Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesiayang berlaku dari waktu kewaktu, berlaku mengikat sebagai UndangUndangyang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan para pekerja/karyawan penggugattermasuk juga Tergugat;4.

Abdullah dan kawankawan, Pengurus PimpinanCabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) KotaBekasi, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1Komplek Perkantoran Pemkot Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 Februari 2012, sebagai TermohonKasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

Bahwa pada mulanya Tergugat Taezar NB5413 bekerja dengan baik danpenuh tanggung jawab, namun setelah beberapa lama bekerja Tergugat mulaimelakukan pelanggaran disiplin dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yangditanda tangani oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) dengan PUK SPKEP SPSI yang telah terdaftar pada Kementerian Tenaga Keja c.q DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(bukti P1);3. a.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

PengadilanNegeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertio kerja yaknitidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima)

Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa danmemutuskan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antaraPT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Bahwa, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya keberatanterhadap Obyek sengketa tersebut melalui Surat Nomor: 093/PUK SPKEP/SKI/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 perihal PermintaanPencabutan Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: KEP.5/59/AS.00.01/X1I/2019,akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan, TERGUGAT bellummenyelesaikan keberatan sebagaimana yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT,4.

SariKeramindo International Nomor : O40/A/PUK SPKEP/SKI/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 Hal. : PelanggaranPeraturan Perundangundangan, Ditujukan KepadaKepala Balai Pelayanan Pengawasan KetenagakerjaanWilayah Bogor. (fotokopi Sesuai dengan asili) ;Tanda Terima Pembayaran Gaji Karyawan PT. SariKeramindo International Periode 1 31 Januari 2019Tertanggal 7 Februari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Tanda Terima Pembayaran Gaji Karyawan PT.

SariKeramindo International Nomor : O64/PUK SPKEP/SKI/III/2019 Tanggal 4 Maret 2019 Hal. : PenetapanDenda Keterlambatan Pembayaran Upah, DitujukanHalaman 70 dari 88 halaman, Putusan Nomor 13/G/2020/PTUNJKTKepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan Reg. JawaBarat. (fotokopi sesuai dengan asll) ;Surat Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi,Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum PT.

SariKeramindo International Nomor : O65/PUK SPKEP/SKI/III/2019 Tanggal 14 Maret 2019 Hal. : PenetapanDenda Keterlambatan Pembayaran Upah, DitujukanKepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan Reg. JawaBarat. (fotokopi Sesuai dengan asll) ;Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten BogorNomor : 565/956/HI Syaker/IV/2019 Tanggal 24 April 2019Perihal : Anjuran. (fotokopi dari fotokopi) ;UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 25 Maret2003 Tentang Ketenagakerjaan.

ORG.113/ PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 kepadaTERGUGAT dan TERGUGAT II perihal Permohonan PengaktifanKembali Layanan BPJS Kesehatan (Bukti P9) ;26. Bahwa tertanggal 2 Agustus 2017, SPSI PTFI berkirim suratdengan No. ORG.112/ PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 terhadapKOMISI IX DPR RI perihal Permohonan Rapat Dengar Pendapat AtasPHK Sepihak dan Pemblokiran BPJS Kesehatan yang dilakukan olehPARA TERGUGAT (Bukti P10) ;27.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 di Timika, beberapaPerwakilan Serikat Pekerja Caretaker PUK SPKEP SPSI PTFI bersamadengan Kuasa hukum dari Lokataru menemui TERGUGAT II untukmeminta pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan danHalaman 7 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKImengingatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGATI, namun, peringatan tersebut tidak diindahkan TERGUGAT II (Bukti P12) ;30.

., dan kawan, Pengurus Pimpinan CabangSerikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Pasuruan danPengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEPSPSI) PT.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Penggugat dan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTFI), mewakili para pekerjatermasuk Tergugat, telah menyepakati dan menandatangani PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT Freeport Indonesia Edisi XVII 20112013 danPedoman Hubungan Industrial (PHI) PT Freeport Indonesia Edisi VII Tahun20112013, oleh karenanya Penggugat dan seluruh pekerja termasukTergugat berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi peraturan dan tatatertib yang telah disepati sebagaimana termuat

Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2018 PUK SPKEP SPSI UD.Tirta Brantas mengirimsurat pemberitahuan aksi unjuk rasa pada tanggal 13, 14 dan 15 Pebruari 2013, dengantuntutan pelaksanaan PB serta pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun2012 tentang Upah Minimum Kab/Kota tahun 2013 di Jawa Timur. Bahwa dalam mogok kerjapada tanggal 13 PebruariHal. 2 dari 24 hal. Put.

Agar seluruh pekerjaanggota PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tidak terpengaruhdengan isuisu yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkankeresahan, 4.

Agar seluruh Pekerja anggota PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia, selalu berkoordinasi dengan Komisaris dan Pengurus PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia apabila terdapat isu yang meresahkanterkait dengan ketenagakerjaan;Bahwa selain Surat Himbauan yang dikirimkan kepada Para Pekerja, ParaPenggugat Rekonpensi melalui Pengurus Unit Kerja meminta untukdilakukan perundingan terkait nasib para pekerja yang terkena kebijakanFurlough kepada Tergugat Rekonpensi melalui surat:e ADV.015/PUK SPKEP SPSI PTFI

/II/2017 mengenai PermintaanBerunding Pertama pada tanggal 20 Februari 2017;e ADV.025/PUK SPKEP SPSI PTFIAII/2017 mengenai PermintaanBerunding Kedua pada tanggal 11 Maret 2017;e ADV.027/PUK SPKEP SPSI PTFIAII/2017 mengenai PermintaanBerunding Ketiga pada tanggal 21 Maret 2017;Bahwa selain mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi, ParaPenggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Februari 2017 mengirimkan suratkepada Menteri Tenaga Kerja RI, Menteri ESDM dan Komisi IX DPR RIuntuk meminta bantuan serta

Pemberitahuan Mogok Kerja nomor:Halaman 173 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap2B.20.30.31.32.33.34.35.Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :T 26AT 27T 28T 29T 30T 31T31AT 32ADV.036/ PUK SPKEP SPSI PTFI/IV/2017 tanggal20 April 2017;Fotokopi dari fotokopi surat tanda terimakorespondensi kepada pengusaha dan instansiyang bertanggung jJawab di bidang ketenagakerjaansetempat (Martina.

SPSI/PT FI/ X/2014;Halaman 175 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap52.53.54.99.56.Ov,58.59.60.Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :T 49T 50T 51T 52T52AT 52 BT 52.6T 52.DT 53Fotokopi dari fotokopi anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) SPKEP SPSI BAB XIIImengenai Wewenang dan tugas Pengurus Pasal 42wewenang dan Tugas Pengurus ayat5;Fotokopi dari fotokopiA.

Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerksa danmemutuskan sebagai berikut :1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antaraPT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antaraPT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlakumengikat sebagai UndangUndang yang bersifat knusus (lex specialis derogate lexHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap.generalis) bagi Penggugat dan para pekerja/karyawan penggugat termasuk jugaTergugat;.

Bahwa mengingat PKB 2015 2017telah disetujui dan ditandatangani olehPTFI dan PUK SPKEP SPSI makaPenggugat dan Tergugat wajib untukmematuhinya tanpa terkecuali.Buku PKB 26.Bukti P26Pasal 27 ayat (9) PHI Edisi IX PTFI Tahun2015 2017 (PHI 2015 2017).Foto Copy SesuaiBuku PHI 2/Bukti P27Ketentuan Pasal 27 ayat (10) PedomanHubungan Industrial PTFI Edisi IX 2015 2017 (PHI 2015 2017).Foto Copy SesuaiBuku PHI 28Bukti P28Pasal 26 ayat (10) PHI Edisi X tahun 20172019Foto Copy SesuaiBuku PHI 29Bukti P29Ketentuan

ketentuan Upah Minimum Sektoral di Nomor urut 63 JenisSektor Industri Pelengkapan Rumah Tangga dari TanahLiat/Keramik dengan Nomor KBLUI 23932 dengan Upah sebesarRp. 4.052.478,33 (empat juta lima puluh dua ribu empat ratustujuh puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah)) per bulan;Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 561/430/Yanbagsos/2018 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Bogor Tahun 2018, Tergugat II Intervensipada tanggal 07 Mei 2018 dengan Surat Nomor: 036/A/PUK SPKEP

/SKI/V/2018 mengajukan Perundingan Bipartit, selanjutnyapada tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor: 037/A/PUK SPKEP/SKI/V/2018 mengajukan Bipartit Il, selanjutnya pada tanggal30 Mei 2018 dengan 38/A/PUK SP KEP/SKI/V/2018 mengajukanBipartit Ill terkait pelaksanaan Upah Minimum Sektoral KabupatenBogor tahun 2018;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 telah dilakukan PerundinganBipartit antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, dalamPerundingan telah terjadi kesepakatan yang kemudian dituangkandalam Perjanjijan

Agustus 2019,(fotokopi dari fotokopi) ;Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) Sdr.Felix Neku Adja Mossa,tanggal 2 September 2019,(fotokopi dari fotokop)i) ;Berita Acara Pengambilan Keterangan (BAPK) Sdr.Ade Buhori Muslim, tanggal 27 Agustus 2019,(fotokopi dari fotokop)i) ;Surat Direktur PNKJ NomorB.5/769/AS.00.01/XI/2019 tanggal 1 November2019, (fotokopi dari fotokop)i) ;Surat Direktur PNKJ NomorB.5/768/AS.00.01/XI/2019 tanggal 1 November2019, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Nomor : O96/PUK SPKEP

Pangkalan RT006/RW 002, Kelurahan Semanan, Kecamatan KaliDeres, Jakarta Barat;ZULKARNAIN, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan JatiIll Nomor 39C RT 008/RW 005, Kelurahan CipinangMelayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R.Abdullah dan Kawankawan, Para Pengurus PimpinanPusat SPKEP SPSI, Para Pengurus Pimpinan DaerahSPKEP SPSI DKI Jakarta, Para Pengurus Pimpinan UnitKerja SPKEP SPSI PT The First National Glassware danPara Advokat pada Lembaga Bantuan HukumNasional

/Pimpinan Pusat SPKEP SPSI, yangkesemuanya memilih berdomisili hukum di KantorPimpinan Pusat SPKEP SPSI di Ruko Cempaka Mas BlokP Nomor 30, Jalan Letjen Suprapto Nomor 1 JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 30 dari 88 hal.

Personalia danPUK SP KEP PT Banteng Pratama Rubberkepada Ketua Koperasi karyawan RODAKENCANA PT Banteng Pratama Rubberterkait aduan, keluhan terkait tata kelolakoperasi Roda Kencana PT BantengPratama RubberCopy dari asli T5Permintaan rapat luar biasa dari PUK SPKep PT Banteng Pratama Rubber Nomor015/A/ORG.SP.KEPBPR/V/12 tertanggal31 Mei 2012;Copy dari copy Pengumuman penyelengaraan RapatAnggota Luar Biasa (RALUB) yangditandatangani oleh Azie Mulyadi selakuPengawas Koperasi dan Mariono selakuPembina

SubSektor tahun 2016 nne nnn nnn en nnn nnn nce cee ncnHalaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUNPbr.17.18.19.20.Bahwa awal permasalahan ini ketika Para Penggugat (KSBSIProvinsi Riau dan DPC FPE) mengklarifikasi kepada DPPAPINDO Riau, melalui Surat Korwil KSBSI No.007/KWKSBSIVR/IIV2016, tanggal 08 Maret 2016 dengan pertimbanganSurat Disnakertransduk Riau yang sejak Nopember 2015 belumjuga ditindaklanjuti DPP APINDO Riau ; Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima melalui Ketua SPKEP

Bangun Nusantara Jaya Makmur (P.U.K SPKEP PT.BNJM) menentang rencana dimaksud;9. Bahwa Penggugat (PT.BNJM) pada tanggal 16 Januari 2014 telahmenerima surat pemberitahun dari PU.K SP KEP PT.BNJMyang ditandatangani oleh sdr.

Bahwa dalam posita 8 PUK SPKEP menentang dan akanmelaksanakan mogok kerja adalah tidak benar. Yang benar adalahPARA TERGUGAT ingin masalah PHK dengan alasan efisiensidilakukan secara Bipartit namun PENGGUGAT tidak ada itikad baikbahkan 60 orang daro 82 orang terpaksa mengambil pesangondengan tanpa alas masa kerja yang sebenarnya;8.

Bangun Nusantara Jaya Makmur dan Ketua PUK SPKEP Bangun Nusantara Jaya Makmur, tanggal 16 Februari 2014(Sesuai Dengan Aslinya);bukti P5 berupa: Surat Tugas dari DPP Federasi Serikat PekerjaKimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum No:ST.O6FSP KEPDPPAXII2012 tanggal 03 Desember 2012 (TidakAda Surat Aslinya);bukti P6 berupa: Surat dari Kadis Nakertrans Kab. Barito Utarayang ditujukan kepada Sekda Kab.

BangunNusantara Jaya Makmur yang ditujukan kepada Ketua PUK SPKEP BNJM tanggal 10 Februari 2014 (Sesuai Dengan Aslinya);bukti T.19 berupa: Daftar nama yang dianggap mengundurkandiri secara sepihak karena mangkir dari tanggal 23 januari 2014s/d 06 Februari 2014 (Tidak Ada Surat Aslinya);bukti T.20 berupa: Surat dari Direktur Operasional PT. BangunNusantara Jaya Makmur tanggal 5 Maret 2014 yang ditujukankepada Driver DT PT.

Tindakan pemortalan yang dilakukan oleh PUK SPKEP PT.BNJM bersama Para Tergugat juga ternyata juga telahmengganggu kegiatan produksi (houling) PT. Karya Gemilang LimpahRejeki (PT.KGLR) yakni sebuah perusahaan tambang batubara yanglokasi kerjanya berbatasan wilayah dengan Penggugat.

2000/EX2199,tanggal 26 Juni2000 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan;Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai B4L/H Plant Operatorpada Departemen Operations Mile dengan upah pokok setiap bulannyasebesar Rp.8.074.100, (Delapan juta tujuh puluh empat ribu seratusrupiah) sebelum dipotong pajak;Bahwa Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja/KaryawanPenggugat yang telah diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaKimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI(PUK SPKEP

PTFI 20152017) dan Pedoman Hubungan Industrial PTFI EdisiIX Periode 20152017 (PHI PTFI 20152017) serta Perjanjian Kerja BersamaPTFI Edisi XX Periode 20172019 (PKB PTFI 20172019) dan PedomanHubungan Industrial PTFI Edisi X Periode 20172019 (PHI PTFI 20172019)yang telah disepakati bersama antara Penggugatdan Tergugat serta seluruhPekerja/KaryawanPenggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja SeluruhIndonesiaPT Freeport Indonesia (PUK SPKEP

Edisi X Periode 20172019(PHI PTFI 20172019) telah disepakati bersama antara Penggugat dengan seluruhPekerja/Karyawan Penggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaKimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaPT FreeportIndonesia (PUK SPKEP SPSI PTFI) maka sah beraku mengikat terhadapPenggugat dan Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat nonmor 3 patutdikabulkan;Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 19/Pat.SusPHI/2018/PN JapMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah

Unilever Indonesia dan WARKUNANTO dan kawan,para Pengurus PC SPKEP SPSI, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 18 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya