berbatasan dengan tanah milik Huwuni Baene ukuran 7,5m;Timur berbatasan dengan tanah milik Kasinudin Halawa ukuran 5m;Barat berbatasan dengan tanah milik Setiahati Maduwu ukuran 5m;Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana terurai diatas, secara rill Para Penggugatmenderita kerugian baik secara materil maupun immateril, dengan perinciansebagai berikut ;Kerugian secara materilYaitu kerugian secara langsung yang dirasakan oleh Para Penggugat,sebagai berikut : Perubuhan

Mahir dan Terdakwa2 Muhammad Nurdin Bin Mashuri yang identitasnya telah dicocokkansebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan subunsur Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1angka 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zatatau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupunsemi sintetis yang daoat menyebabkan penurunan atau perubuhan

Sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013, dalam pasal 35 danpasal 36 ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010.Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/ kemudian Tergugat II (Intervensi) mengikuti proses Lelangdan kemudian di tetapkan sebagai pemenang Lelang sebagaimanaRisalan No. 139/48/2018, tanggal 18 Mei 2018, kemudian Tergugat (Intervensi) Mengajukan perubuhan Hak kepemilikan melalui Tergugat Il(BPN Jember) , atas sebidang

PermodalanNasional Madani (persero) yang diselenggaaran oleh Tergugat dankemudian Tergugat Il (Intervensi) di tetapkan sebagai pemenang Lelangsebagaimana Risalah No. 139/48/2018, tanggal 18 Mei 2018, kemudianTergugat Il (Intervensi) Mengajukan perubuhan Hak kepemilikan melaluiTergugat Il (BPN Jember) , atas sebidang tanah SHM No. 553 tahun 1999,luas 2.897 M2. terletak di Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab.

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

RepublikHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN StbIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah gunaadalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubuhan

dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Gunaadalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetisyang dapat menyebabkan penurunan atau perubuhan

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah gunaadalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapatHalaman 15 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stbmenyebabkan penurunan atau perubuhan

rupiah).13.Bahwa mengingat telah terjadi pbengakuan dan kesepakatan antaraPARA PIHAK yang dituangkan dalam Surat Pernyataansebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas tetapi diingkari olehPARA TERGUGAT, agar putusan dalam perkara a quo kelak tidakmenjadi hampa (///usoir), maka cukup alasan bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkanSita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek Sengketa.14.Bahwa selain itu, mengingat biaya eksekusi putusan yang jugatermasuk biaya perubuhan

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

April 2021 yang dibuat oleh Dr.Drs TeguhPrinmono , MH , lbnu Sutarto,S.T dan Eko Fery Prastyo, S.Si , Nur Taufik,S.T yang dalam pemeriksaanya menyebutkan: BB 2195/2021/NNFsisanya berupa irisan daun berat bersih 34,26819 gram dan BB2197/2021/NNF sisanya berupa irisan daun berat bersih 0,10241 gramdalam linting rokok tersebut adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4, tahun2021 tentang Perubuhan

Muhammad Nasyit Umar, SP, sehingga dengandemikian penggugat telah mengetahui secara pasti perihal terbitnya AktaHak Tanggungan No.5901/2013 tanggal 24 juni 2013 oleh karena telahmengetahui dan bertandatangan di atas Akta Pemberian HakTanggungan tersebut sehingga mengakibatkan gugatan penggugat telahlewat waktu/daluarsa (verjaring) sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubuhan kedua atas UU No.5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara limitative mengaturtenggang

Matraman, Jakarta Timur adalah milik Damiri;Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah melihat surat tanah atas nama Damiri ;Bahwa mengenai tanah tersebut saksi pernah diperiksa di Polisi ;Bahwa Ibu Salmah dan Pak Damiri menikah pada tahun 1961 ;Bahwa setahu saksi Pak Damiri menikah lagi ;Bahwa dalam perkara lain saksi belum pernah jadi saksi ;Bahwa saksi dekat dengan pak Damiri ;Bahwa saksi tidak tahu dengan istri kedua Pak Damiri ;Bahwa saksi melihat pengrusakan dan perubuhan bangunan yang ada di atastanah

RepublikHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN StbIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah gunaadalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubuhan

hukum sebagai pendukung hakhak dankewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yag dimaksud dengan Narkotka menurut Pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubuhan

IIT Dumai,telah menggunakan caracara persuasif dengan meminta terlebih dahulu penghunirumah untuk mengosongkan dan merubuhkan sendiri bangunan lewat himbauan baiksebelumnya melalui surat teguran, maupun melalui dialog dengan Penggugat pada saatitu selain itu tim penerbitan dalam melaksanakan perintah walikota tersebut, sebelummelaksanakan perubuhan dan pembersihan dengan terlebih dahulu mengumpulkanseluruh barang yang ada di dalam bangunan liar tesrebut untuk didata dan sampaidengan saat ini, barangbarang