DARI POSITA GUGATAN YANG DIKEMUKAKAN PARAPENGGUGAT, DENGAN ALASAN DAN BERDASARKAN FAKTAHUKUMNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:Bahwa TergugatIX tidaklan memiliki hubungan hukum denganPara Penggugat, TergugatIX menjual sebidang tanah dengan SertipikatHak Milik Nomor 3777 berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 07tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Nina Padanta SHNotaris di Kota Pekanbaru.Bahwa Surat Kuasa Menjual yang diterima oleh TergugatIX telahsah sebagaimana dinyatakan untuk dan atas nama pemben

Jaminan PelaksanaanKontraktor harus memperoleh (atas biayanya sendiri) JaminanPelaksanaan atas pelaksanaan sebagaimana mestinya, dalamjJumlah dan mata uang yang tercantum dalam Lampiran Tender.Jika jumlah tidak tercantum dalam Lampiran Tender, Pasal initidak berlaku.Kontraktor harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaankepada Pemberi Kerja dalam waktu 14 hari setelah Kontraktormenerima Surat Persetujuan dari Pemben Kerja.Hal 7 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.Berdasarkan faktafakta hukum di atas,

Sebagai suami yang baik hendaknya perlakukanister dengan baik pula karena dipundaknyalah terbeban kewajiban mendidik anakanakyang kelak akan menyandang nama sang pemben perintah;Pernikahan melalui perjodohan atau lebih tepatnya dipertemukan atas prakarsa lbundaPemohon dan Bibi Termohon.Sebenamya dalil gugatan melalui perjodohan juga terasa kabur, semoga jawabanTermohon dibawah ini tidak membuat permasalahan menjadi lebih:Kalaupun Pemohon bersikeras ingin mengunakan istlah perjodohan namun yang peruditegaskan

Bahwa Para Penggugat mengenai adanya Akta hibah No :162/2014, Akta HibahNo 9924/2014 dan Akta Hibah No:924/2014, mohon untuk ditank kembali karenaPara Penggugat masih hidup masih banyak membutuhan kebutuhan hidupnyasesuai dengan Putusan MARI No :1005K/SIP/1979 tanggal 16071980 ialahDalam hal hibah wasiat selama pemben wasiat masih hidup penenma wasiatbelum menjadi pemilik barang yang bersangkutan, sehingga belum berhakmenualnya dan diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jika para pihak tidaksepakat

yang dikuasakan dan juga ditegaskan kedudukan antarapihak pemberi kuasa dan penerima kuasa yang dibuktikan dengan adanya tandatangan kedua belah pihak maka surat kuasa tersebut sudah memenuhi kriteriasebagai suatu konsensus kedua belah pihak;Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus ParaPenggugat tanggal 9 Februari 2021, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Batusangkar Kelas Il Nomor 10/SK/PDT/2021/PN BSK tanggal 16Februari 2021, dinyatakan bahwa ... untuk mewakili pemben

AbuBakar Siddik.Pasal 1795 KUH Perdata : Pemberian Kuasa dapat dilakukan secarakhusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih,atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemben kuasaPasal 1796 KUH Perdata : Pembenan Kuasa yang dirumuskan secaraumum hanya meliputi tindakantindakan yang menyangkut pengurusan.Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotik diatasnya,untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan lainyang hanya dapat dlakukan oleh seorang

fidusia , sehingga dengandemikian terdin dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Pemberi Fidusia ;Unsur kedua : Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadiobyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2):Unsur ketga : Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari PenerimaFidusia.Menimbang, bahwa mengenai unsurunsur fersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakanpendapatnya sebagai berikut:Unsur kesatu : Pembeni Fidusia:Yang dimaksud dengan Pemben

Melaporkan pekembangan produksi jenistanaman yang baru secara berkala palingkurang 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulankepada pemben persetujuan.

dijadikan jaminan hutang oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat, adalah bidangtanah milik orang lain cq milik EDDY WIJAYA clan bukan milik Turut Tergugat sebagalorang yang berhutang kepada Para Penggugat, maka untuk dapat menentukan tentang apakahPara Penggugat sebagai pemegang barang jaminan mempunyai hak atau kewenanganmenurut hukum untuk menjual barang jaminan dimaksud apabila Turut Tergugat tidakmelunasi hutangnya,, maka terlebih dahulu perlu dicari jawaban tentang "apakah TurutTergugat sebagal pemben

angsuran dan barang yang dimaksud adalah Mobil TruckHino Dutro 130 HD 6.8.PS, Nomor Polisi DN 8608 VJ dengan jumlah fasilitaspembiayaan sebesar Rp425.231.927,00, nilai barang Rp. 367.500.000,00, bunga19,49 %, angsuran per bulan Rp. 8.859.000,00, dalam jangka waktu selama 48bulan, mobil mana kemudian menjadi objek jaminan pelunasan utangsebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W33.00000954.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019 antara CV.Pasangkayu Bina Maju Mandiri sebagai Pemben

/G/2020/PTUN.BDGPasal 1 angka 23 Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dantanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penenma delegasiPasal 1 angka 24 Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dantanggung gugat tetap berada pada pemben

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang danjasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.cdisebutkan suekelola oleh penenma hibah adalah pekerjaan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah(kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/embagapendidikan swasta/embaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha danlembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukanoleh instansi pemben

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang danjasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.cdisebutkan suekelola oleh penenma hibah adalah pekerjaan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah(kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikanlembagapendidikan svasta/lembaga penelitian ilmiah/ non itImiah badan usaha danlembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukanoleh instansi pemben

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang danjasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.cdisebutkan suekelola oleh penenma hibah adalah pekerjaan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah(kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikanlembagapendidikan swasta/embaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha danlembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukanoleh instansi pemben

Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atasancaman batal, dilakukan selain dengan suatu akta notaris, yang aslinyadisimpan oleh notans itu, sedangkan dalam Pasal 1687 dinyatakan,Pembenanpemberian bendabenda bergerak yang bertubuh atau suratsuratpenagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidakmemerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada sipenerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberianitu atas nama si pemben

Sisa hasilpenjualan tetap menjadi hak pemben Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit nomor 002/T/330Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 58/Padt.Plw2015/PN.

dana/uang dari masyarakat baikanggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya yang disebut calonanggota sebagai simpanan dan menyalurkan uang simpanan yangditerimanya itu kepada para debitur peminjam sehingga karenanya didapatkan laba atau keuntungan;Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat Tergugat selaku pemberikuasa kepada Tergugat Il selaku penerima kuasa sebagaimana suaratkuasa yang dibuat di Jakarta tertanggal 15 Agustus 2017 dalam khususperuntukkannya antara lain menyebutkan: "mewakili pemben

Bahwa Tergugat Il menyangkal dengan tegas dalildalil yangdikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenerannyasecara tegas oleh Tergugat Il.Hal 28 dari 60 hal Putusan No. 570/Pdt.G/2016/PN.TngBahwa Penggugat di dalam isi Surat Kuasa Khusus untuk Menjualmenyebutkan bahwa, Penggugat selaku Pemben Kuasa menjual danmenyerahkan atau dengan cara bagaimanapun juga memindahtangankanSertifikat Hak Milik 04026/Kelurahan Kelapa Dua dengan batasbatastertera dalam Surat Ukur Nomor 267/ Kelapa Dua/2010

DstPendapat Pelawan tersebut diatas sesuai pula dengan Doktrin (pendapatpara ahli) Suharnoko, Kartini Mulyadi dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Eksekusi Gadai Saham halaman 10 yang mengatakan:Hak kreditor/oemegang gadai untuk melelang benda yangdigadaikan atas kekuasaan sendin (parate executie) teradi demihukum yaitu berdasarkan undang undang dan tidak karenadipenanjikan oleh oleh/antara Kreditor, Debitor dan pemben gadaiPeletakan Sita Jaminan dan Sita Persamaan berdasarkan PenetapanMajelis Hakim

bagaimana mungkin almarhum pemilik tanah a quomenghibahkan sesuatu yaitu sebidang tanah seluas 6.600m2 saja darisebidang tanah seluas 6.698m2 yang oleh almarhum pemilik tanah aquo sendin tidak tahu menahu sama sekali sertifikat hak miliknya noberapa, tanggal, bulan dan tahun berapa, surat ukur sementara noberapa, tanggal, bulan dan tahun berapa dan berapa luasnya, apalagitidak memiliki dan atau tidak menguasai sertifikat hak milik atastanah a quo;Bahwa adalah sesuatu hal yang mustahil bagi seorang pemben

;fotocopy Akta Hibah No. 1/HB/KR/I/1982 tanggal 5 Januari 1982 denganpemberi hibah bernama Ne Sampe dan penerima hibah bernama Syukuruntuk obyek hibah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tgl. 841981 No. 408 / Desa Rantepao seluas 364 m2 bukti bertanda P.8) tidak dapat diperlihatkan aslnya dipersidangan, namun telah dibubuhimaterai secukupnya,;fotocopy Akta Hibah No. 22/HB/KR/IV/82 dengan pemben hibahbernama: Sitti Bira dan penerima hibah bernama Lai Bor untuk tanahseluas 224 m?

No. 19 tahun 2012 tentang syaratsyaratpenyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, yangberbunyi : Apabila perusahaan pemben pekerjaan menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, maka hubungan kerja antarapekeria/buruh denganperusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan Page 10 0f 6516.4.Putusan Nomor: 147/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jakarta Pusatpemberi pekerjaan ;.Juncto, Pasal 63

karenanya dapat dikategorikansebagai Perbuatan Melawan Hukum;Perbuatan TERGUGAT Ill REKONVENSI yang tidak menginformasikankeberadaan Surat 17 April 2013 tersebut kepada PENGGUGATIREKONVENSI dan PENGGUGATII REKONVENSI, juga bertentangandengan Pasal 1802 KUHPerdata yang berbunyi:Penerima kuasa vwejib memben laporan kepada kuasa tentang apayang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segalasesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yangditerima itu tidak harm dibayar kepada pemben