Ditemukan 643 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-09-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 670/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 5 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : MISRIAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) kantor cabang Mojokerto
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
Terbanding/Turut Tergugat : BUDIONO
6440
  • negosiasi denganmemberikan tali asih kepada penggugat agar mau keluar dari objek jaminanyang sudah dibeli oleh turut tergugat , namun penggugat selalu menolakdan tidak ada kata sepakat sehingga turut tergugat mengajukanpermohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mojokerto.Permohonan Eksekusi terlampir.Setelan dilakukan beberapa mediasi oleh pihak Pengadilan NegeriMojokerto atas permohonan eksekusi yang di ajukan turut tergugat denganpenggugat tidak tercapai kata sepakat juga, sampai terjadinya rakor
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK
Tanggal 23 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terbanding/Terdakwa : SAHURI
8236
  • ., M.Pd dkk.223. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224. 1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal O7 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal O7 Juli
    SUBAN dkk.230. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluankegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.231. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat KegiatanPenanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.232. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi PenangananPelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.Halaman 71 dari 110 Halaman perkara nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT PTK233. 1 (Satu) bundel bukti pembayaran
    SAHURI,S.Ag., M.Pd dkk.223.1 (satu) bundel bukti pembayaran Bantuan Transport PPL 14Kecamatan bulan Maret s/d April 2014.224.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 365 tanggal 07 Juli 2014sebesar Rp. 21.000.000, untuk pembayaran Paket Rapat Full BoardRakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.225.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 532 tanpa tanggal sebesarRp. 1.900.000, untuk pembayaran honorarium Panitia Rakor TahapanPemilu bulan mei 2014.226.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 354 tanggal
    SUBAN dkk.230.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor untuk pembayaran keperluankegiatan Rakor Tahapan Pemilu bulan mei 2014.231.1 (satu) bundel bukti pembayaran Uang Saku Rapat KegiatanPenanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014.232.1 (satu) bundel bukti pembayaran nomor : 779 tanggal 30 Oktober 2014belanja konsumsi rapat di kantor Kegiatan Advokasi PenangananPelanggaran dan Pidana Pemilu Tahun 2014.233.1 (Satu) bundel bukti pembayaran nomor : 778 tanggal 30 Oktober 2014belanja Pesanan ATK untuk keperluan
Register : 07-10-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum: IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH. Terdakwa: STALONE THIODORUS alias STALONE
14068
  • Pengalokasiananggaran tersebut berawal pada tahun 2010 masyarakat di KecamatanTabundung Kabupaten Sumba Timur berdasarkan hasil Musyawarah DesaPerencanaan (MDP) dan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP)serta masukan dari saksi KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selakuFasilitator Teknis Kabupaten Sumba Timur pada saat Rapat Koordinasi(Rakor) bersama dengan Fasilitator Teknis PNPM Kabupaten Sumba Timuryakni HENDRIK PADJI dan saksi HIRONIMUS BOUK , A.Md selakuFasilitator Teknik Kecamatan Tabundung serta
    Sumba timurtidak pernah melakukan monitoring maupun pelatihnan terhadap pelakuPNPMMPd di tingkat desa di kecamatan tabundung tahun 2011dalam rangka meningkatkan kemampuan tugas dan tanggungjawabnya.Bahwa pada saat pelaksanaan rakor di tingkat kabupaten tersebut,fastekab dan faskab tidak menyebutkan atau menetapkan merk ataujenis solar cell untuk pengadaan listrik desa. Saat itu hanyamensosialisasikan halhal yang bersifat umum saja.
    berdasarkan Surat PerintahTugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 prihalperpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan MappingFasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPMMP, PNPM MP P2SPPdan PNPMGenerasi, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringanlistrik Solar Cell TA. 2011.Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020/PN.Kpg.Bahwa pada saat rakor
    Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatanuntuk membahas laporan kemajuan masingmasing kecamatan,memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan Kecamatan,membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, sertamemberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitasfasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST padasetiap rakor bulanannya.p.
Register : 19-03-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2019 — Pemohon:
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
12138
  • Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/225/VII/2017/ BARESKRIM tanggal 31Juli 2017 hasil Rakor dengan Kejagung RI, MA RI tanggal 20 Juli 2017tentang materi SPDP paska Putusan MK Nomor: 130/PUUXIII/2015.Dasar hukum diatas merupakan fondasi Termohon dalam menyusun jawabanguna membantah sekaligus meluruskan fakta dan hukumnya tindakan Termohondalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan yangdiduga dilakukan oleh Pemohon.
    Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN JKt.Pst.130/PUUXIII/2015 yang menyatakan Surat PemberitanuanDimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diberikan kepada JaksaPenuntut Umum, Pelapor/korban, Terlapor maka berdasarkanbukti Surat Termohon telah menyerahkan SPDP tersebutkepada Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian RI, dan Pelapor.e. bahwa dalam penyampaian SPDP, Termohon juga merujukpada Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/225/VII/2017/BARESKRIM tanggal 31 Juli 2017, angka 6, yang merupakanhasil Rakor dengan Kejagung RI
    20 Februari 2019 di Jakarta.Penetapan tersangka sah secara hukum:bahwa berdasarkan pada bukti permulaan yang telah diperolehsecara sah oleh Termohon yaitu lebih dari 2 (dua) alat bukti Sesualdengan Pasal 184 KUHAP maka Termohon mengeluarkan SuratKetetapan Tersangka atas diri Pemohon nomor: SP.Tap 01/PHP4/PPNS/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang PenentuanTersangka.selanjutnya berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/225/VII/2017/ BARESKRIM tanggal 31 Juli 2017, angka 7, yangmerupakan hasil Rakor
Putus : 14-08-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 43/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 14 Agustus 2014 — MARIA LINA
7729
  • Damianus Wae,MH.15 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina TahunOrientasi Pastoral (Pembitop) Regio Timor.= Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis Bajawa, pada tanggal 25Agustus s/d 27 Agustus 2010.= Realisasi anggaran Rp. 156.389.800, (seratus lima puluh enam jutatiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) danterdapat SPJ yangtidak benar sebesar Rp. 152.105.800, (seratus lima puluh dua juta seratus limaribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak
    Ag.16 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina TahunOrientasi Pastoral (Pembitop) Regio Flores.= Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis Bajawa pada tanggal 25Agustus s/d 27 Agustus 2010.= Realisasi anggaran Rp. 156.840.600, (seratus lima puluh enam jutadelapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJyang tidak benar sebesar Rp. 40.726.500, (empat puluh juta tujuh11ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yangdipertanggungjawabkan,
Upload : 23-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/PDT.SUS/2011
DRS. L. KARBANI S. AGUNG, DKK.; PT. BANK MANDIRI ( PERSERO ), TBK.
11569 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Mandiri (Persero) Nomor 616/DIR/1999tanggal 17 Juni 1999 perihal tersebut diatas, yaitu tentang hasil keputusan RapatKoordinasi (Rakor) Bidang Human Resources dan General Affair tanggal 10Juni 1999, agar saudara teruskan kepada seluruh cabang di bawah wilayahsaudara mengenai informasi hasil rakor dimaksud, yaitu sebagai berikut :Dalam pelaksanaan tindak lanjut PPS setelah lJegal merger, pada prinsipnyamanajemen PT.
Putus : 28-05-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1432 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 28 Mei 2020 — ANDREAS MARUMATA alias ANDE
14151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melkianus Rihiamah dalam rangkamengikuti Rakor Pamong Praja tahun 2016 di Waingapu sebesarRp750.000,00;Hal. 8 dari 30 hal. Put.
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. H. HABIR PONULELE, MM
15195
  • Rakor persiapan penyerahan DP4 diJakarta tanggal 27 Januari 2013;2. Musrenbang Nasional diJakarta tanggal 28 April 2013;3.
    12.000.000 BersamaApkasi Dengari Ponulele, 1 Tanggal 4 ARWANDPRRI di Jakarta MM Maret 2011 84 6 Menghadiri Rakor 15 s/d 19 Drs. H. 015/SPM Rp HADIRPembahasan RT Februari 2011 Habir GU/KDH/II/20 12.000.000 BersamaRW Kab. Ponulele. 11 Tanggal 4 KADISDonggaia di MM Maret 2011 PUJakarta7 Menghadiri 2 s/d 5 Maret Drs.
    Rakor persiapan penyerahan DP4 di Jakarta tanggal 27 Januari 2013;2. Musrenbang Nasional di Jakarta tanggal 28 April 2013;3.
    12.000.000 BersamaApkasi Dengari Ponulele, 1 Tanggal 4 ARWANDPRRI di Jakarta MM Maret 20116 Menghadiri Rakor 15 s/d 19 Drs. H. 015/SPM Rp HADIRPembahasan RT Februari 2011 Habir GU/KDH/II/20 12.000.000 BersamaRW Kab. Ponulele. 11 Tanggal 4 KADISDonggaia di MM Maret 2011 PUJakarta7 Menghadiri 2 s/d 5 Maret Drs.
Putus : 28-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 28 Maret 2012 —
416
  • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4395/SP2D-LS/1.19.02/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 keperluan perjalanan dinas luar daerah Rakor Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dit.Pol PP dan Linmas di Jakarta tanggal 13 s/d 16 Nopember 2010 sebesar Rp 13.800.000,- ( tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).157.
    Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) nomor 331.1/459/TU/2010 tanggal Nopember 2010 atas nama Drs NAZAMUDDIN untuk melakukan perjalanan dinas mengikuti Rakor Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dit.Pol PP dan Linmas Ditjen Perum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta selama 4 hari dari tanggal 13 Nopember 2010 s/d 16 Nopember 2010.164. Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Ke Jakarta dalam rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum tanggal 13 s/d 16 Nopember 2010.165.
    Perintah Pencairan Dana nomor. 2725 SP2dLS/1.19.02/2010.Checklist Rapat koordinasi + koordinasiSurat Pengantar Nomor 33.1.1/311/TU/2010 banjarmasin 29 Juli2010.Laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah ke pemerintahkota Surakarta / solo tanggal 04 agustus 2010 s/d 07 agustus 2010.Checklist Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tanggal 22Nopember 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4395/SP2DLS/1.19.02/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 keperluan perjalanandinas luar daerah Rakor
    Yaitu Taufiqurahman dan Nurwahyudi tetapi yangberangkat hanya Taufiqurahman, uang diserahkan ke Ruziah selakuPPTK.Tanggal 29 September ke Semarang satu orang yaitu Nazamuddinuntuk rakor biaya sebesar Rp. 3.925.000..Tanggal 22 Oktober ke Jakarta 3 orang yaitu Sarbini, Sri Rusnan danRamdani tujuan peningkatan wawasan biaya sebesar Rp. 13.650.000,.
    Tanggal 12 Agustus ke Jakarta 2 orang yaitu Nazamuddin dan Zulkifliuntuk rakor biaya sebesar Rp. 9.200.000..Ke Tangerang untuk rakor 13 orang biaya sebesar Rp. 65.075.000,.Tanggal 12 Nopember 4 orang yaitu.
    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4395/SP2DLS/1.19.02/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 keperluan perjalanandinas luar daerah Rakor Pemeliharaan Ketentraman dan KetertibanUmum Dit.Pol PP dan Linmas di Jakarta tanggal 13 s/d 16 Nopember2010 sebesar Rp 13.800.000, ( tiga belas juta delapan ratus riburupiah).157.
    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4395/SP2DLS/1.19.02/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 keperluan perjalanandinas luar daerah Rakor Pemeliharaan Ketentraman dan KetertibanUmum Dit.Pol PP dan Linmas di Jakarta tanggal 13 s/d 16 Nopember2010 sebesar Rp 13.800.000, ( tiga belas juta delapan ratus riburupiah).270157.
Register : 18-07-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 76/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
1.MOH. MAUSUL
2.MUHAMMAD
3.H. MOH. MAHMUD, S.Pd. SD
4.FATIMATUZ SILVIA
5.TAMRI
6.ZAIN ABDI
7.MOCH. SAINURI
8.ACH. MUSTOFA
Tergugat:
BUPATI SAMPANG
6520
  • KepalaDesaFoto kopi dari foto kopi jadwal tahapan kegiatanPemiliham Kepala Desa Omben tahun 2017 ;Foto kopi dari Foto kopi Berita Acara PenutupanPengumuman tanggal 7 Maret 2017;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari CamatOmben Nomor : 141/477/434.505/2017 tanggal 4 Mei2017, hal : Laporan Pelaksanaan Tahapan PilkadesDesa Omben Kecamatan Omben yang ditujukankepada Bupati Sampang;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari CamatOmben Nomor : 141/481/434.505/2017 tanggal 6 Mei2017, hal : Laporan Hasil Rakor
    Surat CamatOmben perihal Laporan pelaksanaan Tahapan Pilkades Desa Omben,Halaman 73 dari Halaman 76 Putusan Perkara Nomor : 76/G/2017/PTUN.SBYKecamatan Omben, tertanggal 4 Mei 2017, didapatkan fakta hukum padapokoknya bahwa dengan pertimbangan rasa kemanusiaan maka tahapanPilkades dilanjutkan sampai dengan hari ke 7 meninggalnya salah satu CalonKepala D@Sa@ 22222 nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nenMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T 6 berupa Surat CamatOmben perihal Laporan Hasil Rakor
Register : 03-07-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 19 September 2023 — Penuntut Umum:
ERIKSA RICARDO, SH
Terdakwa:
CAHYO SETYO NUGROHO Bin SUTJIPTO
176245
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Berita Acara Rakor Kelembagaan BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tanggal 16 Juli 2021.
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Notulen BKAD perihal Tindak Lanjut Audit dan Pemanggilan Ke-2 Bendahara P.O Non Aktif yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021.
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Berita Acara Rakor Kelembagaan BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021.
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Notulen BKAD perihal Musyawarah Lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 dan Surat Pernyataan dari LULIK INDARWATI.
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Berita Acara Rakor Kelembagaan BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021.
  • 1 (satu) bendel Fotokopi Berita Acara Rapat Konsolidasi dan Mediasi Bendahara PO Non aktif BUMDESMA DAPM Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021.
Register : 04-06-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PA KRUI Nomor 112 P/AG/2014
Tanggal 23 September 2014 — PEMOHON - TERMOHON
172
  • Bahwa tidak benar jika pada rakor di puskesmas, Pemohon berkata, Sayatidak akan menceraikan isteri saya, apabila saya menceraikan isteri sayaberarti saya kalah;6. Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah bathin kepada Termohondisebabkan Pemohon tidak berselera karena memikirkan hutang, bukankarena ada pihak ketiga;7. Bahwa baju batik yang dirusak Pemohon adalah bukan pemberian pacarPemohon, melainkan pemberian kawan Pemohon bernama Yuyum;8.
Register : 21-11-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN AMBON Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5128
  • lagi fitnah dan tuduhandari Tergugat seperti di jemaat Tifu namun harapan itu siasia, Tergugatmasih tetap mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh samaseperti di jemaat Tifu namun Penggugat tetap sabar;Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb9.10.11.12.13.14.15.Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018, Penggugat mengikuti kegiatanKlasis di Ambon bersama seluruh rekanrekan pelayan dan menginapsalah satu di hotel di kota Ambon dari tanggal 511 Agustus 2018, untukmengikuti kegiatan Rakor
Register : 21-02-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HABIBI Diwakili Oleh : IMRAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADJAR.,SH.,MH
10236
  • Foto copy Berita Acara Rapat Pleno tentang tindak lanjut rakor dengan KPU Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Oktober 2018 di kantor KPU Sulsel Nomor : 5II / KU. 06.2-BA / 7371 / KPU-Kot / X / 2018.
135. Foto copy legalisir Berita Acara tentang Rapat Pleno Nomor : 689 / P. KWK / TU.01.1-BA / 7371 / KPU-Kot / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus 2018.
136. Foto copy Penyampaian Hasil Rapat Pleno Nomor : 690 / P.
Laporan kegiatan rakor terpadu KPU Kota Makassar dengan para Stakeholder dalam rangka persiapan pendataan dan pemutakhiran daftar pemilih, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
169. Laporan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.
Put.Nomor 3/PID.SUS.TPK/2020/PT.MKS134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.Foto copy Berita Acara Rapat Pleno tentang tindak lanjut rakor denganKPU Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Oktober 2018 di kantorKPU Sulsel Nomor : 5Il / KU. 06.2BA/ 7371 / KPUKot/ X / 2018.Foto copy legalisir Berita Acara tentang Rapat Pleno Nomor : 689 / P.KWK / TU.01.1BA / 7371 / KPUKot / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus2018.Foto copy Penyampaian Hasil Rapat Pleno Nomor : 690 / P.
pendataan dan pemutakhiran dataPemilinan Umum Kota Makassar Tahun 2018.Laporan penyusunan perencanaan, program dan anggaran pilkadaPemilinan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) potensi sengketa dataPemilin dalam rangka Pemilihnan Walikota dan Wakil WalikotaMakassarTahun 2018.Laporan kegiatan bimbingan dan simulasi pendataan = sertapemutakhiran data pemilih dalam rangka Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Makassar Tahun 2018.Laporan kegiatan rakor
Put.Nomor 3/PID.SUS.TPK/2020/PT.MKS165)166)167)168)169)170)171)172)173)174)Laporan penyusunan perencanaan, program dan anggaran pilkadaPemilinan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) potensi sengketadata Pemilih dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaMakassar Tahun 2018.Laporan kegiatan bimbingan dan simulasi pendataan sertapemutakhiran data pemilih dalam rangka Pemilinan Walikota danWakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan kegiatan rakor
pendataan dan pemutakhiran dataPemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2018.Laporan penyusunan perencanaan, program dan anggaranpilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun2018.Laporan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) potensisengketa data Pemilih dalam rangka Pemilihan Walikota danWakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan kegiatan bimbingan dan simulasi pendataan sertapemutakhiran data pemilin dalam rangka Pemilinan Walikotadan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.Laporan kegiatan rakor
Putus : 10-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 10 Februari 2016 — MOHAMAD FADLI Alias MOH. FADLI
7723
  • Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa dari Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2014;7. 1 (satu) bendel Dokumen Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemdes untuk Pembangunan Infrastruktrur Desa Sekaligus Bintek Penyusunan Proposal tertanggal 22 Januari 2014;8. 1 (satu) bendel Dokumen Rakor Persiapan Pencairan Dana Bantuan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa tertanggal 9 Juni 2014
    Kec.WonopringgoKab.Pekalongan tertanggal 14 Juni 2014.Daftar hadir dan notulen rapat BPD Desa Wonorejo Kec.WonopringgoKab.Pekalongan tertanggal 15 September 2014.Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa UntukPembangunan Infrastruktur Desa dari Pemerintah Desa WonorejoKecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2014;. 1(satu) bendel Dokumen Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemdesuntuk Pembangunan Infrastruktrur Desa Sekaligus Bintek PenyusunanProposal tertanggal 22 Januari 2014;. 1 (satu) bendel Dokumen Rakor
    Kec.WonopringgoKab.Pekalongan tertanggal 14 Juni 2014.Daftar hadir dan notulen rapat BPD Desa Wonorejo Kec.WonopringgoKab.Pekalongan tertanggal 15 September 2014.Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa UntukPembangunan Infrastruktur Desa dari Pemerintah Desa WonorejoKecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2014;1 (satu) bendel Dokumen Sosialisasi Bantuan Keuangan KepadaPemdes untuk Pembangunan Infrastruktrur Desa Sekaligus BintekPenyusunan Proposal tertanggal 22 Januari 2014;1 (satu) bendel Dokumen Rakor
    Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa UntukPembangunan Infrastruktur Desa dari Pemerintah Desa WonorejoKecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2014;7. 1 (satu) bendel Dokumen Sosialisasi Bantuan Keuangan KepadaPemdes untuk Pembangunan Infrastruktrur Desa Sekaligus BintekPenyusunan Proposal tertanggal 22 Januari 2014;8. 1 (satu) bendel Dokumen Rakor Persiapan Pencairan DanaBantuan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Untuk PembangunanInfrastruktur Desa tertanggal 9 Juni 2014;9. 1 (satu
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
186144
  • 63.240.000,00 5. 056 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan 1.054.300.000,00Kantor6. 057 Sewa Kendaraan Operasional dan 210.000.000,00Kendaraan Lainnya7. 059 Pemeliharaan/ BBM Kendaraan 192.780.000,00Operasional8. 060 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.567.394.000,009. 061 Pembentukan Panwas Kecamatan, 68.601.000,00PPL, dan Pengawas TPS 10 062 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan 670.365.000,00Pengawas Pemilu 11 063 Advokasi dan Pendampingan Hukum 12 064 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.000,0013 065 Rakor
    adalah sebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH (Rp)01 Kelompok Kerja Pengawasan 486.450.000,0002 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor 175.400.000,0003 Sewa Kendaraan Operasional dan 210,000.000,00Kendaraan Lainnya04 Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional 21.420.000,0005 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.395.000,00Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan 9.781.000,006Pengawas TPS 007 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas 224,690.000,00Pemilu08 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.000,0009 Rakor
    belas juta sembilan ratusribu rupiah) terkait pembayaran honor tersebut masih ada 10 (Sepuluh )orang yang belum dibayar sebanyak 3 (tiga) bulan oleh Bendahara sebesarRp.41.100.000, (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk masingmasing adalah :e Ketua Bawaslue Divisi SDMe = Divisi HPPSe Saudara Hendra J.C Tallae Saudara La Dadee Saudara Syahril Radal Serbunite Saudara Anisa Fitmatane Saudara Suldiya Karene Saudara Mohammad Sofyane Saudari Wa Ode IndahBahwa berdasarkan Anggaran kegiatan Rakor
    adalah sebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH (Rp)01 Kelompok Kerja Pengawasan 486.450.000,0002 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor 175.400.000,0003 Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan 21:0,000,000,00Lainnya04 Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional 21.420.000,0005 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.395.000,0006 Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan 9.781,000,00Pengawas TPS07 Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas 224,690,000,00Pemilu08 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 248.668.000,0009 Rakor
    Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu 69 Partisipatif 198.075.000810 Musyawarah Penyelesaian Sengketa 173.822.00011 Penindakan Pelanggaran Administrasi 101.015.00012 Kegiatan Sentra Gakkumdu 890.707.0001B Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis 374.234.000Pengawasan Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/14 Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ 3.245.315.000Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik TOTAL Rp. 7.270.972.000,00 Bahwa Siti Hadidjah Ilha Binti
Register : 02-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MENDENG Als. PAPA SINDI.
7529
  • Tabulahan
  • 1 ( satu ) Exampler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan bulan Juli 2014 yang berisi :
  • 1 ( satu ) lembar nota bukti pembuatan dan pemasangan baliho
  • 1 ( satu ) exampler dokumen verifikasi
  • 1 ( satu ) lembar nota administrasi pelaporan bulan juli
  • 1 ( satu ) Exampler rakor kecamatan perioede Agustus 2014 berisi :
  • 8 ( delapan ) lembar kwitansi biaya rapat penjelasan pekerjaan
  • 6 ( enam ) lembar bukti biaya
    publikasi bulan agustus
  • 1 ( satu ) Exampler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan bulan September yang berisi 3 (tiga) lembar kwitansi pembuatan baliho dan pemasangan
  • 1 ( satu ) Exampler rakor kecamatan TPK dan Pokja Kecamatan Tabulahan periode Oktober T.A 2014 yang berisi 2 (dua) lembar kwitansi biaya monitoring bulan Oktober
  • 1 ( satu ) Exampler berita acara rakor kecamatan periode November T.A 2014 yang berisi 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran
  • 1 ( satu ) Exampler rakor kecamatan TPK dan Pokja kecamatan tabulahan periode Desember 2014 yang berisi 5 lembar kwitansi biaya musyawarah desa pertanggungjawaban bulan Desember dan biaya administrasi pelaporan bulan desember dan biaya monitoring dan bulan November dan Desember.
  • 2 (dua) lembar asli kesepakatan rakor bersama tim fastekab dan fk/ft untuk di tindak lanjuti tanggal 28 agustus 2014.
  • 3 (tiga) lembar copy surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor : 504896j / 059 / 110 seri nss: 27261665a tanggal 09 oktober 2014 senilai rp. 1.388.000.000.00_
  • 5 (lima) lembar copy berita acara musyawarah desa pertanggung -jawaban ( mdpj) tahap i atas pelaksanaan pnpm pola khusus mp3ki tanggal 26 oktober 2014.
Register : 11-02-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — MUHAMAD RIFAI Bin H. ASYAKUR (Alm)
144173
  • Dharmawan S,SOS tanggal berangkat 8 Maret 2014 s.d 11 Maret 2014 maksud dinas dalam rangka koordinasi menindaklanjuti rakor tanggal 27 Februari 2014 di Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi tentang formasi CPNS Tahun 2014 di Jakarta ditandantangani oleh Drs. Riswan Efendi. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No:090/ /MRU/II/2014 tanggal ...
    Maret 2014 a.n Mohamad Rifai SH tanggal berangkat 8 Maret 2014 s.d 11 Maret 2014 maksud dinas dalam rangka koordinasi menindaklanjuti rakor tanggal 27 Februari 2014 di Kementerian Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi tentang formasi CPNS Tahun 2014 di Jakarta ditandantangani oleh Drs.
    Riswan Efendi. 1 (satu) lembar asli draft Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara No:090/ /II/2014 tanggal Maret 2014 menugaskan kepada Mohamad Rifai SH dan M.Dharmawan,S.SOS untuk dinas dalam rangka koordinasi menindaklanjuti rakor tanggal 27 Februari 2014 di Kementerian Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi tentang formasi cpns tahun 2014 di Jakarta. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara No:090/ /II/2014 tanggal ...
    i SH dkk untuk dinas dalam rangka menindaklanjuti rakor tgl 27 Februari 2014 di Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ttg formasi CPNS tahun 2014 di Jakarta. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/67/MRU/II/2014 tanggal 9 April 2014 yang ditandatangani oleh H AKISROPI AYUB selaku Pj Bupati Musi Rawas Utara, yang menugaskan Drs H MOHD. ISA SIGIT, S.IP, MM dan MOHAMMAD RIFA?I untuk Dinas dalam rangka koordinasi tentang Pemantapan usulan Formasi CPNSD Kab.
    Dharmawan S,SOS tanggalberangkat 8 Maret 2014 s.d 11 Maret 2014 maksud dinas dalam rangkakoordinasi menindaklanjuti rakor tanggal 27 Februari 2014 diKementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi tentang formasiCPNS Tahun 2014 di Jakarta ditandantangani oleh Drs. Riswan Efendi.1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No:090/ /MRU/II/2014 tanggal ...
    Maret 2014 a.n Mohamad Rifai SH tanggal berangkat8 Maret 2014 s.d 11 Maret 2014 maksud dinas dalam rangka koordinasimenindaklanjuti rakor tanggal 27 Februari 2014 di Kementerian AparaturNegara Dan Reformasi Birokasi tentang formasi CPNS Tahun 2014 diJakarta ditandantangani oleh Drs.
    Riswan Efendi.1 (satu) lembar asli draft Surat Perintah Bupati Musi Rawas UtaraNo:090/ /II/2014 tanggal Maret 2014 menugaskan kepada Mohamad65666768697071Rifai SH dan M.Dharmawan,S.SOS untuk dinas dalam rangka koordinasimenindaklanjuti rakor tanggal 27 Februari 2014 di Kementerian AparaturNegara Dan Reformasi Birokasi tentang formasi cpns tahun 2014 diJakarta.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara No:090/ /Il/2014 tanggal ...
    Maret 2014 kepada Mohamad Rifai SH dkk untuk dinasdalam rangka menindaklanjuti rakor tg 27 Februari 2014 di KementerianAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ttg formasi CPNS tahun 2014di Jakarta.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/67/MRU/II/2014tanggal 9 April 2014 yang ditandatangani oleh H AKISROPI AYUBselaku Pj Bupati Musi Rawas Utara, yang menugaskan Drs H MOHD.ISA SIGIT, S.IP, MM dan MOHAMMAD RIEFAI untuk Dinas dalamrangka koordinasi tentang Pemantapan usulan Formasi CPNSD Kab.Musi
Register : 21-02-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 14 Mei 2013 — - Ir.H. HUSNUDDIN ACHSYID, MM
6232
  • Desember 2011 menggunakan dana sebesar Rp. 135,000untuk BBM transportasi adm tandonPada tgl. 14 Januari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 200,000 untukkonsumsi tandonPada tgl. 25 Januari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 727,000 untuklistrik kantorPada tgl. 26 Januari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 450,000 untukkonsumsi tandonPada tgl. 2 Februari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 1,100,000untuk bantuan indomie ke KoremPada tgl. 21 Januari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 2,500,000untuk konsumsi rakor
    tim deputi pencegahan BNPBPada tgl. 4 Januari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 200,000 untukkonsumsi rakor kepala pelaksanaPada tgl. 4 Januari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 276,000 untukfoto copy dokumen tandon Lobar sebagai contohPada tgl. 2 Januari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 150,000 untukATK tandonPada tgl. 7 Februari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 500,000 untukbiaya terjemahan lagu bencana ke Bhs JepangPada tgl. 9 Februari 2012 menggunakan dana sebesar Rp. 300,000 untukrapat tim
    Rp. 727.000,Konsumsi tim tandon.............cc cece cece eee e eens Rp. 450.0000,Bantuan Indomi ke korem..................0.eee eee Rp.1.100.000,Konsumsi rakor tim BNPB............ cc eeeceeeeeeeees Rp.2.500.000,Konsumsi rakor Kalak Prop dan Kab.............
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
298642
  • itu tidak untuk semua kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor).Berapa banyak yang hadir bisa dilihat dari dokumentasi yang bagianHumas ambil dalam setiap kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yangdilaksanakan;Bahwa seingat Saksi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakanSekretaris Daerah di tahun 2017 yang full dihadiri selurun OrganisasiPerangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan staf yang mereka bawa hanya1 2 kali saja;Bahwa banyak Jadwal kegiatan Bupati Bangka Selatan yang tidak tercatatdi Bagian
    ) yang diadakan oleh Sekretaris Daerah KabupatenBangka Selatan, Saksi hanya memesan untuk makan minum seharihariSekretaris Daerah;Sepengetahuan Saksi untuk kegiatan rapat koordinasi (Rakor) biasanyayang melakukan pemesanan atau menyediakan makan minum langsungdiurus oleh Kepala Bagian Umum yaitu Terdakwa Endang;Sepegetahuan Saksi Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan SekretariatDaerah biasanya di laksanakan di gedung Balai Pertemuan KabupatenBangka Selatan akan tetapi bisa juga di tempat lain;Sepengetahuan
    Saksi ada juga Rapat Koordinasi (Rakor) yangdilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah;Sepengetahuan Saksi ruang rapat Sekretaris Daerah berkapasitas untukorang + 20 (dua puluh) orang, peserta yang hadir dalam Rapat Koordinasi(Rakor) tergantung undangan;Bahwa Saksi biasanya hanya pesan saja, jika pak Sekretaris Daerahmemerintahkan untuk memesan makanan di bu yono dengan maka Saksilangsung menelfon rumah makan ceria milik bu yono tersebut, sesuaidengan perintahnya, nanti ada pegawai bu yono yang
    ) yang dilaksanakan Sekretariat Daerahdi tahun 2017 terkadang ada undangan resminya dari Sekretaris Daerah keSeluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dibangkaSelatan, terkadang dihubungi terlebin dahulu masingmasing KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bila acaranya dadakan, barukemudian undangannya disusulkan;Bahwa Saksi tidak tahu apakah setiap ada undangan Rapat Koordinasi(Rakor) dari Sekretariat Daerah ke Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), Rapat Koordinasi (Rakor)
    nya benarbenar dilaksanakan atau tidak,karena Saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor)yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;Berdasarkan catatan Rekap Kegiatan Sekretaris Daerah KabupatenBangka Selatan Tahun 2017, pada pada tanggal 11 Januari 2017 tidak adajadwal kegiatan Sekretaris Daerah, namun ada tercatat surat masukdengan Nomor: 005/01/VI/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal KunjunganKerja Anggota DPD RI dengan jumlah undangan sebanyak 45 orang;Halaman 132 dari 555