Ditemukan 2085 data
78 — 27
Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurutSudarto perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badanswasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badanpemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini,termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan AdamiChazawi bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagaimemperoleh
110 — 21
Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam hal ini tidakhanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainya tetapi juga badanpemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan padaperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dipergunakan untuk
82 — 19
Dengandemikian frasa patut diduga adalah bukan sembarang dugaan, tetapi dugaanyang masuk akal dan wajar;Menimbang bahwa dengan demikian frasa diketahui atau patut didugamengandung pengertian bahwa Terdakwa mengerti atau dapat menduga denganmasuk akal dan wajar;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan menurut kamus besarbahasa Indonesia adalah berarti 7. pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi; 2. fungsi; 3. dinas; jawatan: surat.
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
429 — 283
Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.Menimbang bahwa bukti P3 berupa gambar situasi tambak ikan,gambar tersebut menunjukkan beberapa petak tanah (tidak menunjuksepetak kolam ikan yang merupakan objek jual beli sebagaimana dalamsurat jual beli/P2) dan tidak ada menyebutkan batasbatasnya.Gambar tersebut juga tidak diketahui siapa yang membuatnya dan tidakada persetujuan dari jawatan pertanahan, sehingga tidak bisa dijadikansebagai bukti kepemilikan Diaudin Hamdi terhadap tanah sebagaimanadalam peta tersebut.Menimbang
366 — 179
Gramedia,Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataan menguntungkan suatubadan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dansebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini,termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan Adami Chazawibahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai memperoleh
83 — 15
Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam hal ini tidakhanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainya tetapi juga badanpemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan padaperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dipergunakan untuk
102 — 65
Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Daerah Jakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum. dengan SusunanMajelis: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: Sri Widojati WiratmoSoekito S.H.; 3. Bustanul Arifin S.H Yang menyatakan Gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna,dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.4. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak Tepat (salah sasaran).
97 — 11
sedangkan Andi Hamzahberpendapat bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasadalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasalpasal 378 dan 423 KUHP (vide:Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataanmenguntungkan *suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnyakantor/jawatan
2506 — 3715 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prajurit ;b. yang berdasarkan undangundang dipersamakan dengan Prajurit ;c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yangdipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkanundangundang ;d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, danhuruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuanMenteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalamlingkungan Peradilan Militer.2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaAngkatan Bersenjata.3.
73 — 9
Demikianjuga Sudarto mengatakan, jabatan atau kedudukan dapat diartikan fungsipada umumnya maka seorang Direktur Bank mempunyai kedudukan.Kemudian mengenai perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi),maka dalam hal ini tidak hanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dansebagainya tetapi juga badan pemerintah, kantor, jawatan/dinas dansebagainya.
48 — 19
Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam hal ini tidakhanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainya tetapi juga badanpemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;wenenn Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan padaperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dipergunakan
64 — 21
dari :e Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimanamestinya, menyelewengkan ; (linat hal.865).e Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yangdipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal.1128).e Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk ; (lihathal.907).e Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalammencapai maksud atau tujuan, alat, media ; (lihat hal.880).e Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi, fungsi, dinas, jawatan
447 — 571
milik negara seperti yang diatur dalamundangundang BUMN tetapi dalam praktek sudah beberapaperusahaan daerah yang dibentuk dalam bentuk perseroanterbatas tetapi yang lain sepertinya masih bagian daripada unitpelayanan terhadap masyarakat ;Bahwa kalau dilihat dari pembentukannya itu berdasarkanperaturan daerah maka dia belum mengikuti konstruksi hukumyang diatur di dalam undangundang BUMN, karena kalau undangundang BUMN itu dibagi menjadi 3 bentuk perseroan, bentukperusahaan Umum, bentuk Perusahaan Jawatan
kewenangantertentu tetapi tetap juga menjadi objek pemeriksan dari BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) padahal kalau di dalam perusahaanswasta yaitu barangkali cukup dengan audit dari akuntan publiksaja sudah bisa diterima oleh pemegang saham tetapi kalau dalamperusahaan negara tunduk juga kepada aturanaturan yangberkaitan dengan kekayaan negara tersebut ;Bahwa yang belum jelas kriterianya itu dari 3 (tiga) bentukperusahaan negara itu memang memberikan suatu pemahamanyang sangat jelas yaitu kalau perusahaan Jawatan
109 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
akademi IPB Bogor dalam rangka perayaan natalDesember 2007 sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratusribu rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.CLXXIV. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk bantuan danakepada panitia natal pemuda GKPS BANE 2007 Jalan RagiPane No. 28 Kelurahan Bane Pematangsiantar sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.CLXXV. 1 bundel bukti pembayaran dan permohonan untukpembayaran bantuan dana kepada panitia perayaan natalKorem 022/PT dan jawatan
344 — 123
Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi,fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392). Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggaluntuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat,status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb) ; (lihathal.245).Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.
461 — 1515 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jawatan Pekerjaan Umum dengan susunanMajelis Hakim diketuai oleh Dr. R.
89 — 59
Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106),sedangkan menurut Sudarto perkataan menguntungkan suatu badan (korporasi) disitu tidakhanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badanpemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini, termasukuntuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan Pakar Hukum Pidana AdamiChazawi bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan
142 — 56
Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi, fungsi, dinas, jawatan;6.
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
430 — 218
Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi, fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392). Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb)tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatanatau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan ataunegara dsb) ; (lihat hal.245).Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.
107 — 62
Putusan No. 245/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.7676ditetapkan untuk diselidiki oleh panitia yang dibentuk oleh MenteriAgraria atau Pegawai Jawatan Pendaftaran tanah;Proses selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP No. 10/1961,jika/setelah Pekerjaan penyelidikan asal usul tanah sebagaimanadimaksud Pasal 3 PP No. 10/1961 selesai dilakukan, maka semuapeta dan daftar isian (sebagai hasil dari Penyelidikan Riwayat Tanahberdasarkan Pasal 3 PP No. 10/1961) ditempatkan di kantor KepalaDesa selama 3 (tiga) bulan