tentangPerikanan ; Bahwa Ahli berpendapat untuk menangkap ikan harus sesuai dengan peraturan yangtelah ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah tersebut ; Bahwa menurut Ahli alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan ( otter traws )dilarang digunakan untuk menangkap ikan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 2/PermenKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat TangkapPukat Hela ( traws ) dan Pukat Tarik ( seine net ) Di Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Repulik Indonesia (WPPRI

tangkapan, begituSCLCFUSNYA 5 nne nnn nnn nnn nnn nnn nn enn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn mn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa menurut pendapat Ahli, hasil tangkapan jika menggunakan alat tangkap berupapukat hela dasar berpapan ( otter traws ) adalah termasuk jenis ikan di dasarperairan ( demersal ), seperti ikan pari, gulama, biji nangka, cumicumi, udang, guritadan sebagainya ; = 22222Bahwa Ahli berpendapat, posisi 0332619 LU dan 9915"178 BT, termasuk dalamWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI

dan SPB, Kapal KM Sehat Gt.30 No.1811/Ssd tidak diizinkan untuk melakukan penangkapan ikandi Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) masa berlakunya 1 x 24;Halaman 11 dari 23 halaman Putusan.

Nomor 112/PID.SUS/2015/PN.SbgBahwa SPB diterbitkan oleh Syahbandar dan diterbitkansebelumkapal melakukan pelayaran operasi sebelum melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengolahan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI);Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikanadalah Dinas Perikanan dan Kelautan tingkat (Propinsi SumateraUtara) sesuai Permen No. 2 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut

BV 92888 TS sedang melakukan kegiatanpenangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia)terdeteksi oleh KP.

keterangan saksidibawah sumpah di persidangan, yaitu Miswadi serta keterangan Terdakwa) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 2/Permen KP/2015, tertanggal 8Januari2015 tentang LaranganPenggunaan Alat Penangkapan Ikan jenis pukat hela ( traws ) di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia ), alat tangkap ikan berupa pukat hela dasarberpapan ( ofter traws ) dilarang digunakan di seluruh Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia ( WPPRI

New Usaha Gt. 28 No. 2771/ Ppb bermesinNissan 370 PK adalah kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 )UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi : a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif

l2029 dari Satuan Polisi Perairan PolresSerdang Bedagai, yaitu berada di Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai,yang merupakan laut teritorial Indonesia, dan merupakan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) ; Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim,perbuatan Terdakwa menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana

Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapikan menggangu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan,dikapal penangkap ikan;3. di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);4. dilakukan bersamasama, yang melakukan, menyuruh melakukan danturutserta melakukan.Ad.1.

perkara ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa sertabarang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, ternyata kapalMotor KM.KNF.7445 yang dinakhodai terdakwa Ly Truong Giang yaitu kapalperikanan jenis kapal penangkap ikan, Kapal berangkat dari Vietnam sematamata untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Zona Ekonomi EklusifIndonesia (ZEEI) Perairan Laut China Selatan merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI

Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah PengelolahanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah untuk melakukan penangkapanikan dan/atau pembudidayaan ikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Th 2004jo.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/Permen KP/2012 tentangUsaha Perikanan Tangkap di WPPRI;2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/Permen KP/2013 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/PermenKP/2012;3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/Permen KP/2014 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/Permen KP/2012;4.

ayat (1) Juncto Pasal 102 UndangUndang RIUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Janer Bawenti Barahama selaku Nahkoda Kapal KM.Ethan Gofir 02 kapal penangkap ikan berbendera Indonesia pada hari Senintanggal 7 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di ZEEI Laut Sulawesipada posisi 02 15.1' LU124 34.5' BT yang merupakan WPPRI

KAMANSING telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikankapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penagkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan/atau Lautlepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Joel B. Kamansing untuk itusebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Halaman 6 dari 11 halaman Nomor 44/PID/2017/PT MND3.

Bahwa terdakwa NGUYEN VAN VI selaku Nahkoda Kapal BT 97986 TStidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan suratsurat/ dokumenperizinan perikanan lain dari pemerintah Indonesia untuk melakukanpenangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan RepublikIndonesia).Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2018/PT PBR Bahwa pada saat di tangkap alat tangkap berada di atas geladak Kapal BT97986 TS dan ikan hasil tangkapan berjumlah kurang lebih 3 Palka.

Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN THIN selaku nakhoda KM BV 5279 TS dansaksi HO KIM KIM selaku nakhoda KM BV 3392 TS sedang melakukan penangkapanikan di Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapalpengawas KP. Hiu 13 yang sedang melakukan operasi Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEJ Laut Natuna, kemudianNahkoda kapal Hiu 13 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM BV 5279TS, selanjutnya Mualim I KP.

BV 5279 TS dilepas dan duasayap berada di kapal pasangan KM BV 3392 TS untuk melanjutkan mengangkat jaringdan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN THIN selaku nakhoda KM BV 5279 TS dansaksi HO KIM KIM selaku nakhoda KM BV 3392 TS sedang melakukan penangkapanikan di Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapalpengawas KP.

.3 NO.2978/DPKI/S.5, yang dinakhodai ADYTYA SEMBIRING ,dan KMSIMON PETRUSIV GT.4 NO.2266/DPKI/S.5, yang dinakhodai EDISYAHPUTRA adalah jenis alat tangkap Pukat Hela dasar dua kapal ( pair trawl)dimana alat tangkap tersebut dilarang dioperasikan , karena merusak ekosistemdan habitat laut serta sumber daya ikan .Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa EDI SYAHPUTRA Nakhoda kapalikan KM SIMON PETRUSIV GT.4 NO.2266/DPKI/S.5,Bahwa kedua Nakhoda Kapal ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah WPPRI

dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan terdakwa bersamasamadengan kapal lain yang dinakhodai oleh ADYTYA SEMBIRING ,telah mengoperasikanalat tangkap jenis pair trawl yang operasinya ditarik dengan 2 (dua) kapal .Menimbang , bahwa alat tangkap yang dipergunakan terdakwa tergolong alattangkap yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dandi semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

BV 92888 TS sedang melakukan kegiatanpenangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia)terdeteksi oleh KP.

BV 92889 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI(wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP.

Bahwa Terdakwa Nguyen Van Khanh selakuNahkoda Kapal BV 92347TSbersamasama dengan Ngo Tan Phuc selaku Nahkoda Kapal BV 92346 TSsedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (Wilayah PerairanPerikanan Republik Indonsia) terdeteksi oleh KRI Halasan360 yang sedangmelakukan patrol Wilayah Perairan Natuna, kemudian dilakukan pemeriksaanterhadap kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan surat surat dokumen perizinan Perikanan lain dari PemerintahHalaman 2 Putusan Nomor 299

pada suatuwaktu yang termasuk dalam bulan April 2020, bertempat di peraiaran WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 0624,893LU 127 46,378 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di PerairanYuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara tersebut, setiap orang dengan sengaja di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI

wilayah negara RepublikIndonesia yang hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalamkelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puelurus) dantelah ditetapkan oleh Dinas Propinsi, Nelayan kecil yang akan melakukanpenangkapan Benih Bening Lobster (puelurus) harus mengajukan pendaftarankepada Lembaga Online Single Submission (OSS), baik secara langsung ataudapat difasilitasi oleh Dinas.Terdakwa telah membawa Benih/bening Lobster (BBL) dari suatuWPPRI tertentu ke tempat WPPRI

tertentu ke tempat WPPRI lainnya dimana benih beninglobster tersebut dibawa dari gudang sentul ke lokasi diperairan Muara BaruJakarta Utara berarti kegiatan yang dimaksud merupakan memasukkan.Adapun yang diperkenankan dalam kegiatan memasukan hanya kependederan (tahap pelepasan/penyebaran benih ke tempat sementara) danpada saat pengangkutan dilengkapi dengan dokumen atau dapatmemperlihatkan dokumen yang dipersyaratkan;Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan benihbening lobster dan

Ke dalam/ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia(WPPRI);5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukantindak pidana;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad 1.

NUSA HOER Bin Haji SOLEH(Almarhum) Alias DONI (DPO);Menimbang bahwa Benih bening Lobster yang ditangkap nelayan telahdikeluarkan dari WPPRI dengan cara dibeli (diadakan) oleh M.

Unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009, berbunyi: "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI)untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. PerairanIndonesia; b. ZEEI, dan c.

menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkapberupa Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 2/Permen KP/2015, tertanggal 8Januari2015 tentangLarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan PukatTarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia),alat tangkap ikan berupa pukat dorong dilarang digunakan di seluruh WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI

dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, hasil penjualan ikan sebanyak 5(lima) KG jenis ikan campurcampur adalah kapal perikanan yang digunakan untukmenangkap ikan ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

disebabkan kapal tersebut menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yangdilarang, yaitu menggunakan pukat Hela Dasar;Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ternyata, tempat dimana kapalmotor tanpa nama tanpa tanda selar bermesin bermesin Paus 24 PK ditahan olehKapal Patroli Ik2029 dari Satuan Polisi Perairan Polres Serdang Bedagai, yaituberada di Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan lautteritorial Indonesia, dan merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Kapal KM Sumber RezekiBersama10 atas nama Dahnimawati Pasaribu berlaku sampai dengantanggal 25 Oktober 2015;Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2015 SIPI kapal tersebut sudah tidakberlaku lagi dan sejak saat itu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak dapatditerbitkan lagi;Bahwa dengan tidak dilengkapi SIPI dan SPB, 25 Oktober 2015 tidakdiizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah PengolahanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI

);Bahwa (SPB) masa berlakunya x 24 jam sebelum berlayar;Bahwa tujuan diterbitkannya SPB adalah untuk mengetahui kelaikan kapaluntuk berlayar;Bahwa SPB diterbitkan oleh Syahbandar dan diterbitkan sebelum kapalmelakukan pelayaran untuk melakukan penangkapan ikan di WilayahPengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan adalahDinas Perikanan dan Kelautan tingkat I (Propinsi Sumatera Utara) sesuaiPermen No. 2 Tahun 2015 tanggal 08 Januari

Bahwa kedua Nakhoda Kapal ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah WPPRI yang dilarang didalam SIPI dan Kapal tersebut Melakukankegiatan Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Undang Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan instruksi presiden No. 11 tahun 1982tentang pelaksanaan Kepres No. 39 tahun 1980 , dan sesuai dengan PermenKP Nomor : Per.02/MEN/2011 bahwa

telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan terdakwa bersamasamadengan kapal lain yang dinakhodai oleh EDI SYAHPUTRA ,telah mengoperasikanalat tangkap pukat gondrong/jenis pair trawl yang operasinya ditarik dengan 2 (dua)kapal .Menimbang , bahwa alat tangkap yang dipergunakan terdakwa tergolong alattangkap yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikandan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan suratsuratbukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukanfakta persidangan sebagai berikut : Bahwa kapal perikanan BV 93797 TS dengan Terdakwa TRAN NHO sebagaiNakhoda dan NGUYEN THANH NHAN sebagai KKM/Juru mesin bersamasama dengan kapal perikanan BV 93798 TS dengan Nakhodanya bernamaNGUYEN CU berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam bulan Mei2018 menuju ke WPPRI

yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan dan denganmemperhatikan pengertian dari unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa kapal perikanan BV 93797 TS dengan Terdakwa TRANNHO sebagai Nakhoda dan NGUYEN THANH NHAN sebagai KKM/Juru mesinbersamasama dengan kapal perikanan BV 93798 TS dengan Nakhodanyabernama Nguyen Cu berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam padabulan Mei 2018 menuju ke WPPRI

berdasarkan faktafakta persidangan dan denganmemperhatikan pengertian dari unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut melakukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa kapal perikanan BV 93798 TS dengan Terdakwa TRANNHO sebagai Nakhoda dan NGUYEN THANH NHAN sebagai KKM/Juru mesinkapal perikanan BV 93797 TS bersamasama dengan kapal perikanan BV 93798TS dengan Nakhodanya bernama NGUYEN CU berangkat dari pelabuhan BariaVung Tau Vietnam bulan Mei 2018 menuju ke WPPRI