., Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Wt.lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun terhadapnya telah dilakukanpemanggilan melalui Harian Republika sebanyak 3 (tiga) kali Sesualketentuan Pasal 467 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Panggilanpertama dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2020 untuk persidangantanggal 06 Mei 2020. Panggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 08 Mei2020 untuk persidangan tanggal 12 Agustus 2020.

Adapun orang yang dimohonkan mafqud bernama Rakimbin Sonokromo tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untukhadir sebagai kuasanya, meskipun terhadapnya telah dilakukanpemanggilan secara resmi dan patut melalui Harian Republika sebanyak 3(tiga) kali Sesuai ketentuan Pasal 467 Kitab UndangUndang HukumPerdata;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il padapokoknya menuntut agar pengadilan menetapkan orang yang bernamaRakim bin Sonokromo sebagai orang yang mafqud, dengan alasan

Disamping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas maka15.16.17.untuk pengembalian nama baik dari Penggugat Rekonpesi agar paraTergugat Rekonpensi meminta maaf melalui televisi (RCTI, SCTV, METROTV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORANTEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masingmasingselama 7 hari secara berturutturut.Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi cukup beralasan, maka untukmenjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, sangat beralasanapabila Penggugat

tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milikTergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi.Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi semula PenggugatKonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakanputusan ini.Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi semula PenggugatKonpensi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI,SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS,KORAN TEMPO, REPUBLIKA

Penggugat dan Penggugat Il hingga kegiatan promosi danpublikasi telah mencemarkan nama baik dari gedung Menara Saidahmilik Pengggugat Il sehingga menimbulkan kerugian Penggugat Il,maka layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menuntutganti rugi kepada Tergugat dan memulihkan kehormatan/nama baikatas gedung milik Penggugat Il, oleh karenanya Penggugat danPenggugat Il menuntut Tergugat untuk meminta maaf kepadaPenggugat dan Penggugat Il yang dinyatakan melalui surat kabarsurat kabar Kompas, Republika

Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik gedung MenaraSaidah milik Penggugat Il yang dikelola Pengugat denganmenyatakan menyesal dan meminta maaf kepada Penggugat yangdinyatakan melalui surat kabarsurat kabar Kompas, Republika danMedia Indonesia dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh yangdilakukan selama 3 (tiga) hari berturut turut, majalahmajalahmingguan yang memiliki peredaran nasional diantaranya Tempo danGatra yang dilakukan selama 3 (tiga) minggu berturutturut, untukmajalah ataupun tabloid

pendukungtersebut dapat dilihat bahwa transaksi tersebut merupakanpenghapusan piutang jamsostek dan bukan merupakan objekPPN.Koreksi positif penerimaan yang merupakan reimbursement ataspembayaran kepada Dompet Dhuafa sebesar Rp. 206.425.950Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)adalah sebagai berikut:Pada Tahun 2005 Pemohon Peninjauan Kembali mengadakankegiatan berupa vocational training dan PDSP Training denganmenggunakan jasa training atau konsultan pelatihnan dari YayasanDompet Dhuafa Republika

sebagai berikut :Majelis Hakim Agung yang terhormat,Kami tidak setuju dengan koreksi penerimaan yang merupakanreimbursement atas pembayaran kepada Dompet Dhuafa sebesarRp. 206.425.950 sebagai objek PPN.Sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surat tanggapankami nomor WBK/ES/300/LCIMNI/2010 tanggal 30 Juni 2010,bahwa pada Tahun 2005, perusahaan kami mengadakan kegiatanberupa vocational training dan PDSP Training denganmenggunakan jasa training atau konsultan pelatihnan dari YayasanDompet Dhuafa Republika

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan Permintaan Maaf 1(satu) halaman penuh di 5 (lima) surat kabar nasional (Media Cetak)yaitu Harian KOMPAS, Harian JAWA POS, REPUBLIKA, TEMPO, danHalaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pat.G/20 15./PN.Jkt.

dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, olehkarenanya terhadap Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk pada putusanperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, olehkarenanya petitum keenam ini haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum keempat yang berbunyi Memerintahkankepada Tergugat untuk mengajukan Permintaan Maaf 1 (satu) halaman penuhdi 5 (lima) surat kabar nasional (Media Cetak) yaitu Harian KOMPAS, HarianJAWA POS, REPUBLIKA

Utrdisampaikan melalui Surat Tercatat tertanggal 10 Juli 2002 danUndangan melalui iklan Koran dalam 2 (dua) Surat Kabar Harianberbahasa Indonesia (Republika dan Bisnis Indonesia) tertanggal12 Juli 2002 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak sah;5. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPT. Capitol Gravure Industries tertanggal 19 Juli 2002 dan 11September 2002, yang masingmasing dan berturutturutdituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Capitol Gravure Industries, yangdisampaikan melalui Surat Tercatat tertanggal 10 Juli 2002 danUndangan melalui iklan Koran dalam 2 (dua) Surat Kabar Harianberbahasa Indonesia (Republika dan Bisnis Indonesia) tertanggal12 Juli 2002 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak sah;5. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPT.

Menghukum Termohon untuk membuat permohonan maaf kepadaPemohon melalui surat kabar harian umum nasional seperti Kompas,Republika dan Tempo selama 3 (tiga) dan berturutturut dengan ukuranY% halaman ;10.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVoorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Termohon ;11.Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara a quo ini ;ATAU :Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono) ;bahwa terhadap

No. 391 K/Pdt/2001Bahwa jabatan Freddy Simanjuntak, SH. telah masuk dalam pengertianjabatan Peradilan yang juga termasuk kedalam Catur Wangsa PenegakHukum (lihat putusan Pengadilan Negeri Sleman yang melarang AnggotaDPRD merangkap sebagai Pengacara/Penasihat Hukum, Republika,Rabu 26 Januari 2000) ;3.

Menik SriWitarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Ahmad Hidayatullah,S.Si, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal beningadalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk NarkotikaGolongan 1);> Bahwa serbuk kristal putin bening tersebut adalah benar mengandungsediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan ( satu)Nomor 61 Lampiran Undangundang Republika Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

sebagaipersoalan penyelesaian hukum, supaya masalan hukum antaraPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tuntas tanpa menimbulkan dampakdampak lain di luar masalah hukum, dengan mengingat bahwaPENGGUGAT tetap menganggap PARA TERGUGAT sebagai saudara diluar masalah hukum ini, maka PENGGUGAT tidak memperhitungkanmasalah ganti kerugian yang telah PENGGUGAT alami, dan olehkarenanya PENGGUGAT hanya menuntut permohonan maaf secaraterbuka selama 3 (tiga) hari berturutturut melalui Media CetakTerbitan Jakarta (Surat Kabar Republika

Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melaluimedia cetak Surat Kabar Republika (terbitan Jakarta) dan Surat KabarRadar Banyumas (terbitan Cilacap) dalam bentuk iklan dengan ukuran %2halaman pada halaman utama selama 3 (tiga) hari berturutturut denganredaksi :Permohonan Maaf.Kami,1. Djoko Sumedi, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Yayasan Rumah SakitIslam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, alamat tempat tinggal diJalan KS.

Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melaluimedia cetak Surat Kabar Republika (terbitan Jakarta) dan Surat KabarRadar Banyumas (terbitan Cilacap) dalam bentuk iklan dengan ukuran %halaman pada halaman utama selama 3 (tiga) hari berturutturut denganredaksi :Permohonan Maat.Kami,1. Djoko Sumedi, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Yayasan Rumah SakitIslam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, alamat tempat tinggal diJalan KS.

Mochtar Wahiddalam Disertasi berjudul, Memaknai Kepastian Hukum Hak MilikAtas Tanah, halaman 173174, Penerbit Republika, CetakanPertama tahun 2008, menyatakan bahwa : pendaftaran tanahtidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yangmenentukan sah tidaknya suatu hak serta pemiliknya adalah sahatau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukanpendaftarantanahnya, sehingga pendaftaran tanah yang tidakHal 46Putusan No.220/G/2019/PTUNMDNsesuai dengan alas haknya dapat mengakibatkan kebatalan

Mochtar Wahid dalamDisertasi berjudul, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik AtasTanah, halaman 173174, Penerbit Republika, Cetakan Pertamatahun 2008, menyatakan bahwa : pendaftaran tanah tidakmenciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yangmenentukan sah tidaknya suatu hak serta pemiliknya adalah sahatau. tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukanpendaftarantanahnya, sehingga pendaftaran tanah yang tidaksesuai dengan alas haknya dapat mengakibatkan kebatalan;Bahwa adapun fakta hukum yang tidak

Mochtar Wahid dalamDisertasi berjudul, Memaknai Kepastian Hukum Hak MilikAtas Tanah, halaman 173174, Penerbit Republika, CetakanPertama tahun 2008, menyatakan bahwa : pendaftaran tanahtidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat,yang menentukan sah tidaknya suatu hak serta pemiliknyaadalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan,bukan pendaftarantanahnya, sehingga pendaftaran tanahyang tidak sesuai dengan alas haknya dapat mengakibatkankebatalan; Bahwa selain itu dalam dalil gugatan

Mochtar Wahid dalam Disertasiberjudul, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah,halaman 173174, Penerbit Republika, Cetakan Pertama tahun2008, menyatakan bahwa : pendaftaran tanah tidak menciptakanhak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sahtidaknya suatu hak serta pemiliknya adalah sah atau tidaknyaperbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarantanahnya,sehingga pendaftaran tanah yang tidak sesuai dengan alashaknya dapat mengakibatkan kebatalan;.Bahwa dalam dalil gugatan berdasarkan

SULA Si: M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medandengan kes pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwaMANUNT AGIH, RISTA SILALAHI, RINDI SUDRAJAD, BRURYMARTON MUNTAK HENGKI SILAEN, ILHAM, PAUL KRISTOPERUM dan DONI PURBA adalah positif ganja dan terdaftar dalam(satu) nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamQ?

Saleh La Sata dan Sabaruddin Labamba Muhammad Kaser ;Partai Republika Nusantara, Partai Barisan Nasional, Partai IndonesiaSejahtera, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai SarikatIndonesia, Partai Pelopor, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan,Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsamendukung bakal pasangan calon H. Nur Alam, SE. H. Saleh La Satadan H. Ali Mazi, SH. H. Wuata Saranani, SE. ;Partai Golongan Karya mendukung bakal pasangan calon H.

Tindakan Perbuatan MelawanHukum;Bahwa karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum memiliki aspekTuntutan Pemulihan Nama Balk, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang MuliaMajelis Hakim perkara untuk Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI berkewajiban untuk Melakukan Pemulihan Nama Baikkepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI I, I, dan IN/PARA TERGUGATKONVENSI I, II, dan III dengan cara Mengumumkan di 5 (lima) Media Cetakyang berskala Nasional antara lain ; Kompas, Bisnis Indonesia, Republika

secara keseluruhan;2 Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;3 Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 013/SPK/HRD/I/2010 tertanggal 1Januari 2010, Cacat Hukum atau setidaktidaknya BATAL DEMI HUKUM;4 Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSIberkewajiban untuk Melakukan Pemulihan Nama Baik Para PENGGUGATREKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan cara Mengumumkan di 5 (lima)Media Cetak yang berskala Nasional antara lain; Kompas, Bisnis Indonesia,Republika

(lima puluh milyard Rupiah) saja;7 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untukMelakukan Pemulihan Nama Baik Para PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan cara Mengumumkan 5(lima) Media Cetak yangberskala Nasional antara lain ; Kompas, Bisnis Indonesia, Republika, Koran SeputarIndonesia, Rakyat Merdeka, dengan ukuran 1/2 halaman pada halaman ke 2 (dua)selama 3 (tiga) hari berturutturut, selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraght van

Jakarta Selatantanggal 7 September 2010 hingga Tergugat Rekonvensi mengembalikan 1(satu) Unit Mobil Mitsubishi FP415D Tractor Head 1999/2007 Nomor Polisi B9363 WI kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemiliknya;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensitelah merugikan lenggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan bagiPengadilan Negeri Jakarta Selatan mewajibkan Tergugat Rekonvensimemuat iklan permohonan maaf di 5 Media cetak Kompas, MediaIndonesia, Suara Pembaruan, Rakyat Merdeka dan Republika

NIK: FP 415 D 560393, Nomor Mesin 8DC9503504 kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemiliknya;Mewajibkan Tergugat Rekonvensi memuat iklan permohonan maaf kepadaPenggugat Rekonvensi di 5 Media cetak yakni Kompas, Media Indonesia,Suara Pembaruan, Rakyat Merdeka dan Republika, masingmasingberukuran 1 halaman selama 7 hari berturutturut dengan uang paksa setiapkali tidak dimuatnya satu iklan untuk setiap hari sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);Menyatakan sita revindicatoir beslag yang diletakkan

Berdasarkanfakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung Republika Indonesia, Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yangmengabstraksikan kaidah hukum keterangan dua orang saksi dalam sengketacerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harusdipertimbangkan secara cermat.

No. 1274 K/Pdt/2005dari klien kami, ternyata adalah suatu rekayasa terencana yang dapatmerugikan keuangan negara ;Bahwa akibat keterangan saudara Lin Che Wei tersebut yangdimaksudkan untuk membela negara dari kKemungkinan kerugian yang dapatditimbulkan akibat dari rencana licik PT Bank Lippo Tok, menyebabkan pihak PTBank Lippo Tok menggugat saudara Lin Che Wei sebesar Rp 103 milyar sepertidiberitakan dalam koran Republika pada tanggal 27 Februari 2003 ;Bahwa menurut pemberitaan di surat kabar dan

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untukmembuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepadaPenggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabarharian Kompas, Media Indonesia, dan Republika selama 7 hari berturutturut:7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adaverzet, banding maupun kasasi;8.

Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk meminta maafkepada PENGGUGAT REKONVENSI melalui media massa baik cetakyaitu. suratsurat kabar, majalahmajalah mingguan yang memilikiperedaran nasional maupun media eletronik yaitu, harian Kompas, MediaIndonesia dan Republika dengan ukuran satu halaman penuh dalam edisi2 (dua) hari berturutturut, sedangkan untuk penayangan pada mediaelektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturutturut pada TelevisiRepublik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia

Prapatan No. 10,Jakarta Pusat (bukti T.I11) ;14.Bahwa melalui Koran Republika tanggal 4 Oktober 2011, makadiumumkan dalam bentuk Pengumuman Lelang Kedua terhadap jaminanberupa Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.211/Gondangdiaseluas 233 m?, tercatat atas nama Ny. Anindya Shantika, terletak di Jin.Yusuf Adiwinata,S.H. No. 31 B, Kel. Gondangdia, Kec.

Bahwa penjualan lelang telah diumumkan 2 kali padapengumuman pertama berupa selebaran tanggal 19 September2011 dan surat kabar Harian Republika yang terbit di Jakartatanggal 4 Oktober 2011 ;.