Ditemukan 221 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : phiphk phisik phij paijok phi.tk pijak phitk phi.jsk phirek phijha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA VS 1. PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING, DKK
107 — 756 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .: B.432/PHIJSK/VII/2012 perihalPemberitahuan Perangkat Organisasi / Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasidan Konfederasi SP/SB tanggal 09 Agustus 2012 (selanjutnya disebut SuratDirjen), mohon Majelis Hakim mencermati Surat Dirjen tersebut agar tidakterjadi kerancuan dalam membaca / menafsirkan isi dari suatu dokumen yangdijadikan bukti dalam persidangan.Dalam Poin Surat Dirjen menyatakan sebagai berikut:"UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhdan Keputusan Menteri Tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
104 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bernomorB756/PHIJSK/IX/2015 tertanggal 2 September 2015, perihalkeanggotaan lembaga kerjasama tripartit nasional unsur serikatpekerja/serikat buruh masa jabatan 20152016 (Vide Bukti. P24), buktiini menerangkan yang pada intinya memberitahukan bahwa telahHalaman 81 dari 134 halaman.
    Foto copy Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjabernomor B756/PHIJSK/IX/2015 tertanggal 2 September 2015, PerihalKeanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Unsur SerikatPekerja/Serikat Buruh Masa Jabatan 20152016 (bukti P24);71. Foto copy Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 31/M Tahun 2016tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan LembagaKerjasama Tripartit (bukti P25);72.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum: IRMAYANI TAHIR, SH Terdakwa: ABDUL AZHAR OLLONG
171 — 93
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2016 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dari Kementrian Ketenaga Kerjaan RI Direktoret Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No : TAR.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No : 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No : 11 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 15-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMAYANI TAHIR, SH
Terdakwa:
ABDUL AZHAR OLLONG
35 — 18
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2016
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dari Kementrian Ketenaga Kerjaan RI Direktoret Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No : TAR.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
282 — 483 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 707 K/Pdt.SusPHI/201630.Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 96/PHIJSK/2006,tanggal 26 Juli 2006 tentang Pedoman Kerja Mediator, Konsiliator danArbiter Hubungan Industrial (vide Lampiran) pada bagian Pengertiandijelaskan bahwa Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialadalah Mediator, Konsiliator dan Arbiter serta Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri dan pada Mahkamah Agung RI.Artinya,
    Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor96/PHIJSK/2006 wajib menjadi rujukan bagi semua pihak,khususnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini,mengingat perkara perselisihan hubungan industrial dalam konteksini telah selesai di tangani oleh Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial in casu Mediator pada Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur denganterbitnya Anjuran Tertulis melalui surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-01-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Januari 2014 — 1. UMARTO RATU LOLI, DKK VS PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA,
106 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosialketenagakerjaan Nomor KEP96/PHIJSK/2006 terebut dengan tegas dan jelasdicontohkan bahwa bentuk risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Idustrialoleh mediator adalah sebagaimana format formulir C.6.Format formulir C.6 (Risalah Penyelesaian PHI oleh Mediator): Formulir C6: Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial olch Mediator RISALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Nama PerusahaanJenis Usaha . Nama Pekerja/Buruh/SP/SB5.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 36/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
1.PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI RIAU
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
169 — 64
  • (Sesuaidenganfotocopy);Surat Kementrian Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia, Direktorat Jendral PembinaanHubungan Industrial Dan Jaminan Sosial TenagaHalaman 47 dari 99 halaman Putusan No. 36/G/2018/PTUNPBR39404142Bukti PI39Bukti PI40Bukti PI41Bukti PI42Kerja Nomor B.432/PHIJSK/VIII/2012, tanggal 09Agustus 2012, perihal : Pemberitahuan PerangkatOrganisasi / Kepengurusan Wilayah SP/SB,Federasi dan Konfederasi SP/SB yang ditujukankepada Kepala Dinas Yang MembidangiKetenagakerjaan Di Seluruh
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat : 1. DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan Riau Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
265 — 129
  • Bukti P1 : Surat Dirjen PHI Dan Jamsostek Nomor B.432/PHIJSK/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 Perihal PemberitahuanPerangkat Organisasi SB/SP (fotokopi sesuai dengan asili);Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 42 dari 972. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR.
Tanggal 10 September 2014 — Ir. SAHAT PIETER MANALU, MM. anak dari SANGKAP AGUSTINUS MANALU
105 — 34
  • KEP. 86/PHIJSK/PKKAD/2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
FAISAL REDY
Tergugat:
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
82 — 28
  • Maret 2020, sehingga tidak dapat lagidiberlakukan sebagai alasan untuk memberhentikan Penggugat , maka MajelisHakim berpendapat berdasarkan bukti T10 tentang Surat PermohonanPengesahan Peraturan Perusahaan Tergugat diketahui telah diajukan padatertanggal 13 Januari 2020 dan pada tanggal 23 Januari 2020 PeraturanPerusahaan Tergugat telah disahkan berlaku terhitung tanggal 16 Maret 2020sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sesuai dengan keterangan bukti T11tentang Surat Kementerian RI Nomor TAR 114/PHIJSK
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
MASRUN, S.H
Terdakwa:
R. HERJUNO, S.E. bin Alm Drs. KRT. HADISEPUTRO
56 — 43
  • (legalisir)

    c) 1 (satu) bendel NOKEP.013/PHIJSK- PK/PKB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang perjanjian kerja bersama antara PT. BRI (Persero). Tbk dengan Serikat Pekerja PT. BRI (Persero).

Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2016 — IRPAN, DKK LAWAN P.T ADHYAKSA DHARMASATYA
253 — 726
  • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita NegaraRepublik Indonesia sebagaimana mestinya;30.Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor96/PHIJSK/2006, tanggal 26 Juli 2006 tentang Pedoman Kerja Mediator,Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial (Vide Lampiran) padabagian PENGERTIAN dijelaskan bahwa Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Mediator, Konsiliator danArbiter serta Pengadilan Hubungan Industrial
    Artinya, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan WHubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor96/PHIJSK/2006 wajib menjadi rujukan bagi semua pihak,khususnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini,mengingat perkara perselisihan hubungan industrial dalamkonteks ini telah selesai di tangani oleh Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial in casu Mediator pada DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKotawaringin Timur dengan terbitnya Anjuran Tertulis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
MASRUN, S.H
Terdakwa:
R. HERJUNO, S.E. bin Alm Drs. KRT. HADISEPUTRO
57 — 51
  • (legalisir)

    c) 1 (satu) bendel NOKEP.013/PHIJSK- PK/PKB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang perjanjian kerja bersama antara PT. BRI (Persero). Tbk dengan Serikat Pekerja PT. BRI (Persero).

Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-03-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.ANDI BAHRUL RAHMANSYAH
2.ANITA NURUL HIDAYAH
3.BEDU HATANG
4.BUDIMAN
5.FITRANDI A
6.HARIYANTI
7.ISKANDAR
8.JERMAN
9.RAMLI PRAMADANI
10.RATNASARI
11.YONGKY ANDRISON
12.YUNITA INDRAWATI
13.ABDUL GAPPAR
14.ABD. SAMAD
15.ADI KUSTIAWAN
16.AGUSTINUS
17.AMIR
18.AMIR
19.ANDI PAULING
20.ANGGA REKSA
21.ASRI
22.BAHAR
23.BAHRIN
24.BASRI
25.BEDRA PEDRIAN
26.FATMAWATI
27.HAMZAH
28.HARDIL
29.HERMAN
30.HERMAN
31.HERMAN
32.HERMANSYAH
33.JUNAIDE
34.KALIMANTORO
35.LUKMAN
36.MANSYUR
37.MASE HATANG
38.MOHAMMAD BURHAN
39.MUH. SAING
40.MUHAMMAD ALI
41.MUIN
42.MUNAWAR
43.NAPSIAH
44.NUR ILHAM RAMADHAN
45.PATIWIRI
46.RAHMAN BC
47.RISKI SURYA SAPUTRA
48.SATTU
49.SEPRA ALEX SANDER
50.SOFYAN AHMADI
51.TAHIR
52.TOPO
53.UMAR MAMAN
54.YUSRIL ISHAK MAHENDRA
Tergugat:
PT. KUTAI SAWIT PLANTATION
67 — 15
  • Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Serikat Pekerja TingkatPerusahaan Mahakam Sawit Plantation Group mohon kepada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara agardilakukan mediasi berdasarkan surat Nomor 010/SPTP/III/2018tertanggal 5 Maret 2018 ;Bahwa guna menyelesaikan perselisinan, maka telah ditempuh upayamediasi melalui mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menganjurkan sesuaiSurat No. 567/476/PHIJSK
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
MASRUN, S.H
Terdakwa:
R. HERJUNO, S.E. bin Alm Drs. KRT. HADISEPUTRO
74 — 63
  • (legalisir)

    c) 1 (satu) bendel NOKEP.013/PHIJSK- PK/PKB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang perjanjian kerja bersama antara PT. BRI (Persero). Tbk dengan Serikat Pekerja PT. BRI (Persero).

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 23 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
GERALD BADIA FEBIAN, SH
Terdakwa:
Juan Irwan Parningotan Siregar
48 — 37
  • BRI (Persero) Tbk NOMOR : SE. 48-DIR/HCS/09/2020 Tanggal 28 September 2020 Tentang Peraturan Disiplin;
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP. 013/PHIJSK-PK/PKB/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
  • 1 (Satu) rangkap Kutipan Surat Keputusan Pinca PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
264 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 96/PHIJSK/2006,tanggal 26 Juli 2006 tentang Pedoman Kerja Mediator, Konsiliator danArbiter Hubungan Industrial (vide lampiran) pada bagian pengertiandijelaskan bahwa Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialadalah mediator, konsiliator dan arbiter serta Pengadilan HubunganIndustrial
    pada Pengadilan Negeri dan pada Mahkamah Agung RI;Artinya, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 96/PHIJSK/2006 wajib menjadirujukan bagi semua pihak, khususnya Yang Mulia Majelis Hakim yangmengadili perkara ini, mengingat perkara perselisihan hubungan industrialdalam konteks ini telah selesai di tangani oleh Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial in casu Mediator pada Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 04-11-2009 — Upload : 16-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730K/PDTSUS/2009
Tanggal 4 Nopember 2009 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM DKI JAKARTA), ; PT.THAMES PAM JAYA (dahulu Kekar Thames Airindo) sekarang PT.AETRA AIR JAKARTA, ; PT.PAM LYONNAISE JAYA (dahulu PT.Garuda Dipta Semesta), vs. PONIMIN, S.Sos, Ir. H. FERI WATNA, Ir. EFFENDY NAPITUPULU,
110 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DKIJakarta), maupun melalui Depnakertrans RI sebagai pihak mediatorHal.80 dari 203 Put.No.730 K/Pdt.Sus/200917.18.19.20.untuk menyelesaikan diskriminasi pengupahan yang diperoleh olehPara Penggugat tersebut, yang pada dasarnya menganjurkan untukmemberlakukan ke5 (lima) Surat Keputusan tersebut kepada ParaPenggugat ;Bahwa selanjutnya dengan tidak tercapainya musyawarah antara ParaPenggugat dengan Tergugat maka Mediator Depnakertrans telahmengeluarkan Anjuran tanggal 15 Nopember 2007 No.B.07/PHIJSK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 15-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Agustus 2018 — AHMAD BARORI, DKK >< PT PERTAMINA (PERSERO)
173 — 614
  • KEP.82/PHIJSK/PKKAD/2007 tertanggal14 September 2007 Bukti T2BKeputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja No. KEP.136/PHIJSKPKKAD/PKB/IX/2010tertanggal 27 September 2010 Bukti T2CKeputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja No. KEP.166/PHIJSKPKKAD/PKB/X/2012tertanggal 16 Oktober 2012 Bukti T2DKeputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
264 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 96/PHIJSK/2006,tanggal 26 Juli 2006 tentang Pedoman Kerja Mediator, Konsiliator danArbiter Hubungan Industrial (vide lampiran) pada bagian pengertiandijelaskan bahwa Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialadalah Mediator, Konsiliator dan Arbiter serta Pengadilan HubunganIndustrial
    pada Pengadilan Negeri dan pada Mahkamah Agung RI;Artinya, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 96/PHIJSK/2006 wajib menjadirujukan bagi semua pihak, khususnya Yang Mulia Majelis Hakim yangmengadili perkara ini, mengingat perkara perselisihan hubungan industrialdalam konteks ini telah selesai ditangani oleh Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial in casu Mediator pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin