Ditemukan 2258 data
335 — 225
Berdasarkan hal ini,maka pembuatan akta PUJB ini sangat bertentangan dengan hukum, karenanyasangat layak dan patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.Halaman 12 dari 44 Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelDalam Provisi29.30.31.32.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA RI No.279 K/Sip/1976 dinyatakan, bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan yangberisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokokperkara dijatuhkan. Prof.
95 — 33
Tidak Sempurna) ;Bahwa secara Yuridis/ Hukum acara dalam Gugatan Harta Bersamaharus mencantumkan keseluruhan Objek Harta Bersama dan tidakboleh terpisah dengan harta bersama lainnya dengan Gugatan Baru;Bahwa karenanya Gugatan Penggugat yang menyatakan masih adaharta lain yang akan digugat menyebabkan Gugatan Pengqugatmenjadi Prematur (tidak sempurna) sehingga patut ditolak dandikesampingkan;TENTANG PROVISIBahwa Gugatan Provisi tidak boleh mengenai Materi Pokok Perkarasesual dengan Putusan MA No: 1788
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk Bahwa Gugatan Provisi tidak boleh mengenai Materi Pokok Perkara sesuaidengan Putusan MA No: 1788 K/Sip/1976 Jo. Putusan MA No 279K/Sip/1976 tentang Penegasannya adalah Gugatan/Permohonan Provisiyang berisi Pokok Perkara harus ditolak, karena Gugatan Provisi harusmemenuhi syarat formil sebagai berikut :1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan Urgensi danRelevansi;2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diPutuskan;3.
260 — 175
Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, SinarGrafika, Cetakan pertama tahun 2005, halaman 885);Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah putusan yang bersifatsementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusanakhir mengenai pokok perkara dijatunkan, dengan demikian putusanprovisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1788 K/Sip/1976 dan putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 yangintinya menjelaskan bahwa gugatan provisi seharusnya
85 — 18
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak bolehmengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarangmeneruskan pembangunan di atas tanah terperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakangugatan assesor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secarahukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada
AGUS RIDWAN. SH
Terdakwa:
SAEFUL ANWAR Alias AWANG Alias DITO Bin SUTISNA
56 — 18
Kemudian saksi JOAN mencium pipi dan meremas payudarasebelah kanan anak korban;Bahwa anak korban FITRI AMALIA baru berusia 17 tahun dan 16 bulanberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1788/Um.I/2003 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasanatau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan, atau) membujuk Anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul
87 — 32
Danmengenai tata cara/ prosedur mengabulkan putusan provisi, sebagaimantertuang dalam Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan No. 279 K/Sip/1976, yang intinya menyebutkan :Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dariHakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.Bahwa terhadap Petitum para Penggugat tentang uitvoerbaar bij vooraadmenurut hukum haruslah ditolak dengan alasan atau pertimbangan karenatidak memenuhi syarat sebagaimanayang diatur dalam Hukum Acara
171 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
didalilkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang mengaku memiliki bidang tanah dengan dasar tanah milikadat girik C.No.2969; C.No.1310; C No.1286; C No.1338; C No.2005; CNo.951; C No.140; C No.693 dan C No.1778 diatas sertipikat HakPengelolaan No.2/Pulogebang adalah tidak benar, sedangkan penerbitansertipikat Hak Pengelolaan No.2/Pulogebang atas nama Perusahaan UmumPembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) berdasarkanpada girik C No.2857; C No.3033; C No.1312; C No.2590; C No.1343; CNo.1788
51 — 24
No. 585/Pdt/2016/PT.DKIBahwa Hakim tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya,yang telah mempertimbangkan bahwa permohonan provisi tersebut telahmemasuki pokok perkara, oleh karena itu haruslah di tolak;Bahwa permohonan Provisi dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan putusan MahkamahAgung Nomor 1788 K/Sip/1976, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 279K/Sip/1976, bahwa gugatan Provisi hanya merupakan tindakan sementara;DALAM EKSEPSI:Bahwa pertimbangan
Ir. MODA LATUPONO
Tergugat:
1.RUDOLF RUKKA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
3.ABDUL CHALIK USMAN
4.MACHMUD SYUKUR, ST
5.SAID PAANY
6.HALISA KASIM
7.Drs. BURHANUDDIN TIDORE
8.ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
9.ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
112 — 55
Hal ini ditegaskan dalam putusanMA No. 1788/K/Sip/1976 danputusan MA NO. 279K/Sip/1976.Menimbang bahwa sita jaminan mempunyai pengertian yangberbeda dengan provisi terutama dalam hal tindakan hokum terhadap obyekHalaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Padt.
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) Diwakili Oleh : HARI SETIAWAN, S.H.,M.H
117 — 102
Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak logis jika TergugatRekonpensi menyatakan Penggugat Rekonpensi dengan secara tanpahak dan melawan hukum serta arogan menguasai hak milik TergugatRekonpensi, melakukan penyerobotan diatas lahan tanah milik PenggugatRekonpensi.DALAM PROVISI1.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788/K/Sip/1976 dan Putusan MARI No. 279/K/Sip/1976 dinyatakan, bahwa tuntutan provisionil merupakantuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu Sampai putusan akhirmengenai pokok perkara
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
ARIF USMAN
34 — 13
Bahwa pada sekira awal bulan Nopember 2016 Sadr.Zaenuri (Saksi V) datang ke Showroom mobilmelihat mobil Toyota Fortuner warna putin NomorPolisi L 1788 HW kemudian mobil tersebut dibawaHal.25 dari 72 hal. Putusan Nomor 27K / PM.III12 / AD / II / 201910.kerumah dan ditawarkan kepada Terdakwa.Bahwa Saksi pada tahun 2016 (tanggal, hari danbulan lupa) mentransfer uang kepada Sdr.
178 — 33
Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk membayar dendasebesar Rp. 1.000.000.000. ( satu Milyar rupiah ) per hari jika lalaimelaksanakan atau melanggar isi putusan provisi yang diperintahkankepadanya ;Menimbang, bawa apa yang didalilkan Penggugat dalam bagian Provisimenurut pandangan Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan yangberlaku dalam praktek beracara di Pengadilan Negeri Tuntutan Provisi hanyadapat dikabulkan bilamana memenuhi syaratsyarat dalam pasal 180 HIR danPutusan MA No. 1788
Juanda Bin Musa
Tergugat:
Sukim
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong
194 — 112
Gugatan A terhadap B ini bertentangan dengan hukum,karena peristiwa yang menjadi dasar gugatannya, yaitu perjudian, tidakmembenarkan tuntutannya (Pasal 1788 BW), karenanya gugatantersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
82 — 32
merupakan gugatanassessor atau gugatan tambahan (additional claim) harus ada hubunganlangsung dengan gugatan pokoknya, sedangkan dalam perkara a quo, ternyatagugatan provisi dengan gugatan pokok sama sekali tidak mempunyaiketerkaitan, karena gugatan pada pokok perkara menyangkut pembagian hartabersama, sedangkan gugatan provisinya berupa pemberian nafkah terhadapanakanak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprupensi Mahkamah Agung RIyaitu putusan Nomor 1788
163 — 32
Sebagaimana penegasan dalam Putusan MA No.1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahwa gugatanprovisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan ProvisiPenggugat pada point pertama tersebut adalah sudah mengenai tuntutansebagaimana yang dimohonkan dalam pokok perkara.
90 — 20
Sebagaimana penegasan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahwagugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dariHakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai aksi perdata yang berupa Provisi adalahtuntutan yang bersifat sementara, yang urgent dan mendesak untuk segeradiambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya;Menimbang, bahwa Provisi selain sifatsifat
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
272 — 209
Dengan demikian Putusan provisi tidakboleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenaitindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan penegasan itudikemukankan dalam putusan MARI nomor 1788 K/SIP/1976 dan PutusanHalaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN SkmMARI nomor 279 K/SIP/1976.
Penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusditolak (vide M.Yahya Harahap,SH.
Iskandar, SH
Terdakwa:
Dr ALI ZAINAL ABIDIN SYAHAB BIN MUHAMMAD SYAHAB
31 — 8
2 - - 75 Kapsul
Tadalafil 10 mg - - 186 Kapsul
Tadali 30 - - 39 Kapsul
Sildenafil - - 2 Gram
Serum TIE - - 2 Botol
Serum Pure White - - 1 Botol
Dapox 60 - - 90 Kapsul
Sildenafil - - 67 Kapsul
Lotus - - 1100 Kapsul
Tada 20 mg - - 138 Kapsul
Dapox 20 mg - - 78 Kapsul
Garcinia Green Tea - - 190 Kapsul
Lotion Ekstrak Murni - - 2 Botol
Paket Siap Kirim - - 7 Paket
Bahan Baku
Passion Extract - Xian Xin Sheng 1788
EKO WINARNO, S.H
Terdakwa:
IRWANTO TENGGO WIJAYA Alias TITI TEGUH
88 — 38
modal proyekTerdakwa dengan menggunakan cek kosong (cek yang tidak ada dananya)sehingga Saksi SIT VROLEN BUTARBUTAR ALIAS IBU SAGALAmeminjamkan uang tunai total sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enamPutusan Perkara Pidana Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Tim Halaman 44 dari 47ratus lima puluh juta rupiah), dan terbukti pula tidak adanya kewajibanTerdakwa untuk membayar hutangpiutang yang terjadi karena perjudian, danTerdakwa tidak dapat dituntut pelunasannya secara hukum sebagaimanaketentuan Pasal 1788
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakil KetuaMahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1788/2011/S.753.Tah.Sus/ PP/2011/MA. tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karenadidakwa :PRIMAIRBahwa ia Terdakwa SYAMSUL ARIZAL, DIPL.