Ditemukan 2030 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm)
SULAIMANSYAH
247 — 179
247 — 179
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
45 — 15
45 — 15
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto diSsamping dapat dipangku olehpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat jugadipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau) perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
92 — 41
92 — 41
Jabatan FungsionalAdalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur org anisasi,tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.Sehingga dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundangundanganyang dimaksud dengan Jabatan dalam ketentuan Pasal 3 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri, sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkusuatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Sedangkan yang dimaksud kedudukan menurut Soedarto dapat diartikansebagai
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
145 — 43
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
145 — 43
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
98 — 33
98 — 33
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, him 142).
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
46 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soedarto, SH., dalam bukunyaHukum dan Hakim Pidana halaman 142, bahwa unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan, dan unsur bathin tersebut harus ditentukan secara objektifHal. 171 dari 334 hal. Put.
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
H. SYAMSURI, S. Sos Alias SYAM Alias SURI Bin ACHMAD
136 — 30
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
H. SYAMSURI, S. Sos Alias SYAM Alias SURI Bin ACHMAD
136 — 30
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Register : 18-07-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 7 Nopember 2013 — Pidana Korupsi
- PARGONO RIYADI
225 — 132
225 — 132
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
219 — 115
219 — 115
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
62 — 64
62 — 64
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawainegeri sebagai pelakutindakpidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.Wiyono menjelaskan bahwa kata kedudukan dalam rumusanpasal 3dipergunakan untuk pelakutindak pidana korupsiyaitu bagi pegawainegeriyang tidak memangku suatu jabatan tertentuatauperseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Halaman 337 dari
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana
- dr. MULYA A. HASJMY
188 — 82
188 — 82
Adanya unsur ini harus ada pula ditentutkan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatantersangka (vide : Soedarto, SH, Hukum dan Hukum Pidana, PenerbitPT.
Alumni Bandung, Tahun 1977, him. 42).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, SHtersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dnegan putusannyatertanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbanganhukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yangterjadiatau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa dari faktafakta
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
182 — 83
182 — 83
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
97 — 1628
97 — 1628
acontrario maka dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukumformil adalah kebalikan dari arti perbuatan melawan hukum materiltersebut.Menimbang, bahwa secara doktrin ada beberapa pendapatyang berkaitan dengan arti / makna dari perbuatan melawan hukumformil antara lain dikemukan oleh Bambang Poernomo, melawanhukum formil adalah apabila perbuatannya dilihat sematamatasebagai perbuatan yang bertentangan dengan undangundang,sesuai dengan rumusan delik dan pengecualianya ( 1994: 115),sedangkan menurut Soedarto
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
99 — 43
99 — 43
Djindangyang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapyang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentinganumum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yangdiberinama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkunganpekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifatduurzaam atau tidak dapat diubah begitu saja, sedangkan apa yangdimaksud dengan kata kedudukan menurut Soedarto
Register : 04-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 20 Agustus 2014 — H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM, DKK
94 — 21
94 — 21
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yangdikutip oleh R. WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea)menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalahmerupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaankewenangan dan sebagainya.
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
238 — 119
238 — 119
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
175 — 46
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
175 — 46
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
160 — 47
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
160 — 47
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
296 — 151
296 — 151
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
Register : 01-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 13 Juli 2015 — 1. WERDY bin APLUS ANANIE
2. VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI
3. MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL
4. MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM
5. AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN
6. RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN
7. TOTO SUTANTO bin HUSIN
8. SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN
88 — 36
88 — 36
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yangdikutip oleh R. WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea)menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalahmerupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatanHalaman 286 dari 378 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2015/PN Plkpenyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.