Menyatakan dalam perkara a quo menggunakan pembuktian denganprinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability);5.

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,kecuali mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa ; Hal 5 dari 8 hal putusan No. 101/Pid.B/LH/2020/PT PTKMenimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggipidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringansehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yang dalam kegiatannyatersebut telah merusak lingkungan sedemikian rupa dengan menggunakan bahanberbahaya yaitu mercuri yang secara hukum merupakan Strict

adanyaperbedaan data nama Pemohon dan Pemohon II dalam berbagai akta tersebutterjadi karena tidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis Katno bin Slametbukan Penggugat dan nama Pemohon II Sariyati binti Giman bukan Sriyatibinti Giman karena ada kesalahan pada saat melaporkan pernikahan dahulu .Sehingga mengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan Akta Nikahdengan yang di dalam suratsurat penting lainnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

kekeliruan pendataan namanya, Pemohondicatatkan dengan nama Pemohon S.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti data namaPemohon yang sebagaimana dalam NA No. 310/05/IX/1987, tanggal 26September 1987 tertulis Pemohon S, dan data nama Pemohon B tertulisdalam KTP nomor 3312125107700002, tanggal 17 Desember 2013, adalahSAM A/SALU ORANG presets n eres tee eee teem eneineen tenement10Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan namatidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict

Oleh karena itu, penerapan secara kaku (strict i unflexible)terhadap keterangan de auditu dalam perkara perceraian, secara kasuistik,sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal308 RBg, selain itu dari isi materi yang disampaikan oleh para saksimenunjukkan korelasi fakta tentang perpisahan antara Penggugat danTergugat sejak 2 tahun yang lalu, yang didahului dengan adanyapertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga materi hasilpemeriksaan di persidangan masih

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas,kurang mencermati rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dapatmenimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam menegakkankeadilan dan kebenaran Hakim dituntut untuk tidak bertindak danmenerapkan peraturan perundangundangan secara strict law, sehinggaHakim yang mengadili suatu. perkara hanya sebagai cerobongundangundang yang tidak lebih sebagai mahkluk tidak bernyawa(antreaneninus) ;Karena pada azasnya Hakim dalam memutus suatu perkara

agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yangbertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilainilai sosial yang rusakakibat tindak pidana yang telah terjadi;Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kesalahan yang menjadipenentu dari dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidanaatas tindak pidana yang telah dilakukannya, Majelis berpendapat secara khususdi dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tidak menegaskan secara eksplisit tentang asas Strict

Namun asas kesalahan padadasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbuktimelakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang hanya dirumuskanunsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya UU Narkotika sebenarnyamenganut doktrin strict liability namun tidak secara eksplisit disebutkan.Ketentuan UU Narkotika tidak menyebutkan bahwa seseorang hanya dapatdipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan

saat menikahPemohon diberi nama tua yaitu Semin Widodo dan untuk selanjutnya Pemohonmempergunakan nama aslinya yaitu Semin untuk pencatatan dalam berbagalkepentingan baik dalam pemerintahan maupun dalam kemasyarakatan.Adanya perbedaan data nama Pemohon dalam buku akta nikahnya tersebuttelah mengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan Akta Nikahdengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

maka telah terpenuhi ketentuan batasminimal bukti saksi, sehingga Majelis menilai bukti saksi Pemohon memilikiHalaman 6 dari 9 halamanPenetapan Nomor 0244 /Pdt.P/2017/PA Bikekuatan pembuktian yang sempurna, yang membuktikan : bahwa ayahPemohon bernama Sadir Marto Diharjo, sudah meninggal pada tahun 2013,sedang ibu Pemohon bernama Dariyem, masih hidup dalam kondisi buta tidakbisa pergi ke manamana.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidakboleh didekati secara sempit atau kaku (strict

berbagai akta tersebut terjadi karenatidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis Nama Pemohon (S) bukan NamaPemohon (B) karena pada saat melaporkan pernikahan dahulu nama yangdigunakan Pemohon adalah nama Nama Pemohon (S), adanya perbedaandata nama Pemohon dalam Buku akta nikahnya tersebut telah mengakibatkanperbedaan data namanya dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang di dalamsuratsurat penting lainnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

ketidakkonsistenan dalam penulisan nama Pemohondan dalam pembuatan aktaakta, dan suratsurat penting lainnya, bukanlahkarena kekeliruan Pemohon, oleh karenanya perubahan ataupun pembetulanbiodata Pemohon dalam kutipan akta nikahnya agar sesuai dengan penulisannama Pemohon dalam dokumen atau suratsurat lainnya untuk kepentinganmengurus pembuatan akta kelahiran anak dari anak Pemohon ( cucu dariPemohon);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan namatidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict

2009tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa Setiap Penanggung Jawab Usahadan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukumberupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yangmenimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajibmembayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;Bahwa, perbuatan Terbanding/Tergugat selain dikenakan PerbuatanMelawan Hukum, juga dapat dimintakan pertanggungjawabanberdasarkan tanggung jawab mutlak (strict

Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tidakdiperlukannya unsur kesalahan di dalam Strict Liability, sehinggaTerbanding/Tergugat bertanggung jawab mutlak (Strict Liability)terhadap kerusakan lingkungan hidup.17.

Bahwa, dengan demikian dalam Strict Liability, Terbanding/Tergugattetap bertanggung jawab meskipun pada Terbanding/Tergugat tidakada unsur kesengajaan maupun kelalaian, karena yang perludiperhatikan di dalam Strict Liability adalah adanya kerugian yangditimbulkannya dan hubungan kausalitas antara kerugian tersebutdengan kegiatan Terbanding/Tergugat yang memiliki dampakkerusakan lingkungan hidup.Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semulaTergugat tersebut, Terbanding semula Tergugat

adanyaperbedaan data nama Pemohon dalam berbagai akta tersebut terjadi karenatidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis Yatmin bukan Cipto Mulyonokarena pada saat melaporkan pernikahan dahulu terdapat kekeliruan, sehinggaadanya perbedaan data nama Pemohon dalam Buku akta nikahnya tersebuttelah mengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan Akta Nikahdengan yang di dalam suratsurat penting lainnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (Strict

Adanya klausula dapat dari unsur ini menunjukkan bahwa kerugian unsuryang timbul dari perbuatan melawan unsur itu merupakan suatu hal yang harusdipertanggungjawabkan sebagaimana tersebut dalam ajaran Strict Liabilitymengingat kata dapat merupakan suatu rumusan yang sangat luas terhadapadanya kerugian negara.

Strict Liability mengandung suatu konsepsi yang tidakmemerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik, dan cukup adanyadugaan akan adanya kerugian negara atau dengan kata lain bahwa akibat dariperbuatan korupsi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, sehinggakerugian itu tidak perlu secara riil ada;Halaman 37dari43Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2016/PN.

Adalah esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum tertentu yangpenting demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati;Pembuktian men rea (sikap batin pembuat) terhadap delikdelik sangat sulit;Suatu tingkat tinggi bahaya social dapat membenarkan penafsiran suatu delikyang menyangkut Strict Liability (kasus R.V.St. Margarets Ltd);Menimbang, bahwa selanjutnya konsep Strict Liability dapat diterapkandalam perkara korupsi aquo dengan beberapa alasan sebagai berikut:a.

akta tersebut terjadi karenatidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis Suti, Wonogiri, 12 Januari 1979bukan Narti, Wonogiri, 10 Mei 1981 karena pada saat melaporkan pernikahandahulu terdapat kekeliruan data dengan adanya perbedaan data namaPemohon II dalam Buku akta nikahnya tersebut telah mengakibatkan perbedaandata namanya dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang di dalam suratsuratpenting lainnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.Bahwa agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentangperbuatan melawan hukum, undangundang dan yurisprudensi mensyaratkanagar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (sculdelement) dalammelaksanakan perbuatan tersebut.Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan(strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365KUHPerdata.Jikapun dalam hal tertentu. diberlakukan tanggung jawab tanpakesalahan tersebut

(strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas padalPasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada undangundang lain.

setelah mereka menikahPemohon mempergunakan nama Tulus Lusdianto.Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa adanyaperbedaan data nama tersebut dalam berbagai surat tersebut terjadi karenasaat menikah Pemohon diberi nama tua dan untuk selanjutnya Pemohon mempergunakan nama tuanya yaitu Tulus Lusdianto untuk pencatatan dalamberbagai kepentingan baik dalam pemerintahan maupun dalamkemasyarakatan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

perbedaan data nama Pemohon dalam berbagai akta tersebut terjadikarena tidak mengetahui dalam akta nikahnya tertulis Murlanianto karena padasaat melaporkan pernikahan dahulu nama yang digunakan Pemohon adalahnama kecil, Adanya perbedaan data nama Pemohon dalam Buku akta nikahnyatersebut telah mengakibatkan perbedaan data namanya dalam Kutipan AktaNikah dengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict

Adanya perbedaan data nama dan tanggal lahirPemohon dan tanggal lahir Pemohon II dalam Buku akta nikahnya tersebuttelah mengakibatkan perbedaan data biodatanya dalam Kutipan Akta Nikahdengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur (flexible),apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkan salah orangyang dimaksud, maka perbedaan tersebut dapat

Adanya perbedaan data nama para Pemohon dalambuku akta nikahnya tersebut telah mengakibatkan perbedaan data namanyadalam Kutipan Akta Nikah dengan yang di dalam suratsurat penting lainnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nama tidak bolehdidekati secara sempit atau kaku (strict law) tetapi harus dengan lentur(flexible), apabila perbedaan itu ada dasar pijakannya dan tidak menyebabkansalah orang yang dimaksud, maka perbedaan tersebut dapat ditolerir, apalagiperbedaan tersebut bukanlah