PN MJY tanggal 6 Oktober 2020 ;3.Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan pembanding adalah pembeli yang beritikat baik ;2.

SUBSIDAIRAtau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa timur cq.Majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain dan berkeyakinan lain, mohon putusanyang seadil adilnya ( ex aequo et bono ) ;Hal 6 Putusan Nomor 740/PDT/2020/PT.SBYMenimbang bahwa, dari alasan alasan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Para Terbanding semulaa Para tergugat , pada pokoknyamemohon sebagai berikut :1.Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

semula Penggugat harus dihukummembayar biaya perkara ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPengadilan di Lingkungan Jawa dan Madura / RBG,Stb Nomor 1947/ 227Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yangtelah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang Undangan lainbesangkutan;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor8

., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tertanggal 17 Desember 2014:. Keberatankeberatan atas terbitnya Penetapan KetuaPengadilan Negeri Karawang yaitu. Penetapan Nomor16/Pen.Pdt/2014/PN Krw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw.

Arief Nuryanta, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua; Damenta Alexander, S.H., M.Hum. sebagai HakimAnggota; dan Febrian Ali, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota Yangdidampingi oleh Para Jurusita, Petugas/Juru Ukur Kantor PertanahanKabupaten Karawang, dan Aparat Desa setempat untuk melihatobjek sengketa/objek eksekusi tentang letak dan batasbatas yangpasti terhadap tanah sengketa/objek eksekusi dalam perkara perdataNomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw;Isi Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/Pdt/2002tanggal 20 Desember 2004 dalam perkara perdata gugatan Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (nonexecutable);5.

Nomor1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah AgungR.. dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewisde)sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PNKrw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 9 Desember 2014,Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN Kwg., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan Nomor9/Pen.Pdt/2015/PN Kwg., juncto Nomor 8/Pdt.G/

/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw. tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Padahal dalamPutusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989 Tergugat 2 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 adalahsah, karena Penggugat (dalam perkara tersebut ibunya Penggugat) dalammemperoleh tanah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku;9.

/Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti GRONDKAART (petatanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkarasebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw

Eksepsi obscuur libel1.Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan mengenai alat buktigrondkaart yang telah diterima menjadi alat bukti yang sah di hadapanmajelis hakim Pengadilan Negeri Slawi pemeriksa perkara nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan tidak dijelaskan dasar fakta (faitelijke grond) darigugatan yang diajukan PENGGUGAT.Bahwa dalil gugatan seharusnya harus terang dan jelas atau tegas

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengetahui grondkaartyang diajukan oleh TERGUGAT sebagai salah satu alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) patut dipertanyakan karenaPENGGUGAT bukan pihak yang memiliki kKewenangan untukmemeriksa dokumen negara berupa grondkaart dan terhadap dalildalam posita angka 5

Bahwa grondkaart tahun 1929 telah diterima menjadi alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga telah menjadi satukesatuan dari isi putusan yang memiliki Kekuatan hukum yang samasebagai alat bukti yang sempurna, sehingga gugatan PENGGUGATtidak memiliki dasar hukum (rechtsgrond) dan patut untuk ditolak

37 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal diDusun Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik,Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2022/ PA.Sel dari pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkaraHal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nmor 8/Padt.P/2022/PA.Sel3.

diterimanya surat pemberitahuan penambahan biaya perkara, makaHalaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Skysesuai ketentuan dalam SK KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakukan Buku IItentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkaratersebut haruslah dicoret;Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dinyatakan dicoret, makauntuk tertib administrasi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSekayu untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor8

,M.H., dan Rizkiansyah, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor8/Pdt.G/2016/PN Sky tanggal 12 Mei 2016;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Arlen Veronica, S.H., M.H. Imam Santoso, S.H.RizkiansyahHalaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Sky

Surat Gugatan tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima dan di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Juni 2019, Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tjp, antara :ZULPENDRI, SH. Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/ tanggal LahirSungai Naning 19 September 1965 (54 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jorong AparNagari sungai Nanin Kecamatan Bukit BarisanKabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini semuladiwakili oleh NEDI RINALDI, SH., MH.

Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tjp29hari sidang dan pemanggilan pihakpihnak dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN TJP ;4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, tertanggal 14 Agustus 2019 daripihak Penggugat atau Kuasanya dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PNTJP;5.

, Kecamatan Kolaka, KabupatenKolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor014/A/SK/SAI/II/2021 bertanggal 23 Februari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka padatanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor 21/III/K/2021 selanjutnyadisebut sebagai sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa permohonan Pemohon terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kolaka pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2021/PA.Klk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Papua Baratberdarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:ESTERLINA KABES, bertempat tinggal di Ki Hajar Dewantara KelurahanFakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Fakfak pada tanggal 7 Desember 2020, dalam Register Nomor8

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, olehkami, Tri Margono, S.H. sebagai Hakim Ketua, lranda Careca Anindityo, S.H.dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor8/Pdt.G/2020/PN Ffk, tanggal 7 Desember

Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN.Msh. tanggal 25 Juli 2017 tersebut STENDOSITANIA, SH.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barattelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan NegeriMasohi, sesuai Akta permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor8/Akta.Pid.SusAnak/2017/PN.Msh. tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukansecara sah kepada Kresmon Touwely, SH.

padatanggal 1 Agustus 2017 sesuai Relaas Pemberitahuan permintaan bandingNomor 8/Akta.Pid.SusAnak/201 7/PN.Msh;Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut umum telahmenyerahkan memori bandingnya tanggal 7 Agustus 2017 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 8 Agustus 2017 sesuai AktaPenerimaan Memori Banding Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN.Msh, memoribanding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum anak pada tanggal 8Agustus 2017 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8

kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumanak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari BerkasBanding Nomor 8/Pid.SusAnak/2017, masingmasing Penuntut Umum maupunkepada Penasihat Hukum anak tanggal 8 Agustus 2017;Halaman 7 dari 14halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2017/PT AIMBMenimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN.MSH tanggal 25 Juli 2017, atas nama AnakMUNIR SAMAL alias MUNIR, yang dimohonkan banding tersebut. aliasMUNIR, yang dimohonkan banding tersebut;3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;Halaman 10 dari 14halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2017/PT AIMB4. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwaberupa pidana penjaraselama 12 (dua belas) bulan pada Lembaga PemasyarakatanKhusus Anak (LKPA);5.

BanyumasAgama : IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri Purwokerto;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pid.C/2019/PN Pwt tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pid.C/2019/PN Pwt tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut

secara bersamasama selanjutnya disebutPara Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan mendengar saksisaksi yangdihadirkan ke muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal12 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Raha pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor8

Bahwa bagaimana mungkin itu dikatakan kesalahan ketik Sertipikat No.196/Kelurahan Raha II yaitu tahun 1987 yang seharusnya 1984 yangtermuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN.Rah, Tanggal 4 Desember 2018 dan telah berkekuatanhukum tetap (incrht van gewijsde) adalah clerical error yang bisaditoleransi.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Desember 2018 dalam Perkara PerdataGugatan antara Rakhmat Hidayat dkk sebagai Para Penggugat lawanSyahrir Ato sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiTenggara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagai Tergugat II, diberitanda Bukti P.1;2.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Desember 2018 dalam Perkara PerdataGugatan antara Rakhmat Hidayat dkk sebagai Para Penggugat lawanSyahrir Ato sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiTenggara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sebagai Tergugat II, diberitanda Bukti TI.1;2.

;Menimbang, bahwa selain berkas perkara permohonan a quo, untukmenambah keyakinkan, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quojuga telah membaca dengan seksama arsip berkas perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2018/PN Rah beserta seluruh lampirannya, dimana setelah mencermatialat bukti yang diajukan oleh para Pihak dalam perkara a quo, Hakimmenemukan halhal sebagai berikut:1.

Terggugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara senilai Rp. 6.269.000, (Enam juta dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas pihakPara Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan pernyataan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan Akte PermohonanBanding Nomor : 9/Pdt.Bdg/2015/PN Mpw tanggal 5 Agustus 2015, serta telahdicantumkan dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor8

pencabutan pernyataan banding dariPembanding/semula Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratsebelum perkara banding tersebut diputus, maka permohonan banding tersebut dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebutmaka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan serta memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencatat pencabutan banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat pada Register banding perkara Nomor8

Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan , SekarangTidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti DiSeluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor8

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkaraPengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 15 Januari 2018 Nomor8/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;2.

selanjutnya disebut pemohon;melawanRabasia binti Haneng, umur 43 tahun, Agama Islam,pendidikan terakhir SD, pekerjaan kreditbarang, bertempat tinggal di Dusun Mangempang,Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe,Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor8

Begitu pula, termohon tidak datangmenghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagaikuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor8/Pdt.G/2011/ PA Mrs tanggal 18 Januari 2011 dantanggal 11 Februari 2011 yang dibacakan di persidangantelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuaberita acara persidangan perkara ini harus dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.TENTANG

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaM.ALIF UTAMA PUTRA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan