Ditemukan 2157 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adanya anaknya atasnya aditiya attanya adithya ayahnya adannya alatnya aditnya ayatnya adathya
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.Hotma Manurung
2.Jonnar Hayati Siahaan/Hayati Jonnar Siahaan
3.Bernad Marlen Tua Siahaan/ Marlen Bernad Tua Siahaan
4.Masrita Meidonna Siahaan
5.Dahlia Siahaan
Tergugat:
Kristina Simanjuntak
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
36 — 26
  • dihadiri olehmarga serumpun, dipertanyakan bagaimana anakanak dari orangtuayang meninggal tersebut, apakah sudah jelas masalah warisan dariorangtuanya, sebelum masalah warisannya jelas, peti mati orangtua yangmeninggal tersebut tidak bisa ditutup, penguburanpun tidak bisadilaksanakan, masalah warisannya tidak bisa dibicarakan setelahpenguburan, adat demikian dilaksanakan di daerah Laguboti sampai kedaerah Lumbanjulu; Bahwa untuk Balige, masalahn pembagian warisan tidak adadilakukan pangarompuon, acara adatnya
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-06-2013 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Mpw
Tanggal 11 Agustus 2014 — LUCYANA LAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) Cq. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL(PERUM PERUMNAS) KANTOR REGIONAL II CABANG PONTIANAK
86 — 13
  • Gs Nomor 2/1995 tanggal 2 Oktober 1995 maka Penggugat harusmengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini Yulius Darus dan Susana yangmelepaskan/menyerahkan tanah milik adatnya yang luas seluruhnya adalah98.030 M?
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 17-02-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 8/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 23 April 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : EDMUNDUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : BLASIUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : JOHANIS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : TARSISIUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : DAVID MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : HENDRICUS JACOBUS MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Penggugat : IGNATIUS FELIX MATURBONGS Diwakili Oleh : BALRIJANAN GERARDUS, SH DAN REKAN
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA DUMATUBUN LANGGUR Diwakili Oleh : AGUS PRAYOGO, SH (Le
191 — 37
  • Hal yang sangat prinsipil yang harus diperhatikan dan menjadi kriteriapenting dalam pengangkatan seseorang menjadi Kepala MargaMaturanMaturbongs adalah pengetahuan dan pemahaman calontentang perjuangan Marga MaturanMaturbongs dalammempertahankan hakhak adatnya serta pemahaman danpengetahuan calon tentang hukum adat dan adatistiadat Kei padaumumnya karena seorang kepala marga adalah kepala adat dalamlingkup marganya.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 91/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SAHLAN
Pembanding/Penggugat II : MEDI HENDRI IRA
Pembanding/Penggugat III : MAJI YANTO
Pembanding/Penggugat IV : WAHYU ARDIYANSAH
Terbanding/Tergugat IV : SURATNO
Terbanding/Tergugat V : ROMLAN
Terbanding/Tergugat VI : HAZAIRIN
Terbanding/Tergugat VII : YANTRIYA DESOS PALA
Terbanding/Tergugat VIII : LAPRI ARIES PUKESA
Terbanding/Tergugat IX : ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat X : RIZAL
Terbanding/Tergugat XI : SULAIMAN
Terbanding/Tergugat XII : WAHONO BIN ROHIMIM
Terbanding/Tergugat XIII : HENDRA BIN TEMANJAK
Terbanding/Tergugat XIV : SUHER
Terbanding/Tergugat XV : MISWANTO
Terbanding/Tergugat XVI : MISLI KOBI
Terbanding/Tergugat XVII : ELYATI
Terbanding/Tergugat XVIII : ROHAYA
Terbanding/Tergugat XIX : SARTINI
Terbanding/Tergugat XX : RIADI
Terbanding/Tergugat XXI : DWI HERU YUDIANTO
Terbanding/Tergugat XXII : PONIRAN
Terbanding/Tergugat XXIII : SAHRONI
Terbanding/Tergugat XXIV : JOEN ANGGARA
Terbanding/Tergugat XXV : SUKARMAN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
108 — 56
  • Bahwa adapun syarat adanya hak ulayat adalah :e Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari;e Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup wargapersekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluanhidupnya seharihari; danHal 35 dari 73 halaman Pts No 91/Pdt/2021/PT.TJK.e Terdapat tatanan hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat:
Hj. NISAH DKK (AHLI WARIS NIMIN BIN IDUP)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Intervensi:
PT. JASA JAKARTA INVESTINDO diwakili oleh: 1.BUDIARSA SASTRAWINATA (Direktur Utama)
245 — 267
  • Jika pemilik tanah bekas hak milikadat tersebut tidak merasa pernah melepaskan tanahnya, maka harus dilihatterlebin dahulu) apakah yang bersangkutan telah dilibatkan, sehinggapengumuman dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan itu penting;Bahwa pelepasan hak itu yang dilepaskan haknya dengan surat pernyataanpelepasan hak yang dibuat dihadapan PPAT dan tanah tersebut menjadi tanahnegara dan tanda bukti tanah bekas hak milik adatnya diambil oleh negara ;Bahwa konversi tujuannya adalah unifikasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
269 — 149
  • Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Putus : 23-10-2013 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 08/Pdt.G/2013/PN-Sim
Tanggal 23 Oktober 2013 — LIAN PURBA Dkk LAWAN GOLDEN ANDY POETRA MUNTHE
53 — 10
  • baru.b Syarat Pelaksanaanva yaitu sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yangberdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang danperaturan lain yang lebih tinggi.e Bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian hakaulayat masyarakat hukum adat, menyebutkan bahwa syarat eksistensi hak ulayatadalah:Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya
    ulayat baru.Syarat Pelaksanaanva yaitu sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yangberdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundangdan peraturan lain yang lebih tinggi.Bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian hakulayat masyarakat hukum adat, menyebutkan bahwa syarat eksistensi hak ulayatadalah:Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
305 — 703
  • Raja Pati yang dipakai oleh raja, siapayang menjadi raja ofisionya dari kepala pemerintah negeri;Bahwa saksi menyatakan saksi harus menyelenggarakan fungsifungsi Pemerintah Negeri, akan tetapi pada kenyataannya sedangmencari formula supaya siapa yang menjadi mauweng akan menjadikepala seksi di bawah raja;Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.ABNBahwa saksi menyatakan karena yang dijaga dan pelihara bukancuma Mata Rumah Parentah tetapi ada Mata Rumah Parentahlainnya yang punya hak adatnya
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 08-04-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pyk
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 61
  • Kalau mempedomani adat istiadat dankebiasaan yang berkembang pada masa itu di KOTA PAYAKUMBUHadalah dalam lingkup wilayah Adat Minangkabau dimana masyarakatnyaterkenal sangat kental memegang adatnya, ini sudah bisa dipastikanbahwa IBU pada waktu itu adalah sebagai anak gadis dan dari bukuranji ditemukan bahwa orang tua perempuan dari IBU bernama NOMORdan keatasnya orang tua dari NOMOR bernama NENEK DARI IBU, danini juga Para Tergugat tanyatanya kepada tetanggatetangga yang padasaat ini masih hidup
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.Lewi Kambuno
2.Yulius Palullungan
3.Bastian Artanto Ampangallo
4.Marlan Budianto Pabendon
5.Benyamin Tangkelangan
6.Yusup Buttu
Tergugat:
1.Edison Sampe Patasik
2.Maria Sura'
3.Kala' Bara'
4.Markus Gallung
5.Esther Rantelimbong
6.Tomas Paulung
7.Stepanus Mangrura
8.Ester Liling
9.Luther Tangke Padang
10.Simon Sampe Patasik
11.Yohan Bin Sobon
12.Esther Mongga'
170 — 80
  • burungdan pasti ada kaitannya dengan kematian karena burung gagap ini diamelihat asap dimana banyak asap dia kesitu karena burung gagap inipemakan daging dan hanya di rante itu terbuangbuang itu usus yangdia bisa nikmati ;Bahwa menurut ahli kalau rante itu sudah dijadikan sebagai tempatrumah itu salah dan yang salah adalah karena rante itu tempat dukacitatetapi kenapa tanam ariari anak kecil disituBahwa menurut ahli kalau batu simbuang itu dibawah ke rumah ituPemali ;Bahwa menurut ahli hukuman adatnya
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 21-01-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 54
  • Pada PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat KesatuanMasyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 18/2019), diuraikan lebih lanjutmengenai hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu.Bahwa Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalahhak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai,mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Muslim, SH
2.Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
EDISON LUMBAN GAOL
211 — 98
  • P.93 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; Bahwa ada Kota Sorong ada hak kepemilikan tanah adat; Bahwa bisa kalau ada pelepasan tanah adatnya bisa diterbitkansertifikatnya menjadi hak milik; Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan proses pendaftaran tanahhingga terbitnya sertifikat karena bukan bidang tugas saksi; Bahwa Setahu saksi ada tahapan pengukuran, pemetaan,penyajian data yuridis dari lapangan; Bahwa setahu saksi belum pernah peta dari kantor kehutananpernah
Pengadilan PN NEGARA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-07-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 77/Pid.B/2012/PN.NGR.
Tanggal 11 Juli 2012 — - TERDAKWA : I KETUT KALER
89 — 33
  • taman ketikapenyelesaian ketika di banjar taman saat itu yang hadir Terdakwa, korban IdaBagus Komang Suta Gautama dan isterinya dipanggil ke Banjar Taman,disana Terdakwa di periksa oleh Kelian Banjar, Kelian adat dan BMP tetapiTerdakwa memang tidak berbuat ya tidak mengakuinya, hanya Terdakwaminta maaf karena Terdakwa telah bertemu berdua dengan isterinya Ida BagusKomang Suta Gautama di kebunnya sudah sampai disitu saja;Bahwa saat dipanggil dibanjar korban tidak membawa saksisaksi ;Bahwa nama Klian Adatnya
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 19-09-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Gin
Tanggal 13 Juni 2017 — Cokorda Gede Agung Dkk (Penggugat) Gubernur Provinsi Bali (Tergugat)
119 — 63
  • Desa adat setempat.Bahwa saksi menerangkan, hubungan Desa pekraman dengan sekolahselama ini Hubungannya sangat baik karna kalau ada permasalah danlainnya lapornya tetep ke desa pekraman.Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak ikut menjadi Bendesa ikut menguruskeperluan SD No 1 Pejeng Kaja.Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pat.G/2017/PN Gin Bahwa saksi menerangkan, semua orang yang lahir di Desa pekramantersebut harus masuk anggota Bendesa adat dan apabila sudah kawinotomatis masuk adatnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. DARIUS DARUNG, DKK VS PIUS RABUNG
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • halaman 62);Pendapat Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di KabupatenManggarai Universitas Nusa Cendana tersebut sejalan dengan PendapatMaribeth Erb dan pendapat Fransiskus Bustan (Dosen Undana Kupang)dan Ni Wayan Sumitri (Dosen IKIP PGRI Denpasar):Maribeth Erb dalam bukunya yang berjudul Vanishing Culture of The WorldThe Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles, Times Editions, 1999,halaman 54, menulis sebagai berikut: Lingko merupakan tanah adat yangdipergunakan warga persekutuan adatnya
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
240 — 1074
  • Penggugat untuk menguasahi lokasi tersebut yangsebenarnya Pembanding dan Terbanding telah lepaskan hak adatnya kepadatUrut Tergugat pada tahun 1994 dimana pihak Penggugat telah mendapatkonpensasi atas tanah 5000 ha dengan nilai /+ Rp. 6 M dan Pihak Tergugattelah menerima konpensasi atas tanah 2000 ha /+ 2 M dari pihak TurutTergugat dan sampai saat ini Turut Tergugat dan atau Turut Tergugat IIHal 63 dari 111 Hal Put.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
1.JHON SERLI DT. MARAJO
2.MAIKY MANEZA
3.MAILON MANEZA
4.MAIRID MANEZA
Tergugat:
1.HAPPY NALDI, SE
2.Ny. Zaimah Z
3.Erlida M
4.Dra. Armanusjah
5.Dian Fitrina
6.Dewi Rina
7.Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Alung
78 — 20
  • hartapusaka di Minangkabau adalah Perempuan atau dari keturunan perempuan;Begitu juga dengan gelar/jabatan sako adat nya, yang berhak mendapatkanjabatan/gelar sako Datuk adalah anak lakilaki dari turunan perempuan; Lakilaki sebagai Paman/Mamak dalam keluarga yang bertindak sebagai penjagakaum perempuannya, berhak menuruni/mendapat gelar sako adat danmenikmati harta pusaka, namun tidak berhak utk menurunkan gelar sako adatdan harta pusaka tersebut kepada anakanaknya; Yang berhak akan menurunigelar sako adatnya
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BAJAWA Nomor 3/PDT.G/2019/PN BJW
Tanggal 18 Juli 2019 — - DAMIANUS RAGA,DKK MELAWAN - ANDREAS KAKO,DKK
161 — 143
  • Terdapat sekelompok orang yang masih terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui danmenerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebutdalam kehidupannya seharihari;b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkunganhidup para warga persekutuan hukum tersebutdan tempatmengambil keperluan hidupnya seharihari, dan;c.
    Bukti tersebut hanya berupa Surat Pernyataan maka harusdidukung dengan alatbukti lain;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh paraPenggugat yaitu alat bukti surat P38 berupa Foto Rumah Adat (Sao SuriZia), Foto Mata Raga dan ornamen Adat milik Sao Suri Zia, Foto NgadhuNeno Jawa dan Bhaga Milo Kopa, Foto Upacara Adat Reba pada Sao SuriZia, bahwa Sa,o Surizia dan simbolsimbol adatnya terletak di perkampunganadat kila;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh paraPenggugat
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 21-08-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 63/PDT.G/2014/PN.MKL
Tanggal 14 Juli 2015 — MUSLIMIN SAMPE, SITTI UPA, DKK (PENGGUGAT) VS MARGARETHA SAMPE, ANTONIA BONGI TANDIARRANG, DKK (TERGUGAT)
101 — 41
  • Kalau Barana' tidak meliputi tanahsengketa;Kampung Barana' tidak meliputi tanah obyek sengketa;Kampung Barana itu luas;Tambuntana masuk dalam Barana';Diatas tanah yang dikuasai Ambe' Duppa tahun 1963,selain lumbung 1 (satu) dengan rumah adatnya 1 (satu),Saksi juga melihat tanamannya Ambe' Duppa yaitu bambu,kopi, betung, ubi kayu, kandang babi, ada kolam di situSama sumur sebelah barat. Bambunya di sebelah utara;Waktu tahun 1963, Gereja Katolik belum ada;Gereja Katolik didirikan tahun 1986.
    Kerbau belangdipotong di situ;Waktu Ne' Duppa Barana' mau dikubur, Saksi mengusungmayat;Indo' Leo dipestakan sama dengan Ne' Duppa;Kalau ada orang meninggal di atas, rumah adatnya Ne'Duppa yang Saksi sudah lihat, pernah dikasih daging;Tempat tinggal Saksi sekira 2 (dua) kilometer dari obyeksengketa. Luas tanah di Tambuntana adalah 20.000 mm.Saksi tahu ukuran itu karena Saksi melihatnya di peta danitu ada di peta tahun 1973 yang dikasih lihat keluargaTambuntana. Sekarang Saksi dikasih lihat.
Pengadilan PN PAINAN Perdata Tanah
Putus : 04-12-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 29/PDT.G/2013/PN. PIN
Tanggal 4 Desember 2014 — Hadri Holy Dt. Rajo Sati, dkk b/d IAzirman dkk.
79 — 7
  • Bahwa saksi tidak kenal dengan Pondan dan juga dengan Siti Malun;Bahwa cara pengangkatan Gala/Datuak adalah harus ada terlebih dahulukesepakatan kaum setelah itu baru didaftarkan di Kerapatan Adat Nagarisetempat ;Bahwa saksi orang air Haji tapi berasal dari Inderapura Muara Sakai ;Bahwa setahu saksi Hadry Holly bukan Datuak Rajo Sati;Bahwa kalau ada acara di Kerapatan Adat Nagari saksi tidak pernahbertemu dengan Hadry Holly memakai pakaian adatnya ;Bahwa kalau ada acara di kerapatan Adat Nagari seluruh