1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
   1. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemasaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf a sampai dengan e undang-undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
   2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemasaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang

Bahwa selanjutnya terhadap pemasaran yang telah dilakukan olehTergugat dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan terhadapPenggugat tentunya sangatlan menarik sehingga diketahul terhadapupaya pemasaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut cukup berhasilmemikat untuk kemudian Penggugat berminat membeli 1 (satu) unitsatuan rumah susun pada City Land Apartment pada satuan rumahsusun UNIT 121 dengan Lokasi / Type 2BRC Luas +47,85 m?

melakukan pemasaran sebelumpembangunan rumah susun dilaksanakan.(2)Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumahsusun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelakupembangunan sekurangkurangnya harus memiliki:a. kepastian peruntukan ruang;b. kepastian hak atas tanah;c. kepastian status penguasaan rumah susun;d. perizinan pembangunan rumah susun; dane. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.(3)Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumahsusun sebagaimana

Bahwa merujuk dari surat nomor 640 / 3481 / 2019 tertanggal 9Desember 2019 Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut maka Jelasdan nyata Tergugat dalam melakukan pemasaran atas 1 (satu) unitsatuan rumah susun pada City Land Apartment pada satuan rumahsusun UNIT 121 dengan Lokasi / Type 2BRC Luas +47,85 m?

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemasaran tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf eUndang undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakanPerbuatan Melawan Hukum,;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemasaran tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf eUndang undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakanPerbuatan Melawan Hukum,;4.

Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 10, 11 dan 12 gugatanPengugat kalau Tergugat dalam melakukan pemasaran telah mengacupada ketentuan dari Pasal 42 UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2011tentang Rumah Susun ;9.

>LAFON KREDIT ANTOR CABANG NTOR PUSAT(RUPIAH)dengan 25.000.000 Pemimpin :mimpin KPOCabang (Pinca)25.000.000 s/d Pinca,Direktur Pemimpin KPO,75.000.000 Pemasaran DirekturPemasaran75.000.000 s/d Pinca, Direktur Pemimpin KPO,1000.000.000 Pemasaran, DirekturDirektur Utama, Pemasaran,Dewan Pengawas Direktur Utama,Dewan Pengawas N. Asuransi Kredit :1.

Apabila dari laporan analisis kredit tersebut menyatakan bahwa kredit tidak dapatditerima, maka serahkan seluruh persyaratan kredit laporan analisa kredit kepadastaff/ sub sie pemasaran untuk kemudian dikembalikan kepada debiturKabid Pemasaran / Pinca :1. Menerima laporan analisa kredit beserta kelengkapan persyaratan kredit.2. Mengkaji analisa kredit.3. Mengkaji rekomendasi analisa kredit.4.

SUTRIS tanpa ada upayadilakukan klarifikasi atau tinjauan lapangan (On The Spot).Bahwa Terdakwa Tri Wahono, SE selaku Pimpinan Cabang kemudian menyuruh saksiARIF SARDO selaku Kasi Pemasaran BKK Eromoko cabang Bulukerto untukmenandatangani hasil analisa kredit yang dibuat oleh Saksi HARTONO selaku staffkredit, awalnya Kasi Pemasaran tidak mau menandatangani karena seharusnyaanalisa kredit adalah yang membuat AO dan Kasi Pemasaran, tetapi dalam prosesBerkas Permohonan Kredit atas nama SUTRIS alias

Sebagai Upaya pengendalian dan mengurangi tingkat resiko kredit makaperlu diatur batasan kewenagan pejabat dalam memutus plafond kreditsebagai berikut : Nin PLAFON KREDIT (RUPIAH) KANTOR CABANG KANTOR PUSATSampai dengan 25.000.000 Pemimpin Cabang Pemimpin KPO(Pinca)> 25.000.000 s/d 75.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO,Pemasaran Direktur Pemasaran> 75.000.000 s/d 1000.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO,Pemasaran, Direktur Direktur Pemasaran,Utama, Dewan Direktur Utama,Pengawas Dewan Pengawas

SUTRIS tanpa ada upayadilakukan klarifikasi atau tinjauan lapangan (On The Spot).Bahwa Terdakwa Tri Wahono, SE selaku Pimpinan Cabang kemudian menyuruh saksiARIF SARDO selaku Kasi Pemasaran BKK Eromoko cabang Bulukerto untukmenandatangani hasil analisa kredit yang dibuat oleh Saksi HARTONO selaku staffkredit, awalnya Kasi Pemasaran tidak mau menandatangani karena seharusnyaanalisa kredit adalah yang membuat AO dan Kasi Pemasaran, tetapi dalam prosesBerkas> Permohonan Kredit atas nama SUTRIS alias

XYZ yang menurut Pemohon Banding bertindak sebagai agenpemasaran untuk memperoleh klien Pemohon Banding yang dibuktikandengan beberapa bukti berupa salinan komunikasi elektronik, laporan rutinseputar industri minyak dan gas bumi, tagihan jasa pemasaran dan buktipemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 bahwa Pemohon Banding jugamemberikan bukti yang menurut Pemohon Banding bahwa antara PemohonBanding dengan PT.

XYZ tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimanadisebut pada Pasal 18 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 36 Tahun 2008.bahwa dari buktibukti yang disampaikan Pemohon Banding dalampersidangan Majelis berpendapat bahwa jasa pemasaran yang menurutPemohon Banding diberikan oleh PT. XYZ tidak dapat membuktikan bahwasecara nyata dan terukur bahwa PT.

XYZ memberikan jasa pemasaran untukmemperoleh klien Pemohon Banding.bahwa Majelis berpendapat dari dokumen kontrak antara Pemohon Bandingdengan klien membuktikan bahwa Pemohon Banding sebagai kontraktorutama memberikan jasa keagenan kepada BUT. XXX dan Pusat sebagai subkontraktor yang secara nyata melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isikontrak bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, seharusnya PemohonBanding yang menyerahkan jasa keagenan kepada BUT.

XXX dan Pusatmemiliki keahlian dalam bidang pemasaran untuk memperoleh klien dantidak seharusnya menyerahkan jasa pemasaran a quo kepada PT. XYZ bahwaPemohon Banding sebagai mitra Indonesia dari BUT.

yang dibebankan PemohonBanding sebesar USD 713,078.00 seharusnya tidak dikeluarkan olehPemohon Banding untuk memperoleh penghasilan karena Pemohon Bandingsecara entitas sudah memiliki keahlian untuk memperoleh klien pada industriminyak dan gas bumi tanpa harus menggunakan jasa pemasaran PT.

18 Desember 2007yang memperbaharui Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Sugiat Trisno...........

DjokoNugroho di persidangan yang menyatakan Terdakwa telahmenandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran dengan Ir.Djoko Nugroho tertanggal 18 Desember 2007 dimana surat perjanjiankerjasama pemasaran tersebut memperbaharui surat perjanjiankerjasama pemasaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwadan Sugiat Trisno (vide putusan halaman 37 alinea ke 2) ;2.1.2.

Djoko Nugroho Surat PerjanjianKerjasama Pemasaran tertanggal 18 Desember 2007 memperbaharui SuratPerjanjian Kerjasama Pemasaran yang dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa dan Sugiat Trisno.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai denganfakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dan MajelisHakim berusaha memutarbalikkan fakta yang terungkap di persidangan halmana terlihat jelas jika pertimbangan Majelis Hakim a quo hanya memuatsepenggal bahasa atau ucapan dari saksi

Djoko Nugroho dengan Terdakwa tertanggal 18Desember 2007, dimana surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebutmemperbaharui surat perjanjian kerjasama pemasaran yang telah dibuatdan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sugiat Trisno..........

Djoko Nugrohoyang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai surat pembaharuanperjanjian kerjasama pemasaran antara Terdakwa dengan saksi korbanyang tidak pernah ada dan tidak pernah dapat dibuktikan tersebut makaMajelis Hakim dalam hal ini telah salah menerapkan alat bukti surattersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana salah satupertimbangannya yaitu Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjiankerjasama pemasaran tertanggal 18 Desember tahun 2007 Nomor : 001/DIR/ JRM/XI/2007 dimana surat

Rp. 22.145.022 Rp. 22.145.0227 bonus pemasaran Rp. Rp. 650.000 Rp. 650.0008 service karyawan Rp. Rp.122.824.830 Rp. 122.824.8309 tiping dan pemasaran Rp. Rp. 6.550.000 Rp. 6.550.000100 kas oprasional Rp.

, uang servicekaryawan, uang tiping dari pemasaran, yang akan dibayarkan kepadakaryawan PT.

Rp. 22.145.022 Rp. 22.145.0227 Bonus pemasaran Rp. Rp. 650.000 Rp. 650.0008 Service karyawan Rp. Rp.122.824.830 Rp. 122.824.8309 Tiping dan pemasaran Rp. Rp. 6.550.000 Rp. 6.550.00010 Kas oprasional Rp. Rp. 19.115.200 Rp. 19.115.200Total Rp.2.368.292.168 Rp.1.177.375.244 Rp.3.545.667.430 Bahwa terdakwa Anak Agung Isiri Sartika Dewi, SE als Gung Gek yangtelah dengan sengaja menggunakan uang perusahan PT.

Rp. 22.145.022 Rp. 22.145.0227 Bonus pemasaran Rp. Rp. 650.000 Rp. 650.0008 Service karyawan Rp. Rp.122.824.830 Rp. 122.824.8309 Tiping dan pemasaran Rp. Rp. 6.550.000 Rp. 6.550.00010 Kas oprasional Rp. Rp. 19.115.200 Rp. 19.115.200Total Rp.2.368.292.168 Rp.1.177.375.244 Rp.3.545.667.430. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum.Ad.4.

Rp. 22.145.022 Rp. 22.145.0227 Bonus pemasaran Rp. Rp. 650.000 Rp. 650.0008 Service karyawan Rp. Rp.122.824.830 Rp. 122.824.8309 Tiping dan pemasaran Rp. Rp. 6.550.000 Rp. 6.550.00010 Kas oprasional Rp. Rp. 19.115.200 Rp. 19.115.200Total Rp.2.368.292.168 Rp.1.177.375.244 Rp.3.545.667.430.

AsuransiHarta Aman Pratama Tbk; Bahwa posisi saksi dalam perusahaan adalah sebagai Wakil Direktursedangkan Terdakwa adalah Kepala Kantor Pemasaran PT. Asuransi HartaAman Pratama, Tok Yogyakarta; Bahwa Kantor Pemasaran PT. Asuransi Harta Aman Pratama, TbkYogyakarta adalah cabang dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tok yangberpusat di Jakarta Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tersebut pada bulan Marettahun 2016 di Kantor Pemasaran PT.

Kaliurang Km5,5 No. 44 Caturtunggal DepokSleman; Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah Polis Asuransi jenis MarineCargo; Bahwa saksi mengetahui pemalsuan tersebut setelah ada hasil audit internalperusahaan yang dilakukan di Kantor Pemasaran Yogyakarta danmelakukan crosscheck langsung ke CV.

Asuransi HartaAman Pratama Tbk Yogyakarta yang beralamat di Plaza Cakra Kembang Jl.Kaliurang Km 5,5 No. 44 Caturtunggal Depok Sleman;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menghandle konsumen;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah KepalaKantor Pemasaran PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Yogyakarta sejaktahun 2013;Bahwa saksi memegang nasabah CV.

SOBRIEbekerja sebagai Kepala Kantor Pemasaran PT. Asuransi Harta AmanPratama, Tok Yogyakarta;Bahwa PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tok Yogyakarta adalah cabangdari PT.

SOBRIEbekerja sebagai Kepala Kantor Pemasaran PT.

sebesar Rp.2.780.095.729,00:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa dimana menurutPemeriksa beban pemasaran PT.

HI marketing fee sebesar 2%tersebut.Bahwa jumlah USD 2.252.309,00 merupakan biaya pemasaran yang dicatat secara akrualyang dihitung berdasarkan estimasi jumlah 2% yang dapat ditagih dari tagihan piutangkepada para pelanggan PT. HI selama Tahun 2006 dan kewajiban komisi pemasaran yangtimbul dari tagihan tersebut juga diestimasi PT.

HI yang belumpasti dapat diterima atau dengan kata lain, jika jumlah USD 304.002 ini merupakanpiutang yang tidak dapat ditagih atau merupakan piutang dihapuskan (write off) diperiodeberikutnya, maka Pemohon Banding tidak akan mendapat komisi pemasaran dari PT.

HI Nomor: TAX/HI09/2008 tanggal 28 Januari 2008 yangmenyatakan bahwa:1 Bahwa biaya pemasaran yang dicatat oleh PT. HI sejumlah USD2.252.309 merupakan jumlah biaya pemasaran yang dibukukanHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2012secara accrual basis oleh PT. HI berdasarkan tagihan kepada parapelanggan PT. HI;2 Bahwa jatah atau portion komisi atas pemasaran bagi PemohonBanding adalah 2% dari penerimaan kas/bank (arus masuk manfaatekonomis) atas tagihan dari pelanggan PT.

Lagipula, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengakui pendapatan pemasaran setelah ada pembayaran daripelanggan, maka hal tersebut menjadi tidak sinkron dengan pembukuan PT.

Sampai Pemimpin Pemimpin KPOdengan Cabang25.000.000 (Pinca) 2. > 25.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO, Direkturs/d Pemasaran Pemasaran75.000.000 3. > 75.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO, Direktur s/d Pemasaran, Pemasaran, Direktur1.000.000.00 Direktur Utama, Dewan0 Utama, Dewan PengawasPengawas Halaman 73 dari 239 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN SmgBahwa terdakwa SURATNO, SE Bin SUMARNO selaku Direktur Pemasaran PD.BKK Eromokoadalah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalammemutuskan

berikut :v PimpinanCabang : TRI WAHONO, SE .v Kasi Pemasaran : ARIEF SARDO SURYONO, SE.

Sampai dengan Pemimpin Cabang Pemimpin KPO25.000.000 (Pinca)2. > 25.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO,s/d Pemasaran Direktur75.000.000 Pemasaran3. > 75.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO,s/d Pemasaran, Direktur1000.000.000 Direktur Utama, Pemasaran,Dewan Pengawas Direktur Utama,Dewan Pengawas Bahwa terdakwa SURATNO, SE Bin SUMARNO selaku DirekturPemasaran PD.

Sampai Pemimpin Pemimpin KPOdengan Cabang (Pinca)25.000.0002. > 25.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO,s/d Pemasaran Direktur75.000.000 Pemasaran 3. > 75.000.000 Pinca, Direktur Pemimpin KPO,s/d Pemasaran, Direktur1.000.000.00 Direktur Utama, Pemasaran,0 Dewan Direktur Utama,Pengawas Dewan Pengawas Bahwa terdakwa SURATNO, SE Bin SUMARNO selaku DirekturPemasaran PD.

Koreksi Biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp 1 .404.377.236,00B. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 16.898.990.503,00C. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar (Rp121.292.784,00)A.

KPP Perusahaan Masuk Bursa NomorLAP00123/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011 tanggal 21 April 2011 penghitungan koreksi atasBiaya Pemasaran/Promosi adalah sebagai berikut :Menurut Pemohon Banding/SPT :Rp 12.025.873.811,00Menurut Terbanding :Rp 10.580.229.347,00Koreksi :Rp 1.445.644.464,00 bahwa menurut Terbanding koreksi tersebut adalah merupakan Biaya Pemasaran/Promosi yangdikeluarkan oleh Pemohon Banding yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal6 ayat 1 sampai 5 Peraturan Menteri Keuangan

Pemohon Banding juga telah memberikan daftar nominafir atas pengeluaran Biaya Promosipada saat pemeriksaan berlangsung sebagai bagian dari dokumen yang diminta pada saatpemeriksaan, sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada surat tanggapan atas SPHP;bahwa menurut Terbanding daftar nominatif biaya pemasaran dan promosi yang disampaikan olehPemohon Banding tanpa disertai bukti yang lengkap untuk mendukung daftar nominatif tersebut.Berdasarkan penelitian Terbanding atas daftar nominatif pemasaran dan

Kegiatankegiatan tersebut Pemohon Bandinglakukan di dalam kapasitas perusahaan Pemohon Banding sebagai agen penjual ObligasiRetail Pemerintah (ORI) yang ditunjuk oleh Pemerintah pula;b. pengeluaran pemasaran promosi adalah dalam bentuk publikasi laporan keuangan pemsahaanPemohon Banding yang bersifat rutin enam bulanan dan tahunan, yang mana menurutperaturan yang berlaku, harus dipublikasikan di surat kabar;c. biaya pemasaran/promosi tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan mendapatkan,menagih

Pemohon Banding menyetujui untuk dikoreksi sebesar Rp41.267.228,00 akan tetapi PemohonBanding tidak setuju dengan koreksi Rp1.404.377.236,00 (Rp1.445.644.464,00 Rp41.267.228,00);bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwaKoreksi Biaya Pemasaran/Promosi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesarRp1.404.377.236,00;B.

PENGGUGAT1 Kemas Abdul Wahab Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. Kantor CabangPamanukan;2 Mahisa Buana Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk KantorCabang Pamanukan;3 Dedy Triyadi Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk KantorCabang Pamanukan4 Edi Sutandi Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk KantorCabang Pamanukan;5 Irvan Deviawan Kepala Unit PT.

HENDRA; Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polres Solok Kota yang melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwabersamasama dengan Saksi Riki Rikardo pada hari Jumat tanggal 12 Juni2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Kantor Pemasaran PerumTaman Harmonis 2 Jalan Diponegoro No. 25 Kel. VI Suku Kec.

Doni memarkirkan sepedamotor miliknya merek Honda Beat warna Biru Hitam BA 6026 BQ di depanteras kantor pemasaran perumahan Taman Harmonis 2 Jalan DiponegoroNo. 25 Kel. VI Suku Kec.

VI Suku tepatnya di kantor pemasaran perumahan Taman Harmonis 2Jalan Diponegoro No. 25 Kel.

VI Suku tepatnya dikantor pemasaran perumahan Taman Harmonis 2 Jalan Diponegoro No. 25Kel. VI Suku Kec.

VI Sukutepatnya di kantor pemasaran perumahan Taman Harmonis 2 Jalan DiponegoroNo. 25 Kel. VI Suku Kec.

Pertani (Persero) Jakarta SBU Perberasan Cabang Pemasaran DKI Jakarta periode: 01/10/09 s/d 31/10/09;37 2 ( dua ) lembar foto copy Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 539/62 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr.

PertaniCabang Pemasaran DKI Jakarta dan memperlihatkan Surat Pesanan Nomor :01/SP/X/09 tanggal 2 Oktober 2009 yang isinya mohon dikirim barang ke gudangPT.

Pertani Cabang Pemasaran DKIJakarta menanggapi surat PD.

Pertani Cabang Pemasaran DKI Jakarta dan adanyapenjelasan Syamsul Huda, maka PT.

Pertani Cabang Pemasaran DKI Jakarta yangditandatangani Ir.

,M.Si dalam program Pengembangan Sarana Pemasaran UsahaMikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Daerah Perbatasan tahun 2007 Tahap III iniselaku Sekretaris Tim Pembina Pengelolaan Dana Bantuan Perkuatan ProgramPengembangan Sarana Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)Tahap III di Kabupaten Alor Tahun 2007 berdasarkan SK Bupati Alor No. 293 /HK / KEP / 2007 tanggal 06 November 2007 mempunyai tugas sebagaimanatertera pada Diktum Kedua yang berbunyi:1.

Perbuatan tersebut dilakukan olehia Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa setelah diterimanya informasi tentang Program PengembanganSarana Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di DaerahPerbatasan tahun 2007 tahap Ill dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NusaTenggara Timur oleh Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Alor, sebagaimanatertuang dalam Surat Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKMBidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Republik Indonesia No. 72 / Kep /Dep.4 / IX / 2007

Perbuatan tersebut dilakukan oleh iaTerdakwa dengan caracara sebagai berikut:Berawal setelah diterimanya informasi tentang Program PengembanganSarana Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di DaerahPerbatasan tahun 2007 Tahap Ill dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NusaTenggara Timur oleh Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Alor sebagaimanatertuang dalam Surat Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKMBidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Republik Indonesia No. 72 / Kep /Dep.4 / IX / 2007

EK.500 / 149 /2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menyatakan bahwa KUD Miantomemenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana bantuanperkuatan pemasaran dari Kementerian Negara Koperasi dan UKMRepublik Indonesia tahun 2007;Surat dari Bupati Alor No. EK.500 / 150 / 2007 tanggal 26 Maret 2007tentang Kesiapan Pemkab Alor menyediakan dana pendampingandalam program pengembangan sarana pemasaran UMKM di daerahperbatasan;Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTTNo.

EK.500 / 149 /2007 tanggal 26 Maret 2007 yang menyatakan bahwa KUD Miantomemenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana bantuanperkuatan pemasaran dari Kementerian Negara Koperasi dan UKMRepublik Indonesia tahun 2007;Surat dari Bupati Alor No. EK.500 / 150 / 2007 tanggal 26 Maret 2007tentang kesiapan Pemkab Alor menyediakan dana pendampingandalam program pengembangan sarana pemasaran UMKM di daerahperbatasan;Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTTNo.

Saiful mengendarai Yamaha Mio warna pelangi atau warna macammacam dengan nomor polisi DD 6592 JY menuju ke kantor pemasaran BBTN Zanur No. CZ4 dan setelah sampai kemudian terdakwa dan saksi Muh. Saiful menendang pintu depankantor pemasaran BBTN Zanur No. CZ 4 hingga rusak dan setelah itu terdakwa dan saksiMuh.

Saiful mengambil 1 (satu) unit TV LCD merek Sharp ukuran layar 29 (inci) warnahitam yang terletak di atas meja ruang tamu dalam kantor pemasaran tersebut dengantanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu kantor pemasaran BTN Zanurselanjutnya terdakwa dan saksi Muh. Saiful pergi ke rumah saksi Mas Darlius danmendobrak pintu depan rumah saksi Mas Darlius namun terdakwa dan saksi Muh.

Pasal 65 ayat (1) KUHP.Subsidair :Bahwa ia terdakwa Herman Arifuddin alias Emmang bin Kamaruddin bersamadengan saksi Ahmad Saiful alias Aco bin Ridwan masih berusia dibawah 18 (delapan belas)tahun (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 November 2015 sekitarpukul 14.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November2015 bertempat di Kantor Pemasaran BTN Zanur No.

Kemudian terdakwa menawarkanrumah Type 36 seharga Rp. 115,000.000, (seratus lima belas juta rupiah)dan terdakwa juga mengajak langsung saksi untuk melihat unit dan lokasiperumahan tersebut, setelah terdakwa menunjukkan unit dimaksudselanjutnya terdakwa dan saksi kembali ke Kantor Pemasaran untuk prosespenawaran harga dan setelah saksi menyetujui dan sepakat untuk uangmuka (DP) sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

perumahan tersebut, setelahterdakwa menunjukkan unit dimaksud selanjutnya terdakwa dan saksi korban dansaksi kembali ke Kantor Pemasaran untuk proses penawaran harga dan setelahsaksi menyetujui dan sepakat untuk uang muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).

MARTIN CITRA PERKASA tersebut bergerak dalam bidangDeveloper Property atau Pemasaran atau Penjualan Rumah dengan namaPerumahan Graha Saimbang Regency yang berlokasi di Dusun Saimbang DesaKebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.e Bahwa saksi selaku Direktur sekaligus Pemilik Saham di PT.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 08 November 2014 SaudaraDJOKO POERNOMO melihat spanduk promosi unit rumah di PerumahanGraha Saimbang Regency tersebut yang ada di Jalan Raya KebonagungKecamatan Sukodono Kabupaten Sidoaijo, sehingga Saudara DJOKOPOERNOMO tertarik dan mendatangi Kantor Pemasaran PerumahanGraha Saimbang Regency tersebut yang beralamat di Dusun SaimbangDesa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoaijo.

Kemudian pada hariSabtu Tanggal 08 November 2014 Saudara DJOKO POERNOMO melihatspanduk promosi unit rumah di Perumahan Graha Saimbang Regencytersebut yang ada di Jalan Raya Kebonagung Kecamatan SukodonoKabupaten Sidoarjo, sehingga Saudara DJOKO POERNOMO tertarik danmendatangi Kantor Pemasaran Perumahan Graha Saimbang Regencytersebut yang beralamat di Dusun Saimbang Desa Kebonagung KecamatanSukodono Kabupaten Sidoaijo.

Purin Lewo sejak diangkat adalah stafAdministrasi dari mulai pertama bekerja tanggal 08 Juli 2004 sampai dengan pertengahan2005, kemudian ke Bagian Produksi dan Pemasaran sejak pertengahan 2005 sampai Juni2006.Walaupun belum ada aturan di PD. Purin Lewo mengenai tugas dan tanggung jawab sertakewajiban terdakwa selaku staf Bagian Pemasaran, namun sudah menjadi kebiasaan yangselama ini dipergunakan dalam pekerjaan setiap saat bahwa staf pemasaran tugasutamanya atau kewenangannya antara lain:a.

Mengkoordinir staf pemasaran untuk melakukan penjualan barang / jasa PD. PurinLewo.d. Melakukan pembelian barang PD. Purin Lewo.e. Melakukan penjualan barang / jasa PD. Purin Lewo kepada konsumenf.

Purin Lewo sejak tahun 2004 sampai dengan tahun2006 ; Bahwa jabatan Terdakwa sebagai staf pemasaran yang tugasnya melakukan penawaran,transaksi penjualan dan memperkenalkan produk PD.

., Terdakwa diberikan kedudukan sebagai Staf Produksi dan Pemasaran, yang manasesuai fakta persidangan telah pula melakukan pembelian barang milik PD. Purin Lewo,melakukan pemasaran, penjualan dan menerima pembayaran dari konsumen. Akan tetapiterdakwa baik dalam jabatannya sebagai staf administrasi maupun dalam kedudukannyasebagai staf produksi dan pemasaran PD.

Oleh karenanya, kegiatan pemasaran dan/atau promosiini berdampak langsung terhadap penjualan Pemohon Banding dan dapatdisimpulkan bahwa seluruh biaya pemasaran yang Pemohon Banding keluarkanmerupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha dan dapatdikurangkan dari penghasilan bruto pada saat menghitung penghasilan kenapajak di PPh Badan;Bahwa proses atau fungsi tersebut dilakukan dalam rangka kegiatanusaha dari perusahaan distributor tersebut bukan untuk kepentingan pihak lain;3.

Pemasaran dan/atau promosiHalaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2016Bahwa salah satu biaya pemasaran yang Pemohon Banding keluarkanadalah biaya pemasangan iklan pada media massa, seperti televisi, radio,koran, majalah, dan sebagainya.

Pemohon Banding menyatakan tidak pemah memintapenggantian/reimbursement biaya pemasaran kepada PGIO.

(marketing).Bahwa dengan demikian subtansinya terdapat dana untukkegiatan promosi dan pemasaran yang berasal dari pihakPGIO.Bahwa jasa dalam rangka kegiatan pemasaran merupakanJasa Kena Pajak sehingga atas penyerahannya yangdilakukan didalam daerah pabenan dikenakan PPN denganDasar Pengenaan Pajak berupa penggantian;Bahwa berdasarkan berita acara permintaan keterangan dan S8227/KP.0205/2012 tanggal 14 September 2012, menurutPemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa), TermohonPeninjauan Kembali telah

Membuat dan mengembangkan strategi produk,pemasaran, promosi, iklan, korporasi, dll.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hubungantransaksi antara PGIO dan Termohon Peninjauan Kembalidimana terdapat hubungan istimewa dalam bentukpenguasaan manajemen maka tidak ada fungsi pemasaran danadvertising yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembaliuntuk kepentingan usahanya sendiri, kKesemuanya dilakukanpenuh oleh PGIO.Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabuntuk memasarkan dan

Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 23669/PP/M.VIII/12/2010 tanggal 19 Mei 2010 tersebut harus dibatalkandemi hukum ;B Tentang koreksi atas Tarif Biaya Promosi/Pemasaran (Hadiah) denganDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 13.377.013.573,00 (dari sengketabanding atas Tarif Biaya Promosi/Pemasaran (Hadiah) dengan DasarPengenaan Pajak sebesar Rp 13.698.393.189,00) ;1 Bahwa jika seandainyapun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat,yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan

VII/12/2010tanggal 19 Mei 2010 ;Z Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 69 alinea ke7 dan ke9 :"Bahwa oleh karena itu, menurut Pendapat Majelis biaya promosi/ pemasarantersebut adalah bukan sebagai jasa promosi/pemasaran yang dibayarkan padapengusaha jasa yang terutang PPh Pasal 23, bahkan bukan sama sekali sebagaihadiah atau sewa yang dikenakan PPh Pasal 23 ayat

VIH/12/2010tanggal 19 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telahmemeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsipperpajakan yang berlaku dalam penentuan koreksi atas Tarif Biaya Promosi/Pemasaran(Hadiah) dengan

(Hadiah) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp 13.377.013.573,00 (dari sengketa banding atas Tarif Biaya Promosi/Pemasaran(Hadiah) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 13.698.393.189,00) adalah Pasal 23ayat (1) huruf a angka 4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas

(Hadiah) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp13.377.013.573,00 (sebagai bagian dari koreksi atas Tarif Biaya Promosi/Pemasaran(Hadiah) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 13.698.393.189,00) karena sebesartersebut merupakan pembayaranpembayaran sejumlah uang kepada pelanggan yangdidasarkan pada nilai penjualan yang berhasil dilakukan pelanggan ;12 Bahwa sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan incentif adalahpenghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang

Bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding merupakan koreksi turunan(secondary adjustment) atas biaya pemasaran/promosi PemohonBanding yang dianggap memperkuat merek (enhancement) dan dinilaiharus dikompensasi oleh pihak afiliasi dan dibukukan sebagaipendapatan lainlain;2. Bahwa atas koreksi pendapatan lainlain, Pemohon Banding telahmenyampaikan bahwa:1) Terbanding telah keliru dalam mengkarakterisasi Pemohon Bandingsebagai service provider (agent);Halaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/20212) Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding tidakmeningkatkan nilai IP melainkan meningkatkan hak distribusinyasendiri;3) Terbanding keliru dalam berpendapat bahwa biaya promosi danmarketing yang dikeluarkan Pemohon Banding seharusnya direimburse oleh pemilik merek;3.

Bahwa tidak terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak sejumlahRp12.384.257.408,00 oleh Pemohon Banding yang dapat dijadikansebagai objek pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan WNilai sebesarRp12.384.257.408,00 sebagai penyerahan jasa pemasaran yang terutangPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2015?

dan promosi tidak dapat dipertahankan; Bahwa koreksi Terbanding terhadap biaya pemasaran yang dianggapsebagai penyerahan jasa pemasaran, sehingga menjadi objek PajakPertambahan Nilai hanyalah bersifat asumsi dan tidak didasarkan padabukti yang cukup menurut hukum.

Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/2021pengeluaran biaya kegiatan pemasaran tahun 2015 sebesarRp172.772.956.648,00 dan Masa Maret 2015 sebesarRp12.384.257.408,00 tidak memenuhi ketentuan sebagai penyerahanyang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai sehingga koreksiTerbanding atas Penyerahan yang dipungut Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret 2015 sebesar Rp12.384.257.408,00 tidak dapatdipertahankan;Menimbang, bahwa oleh karena alasan

VI Suku tepatnya di kantor pemasaran perumahan TamanHarmonis 2 Jalan Diponegoro No. 25 Kel. VI Suku Kec.

Doni memarkirkan sepedamotor miliknya merek Honda Beat warna Biru Hitam BA 6026 BQ di depanteras kantor pemasaran perumahan Taman Harmonis 2 Jalan DiponegoroHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN SikNo. 25 Kel. VI Suku Kec.

VI Suku tepatnya di kantor pemasaran perumahan Taman Harmonis 2Jalan Diponegoro No. 25 Kel.

VI Suku tepatnya dikantor pemasaran perumahan Taman Harmonis 2 Jalan Diponegoro No. 25Kel. VI Suku Kec.